HomeBelajar PolitikPENEGAKAN HAM PEMERINTAHAN JOKOWI - JK DINILAI MASIH LEMAH DAN LAMBAT

PENEGAKAN HAM PEMERINTAHAN JOKOWI – JK DINILAI MASIH LEMAH DAN LAMBAT

Setara Institute berpendapat,  Pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla pada 2016 ini dinilai belum menunjukkan komitmen dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Setara Institute memberikan nilai 2,55 dari rentang 0-7 dalam agenda penegakan HAM kepada pemerintah.

Menurut Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, nilai yang diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih minimal dan lambat. Langkah penegakan hukum pemerintah dinilai cenderung stagnan. Selain itu Bonar terlalu berfokus menangani permasalahan politik dan ekonomi, ia menilai pemerintah belum memprioritaskan penegakan HAM, karena takut berimplikasi pada kegaduhan politik.

“Untuk penegakan HAM, maaf saja, belum ada perkembangan berarti,” kata Bonar dalam diskusi di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Di lain tempat Jokowi mengundang sejumlah komisioner dan panitia seleksi (Pansel) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) ke Istana Negara, di antaranya Ketua Komnas HAM Muhamad Imdadun Rahmat serta Komisioner Komnas HAM Nur Kholis. Jokowi mengomentari keluhan-keluhan kebebasan beragama yang belakangan disorot. Sebelumnya diketahui, kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal 2016 di Gedung Sasanan Budaya Ganesha, Bandung yang dibubarkan sebuah Ormas Islam.

Jokowi mengakui masih banyak elemen HAM yang belum ditegakkan pemerintah. Ia menyadari bahwa baru-baru ini juga masih ada hal yang perlu kita perbaiki dan dalam menjalankan peran ini, Pemerintah menyadari pentingnya keberagaman dari semua elemen bangsa untuk menjaga kerukunan kita.

Baca juga :  DPA Jadi Siasat Jokowi?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Rasuah, Mustahil PDIP Jadi “Medioker”?

Setelah Wali Kota Semarang yang juga politisi PDIP, Hevearita Gunaryanti Rahayu ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), plus, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang masih menjalani proses hukum sebagai saksi di KPK dan Polda Metro Jaya, PDIP agaknya akan mengulangi apa yang terjadi ke Partai Demokrat setelah tak lagi berkuasa. Benarkah demikian?

Trump dan Bayangan Kelam Kaisar Palpatine�

Percobaan penembakan yang melibatkan kandidat Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump (13/7/2024), masih menyisakan beberapa pertanyaan besar. Salah satunya analisis dampaknya ke pemerintahan Trump jika nantinya ia terpilih jadi presiden. Analogi Kaisar Palpatine dari seri film Star Wars masuk jadi salah satu hipotesisnya.�

Misteri Post Power Jokowi

Setelah dua periode memimpin Indonesia, masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir.

Rahasia di Balik Polemik Israel-PBNU?

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

Cawapres Trump Muda, Tiru Prabowo?

Mungkin, Pak Trump belajar dari Pak Prabowo kali ya? 

Trump Ditembak, Ngefek ke Prabowo?

Upaya penembakan Donald Trump bisa berujung pada tumbangnya Joe Biden? Apa efeknya ke pemerintahan Prabowo Subianto ke depannya?

Mengapa Barat Bisa ‘Kuasai’ Dunia?�

Negara-negara Barat tidak dipungkiri telah jadi ‘kiblat’ dari perkembangan negara modern selama beberapa dekade terakhir. Lantas, mengapa Barat bisa lebih maju?�

Rela “Disandera” PDIP, Ganjar Bukan Jokowi?

Pemberian jabatan bagi Ganjar Pranowo di struktur DPP PDIP kiranya hanya merupakan strategi manajemen impresi temporer demi kohesivitas partai menjelang Pilkada 2024 dan tak menjadi jaminan bagi sang Gubernur Jawa Tengah 2013-2023. Benarkah demikian?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...