HomeNalar PolitikHanya Anies Yang Dipercaya 212

Hanya Anies Yang Dipercaya 212

Kecil Besar

Kehadiran Gubernur Anies Baswedan pada acara Reuni 212 menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya, Anies menjadi salah satu – bahkan mungkin satu-satunya – pejabat di tingkat nasional yang ikut hadir dalam acara tersebut. Disoraki dengan sebutan “presiden”, dalam sambutannya Anies menekankan pentingnya “keadilan” yang menurutnya menjadi kunci persatuan Indonesia. Kehadiran Anies ini juga dimaknai sebagai cara sang gubernur untuk tetap menjalin hubungan politik dengan kelompok alumni 212 yang memang masih punya pengaruh besar di politik nasional – manuver yang bisa sangat berpengaruh katakanlah untuk Pilpres 2024.


PinterPolitik.com

“There is no gambling like politics”.

:: Benjamin Disraeli (1804-1881), mantan Perdana Menteri Inggris ::

Publik mungkin tak ada lagi yang ingat bahwa pada awal Januari 2017 lalu, Anies Baswedan sempat melakukan ceramah a.k.a. kampanye politik di markas Front Pembela Islam (FPI) Petamburan yang membahas secara panjang lebar soal sejarah Indonesia, terutama seputar kisah tentang Partai Arab Indonesia (PAI). Kala itu, Habib Rizieq Shihab – sang Imam Besar FPI – masih ada di Indonesia dan hadir dalam acara tersebut.

Ceramah Anies di tengah musim kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 itu kemudian mendatangkan hujan kritik bagi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Anies dianggap “membelokkan sejarah” demi meraih simpati pemilih dari kalangan FPI.

Terlepas dari konten ceramahnya, hal yang jelas terlihat kala itu adalah penerimaan FPI terhadap Anies. Pun demikian dari sisi Anies yang dianggap mampu mengkapitalisasi latar belakang sejarahnya sebagai keturunan Arab – dengan faktor kakeknya Abdurrahman Baswedan sebagai salah satu penguatnya juga – untuk meraih dukungan kelompok ini, hal yang kemudian terbukti hasilnya pada Pilkada kala itu.

Anies pada akhirnya mampu meraih simpati lebih besar dari kelompok-kelompok seperti FPI jika dibandingkan dengan calon lain yang berlatarbelakang sama, misalnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kini, Anies tampaknya ingin tetap menjaga momentum hubungan politik tersebut terus terjadi. Adalah acara Reuni 212 yang salah satunya digerakkan oleh FPI, yang menjadi saluran politik tersebut. Hadir dalam acara yang digelar 2 Desember 2019 lalu itu, Anies mencuri perhatian masyarakat, apalagi ia datang lengkap dengan mengenakan pakaian dinasnya sebagai gubernur.

Anies duduk di panggung utama bersama para tokoh dari FPI dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, seperti Sobri Lubis, Slamet Maarif, Yusuf Martak, dan Haikal Hassan.

Ada bendera merah putih dan bendera kalimat tauhid yang secara bersamaan dikibarkan peserta Reuni 212. Selain itu, terdapat pula bendera Palestina, identitas organisasi, dan perkumpulan 212.

Para peserta juga tak lupa berdoa agar Rizieq Shihab bisa segera pulang ke Indonesia, pun juga memohon penyertaan agar pemerintahan Presiden Jokowi dapat amanah menjalankan tugas-tugasnya.

Anies kemudian mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, ia menyebut persatuan hanya bisa ada jika ada keadilan. Tidak mungkin ada persatuan tanpa adanya keadilan, demikian kata Anies. Ia juga menyebut dirinya sebagai pemimpin di Jakarta tak hanya membangun infrastruktur fisik, tapi juga ingin menegakkan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.

Baca juga :  Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Menariknya, saat menyampaikan sambutannya, ada massa yang berteriak “presiden” pada Anies. Sontak, hal tersebut melahirkan perbincangan terkait apakah manuver politik Anies menjaga hubungannya dengan kelompok ini adalah demi membuka peluangnya maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Anies sendiri mengelak ketika ditanya soal manuver politiknya. Ia menyebutkan bahwa dirinya masih fokus mengurus Jakarta dan Pilpres 2024 masih 5 tahun lagi pelaksanaannya.

Namun, Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt pernah berkata: “In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way”. Artinya memang tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan dalam politik. Jika suatu hal terjadi, maka silahkan bertaruh bahwa hal tersebut sebetulnya telah direncanakan.

Lalu, apakah itu berarti bahwa Anies memang tengah membidik Pilpres 2024 sebagai ujungnya?

Manuver Anies di Tikungan

Sekalipun masih jauh, perbincangan tentang potensi Anies untuk maju menjadi calon presiden bukanlah hal yang muncul tiba-tiba begitu saja.

