HomeFokus BUMNDPR Pertanyakan Rencana PLN Gunakan Gas Sebagai Pembangkit Listrik

DPR Pertanyakan Rencana PLN Gunakan Gas Sebagai Pembangkit Listrik

Kecil Besar

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan kebijakan PT PLN (Persero) dalam penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang akan menggunakan sumber daya gas sebagai pengganti  Bahan Bakar Minyak (BBM).


PinterPolitik.com

Kalangan dewan menilai seharunya perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi (perlistrikan) tersebut lebih memanfaatkan  pembangkit listrik berbasis biodiesel, karena CPO Indonesia sangat melimpah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN dan Komisaris Direksi PT Perusahan Listrik Negara (PLN), Komisi VI DPR banyak mengangkat masalah penerapan EBT, yang seharusnya perlu pengkajian yang lebih mendalam lagi.

RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Aria Bima tersebut, setidaknya ada 6 anggota Komisi VI yang mengangkat topik penggunaan EBT dan menanyakan kepada PLN bagaimana roadmap dan rencana PLN ke depannya dalam rangka meningkatkan target rasio EBT yang ditargetkan mencapai 23 persen pada tahun 2025.

“PLN sebaiknya memperbesar pembangkit berbasis biodiesel. CPO kita sangat melimpah. CPO kita bahkan diteliti bisa menjadi bahan bakar pesawat atau avtur. Kita adalah produsen CPO terbesar. Harusnya itu dimanfaatkan sebagai bioenergi terbesar. Kita harus bangga dengan pemanfaatan CPO,” ujar Sondang Tampubolon Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPR.

Wakil Direktur PLN, Darmawan Prasodjo menambahkan bahwa kedepannya akan merancang strategi yang cerdas dalam pengembangan EBT. Soal penggunaan energi gas, sebagai pengganti BBM dinilai sudah tepat.

PLN menurutnya akan membangun infrastruktur gas yang masif di titik-titik pembangkit yang selama ini masih menggunakan BBM berbasis impor dan digantikan oleh gas yang berbasis dalam negeri. Namun untuk beberapa lokasi yang tidak memungkinkan dibangun infrastruktur gas, pihaknya akan menggukan EBT lainnya seperti menggunakan sumber  tenaga matahari  dengan Solar Cell atau Photo Voltaic, sumber tenaga angin, ataupun juga memanfaatkan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar biodiesel.

“Inovasinya sangat maju. Manusia itu berinovasi dari waktu ke waktu. Solar Cell atau Photo Voltaic misalnya, harganya sekarang makin terjangkau. Jika dulu sekitar 10 sen, sekarang PLN menggandeng Masdar dari Uni Arab Emirat bisa dicapai harga sekitar 5,8 sen dolar,” tandas Darmawan. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Transformasi Dudung, Jenderal Kanvas?

Dari membeli lukisan siswi SMP hingga mendengar langsung aspirasi mahasiswa, Dudung Abdurachman seolah menampilkan wajah baru KSP. Apakah ini sekadar pencitraan, atau tanda lahirnya paradigma baru komunikasi institusi dan seorang purnawirawan jenderal di saat bersamaan?

Lapar yang Tidak Ikut Libur

Audio dibuat menggunakan AI. Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.Pemimpin Redaksi PinterPolitik.comChairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis KATA PEMRED #43PinterPolitik.com Tiga hari lagi, pada 22 Juni 2026,...

Komprador Gurita Batu Bara

Pemadaman listrik bergilir kembali menghantui sejumlah wilayah Indonesia. Di baliknya, PLN menghadapi defisit 20 juta ton batu bara yang belum dikontrak dari total kebutuhan 154 juta ton per tahun. Menteri Bahlil sempat membantah, namun tim koordinasi darurat sudah dibentuk — tanda masalah ini lebih serius dari yang diakui.

Danantara OTW Beli Chelsea?

SWF dunia kini berbondong-bondong masuk industri olahraga. Akankah Indonesia ikut bermain?

‘Teach You a Lesson’: Fantasi Indonesia?

Serial Korea soal negara yang mengirim inspektur ke sekolah jadi sorotan. Mungkinkah fantasi itu yang sebenarnya dibutuhkan guru Indonesia?

IPDN, Bima, & Si Paling Berhak?

Pernyataan Bima Arya sontak memantik debat lama, apakah pendidikan birokrasi memberi hak lebih besar untuk memimpin daerah? Dari IPDN, meritokrasi, hingga legitimasi demokrasi, membuka pertanyaan mengenai apakah yang paling siap berdasarkan “ijazah birokrat” otomatis menjadi yang paling berhak memimpin rakyat?

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

More Stories

Erick Thohir Pastikan 4,7 Juta Masker Telah Didistribusikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan 4,7 juta masker yang diproduksi oleh perusahaan pelat merah, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah...

BUMN akan Bangun RS Darurat Corona di Daerah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memerintahkan jajarannya untuk membangun Rumah Sakit Darurat Corona di sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan...

BUMN Back Up Sepenuhnya RS Darurat Covid-19

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Erick Thohir  menjamin RS Darurat Penangan Covid-19 siap beroperasi  pada Senin (23/3). BUMN sepenuhnya siap back up kebutuhan...