HomeBelajar PolitikMegawati Penjaga Rumah Bangsa

Megawati Penjaga Rumah Bangsa

Kecil Besar

Putri kesayangan “Putra Sang Fajar” ini memang sudah mengenal politik kebangsaan sejak usia belia. Hingga akhirnya di usia dewasa, ia pun terjun langsung mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Adis, begitulah ia biasa dipanggil oleh kedua orang tuanya dahulu. Ketika masih duduk di sekolah dasar, semangat nasionalismenya sudah bergelora. Sehingga di tahun 1955 ia pun “magang” sebagai pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) untuk Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dilanjutkan pada tahun 1964 ia menjadi anggota Paskibraka Nasional. Ketika itu, ia masih duduk di bangku sekolah menengah atas.

Di usia remaja ia kerap mengikuti kunjungan persahabatan ke negara-negara sahabat bersama sang ayah. Begitu pula jika ada kunjungan dari tokoh-tokoh dari negara lain berkunjung ke Indonesia ia kerap diminta oleh ayahnya untuk menemaninya duduk bersama tokoh besar yang berkunjung tersebut.

Adis, mungkin tidak banyak yang mengenal dengan nama itu, tapi semua warga Indonesia pasti mengenal dengan nama lengkapnya, yaitu Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau lebih dikenal dengan nama Megawati Soekarnoputri.

Putri kesayangan “Putra Sang Fajar” ini memang sudah mengenal politik kebangsaan sejak usia belia. Hingga akhirnya di usia dewasa, ia pun terjun langsung memimpin partai politik dengan mendirikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, lalu menjadi anggota parlemen, dan akhirnya meraih pucuk pimpinan negara sebagai Presiden Republik Indonesia.

Namun pengalaman politik Megawati yang sudah digeluti dari usia dini ini ternyata tidak banyak membantu Indonesia keluar dari keterpurukan, malah terkesan menambah keterpurukan yang terjadi dengan hilangnya banyak aset bangsa ke luar negeri. Seperti hilangnya Indosat dan Telkomsel yang dijual ke Singapura hingga lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan.

Baca juga :  Jika Ahok jadi Ketua KPK

Akan tetapi menurut politikus senior PDIP Emir Moeis, walaupun Megawati sering dituding sebagai sosok politisi yang memiliki sikap feodal, Emir menilai Megawati adalah salah seorang tokoh di Indonesia yang dengan gigih memperjuangkan demokrasi.

“Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, upaya-upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan penuh kesungguhan. Bahkan, sejumlah pengamat politik menyebut Megawati sebagai Ibu Demokrasi Indonesia,” ujarnya

Emir mencontohkan, pada masa pemerintahan Megawati, Provinsi Aceh Darussalam memperoleh otonomi khusus, serta di masa pemerintahan yang sama juga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk pertama kalinya diselenggarakan di Republik Indonesia.

Jadi menurut Emir, kaMegawati Penjaga Rumah Bangsalau Megawati adalah pribadi dan pemimpin yang feodal, tidak bisa dibayangkan dari tangannya lahir keputusan-keputusan politik semacam itu. Karena, seperti diketahui, feodalisme menafikan semangat egaliter yang menjadi jiwa demokrasi dan mengagungkan pemusatan kekuasaan.

Megawati bukanlah Soekarno, dan darah sang proklamator yang ada di dalam dirinya tidak bisa membuat dirinya sama persis seperti sang ayah. Selayaknya kodrat perempuan, kita bisa menganggap beliau sebagai penjaga rumah bangsa, karena beliau adalah salah satu wanita yang menjabat sebagai ketua umum partai dan satu-satunya wanita yang pernah menjabat sebagai Presiden diantara para Presiden pria yang pernah memimpin Indonesia. (berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...