pinterpolitik.com
JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menepati janjinya untuk menambah anggaran pertahanan negaranya menjadi US$ 603 miliar atau sekitar Rp 8.039,4 triliun per tahun. Peningkatan US$ 54 miliar (sekitar Rp 720 triliun), dirancang untuk memperkuat armada laut, armada udara, dan kemampuan siber.
Jauh sebelum dilantik pada 20 Januari 2017, tepatnya pada masa kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Trump berulangkali menyampaikan keinginannya untuk menaikkan anggaran pertahanan, yang dinilai sebagai salah satu cara untuk membuat militer AS lebih kuat dan pada gilirannya menjadikan AS kembali berjaya.
Sebuah pernyataan berjudul “Make Our Military Strong Again” yang dirilis di situs berita Gedung Putih, menyebutkan: “Kami akan memprioritaskan penambahan kemampuan pertahanan dan daya gempur siber AS. Kami juga akan mengembangkan sistem pertahanan peluru kendali berteknologi termutakhir untuk melindungi AS dari serangan rudal Iran dan Korea Utara.”
Mungkin yang merisaukan Trump, belakangan ini, suatu kenyataan bahwa postur kekuatan Angkatan Laut AS menyusut dari 500 kapal pada 1991 menjadi 275 pada 2016. Kemudian, kekuatan Angkatan Udara AS, kini, sepertiga lebih kecil dibandingkan dengan posisi 1991. Oleh karena itu, Presiden Trump berkomitmen mengubah tren ini.
Laporan stasiun televisi CNBC menyebutkan, pemerintahan Trump berniat menambah jumlah pasukan aktif dari 475.000 orang menjadi 540.000. Selain itu, jumlah armada laut akan bertambah menjadi 350 kapal perang. Seorang pejabat Gedung Putih mengindikasikan, jumlah armada tempur udara akan bertambah menjadi setidaknya 1.200 pesawat.
Kenaikan anggaran akan diwujudkan, antara lain, dengan cara memangkas anggaran sosial (seperti lingkungan), mengurangi besar-besaran bantuan luar negeri, serta meminta kontribusi dari negara asing yang memanfaatkan bantuan militer negara Paman Sam itu.
Dalam salah satu wawancara dengan stasiun televisi, Trump menegaskan, AS memiliki daftar negara-negara di mana negaranya membantu secara militer dan selama ini tidak memperoleh bayaran apa pun. Negara-negara itulah yang bakal ditagih agar memberikan kontribusi.
Sebelumnya, selama masa kampanye, Trump berulang kali berjanji akan memperkuat militer AS. “Saya akan membuat militer kita menjadi sedemikian kuat, sehingga tidak seorang pun berani macam-macam terhadap kita,” ujarnya dalam sebuah video kampanye.
Salah seorang pejabat pemerintah AS menyebutkan, Trump menginginkan Kementerian Pertahanan AS mengalokasikan lebih banyak uang untuk pembuatan kapal, pesawat tempur, dan “tampil lebih agresif di beberapa titik penting di perairan internasional,” seperti Selat Hormuz dan Laut Cina Selatan.
�
Anggaran Negara Lain
Latar belakang upaya meningkatkan anggaran pertahanan AS ini mungkin saja karena Trump terinspirasi oleh apa yang telah dilakukan oleh negara-negara lain. Misalnya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), beberapa tahun lalu sudah meningkatkan anggaran pertahanan dan militer. Data 2014 menunjukkan, anggaran RRT menjadi sebesar 808,23 miliar yuan atau sekitar US$ 131,57 miliar.
Sebagian dari anggaran itu untuk mengembangkan senjata teknologi tinggi serta memperkuat pertahanan angkatan laut dan udara. Ketika itu, para ahli memperkirakan, biaya riil militer Tiongkok mendekati US$ 200 miliar. Pada tahun yang sama (2014) anggaran Kementerian Pertahanan AS sebesar US$ 526,8 miliar.
Contoh lainnya, pada 2016, Vietnam meningkatkan anggaran belanja militer hingga US$ 5 miliar atau sekitar Rp 68 triliun, menyusul pencabutan embargo militer AS pada 2014. Langkah Vietnam memperkuat pertahanan ini tentu mendorong sejumlah negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan kemampuan militernya.
Satu tahun sebelumnya, anggaran Vietnam untuk membeli peralatan tempur sekitar US$ 4,4 miliar (Rp 59,9 triliun) atau 8 persen dari total belanja negara. Angka itu tampak sangat dramatis bila menengok anggaran militer pada 2005, yang hanya US$ 1 miliar (Rp 13,6 triliun).
Jon Grevatt dari Asia Pacific Defense Industry Analyst di IHS Jane’s memperkirakan, belanja pertahanan Vietnam meningkat dari Rp 68 triliun (2016) menjadi US$ 6,2 miliar atau sekitar Rp 84,4 triliun, pada 2020.
Jumlah ini meningkat sangat tinggi, meskipun dibandingkan dengan anggaran belanja militer negara-negara lain, anggaran Vietnam tidak seberapa. Amerika Serikat adalah negara yang tercatat paling besar menghabiskan dana untuk pertahanan. Menurut data Stockholm International Peace Research atau SIPRI, Amerika mengeluarkan dana US$ 596 miliar atau sekitar Rp 8.109 triliun pada 2015. Tiongkok menempati urutan kedua dengan anggaran US$ 215 miliar atau Rp 2.925 triliun pada tahun lalu.
Pengamat politik internasional dari Center for Strategic and International Studies, Mark Cancian, berpendapat, peningkatan anggaran militer merupakan langkah awal menuju aksi yang lebih agresif. Kebijakan ini sama persis dengan peningkatan anggaran pada masa damai tahun 2003.
Cancian menyamakan kebijakan ini dengan yang terjadi 2003. Pada saat itu, masa damai, pemerintahan Presiden George W. Bush, meningkatkan anggaran belanja militer. Tidak lama setelah itu, pemerintahan Bush melancarkan invasi ke wilayah Irak.
�
Tujuan Damai
Sah-sah saja meningkatkan anggaran pertahanan atau militer oleh suatu negara sesuai dengan kemampuannya. Tentu langkah itu diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemungkinan ancaman eksternal. Tidak ada yang dapat melarang suatu negara untuk meningkatkan anggaran pertahanan, seperti halnya yang diberlakukan untuk anggaran nonpertahanan.
Yang dikehendaki oleh masyarakat luas tentu adalah peningkatan anggaran itu sungguh-sungguh untuk maksud atau tujuan damai serta memperkuat sistem penangkalan di dalam negeri. Dalam kata lain, anggaran itu untuk memastikan sistem pertahanan di dalam negeri lebih kukuh, bukan sebagai langkah awal untuk lebih agresif, sebagaimana pendapat Mark Cancian
Pada sisi lain, peningkatan anggaran pertahanan AS ini diharapkan tidak diikuti oleh negara-negara lain dengan melakukan langkah serupa, supaya perlombaan meningkatkan persenjataan dapat dihindari. Mungkin lebih “adem” dengan langkah pengurangan senjata dan anggarannya dipakai untuk lebih intensif memerangi kemiskinan di negara-negara lain. (Berbagai sumber/E19)
