HomeBelajar PolitikSaran PAN Sangat Menjerumuskan!

Saran PAN Sangat Menjerumuskan!

Kecil Besar

 “Membungkam suara tidak melulu dengan cara menutup mulut dengan telapak tangan kita.”


PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi menanggapi isu masjid di lingkungan pemerintahan yang disebut banyak teradikalisasi. Menurutnya, konten ceramah di masjid berkaitan dengan almamater penceramahnya.

Ia mengatakan, penceramah di masjid memiliki latar belakang, ilmu, dan pemahaman keagamaan berbeda-beda, sesuai dengan asal perguruan tinggi atau pondok pesantrennya. Dalam isi ceramahnya, mereka tentu bervariasi.

Viva menyampaikan, beberapa hal yang tidak perlu ada dalam isi ceramah seorang penceramah ialah ujaran kebencian, mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, antargolongan sebagai bahan untuk memecah-belah NKRI. Jika ada penceramah yang masih promosi akan berdirinya negara Islam Indonesia, atau menghujat agama, suku, dan keyakinan masyarakat lain, maka perlu diberi teguran dan peringatan.

Hmm, btw siapa ya yang berani negur penceramah keagamaan? Kalau eyke sih enggak berani gengs, ngeri lawannya ulama! Kalau lawannya preman sih masih oke, lah ini ulama coy! Salah-salah dikit bisa kelar dibakar sama umat-umat di luar sana. Ehehehe, eh eyke ngomong gini enggak ada maksud menghina atau mengecilkan tokoh-tokoh beragama loh ya! Awas loh dituduh yang enggak-enggak! Share on X

Menurut Viva, pemerintah juga perlu membina, memonitor penceramah dan isi ceramahnya agar hal yang disampaikan dapat memperkuat Pancasila sebagai ideologi negara. Saat ditanya mengenai pernyataan Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyebut 41 masjid di lingkungan pemerintahan terpapar paham radikal, Viva menilai pernyataan tersebut bersifat imbauan.

Kemungkinan BIN mengangkat isu itu dalam rangka untuk mem-warning agar potensi radikalisme jangan sampai tersosialisasi secara masif di masyarakat sehingga akan membenturkannya dengan ideologi nasional.

Baca juga :  Komprador Gurita Batu Bara

Nah, gengs kalau menurut kalian sendiri gimana nih, apa mungkin pemerintah bisa mulus membatasi ceramah para ulama dan akhirnya kita sebut Jokowi adalah rezim yang otoriter? Eh, eyke nanya gini sesuai nalar pikirannya Viva ya. Soalnya kan dia yang bilang pemerintah harus menyaring dan mengawasi ceramah ulama. Kalau pemerintah menyaring dan membatasi ceramah ulama, boleh dong kita bilang pemerintah Jokowi hobi membungkam suara? Ehehehe. (G35)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...