HomeBelajar PolitikPilkada Serentak, Momentum Pembelajaran Demokrasi

Pilkada Serentak, Momentum Pembelajaran Demokrasi

Kecil Besar

[dropcap size=big]B[/dropcap]esok, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan berlangsung di 101 daerah di Indonesia, untuk menentukan siapa yang berhak memimpin di wilayahnya masing-masing. Banyak peristiwa yang telah dilalui dari masa pencalonan, kampanye, hingga hari penentuan esok yang bisa menjadi pembelajaran demokrasi bagi masyarakat.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pilkada Serentak esok, Rabu (15/2), akan diikuti oleh 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Dalam pelaksanaannya, ajang lima tahunan ini dilalui dengan berbagai macam dinamika sosial, mulai dari isu SARA hingga isu dinasti politik yang banyak terjadi di beberapa daerah.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, ada beberapa daerah yang rawan konflik, salah satunya DKI Jakarta yang memiliki atmosfer persaingan cukup panas serta isu SARA yang tinggi. Bahkan hingga menyeret calon gubernur nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke meja hijau.

Daerah-daerah lain yang tidak kalah panasnya adalah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang menggelar tak hanya Pilkada provinsi, tapi juga 21 kabupaten/lokal. Provinsi Banten juga sempat marak dengan politik dinasti yang rawan konflik, serta Provinsi Papua yang juga menggelar Pilkada di 11 kabupaten/kota yang juga disinyalir rawan konflik akibat adanya gesekan antar suku.

Jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2015, Pilkada tahun ini jumlah kontestan yang ikut lebih sedikit. Merujuk data KPU dari Pilkada 2015 yang merupakan pertama kali Pilkada Serentak diadakan, diikuti oleh 269 daerah dan 827 pasangan calon. Sedangkan tahun ini, peserta Pilkada Serentak menurun menjadi 101 daerah dengan pasangan calon yang berkompetisi sebanyak 310 pasangan.

Walau jumlah daerah yang mengikuti menurun, namun Pilkada tahun ini lebih banyak yang bisa dipelajari dan menjadi pengalaman masyarakat dalam berdemokrasi. Salah satunya adalah, bagaimana masyarakat bersikap terhadap janji-janji politik dan politik uang dari masing-masing calon. Hal yang harus dipelajari juga adalah, bagaimana menerima kekalahan jika calon pemimpin daerahnya gagal terpilih. (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...