Manuver kritik mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini tak jarang mendapat afirmasi masif dari publik. John Bolton, mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) dinilai juga melakukan hal serupa namun lebih keras terhadap Presiden Donald Trump. Lantas apa benang merah keduanya?
PinterPolitik.com
Frasa “mantan” bagi sebagian kalangan seringkali menimbulkan keresahan tersendiri. Keresahan itu pula yang kiranya eksis dalam dunia perpolitikan ketika mereka yang pernah singgah menjabat di suatu pemerintahan, namun kandas “terpecat” di tengah jalan, berbalik bersenandung kritik terhadap kekuasaan.
Hal inilah yang terlihat dari dua sosok berbeda kebangsaan yang sama-sama eks orang kepercayaan di pemerintahan dan kemudian setelah kehilangan posisinya lantas berbalik mengkritik dengan caranya masing-masing.
Mereka adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Kemaritiman) Rizal Ramli dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) John Bolton. Di tengah krisis hybrid – ekonomi dan politik – yang terjadi sebagai dampak pandemi Covid-19, keduanya secara lantang bersuara terkait pemerintahan yang pernah memberikan jabatan di “ring satu”.
Andrew Anastasi dalam publikasinya Crisis Maneuvers menyebutkan friksi yang berlangsung saat terjadinya krisis, baik ekonomi maupun politik, yang mengemuka dan terkait state management atau pengelolaan pemerintahan dapat menimbulkan ruang bagi berbagai manuver politik.
Argumen Anastasi inilah yang menjadi landasan mengenai analisa komparasi manuver politik Rizal Ramli dan John Bolton terhadap pemerintahan serta pemimpin yang pernah mempekerjakannya.
Paling tidak, persamaan mendasar keduanya selain sama-sama diberhentikan di tengah jalan saat menjabat serta sama-sama lantang bersuara ialah terkait basis manuver serupa mereka yang berangkat dari aspek historis nan esensial sebagai “orang dalam”.
Seperti yang diketahui, buku memoar John Bolton yang sedang menggemparkan publik sentero negeri Paman Sam terkait Presiden Donald Trump seolah menjadi kulminasi kritiknya terhadap rekan sesama Republikan.
Bagaimana tidak, salah satu dari beberapa poin menggemparkan yang cukup disoroti dalam memoar tersebut ialah Bolton menyebutkan bahwa Trump pernah meminta bantuan Tiongkok, pihak yang selama ini dianggap menjadi rival terbesar AS, untuk memenangkannya dalam pemilihan presiden di tahun ini.
Sementara di sisi lain, Rizal Ramli jamak mengkritik pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi), terlebih saat melihat dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang ada di Indonesia dengan berbagai respon yang tegas, tajam, dan tak jarang bernilai kontroversi.
Dari kedua sampel tersebut, menarik untuk menganalisa apakah ada intensi tertentu dari manuver yang dinilai sama-sama bersifat politis dari Rizal Ramli dan John Bolton tersebut.
Friksi Tak Terelakkan
Sebelum menyelami tujuan dari manuver keduanya terhadap pemerintahan masing-masing, akan lebih bijaksana jika perhatian terlebih dahulu ditujukan pada dinamika hubungan secara politis keduanya dengan pihak yang menjadi objek dari manuvernya itu.
Todd Garvey dalam Separating Power: Friction menjelaskan friksi di dalam suatu sistem pemerintahan bukanlah perkara yang dapat dihindari. Fungsi check and balance dan separation of power secara fundamental memiliki ruang bagi terciptanya friksi di antara para pihak di dalamnya ketika ambisi muncul untuk menghalau ambisi lain.
Pada konteks ini, friksi yang dikemukakan Garvey dapat merefleksikan pada bagaimana manuver politik Rizal Ramli dan John Bolton tak bisa dilepaskan dengan adanya ambisi tertentu yang telah ada bahkan saat mereka berada dalam pemerintahan.
Seperti yang publik ketahui, Rizal Ramli cukup banyak menuai kontroversi ketika menjabat sebagai Menko Kemaritiman dikarenakan banyak pernyataan dan langkahnya yang tak sejalan dengan rekan sejawat dalam kabinet, bahkan dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode pertama.
Bahkan sejak hari pertamanya menjabat sebagai Menko Kemaritiman, Rizal Ramli dinilai tak gentar dengan ambisinya dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tak efisien, kontraproduktif, serta tak memiliki urgensi yang jelas.
Sebut saja saat meminta salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membatalkan pembelian pesawat yang tak sesuai. Atau intriknya terkait reklamasi teluk Jakarta hingga perseteruan soal pembangkit listrik 35 ribu watt.
Friksi tersebut nyatanya tak berhenti ketika ia menjadi “korban” reshuffle Presiden Jokowi pada tahun 2016 dan berubah menjadi manuver-manuver kritis nan tajam bagi pemerintah hingga saat ini.