Pasalnya, jika menilik survei yang dilakukan Indo Barometer pada akhir Januari 2018 lalu, Anies bahkan disebut sebagai kandidat yang berpotensi menjadi “kuda hitam” pada Pilpres 2019.

Ia memang kemudian tidak maju pada kontestasi elektoral tersebut. Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa mantan Rektor Universitas Paramadina itu punya kekuatan politik yang bahkan membuatnya bisa bersaing di level teratas, katakanlah dengan Jokowi dan Prabowo Subianto.

Survei tersebut juga menyebutkan bahwa dalam hal kompetensi mengatasi berbagai persoalan kenegaraan, Anies secara mayoritas ada di posisi 3 besar bersama Jokowi dan Prabowo. Bahkan untuk solusi isu spesifik seperti perumahan terjangkau, Anies dinilai jauh lebih baik dibandingkan Prabowo dan hanya kalah dari Jokowi.

Artinya, bisa disimpulkan bahwa sebagai calon presiden, posisi politik Anies tidak bisa dianggap remeh. Modal politik Anies salah satunya adalah kemampuan komunikasi yang dimilikinya, di mana untuk kriteria tersebut ia hanya ada di bawah Jokowi, Prabowo dan Jusuf Kalla.

Bahkan, jika proyeksi Pilpres 2024 dipakai sebagai ukuran, Anies punya alat politik yang jauh lebih banyak untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas pribadinya – hal yang mungkin juga menjadi alasan mengapa Jokowi yang saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta bisa mengalahkan Prabowo pada Pilpres 2014 lalu.

Peluang Anies menjadi calon RI-1 juga akan semakin besar jika Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri lagi pada perhelatan di tahun 2024 mendatang. Konteks tersebut juga akan makin menguatkan posisinya jika Prabowo katakanlah berdiri di belakang dan memberikan dukungan politik padanya.

Selain itu, kelompok seperti alumni 212 boleh jadi sudah mulai berseberangan dengan Prabowo akibat keputusannya masuk ke dalam pemerintahan Jokowi. Artinya, Anies punya peluang mengkapitalisasi posisi politiknya ini dengan mendekatkan diri ke kelompok tersebut.

Selain itu, resonansi politik dari kelompok seperti alumni 212 juga tidak sedikit dan bisa berpengaruh besar pada pencalonannya nanti.

Amy Chew dalam tulisannya di South China Morning Post (SCMP) menyebutkan bahwa nama Anies begitu populer di kalangan pemilih muslim. Konteks itu juga ditambah dengan statusnya sebagai tokoh yang sebelumnya berasal dari kalangan akademisi. Majalah Foreign Policy pada tahun 2008 bahkan menempatkan Anies dalam daftar 100 orang intelektual publik di dunia.

Anies tinggal membuktikan kapasitas kepemimpinannya di Jakarta dalam beberapa waktu ke depan. Peluang pencalonan dirinya juga akan dinilai dari seberapa mampu ia menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di ibu kota, seperti kemacetan, banjir dan lain sebagainya.

Merawat Kelompok 212

Jelas bahwa pasca Prabowo masuk ke pemerintahan Jokowi, nama Anies menjadi salah satu tokoh yang akan dituju oleh kelompok alumni 212. Kelompok ini jelas sedang mencari patron politik baru dan Anies masuk kriterianya.

Laurenz Ennser-Jedenastik dari University of Vienna menyebutkan bahwa patron politik adalah hubungan yang timbul akibat adanya pertautan kepentingan antara dua pihak yang umumnya melibatkan salah satu pihak dengan kekuasaan eksekutif.

Sementara Federico Quaresima dan Fabio Fiorillo secara spesifik mengarahkan istilah tersebut pada hubungan yang melibatkan sumber daya atau resources patronage. Anies sendiri memang punya kapasitas untuk menjadi patron dalam pemikiran-pemikiran tersebut.

Latar kedekatan Anies dengan FPI, pun dalam konteks sejarahnya secara personal memang membuat ia menjadi sosok yang paling mungkin diterima oleh kelompok alumni 212 pada Pilpres 2024 mendatang.

Modal kekuatan ini tentu akan memperkuatnya, mengingat Anies juga disebut sebagai catch all politician atau politisi yang menangkap semua, akibat spektrum politiknya yang dianggap bisa menjangkau semua pihak, baik yang nasionalis, maupun dari kelompok Islam.

Pada akhirnya, kehadiran Anies pada Reuni 212 harus dipandang sebagai bahasa politik yang serius, bahwa ia telah menjadi calon presiden yang diperhitungkan untuk gelaran Pilpres berikutnya. Persoalannya tinggal seperti apa Anies “berjudi” dan mengkapitalisasi dukungan tersebut. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, “rayap” tidak takut pada menterinya.