HomeBelajar PolitikPilpres Rasa Drama Sinetron

Pilpres Rasa Drama Sinetron

Kecil Besar

“Susah jadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia.” ~ Ikhsan Skuter


PinterPolitikcom

[dropcap]P[/dropcap]akar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menganalisis kampanye Pilpres 2019 yang sudah berlangsung sejak Oktober lalu. Ia menilai kampanye saat ini tak bergairah karena politikus malah meramaikannya dengan sensasi ketimbang substansi.

Hadeh bang-bang, yakin nih Pilpres kali ini aja yang tidak bermutu? Bukannya emang dari dulu para politisi kita nggak bermutu ya? Buktinya apa?  Tuh buktinya impor melulu, enggak bisa apa negara kita ekspor barang yang sedikit bermutu? Pusing lah bang kalau negara sudah jadi negara kapitalis dan bukan Pancasilais. Mending kapitalis tapi jadi produsennya, lah ini jadi konsumen mulu. Ehehehe.

Menurut Hamdi, tidak ada alternatif kebijakan yang ditawarkan masing-masing pasangan calon. Misalnya, kubu petahana Jokowi-Ma’ruf, tidak ada gagasan atau program alternatif yang akan dilakukan lima tahun ke depan. Lalu di kubu Prabowo-Sandi, menurut dia, kritik yang dilakukan harus berdasarkan data dan fakta. Hal ini membuat kedua kubu seolah-olah tidak ada bedanya.

Yailah bang, udah apa, jangan melulu kritik para elite politik, bosen kali dengarnya. Lagian Pilpres kali ini yang abang bilang enggak bermutu bukan salah elite politik aja kok. Bisa jadi kan ini semua karena salah kita semua yang kualitasnya rendah dan enggak begitu mau peduli sama kemajuan negara. Jadi mau enggak mau deh para elite menggunakan strategi gaya telenovela yang penuh dengan drama!

Kalau kalian sendiri gimana nih cuy, politisi banyak drama itu salah siapa? Salah kita yang kurang peduli terhadap kemajuan bangsa atau salah elite politik yang emang hakekatnya tidak punya niat untuk bangun Indonesia jadi negara maju?

Baca juga :  Jebakan Rindu Soeharto?

Balik lagi ya gengs, menurut Hamdi, para elite politik kurang paham bagaimana adab untuk mendelegitimasi lawan adalah tentang kebijakannya. Sampai hari ini kedua kubu belum mengeluarkan argumen untuk mendelegitimasi melalui visi, misi, dan gagasan.

Sebab, kedua kubu hanya fokus delegitimasi yang berasal dari data yang hoaks, lalu menyerang karakter orang dengan data hoaks itu, seperti tuduhan PKI dan lain sebagainya. Weleh-weleh. Sayangnya lagi gengs, para pemilih seperti kita-kita ini malah menikmati dan terhanyut dalam drama yang tidak bermutu. Ckckck. (G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...