HomeBelajar PolitikKartu Pra Kerja Telantarkan Guru?

Kartu Pra Kerja Telantarkan Guru?

Kecil Besar

“Untuk gaji guru saja kita utang masak Pak Jokowi mau tambah utang baru untuk gaji pengangguran? Program ini nantinya akan membebani keuangan negara” ~ Nizar Zahro


PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]pakah kalian menjadi salah satu orang yang sangat senang mendengar program Kartu Pra Kerja yang akan diluncurkan calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi)?

Jika iya, sepertinya kalian harus siap-siap deh kepanasan dan menggeliat-liat saat membuka portal berita politik nasional. Sebab, di sana ada segudang kritik dari oposisi ataupun ahli yang mengomentari kebijakan Jokowi.

Nah, salah satu kritik yang disampaikan oleh anggota oposisi dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Moh. Nizar Zahro, menyebut program Kartu Pra Kerja akan membebani keuangan negara. Sebab, pemegang kartu tersebut tetap digaji meski belum mendapatkan pekerjaan. Walah dalah.

Emangnya benar begitu ya? Tapi kalau dipikir-pikir masuk akal juga sih yang dibilang sama Zahro. Wong, subsidi kesehatan melalui BPJS aja sudah bikin berat beban negara, gimana nanti ditambah sama Kartu Pra Kerja.

Berkaca dari kasus negara-negara yang punya kebijakan serupa dengan memberikan subsidi kepada pengangguran, mereka jadi punya permasalahan baru. Salah satu masalahnya rakyat yang disubsidi jadi malas untuk mencari pekerjaan dan tidak sedikit juga membuat masalah berujung kepada kehancuran negara. Contohnya, seperti Negara Yunani yang bangkrut dan terancam bubar karena terlalu banyak berutang dan memberikan subsidi kepada rakyat.

Eh tapi sebentar bro, saya bicara seperti ini bukan berarti ikutan tidak setuju ya dengan Jokowi. Saya cuman menyayangkan saja melihat kebijakan Jokowi soal Kartu Pra Kerja. Misalnya, kalau dibandingkan dengan nasib guru honorer, rencana Pak Jokowi ini memang akan menjadi ironi.

Baca juga :  Sultan Jogja: Simpul Kuasa Indonesia

Selama ini kan para guru honorer terlihat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Rasanya berat gitu saya mau bangga lihat negara beri kesejahteraan kepada pengangguran tetapi guru yang memberikan pelajaran diterlantarkan. Sudah banyak kan kisah sedih guru honorer yang gajinya bukan Cuma kecil, tetapi juga telat datangnya. Nah ini, para penganggur tanpa melakukan apa-apa malah digaji oleh pemerintah.

Kasihan bapak dan ibu guru Share on X

Lebih mirisnya lagi, guru honorer ini banyak yang sudah bertahun-tahun mengabdi untuk mencerdaskan bangsa. Masa nanti pendapatan mereka kalah dari yang pengabdiannya belum teruji?(G42)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...