HomeCelotehSri Mulyani Si Menteri Sultan?

Sri Mulyani Si Menteri Sultan?

“Jadi jumlahnya sangat signifikan THR ini dan kita harapkan akan mendorong. Meskipun masyarakat tidak mudik, tapi tetap bisa mengirim kepada orang tua atau saudara di kota tempat tinggal mereka”. – Sri Mulyani, Menteri Keuangan


PinterPolitik.com

Ngomongin masalah duit, emang selalu jadi topik yang sensitif. Orang bisa gontok-gontokkan dan berantem satu sama lain. Apalagi kalau itu hubungannya dengan penghasilan, selalu saja ada warna-warninya.

Beberapa minggu lalu misalnya, publik dikejutkan dengan pemberitaan terkait isu babi ngepet yang terjadi di Depok. Warga saling tuduh satu sama lain, tetangganya disebut bisa punya penghasilan besar sekalipun jarang keluar rumah.

Hmm, emang kecemburuan sosial suka nggak terkendali nih kalau bicara hal-hal yang kayak gini.

Masih soal duit, masalah yang mirip kini tengah dihadapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bukan soal babi ngepet loh ya, tapi ini soal tunjangan hari raya alias THR para PNS yang diprotes karena besarannya dianggap nggak sesuai.

Baca Juga: RUU Ciptaker: Kebangkitan Partai Buruh?

Diberitakan bahwa tahun ini, PNS hanya menerima THR yang besarannya berupa gaji pokok dan tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau umun. Tak ada tunjangan kinerja (tukin) dan insentif lainnya.

Akibatnya, muncul petisi online yang meminta Sri Mulyani untuk bersikap adil soal THR ini. Nggak tanggung-tanggung, sudah ada 20 ribu orang yang menandatangani petisi tersebut.

Dalam komentar yang dibagikan, muncul juga istilah Kementerian Sultan. Ini terkait kementerian yang disebut tetap memberikan insentif besar pada pegawainya. Ada yang bilang sih cap tersebut emang diarahkan pada Sri Mulyani dan kementeriannya.

Hmm, tapi kalau dipikir-pikir, sebutan Menteri Sultan itu sebenarnya emang cocok dengan Bu Sri Mulyani sih. Soalnya, doi itu menteri yang ngatur duit Rp 2000-an triliun buat APBN cuy. Jadi emang udah level sultan kalau duit segitu hehehe.

Baca juga :  Dicecar Tak Gentar 4 Menteri Jokowi di MK

Walaupun demikian, para PNS sebenernya kudu bersyukur. Masih untung tahun ini pada dapat THR. Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini, di banyak tempat orang-orang pada dipotong THR-nya. Bahkan ada yang sampai 60 persen potongannya.

Wih, emang nih kalau udah masalah duit selalu sensitif. Senggol dikit bacok cuy. Uppps. Asal duit rakyat nggak diambil-ambil aja, misalnya dana bansos dan yang lainnya. Wajar aja kalau nanti masyarakat jadi pada sensitif. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Anies Kalah Karena Tak Lawan Politik Identitas?

Pasangan Anies-Cak Imin harus mengakui keunggulan Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Di atas kertas, Anies yang secara track record dan citra publik begitu menjanjikan untuk jadi Presiden RI, nyatanya belum mampu meraih peruntungan di Pilpres kali ini. Pertanyaannya adalah mengapa demikian? Benarkah ini karena posisi Anies yang tak tegas melawan fabrikasi isu politik identitas yang kerap diarahkan padanya?

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.