HomeBelajar PolitikPKS Cari Muka ke NU?

PKS Cari Muka ke NU?

Kecil Besar

“Apalah artinya cinta kalau kau terus berkata dusta.”


PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]engs, gimana nih, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saja sudah mulai berjanji akan memperjuangkan lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Agama, Tokoh Agama dan Simbol Agama. Masa sih kita enggak tertarik jadi ulama? Kok bisa?

Ya bisa lah gengs. Kalau seandainya RUU perlindungan Agama, Tokoh Agama dan Simbol Agama itu berhasil, masa sih kalian enggak mau dapat perlindungan ekstra yang lebih dari orang biasa? Lumayan kan kalau kita jadi ulama, bisa jadi kebal hukum dunia dan akhirat. Betul apa betul?

Tapi nih gengs, di luar itu semua, jika RUU itu sudah terbentuk dan disepakati, gimana ya nanti  kita bisa mengetahui mana ulama yang benar dan mana yang kurang benar? Eh sebentar cuy, jangan suudzon dulu.

Jadi maksud eyke nih gengs, kalau RUU itu sudah disahkan, teknis pelaksanaannya seperti apa ya? Apa mungkin nantinya ulama harus dapat sertifikat dari negara, terus yang enggak punya bisa dikatakan sebagai ulama gadungan?

Terus juga kalau ulama itu tidak pro sama pemerintah dan kemudian nggak dikasih sertifikat, bisa dikatakan ulama murtad dong? Weleh-weleh, jangan sampai adanya RUU ini bisa menjadikan ladang bisnis yang tidak sehat lagi nih gengs. Kok bisa? Bisa lah, kalian kan tahu sendiri negara kita seperti apa. Share on X Ehehehe.

Pokoknya nih gengs, intinya terkait RUU itu, Presiden PKS Sohibul Iman menyebut sejumlah alasan PKS ingin sekali merealisasikannya. Sebab bagi Sohibul, ulama dan tokoh agama adalah figur yang berjasa besar dalam memerdekakan bangsa Indonesia dan ikut serta dalam merumuskan dasar-dasar kehidupan bangsa dan negara.

Baca juga :  Jebakan Rindu Soeharto?

Sohibul juga menjelaskan bahwa bangsa Indonesia dalam sejarahnya pernah mencatat peran penting ulama dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan. Tokoh-tokoh itu seperti pendiri NU KH Hasyim Asyari, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan, tokoh pahlawan nasional seperti Tuanku Imam Bonjol, serta tokoh nasional seperti KH Wahid Hasyim, Mohamad Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, Agus Salim, dan Kasman Singodimejo.

Uppss kegep deh. Sepertinya tidak usah dilanjutin lagi deh gengs soal isu yang seperti ini. Kenapa? Lah iya lah gengs,  coba deh pikir lagi. Kalau PKS sudah sebut-sebut nama NU di tahun politik sepeti ini artinya apa? Betul, apa lagi kalau bukan caper nyari dukungan. Wkwkwk. (G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...