HomeBelajar PolitikPSI Jualan Isu Poligami

PSI Jualan Isu Poligami

Kecil Besar

“Menipu menjadi kebiasaan para pejabat dan belakangan ini juga menjadi hobi para calon pejabat.”


PinterPolitik.com

[dropcap]L[/dropcap]angkah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang terbilang sebagai partai anyar, belakangan terlihat sangat berani. Bagaimana tidak, PSI yang baru seumur jagung dengan jelas melakukan penolakan terkait praktik poligami dan penerapan Perda agama di daerah-daerah.

Tetapi, kali ini eyke tidak akan membahas soal Perda agama itu gengs. Kali ini eyke hanya bermaksud membahas langkah berani PSI yang menjanjikan akan melarang aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik melakukan poligami.

Sebelum masuk kepada pembahasan, ada baiknya nih kita mendengar pendapat pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam terkait kebijakan tersebut. Bagi Hikam, larangan poligami di kalangan ASN dan pejabat negara adalah salah satu platform politik PSI terkait hak asasi perempuan. Uuu, ngeri, sudah bawa-bawa hak asasi nih gengs.

Hikam juga mengatakan, platform politik seperti yang diungkapkan PSI adalah suatu kemajuan besar dalam wacana dan praktik demokrasi di era pasca reformasi. Menurut doi, terlepas dari kebijakan itu ada yang pro dan kontra, dalam sistem demokrasi hal tersebut sah-sah saja untuk dikemukakan dan diperjuangkan oleh PSI atau partai politik manapun.

Aduh, tapi gengs, sebentar deh. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pandangannya Hikam yang cukup pro terhadap keinginan PSI, apa bukannya lebih baik kita pertimbangkan lagi nih. Soalnya kan laki-laki juga punya hak untuk memiliki istri lebih dari satu alias poligami. Siapa tahu kan niatan poligaminya bukan sekedar berdasarkan nafsu melainkan seperti ini:

“Eh gengs, enggak jadi ngasih contoh deh, soalnya kalau ngasih contoh, terus dibaca sama pacar eyke, nanti bisa merah nih pipi diusap-usap sama panci!” Wkwkwk.

Intinya mah gengs, eyke tahu kok, walaupun mayoritas masyarakat Indonesia muslim, belum tentu semuanya pro poligami, khususnya untuk ASN dan pejabat negara. Toh PSI juga kan tidak mengatakan poligami harus dilarang total bagi seluruh umat Islam.

Baca juga :  The One-Man Band

Tapi ingat loh, jangan sampai nih langkah politik yang diambil PSI ini sekedar mencari perhatian dari pemilih perempuan. Pas udah kepilih, eh malah janji-janjinya dilupakan! Tapi kalau nyatanya PSI bener ngotot mau pertahanin isu poligami, boleh dong eyke bilang PSI sedang ngotot bantah ajaran agama? Uppss. (G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...