HomeBelajar PolitikJuli Buat PSI Jadi Diktator

Juli Buat PSI Jadi Diktator

Kecil Besar

“Percayalah, sifat ego pasti ada di setiap jiwa manusia! Baik dan buruknya kembali kepada personal untuk mengendalikannya.”


PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan wujud kegagalan internal partai politik. Dia menyatakan tidak sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyatakan salah satu contoh kegagalan KPK ditandai maraknya OTT terhadap para politisi.

Menurut Juli, maraknya OTT KPK yang menjaring politisi korup merupakan kegagalan parpol dalam mengurusi internal organisasi itu sendiri. Weleh-weleh, mentang-mentang partai baru, enak banget ya ngomong begitu. Ahahay, belum tahu dia betapa nikmatnya hal yang haram itu. Eh, ini kata orang-orang loh gengs, yang haram itu enak! Dosa ditanggung sendiri ya hehehe.

Kalau menurut Fahri Hamzah, salah satu contoh kegagalan KPK ditandai dengan maraknya OTT terhadap para politisi. Tapi menurut Juli, itu pemahaman yang keliru. Wkwkwk.

Kalau kalian lebih sepakat katanya siapa nih? Katanya Fahri atau katanya Juli? Kalau eyke sih lebih sepakat sama katanya rumput yang bergoyang aja deh, soalnya kalau kata rumput begini:

“Ssssst, mereka sama aja kali! Sama-sama ngomong dong, ea ea ea tapi bohong”. Wkwkwk. Share on X

Bagi Juli, semestinya partai politik secara internal bisa mencegah masuknya politisi nakal. Dia menekankan, sejak awal, PSI membangun sistem rekrutmen untuk mencegah masuknya sosok-sosok tidak bersih sebagai calon anggota legislatif. Komitmen itu dibuktikan dalam proses seleksi. Ah, masa? Jadi petugas partai gitu bang maksudnya? Berarti kader PSI nantinya kayak yang dibilang orang-orang terkait Jokowi dong? “Si petugas partai”?

Wah kalau sampai seketat itu kader PSI diseleksi dan diatur sedemikian rupa, bisa jadi PSI menjadi salah satu partai yang anti dengan demokasi dong? Bisa jadi apa yang dikehendaki partai harus diiyakan oleh kadernya dong? Wah diktaktor tuh namannya! Ckckck.

Ngeri coy, belum apa-apa aja PSI udah mau jadi partai diktaktor ya! Apa-apa harus nurut sama pimpinannya, harus di-screening, terus kalau gagal screening, cuman hayalan dong mau jadi pemimpin di negeri ini? Duh aduh! Gimana nih kalau menurut kalian gengs? (G35)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...