HomeBelajar PolitikJokowi Malas Hadiri Forum Internasional?

Jokowi Malas Hadiri Forum Internasional?

Kecil Besar

“Padahal di UU Hubungan Luar Negeri mandatnya tiga, yaitu bebas, aktif dan wajib kreatif. Menuntut kreatif dari presiden kita sekarang agak sulit, dan menteri meskipun pintar tapi bila direction tidak tegas dari Presiden susah untuk berkreasi juga.” ~ Mohamad Tri Andika


PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]engamat Hubungan Internasional Mohamad Tri Andika, menilai selama empat tahun menjabat menjadi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) sering sekali absen di berbagai forum internasional. Menurutnya alasan yang digunakan Jokowi lebih mendahulukan urusan lain di tanah air bukanlah sebuah argumen yang tepat.

Bagi Tri Andika, memang alasan Presiden mengatakan ada urusan dalam negeri yang lebih penting menjadi benar. Tapi, kalau alasan itu menjadi alasan untuk tidak memprioritaskan forum General Assembly PBB sebanyak empat tahun berturut-turut menjadi keputusan yang kurang elok. Padahal forum itu kan hanya dilakukan satu tahun sekali, bukan tiga hari atau dua hari sekali. Weleh-weleh.

Oh iya bro selain forum PBB Jokowi juga absen tuh di KTT negara-negara G-20 yang berlangsung di Buenos Aires, Argentina. Di pertemuan itu, hanya Indonesia loh negara yang datang diwakilkan oleh wakil presidennya.

Nah, mungkin Presiden punya alasan kalau absennya dia di forum-forum internasional itu adalah soal agenda dalam negeri yang harus diprioritaskan. Tapi, bukannya sebagai kepala negara idealnya juga memikirkan agenda luar negeri ya? Nah, apakah Presiden Jokowi tidak punya prioritas politik luar negeri?

Di luar itu, bicara forum internasional saya jadi teringat dengan sosok Presiden Soekarno yang gemar datang di pertemuan internasional. Bahkan bukan hanya sekedar datang Soekarno juga sampai membuat gerakan non blok yang dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika (KAA).

Baca juga :  Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Duh, kalau inget-inget soal kejayaan Soekarno jadi rindu kan punya pemimpin yang berani mengatakan Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Wkwkwk.

Btw, sebenarnya apa saja sih agenda nasional yang jadi prioritas Pak Jokowi sampai harus absen ke agenda-agenda penting internasional. Semoga tidak ada hubungannya dengan persiapan jelang pemilu ya. Hehehe. (G42)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...