HomeBelajar PolitikOK OCE Gagal Salah Jokowi?

OK OCE Gagal Salah Jokowi?

Kecil Besar

“Manusia pada dasarnya adalah binatang politik.” ~ Aristoteles


PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]andiaga Salahuddin Uno memang sempat berhasil menumbangkan rezim Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI Jakarta dengan Program OK OCE-nya. Tapi  apakah Sandi dapat mengambil alih kekuasaan Jokowi di Pilpres 2019, membawa OK OCE ke tingkat nasional sebagaimana hasil manis di Pilgub DKI Jakarta lalu?

Nah, ide tersebut jadi bahan pembicaraan Adian Napitupulu yang memperdebatkan program tersebut dengan Arief Poyuono di acara Narasi TV Adian mempertanyakan sebenarnya di mana keberhasilan OK OCE, sampai mau dibawa menjadi program nasional segala. Selain itu ia juga mengatakan sebenarnya apa bedanya Program tersebut dengan Program Kartu Pra kerja Jokowi? Bukannya sama-sama akan memberikan pelatihan? Ahahaha, ngeri…

Tak luput dalam debat itu Adian juga melampirkan data yang ikut OK OCE 5400 orang, dengan anggaran 3,9 miliar rupiah per tahunnya, hal ini sangatlah tidak efektif. Sebab jika uang itu dibagi merata ke seluruh pendaftar per kepala hanya mendapatkan Rp 7.400.

Selain itu menurut data yang lain, soal Gerai OK OCE yang ditargetkan dibangun sebanyak 44 gerai disetiap tahunnya faktanya hanya terbangun 7 saja, dan parahnya 4 dari 7 gerainya malah bangkrut tinggal menyisakan 3 gerai saja. Jadi kalau program OK OCE dinaikkan menjadi program nasional sama saja dong kita mau menasional kan kegagalan yang ada di Jakarta ini.

Nah, dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, Poyuono punya jawabannya. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, program tersebut bangkrut karena kegagalan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pemerintahan Jokowi ini gagal meningkatkan daya beli masyarakat.

Waduh, kenapa semua hal harus disalahkan ke Jokowi ya? Masalahnya bukan kali ini saja Poyuono menyalahkan Jokowi atas suatu hal. Memang sih, pemerintahan Jokowi ini masih punya banyak kekurangan di lima tahun kepemimpinannya. Tapi, kalau mau objektif, gak semua hal itu harus dikaitkan dengan salah pemerintah. Capek emang ya jadi presiden disalah-salahin terus.

Baca juga :  Jersey Oranje Pengubur Luka Sejarah?

Ya, kalau misalnya Sandi serius mau bawa OK OCE ke tingkat nasional, idealnya dia bisa melihat kegagalan-kegagalan beberapa gerai di Jakarta untuk menjadi bahan evaluasi. Kan malu, kalau Sandi terpilih terus OK OCE gagal lagi, nanti Poyuono mau salahin siapa? Kan junjungan dia yang jadi presiden dan wakil presiden? (G42)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...