HomeBelajar Politike-KTP Sandi Sindir Jokowi?

e-KTP Sandi Sindir Jokowi?

Kecil Besar

“Di Era digital data masyarakat menjadi berlian bagi kapitalis yang haus akan pasar.”


PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ebat putaran ketiga begitu berkesan karena Sandi mengangkat e-KTP nya dan berkata, melalui satu kartu ini masyarakat dapat mengakses segala fasilitas layanan pemerintah, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini lah yang dinamakan single identity number for all.

Pemaparan Sandi disampaikan setelah lawan debatnya Ma’ruf Amin, mendeklarasikan dan menjagokan kebijakan tiga kartu sakti yang dapat diakses oleh mahasiswa, pengangguran, serta untuk masyarakat umum agar mendapat sembako murah. Namun, Sandi membantah hal itu dan mengatakan bahwa program tersebut tidak efektif dan menghambur-hamburkan anggaran pemerintah.

Hmmm, gokil banget ya Sandi berani menepis dan buat terobosan luar biasa saat debat kemarin. Memang apa yang dikatakan Sandi juga pernah dilakukan Pakde di era sebelumnya. Tapi kalian tahu sendiri, meski program e-KTP sudah lama diluncurkan tapi sampai hari ini e-KTP yang sakti masih gagal diwujudkan.

Meski persoalan e-KTP diketahui sebagai masalah yang runyam, pemerintah tidak segera memperbaiki. Kok bisa? Nah, itu buktinya sampai sekarang masyarakat masih banyak yang belum punya e-KTP, sekalipun punya dapatnya bukan dari kelurahan tapi dari Pasar Senen beli eceran. Uppss

Masalah e-KTP tidak berhenti disitu loh bro, di era Pakde data e-KTP juga masih diperdebatkan. Kemarin misalnya ada isu heboh soal temuan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, mengenai data tanggal kelahiran yang sama mencapai angka 17,5 juta penduduk. Ckckck, kok bisa ya?

Di luar itu, permasalahan e-KTP ini sebenarnya lumayan ruwet. Andaikan saja dulu Setya Novanto and the Gengs tidak korupsi anggaran e-KTP, pasti sekarang kita sudah bisa mengakses segala fasilitas negara dengan mudah. Dan pastinya Pakde juga tidak akan buat tiga kartu sakti, soalnya programnya lebih mudah langsung aja diinput ke e-KTP, karena semuanya sudah terintegrasi. Tapi saat ini mau gimana lagi bro, nasi sudah menjadi bubur anggaran e-KTP keburu dipangkas sama para koruptor. Walah dalah…

Urus KTP aja enggak bisa, ini negara serius apa bercanda sih? Share on X
Baca juga :  Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Eh tapi sebentar dulu deh bro, apa mungkin ya Sandi benar-benar bisa mewujudkan e-KTP sebagai single identity number yang terintegrasi? Kalau bisa Alhamdulillah deh tapi jangan sampai ya pengelolaannya dilempar ke asing dan jangan sampai juga datanya yang sudah terkumpul bocor kayak kasus e-KTP yang ada di India. Kalau sampai dimanfaatkan asing atau sampai bocor wah bisa amsyong bro! (G42)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...