Setara Institute berpendapat, Pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla pada 2016 ini dinilai belum menunjukkan komitmen dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Setara Institute memberikan nilai 2,55 dari rentang 0-7 dalam agenda penegakan HAM kepada pemerintah.
Menurut Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, nilai yang diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih minimal dan lambat. Langkah penegakan hukum pemerintah dinilai cenderung stagnan. Selain itu Bonar terlalu berfokus menangani permasalahan politik dan ekonomi, ia menilai pemerintah belum memprioritaskan penegakan HAM, karena takut berimplikasi pada kegaduhan politik.
“Untuk penegakan HAM, maaf saja, belum ada perkembangan berarti,” kata Bonar dalam diskusi di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).
Di lain tempat Jokowi mengundang sejumlah komisioner dan panitia seleksi (Pansel) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) ke Istana Negara, di antaranya Ketua Komnas HAM Muhamad Imdadun Rahmat serta Komisioner Komnas HAM Nur Kholis. Jokowi mengomentari keluhan-keluhan kebebasan beragama yang belakangan disorot. Sebelumnya diketahui, kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal 2016 di Gedung Sasanan Budaya Ganesha, Bandung yang dibubarkan sebuah Ormas Islam.
Jokowi mengakui masih banyak elemen HAM yang belum ditegakkan pemerintah. Ia menyadari bahwa baru-baru ini juga masih ada hal yang perlu kita perbaiki dan dalam menjalankan peran ini, Pemerintah menyadari pentingnya keberagaman dari semua elemen bangsa untuk menjaga kerukunan kita.
