HomeBelajar PolitikJokowi Untung Karena Petahana?

Jokowi Untung Karena Petahana?

Kecil Besar

“Memang sebagai presiden dan capres saat ini tidak boleh ngambil keputusan? Apa pemerintah saat ini nggak boleh ngambil keputusan sampai selesai pemilu?”  ~ Johnny G Plate


PinterPolitik.com

[dropcap]E[/dropcap]nak ya jadi petahana bikin kebijakan sedikit bisa jadi bahan kampanye. Memang tidak seutuhnya, tapi ada banyak kebijakan yang tergolong populis yang keluar di penghujung masa jabatan. Kebijakan ini jadi sasaran kritik kubu oposisi dan pengamat tanah air. Walah dalah.

Contohnya seperti saat ini Jokowi jadi petahana dan membuat kebijakan menaikan gaji PNS di awal bulan April. Kubu oposisi dan pengamat menilai langkah tersebut sebagai strategi politik. Mereka menyoroti bagaimana kebijakan seperti itu dibuat saat mendekati pesta demokrasi rakyat.Selain itu ada juga soal kebijakan Jokowi yang menaikkan penghasilan buat perangkat desa.

Kalau mau dicari, sebenarnya masih ada lagi. Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bisa masuk perhitungan. Permintaan pemerintah untuk menurunkan harga pesawat juga sering dianggap masuk ke dalam hal ini. Belum lagi, kebijakan tol Suramadu yang saat ini sudah gratis.

Memang, beberapa kebijakan itu ada yang bisa dibilang penting. Kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan itu memang penting, tetapi kenapa kebijakan-kebijakan tersebut harus muncul di musim pemilu? Salin berurutan lagi. Memangnya, di waktu-waktu sebelumnya tidak bisa?

Ya, tidak adil juga kalau bilang pemerintah tidak harus ngapa-ngapain di akhir pemerintahannya. Tapi, kalau memang kebijakan itu baik dan dimaksudkan untuk seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat, mungkin bisa mencari waktu yang lebih tepat. Ya, hitung-hitung buat menghindari mulut nyinyir oposisi gitu loh!

Yang jelas, keleluasaan ini membuat medan pertarungan jadi agak sedikit tidak adil buat lawannya. Sebagai kandidat yang tak sedang menjabat, mereka harus putar otak ekstra keras untuk merebut suara. Sementara itu, petahana dapat dengan mudah merebut hati rakyat dengan program-programnya.

Baca juga :  Sultan Jogja: Simpul Kuasa Indonesia

Akhirnya, semoga semua kebijakan pemerintah di akhir musim ini murni untuk sebaik-baiknya kebutuhan rakyat ya, bukan dalam rangka memanfaatkan fasilitas dan kebijakan negara. Eh, tapi belakangan MK bikin putusan kalau petahana gak harus cuti ya? Wah, jadi makin banyak dong keuntungan jadi inkumben? (G42)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...