Wacana pemindahan ibu kota mencuri perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Namun, beberapa pihak menyebutkan bahwa pengumumannya yang terkesan tergesa-gesa dan terjadi saat bara kerusuhan sedang bernyala di Papua, seolah menyiratkan bahwa isu ini menjadi bagian dari upaya pembentukan opini publik dan pengalihan fokus pemberitaan dari persoalan besar yang tengah dihadapi di Indonesia timur. Benarkah demikian?
PinterPolitik.com
“Whoever controls the media, the images, controls the culture.”
:: Allen Ginsberg (1926-1997), penyair dan filsuf asal AS ::
Bak berita perceraian Song Joong Ki dan Song Hye Kyo – pasangan aktor dan aktris asal Korea Selatan – yang membuat heboh para penggemar drama Korea di seluruh dunia, mungkin seperti itulah efek pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perpindahan ibu kota beberapa waktu lalu.
Seluruh Indonesia menjadi begitu heboh akibat pengumuman tersebut, bahkan publik seolah melupakan semua kisruh politik, tarik ulur kursi menteri, termasuk aksi demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat.
Ya, pengumuman Jokowi yang menyebutkan bahwa ia telah memilih sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara sebagai ibu kota baru seolah menjadi gula yang manarik semut. Semua pemberitaan, perdebatan di warung kopi, hingga obrolan makan siang abang-abang ojek online menjadi riuh membicarakan persoalan tersebut.
Di tengah situasi ibu kota Jakarta yang memang semakin hari semakin tidak menentu, wacana pemindahan ibu kota ini layaknya menjadi tawaran solusi yang tiba-tiba muncul dari langit.
Persoalan-persoalan macam kemacetan yang tak berujung, masalah penurunan permukaan tanah Jakarta yang berpotensi membuatnya akan tenggelam pada 2050 nanti, hingga persoalan polusi yang makin hari makin mengkhawatirkan, memang membuat wacana pindah ibu kota tak hanya sekedar menjadi solusi biasa.
Jokowi juga cukup konsen dengan isu-isu yang berkaitan dengan ketahanan ibu kota, katakanlah jika melihat kejadian mati lampu beberapa waktu lalu yang memang bisa berdampak besar untuk negara secara keseluruhan sebab pusat pemerintahan ada di Jakarta.
Namun, tidak sedikit pula kritik yang datang terkait wacana ini. Beberapa pihak menyebut sang presiden membuat pengumuman yang cenderung tergesa-gesa. Pilihan waktu pengumumannya yang tiba-tiba mendadak juga membuat sebagian pihak bertanya-tanya terkait apakah mungkin hal ini hanya menjadi wacana untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan lain.
Pasalnya, persoalan pemindahan ibu kota ini masih harus diusulkan ke DPR – sekalipun jika berkaca pada kondisi pasca Pileg 2019, besar kemungkinan DPR periode berikutnya juga akan dikuasai oleh koalisi Jokowi. Artinya, jika – karena suatu kondisi tertentu – DPR tidak menyetujui hal tersebut, maka boleh jadi wacana ini tidak akan bisa dikerjakan.
Bagaimanapun juga, pemindahan ibu kota juga perlu payung hukum – yang lagi-lagi saat ini belum ada – dan menjadi wilayah kewenangan DPR. Hal inilah yang membuat tuduhan bahwa isu ini menjadi pengalihan terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi pemerintah, menjadi masuk akal.
Beberapa isu yang mencuri perhatian publik tentu saja adalah terkait kerusuhan yang ada di Papua sebagai buntut dari aksi rasisme, serta beberapa isu di bidang ekonomi, misalnya wacana kenaikan iuran BPJS hingga dua kali lipat, pun dengan berbagai isu ekonomi yang saat ini mendera pemerintahan Presiden Jokowi.
Lalu benarkah wacana pemindahan ibu kota ini adalah pengalihan isu seperti yang selalu dituduhkan tokoh oposisi macam Wakil Ketua DPR Fadli Zon?
Mengalihkan Dari Apa?
Kritik terkait isu pemindahan ibu kota ini memang berasal dari tokoh-tokoh yang linear dengan kubu oposisi. Mulai dari politisi senior macam Amien Rais, lalu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin.
Hampir semuanya satu suara meminta Jokowi mengurusi dulu persoalan yang terjadi di Papua, ketimbang memikirkan pemindahan ibu kota.
Jika menggunakan garis pemikiran pemerintah vs oposisi, maka bisa dipastikan bahwa pernyataan Amien dan tokoh-tokoh oposisi ini bisa saja dianggap sebagai contra agenda atau wacana tandingan.
Pasalnya, pengamat media sosial dari Drone Emprit, Ismail Fahmi menyebutkan bahwa percakapan soal pemindahan ibu kota di Twitter memang mengalahkan isu Papua yang sempat ramai menjadi pembahasan netizen. Setelah diumumkan oleh Jokowi, isu pindah ibu kota ini seolah menutupi berbagai pemberitaan dan percakapan di media sosial tentang Papua.