Sementara dari sisi John Bolton, sosok yang terkenal sebagai garis keras dalam aspek keamanan nasional AS ini cukup klop dengan Presiden Trump di awal masa jabatannya, sebelum Trump sedikit merubah gaya politik luar negerinya terutama terkait Iran dan Korea Utara.
Saat Trump melakukan pertemuan bersejarah dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada Juni 2019 lalu, prediksi banyak pihak bahwa karir Bolton di ujung tanduk, akibat perbedaan pendapatnya dengan Trump soal Korea Utara, berujung kenyataan.
Dan sejak terdepak dari Gedung Putih, tak dapat dipungkiri bahwa ambisi Bolton selalu berseberangan dengan pemerintahan termasuk pada agenda konstitusional pemakzulan Presiden Trump pada akhir 2019 hingga awal 2020 lalu, hingga penerbitan buku memoar menggemparkan di tengah pekan ini.
Lalu, kemanakah muara dari ambisi Rizal Ramli dan John Bolton yang terlihat serupa namun sedikit berbeda tersebut?
Sexy Secret
Andrew Black dalam The Art of Political Memoir menyebutkan frasa sexy secret atau rahasia yang seksi sebagai istilah untuk menyebut pengungkapan momen penting dalam karir politik yang tidak diketahui oleh publik.
Lebih lanjut, Black menjelaskan jika sexy secret yang terkuak itu sendiri memiliki tujuan atau pesan politis personal yang dapat menjadi referensi penilaian terhadap national sentiment atau sentimen politik nasional serta dinamika politik yang ada.
Publik yang mengikuti linimasa Twitter milik Rizal Ramli tentu tak asing ketika sang ekonom senior itu acapkali mengungkapkan rahasia-rahasia kecil terkait hubungannya dengan Presiden Jokowi, seperti ketika ia dibujuk oleh mantan Walikota Solo yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk membantu renegosiasi proyek MRT dengan stakeholder asal Jepang pada tahun 2013.
Rizal Ramli juga mengungkapkan sebelum menerima jabatan Menko Kemaritiman, dirinya sempat tiga kali menolak bujukan untuk menempati posisi itu sebelum pertimbangan kemaslahatan rakyatlah yang membuatnya menerima tanggung jawab dalam kabinet menteri.
Selain itu, sebagai mantan “orang dalam” Rizal Ramli juga menilai bahwa menteri yang saat ini ada di kabinet tak ada yang memiliki terobosan dan pengalaman membalikkan situasi sehingga hasil kerja mereka sama buruknya, terutama saat berupa mengatasi dampak pandemi Covid-19 saat ini.
Sementara bagi John Bolton, tampaknya ia telah mempersiapkan dengan baik sexy secret yang ia kemas dengan rapi dalam sebuah buku memoar yang berjudul The Room Where It Happened: A White House Memoir yang secara garis besar menguak rahasia personal yang ia miliki terkait Presiden Donald Trump dan pemerintahannya.
Mulai dari permintaan bantuan kepada Tiongkok dalam pemenangan pemilihan presiden 2020, mendukung kamp konsentrasi Uyghur, hingga tendensi mendukung kediktatoran yang sebagian besar ditujukan kepada Presiden Trump.
Seperti yang disebutkan oleh Black sebelumnya, sexy secret tersebut dapat dijadikan referensi penilaian terhadap dinamika politik yang ada di mana pada konteks Rizal Ramli, ada kemungkinan bahwa konstruksi manuvernya hingga menjadi semakin menarik belakangan ini sebagai pijakan dan ancang-ancang bagi dirinya menatap reshuffle kabinet, ketika saat ini banyak menteri di bawah Presiden Jokowi banyak mendapat kritikan.
Sementara pada konteks John Bolton, terdapat dua kemungkinan. Pertama, dengan memoarnya, ia memang benar-benar ingin membalaskan ambisinya sekaligus menjegal Presiden Trump pada kontestasi pemilihan pilpres di tahun ini.
Kedua, memoar ini hanyalah bumbu yang bertendensi positif tersendiri bagi popularitas Trump. Jika merujuk pada pemilihan presiden sebelumnya, banyak pihak yang menilai salah satu faktor Trump berhasil merih tampu kekuasaan ketika itu dikarenakan faktor kontroversialnya.
Bagaimanapun, dinamika politik di Indonesia dan Amerika Serikat terus bergulir dan selalu hangat di tengah tantangan bangsa atas dampak pandemi Covid-19. Dinamika politik yang ada tentu dapat menjadi elemen penilaian rakyat terhadap pemerintahan masing-masing.
Sebuah penilaian yang diharapkan dapat terartikulasi dan bermuara pada perbaikan fundamental demokrasi serta kehidupan sosial dan ekonomi yang progresif. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
