HomeBelajar PolitikMega Intimidasi Golput?

Mega Intimidasi Golput?

Kecil Besar

“Kalau tidak mau memilih memangnya kalian hidup di mana. Golput, tetapi enak-enakan cari rezeki di Indonesia.” ~ Megawati Soekarno Putri.


PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]aduh ngeri nih bro, selain bakalan diseret Undang Undang (UU) terorisme, kena UU ITE, dan pasal pidana, sekarang golongan putih (golput) diminta untuk mencabut statusnya dari warga negara Indonesia bro! Walah dalah.

Menurut Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, orang-orang yang golput pada Pemilu 2019 adalah kelompok pengecut. Maka Megawati meminta orang yang bersikap golput tidak usah menjadi warga negara Indonesia saja. Selain itu, baginya kelompok golput juga tidak memiliki pendirian dalam berpolitik.

Gimana bro, sudah siap nih pindah kewarganegaraan sehabis Pilpres 2019? Wkwkwk, ngeri banget ya Megawati, sampai segitunya alergi sama golput. Apa karena Megawati ini takut kehabisan suara kalau banyak yang golput? Eh, kalau emang beneran takut, takut suara siapa sih yang berkurang? PDIP atau Jokowi? Atau dua-duanya? Ahahaha.

Hayo, apa kalian salah seorang yang kecewa dengan politik Indonesia? Share on X

Tapi bro, saya masih tidak habis pikir deh sama pernyataannya Megawati yang sampai segitunya. Apa mungkin Megawati sudah lupa kalau warga negara yang berniat golput nanti juga bayar pajak? Selain itu mereka belum tentu juga tidak taat dengan aturan negara yang lainnya. Kontrak sosial kita kan dengan Undang-undang, bukan dengan surat suara. Masa cuman gara-gara kecewa dan malas milih pemimpin di Pilpres 2019 sampai harus terusir dari status kewarganegaraan?

Padahal kan ya, memilih untuk golput adalah hak. Tidak ada kewajiban memilih di negara lain seperti di Australia, jadi ya terserah warga negaranya mau dipakai atau tidak hak pilihnya.  Oleh karena itu, harusnya Megawati tidak punya hak mengatur-atur penggunaan hak orang lain. Kalau orang kecewa dan tidak mau memilih masa harus dipaksa dan ditakut-takuti?

Eh tapi bro, di luar itu bukannya kalau orang yang mengintimidasi orang lain bisa terjerat dalam pelanggaran hukum ya? Ya, semoga aja gak ada yang iseng melaporkan Megawati ke jalur hukum. Wkwkwk. (G42)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...