Drone Emprit menjabarkan bahwa percakapan terkait Papua pada 26 Agustus 2019 lalu menunjukkan angka 75.564 dan sehari setelahnya mengalami penurunan hingga 48.832. Sementara percakapan pindah ibu kota di hari yang sama sebesar 97.773 dan terus naik hingga 107.284 pada 27 Agustus 2019.
Dari konteks ini saja sudah terlihat bahwa ada pergeseran percakapan dan opini publik yang digiring pada wacana pemindahan ibu kota. Isu Papua memang masih tetap dibicarakan dan diberitakan, namun porsinya tentu menjadi jauh lebih kecil.
Dampaknya juga terlihat dari pemberitaan di beberapa media internasional di hari-hari pengumuman tersebut. Hampir semua media malah menyoroti pemindahan ibu kota, ketimbang persoalan spesifik yang terjadi di Papua, misalnya “perampasan” hak masyarakat Papua atas layanan internet yang diblokir oleh pemerintah di wilayah tersebut.
Publik juga tak banyak membicarakan aktivitas kelompok tertentu yang mengibarkan bendera Bintang Kejora – yang menjadi simbol kemerdekaan Papua – di dekat Istana Negara. Dengan kata lain, hal ini bisa disebeut sebagai diversion tactics atau taktik pengalihan, hal yang salah satunya pernah ditulis oleh Leonid Bershidsky terkait Presiden Donald Trump di Amerika Serikat (AS).
Selain itu, faktor tergesa-gesanya Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota tanpa adanya publikasi kajian dan dasar hukum yang masih harus dibuat memang menunjukkan ada faktor diversion yang diperhitungkan dari pengumuman pemindahan ibu kota ini.
Namun, tampaknya, strategi ini tak cukup berhasil. Pasalnya kini, hampir semua pemberitaan justru kembali menyoroti persoalan yang terjadi di Papua, apalagi setelah konflik yang terjadi terus mengekskalasi.
Gagalnya Politik Agenda Setting?
Mengendalikan opini masyarakat dan pemberitaan yang dikonsumsi publik adalah salah satu bagian dari strategi politik kekuasaan. Hal ini sesuai dengan hypodermic needle theory atau teori jarum suntik yang menyebutkan bahwa media dan pemberitaan yang dimuat akan menjadi dasar pembentukan opini publik.
Teori ini berangkat dari pernyataan penulis dan reporter Amerika Serikat, Walter Lipmann pada tahun 1920-1930 yang menyebutkan bahwa masyarakat umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pemerintahan. Sehingga, apa yang diberitakan oleh media akan menjadi planted ideas atau ide-ide yang tertanam yang membentuk persepsi terhadap pemerintahan berkuasa.
Sekalipun kini akses informasi tentang pemerintahan menjadi lebih terbuka seiring kemajuan teknologi, namun hypodermic theory masih bisa dipakai untuk melihat dampak pemberitaan terhadap persepsi dan dukungan politik masyarakat pada penguasa.
Kerusuhan yang terjadi di Papua memang bisa menjadi jalan masuk justifikasi kegagalan pembangunan yang selama ini dijalankan Jokowi di wilayah tersebut. Pemerintah memang mau tidak mau akan membentuk agenda atau topik yang harus dibicarakan oleh publik sebagai lawan dari kuatnya isu rasisme terhadap masyarakat Papua yang kini berkembang menjadi isu pro kemerdekaan wilayah paling timur Indonesia itu.
Pada era digital seperti sekarang ini memang telah terjadi banjir informasi yang membuat posisi media menjadi alat yang berkuasa untuk membentuk opini masyarakat.
Dalam ilmu kebijakan publik, terdapat teori penyusunan agenda atau agenda setting theory. Teori ini menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk memilah agenda yang akan diberitakan. Dalam konteks pemindahan ibu kota, pemerintahan Jokowi tentu sadar bahwa isu ini akan mampu menutupi berbagai pemberitaan yang lain.
Dengan demikian memang ada hal lain yang dikejar dari diumumkannya wacana pemindahan ibu kota ini.
Namun, efek pengalihan ini bisa saja gagal jika publik memiliki alternatif sumber informasi. Pemutusan jaringan internet di Papua adalah salah satu bukti bahwa baik hypodermic needle effect maupun agenda setting bisa mengalami kebuntuan ketika bertemu dengan kuatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pun jika persoalan yang terjadi punya signifikansi dan ekskalasi yang besar.
Yang jelas, publik memang bisa membaca bahwa mungkin saja apa yang dilakukan oleh Jokowi terkait pengumuman pemindahan ibu kota bisa menjadi sebuah pengalihan. Namun, benar atau tidaknya, hanya Jokowi yang tahu. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
