HomeNalar PolitikHooliganism dalam #UninstallBukalapak

Hooliganism dalam #UninstallBukalapak

Kecil Besar

Apa yang menimpa CEO Bukalapak adalah cerminan kebrutalan pendukung yang fanatik, layaknya dalam sepak bola yang disebut sebagai tindakan hooliganism


PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]i Indonesia, rasa-rasanya siapapun harus berhati-hati jika ingin berpendapat di media sosial. Alih-alih bertujuan untuk mencurahkan pikiran atau isi hati, status di media sosial berpotensi viral dan menimbulkan hujatan yang akan mengusik citra di mata publik.

Brutalnya pendukung Jokowi Share on X

Beberapa hari terakhir misalnya, jagad maya diriuhkan dengan tagar #uninstallbukalapak di sosial media Twitter.  Ramainya tagar ini bersumber dari cuitan Ahmad Zaky, CEO startup terkemuka Bukalapak.  Ia mengkritik lemahnya Research and Development (R&D) di Indonesia dibandingkan dengan negara lain menyoal pengembangan teknologi.

Sekilas, cuitan itu seperti cuitan biasa saja, tetapi adanya frasa “presiden baru” pada cuitan tersebut, membuatnya begitu heboh diperbincangkan. Kiriman CEO berusia 32 tahun itu pun disimpulkan oleh netizen mengarah pada dukungan kepada salah satu calon presiden tertentu karena adanya frasa tersebut.

Merasa tak terima, para pendukung Jokowi akhirnya menyerukan gerakan tersebut di Twitter. Para pendukung tersebut ini lantas menyebut Zaky seperti anak yang lupa akan bapaknya.  Sebab, mereka menganggap selama ini Jokowi telah mendukung perkembangan industri digital dan menganggap cuitan Zaky adalah ekspresi tidak tahu berterimakasih atas dukungan tersebut.

Meskipun Zaky  lantas buru-buru mengklarifikasinya dan menyatakan tak bertendensi mendukung salah satu calon presiden tertentu, sayangnya klarifikasi tersebut tak dianggap berarti oleh netizen hingga berujung pada tagar #UninstallBukalapak  menjadi tren nomor 1 di jagat Twitter.

Memang tidak hanya sekali fenomena tagar ini menjadi sebuah gerakan serius di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, tagar #UninstallTraveloka hingga #BoikotSariRoti berhasil membuat objek-objek yang diserang harus tunduk pada kuasa rakyat Twitter.

Lalu bagaimana sesungguhnya membaca fenomena #uninstallbukalapak ini dalam konteks politik menjelang Pilpres 2019?

Digital Hooliganism

CEO sekaligus pencetus teknologi transportasi tingkat tinggi, SpaceX dan Tesla, Elon Musk harus menyerah pada kuasa rakyat Twitter ketika berbagai cuitan kontroversialnya menjadi sorotan banyak pihak di Amerika Serikat.

Musk terhitung aktif di Twitter dan gara-gara cuitannya, memiliki dampak yang cukup merugikan. Seperti cuitannya tahun lalu yang berbunyi “Saya mempertimbangkan untuk menjadikan Tesla milik pribadi dengan harga US$420”

Sayangnya cuitan tersebut berakhir dengan penyelidikan dari Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, dan menyebabkan dirinya harus mundur sebagai pimpinan Tesla selama tiga tahun serta diharuskan membayar denda sebesar 2 juta US Dollar.

Ia juga pernah bermasalah dengan warganet akibat ia mencuitkan tentang penyelam asal Inggris, Vernon Unsworth sebagai “pedo guy” yang menyebabkan ia banyak dihujat oleh warganet.

Barangkali apa yang dialami oleh CEO Bukalapak ini mirip dengan apa yang dialami oleh Elon Musk. Apa yang menimpa keduanya menunjukkan bahwa seseorang menduduki jabatan CEO adalah bagian dari figur publik yang harus lebih berhati-hati dalam berkata-kata di media sosial layaknya Twitter.

Dalam konteks Indonesia, Achmad Zaky  kini harus berhadapan dengan brutalnya pendukung Jokowi di Twitter. Meskipun apa yang dilakukan para pendukung Jokowi ini dalam titik tertentu juga bukan hal yang bisa dibenarkan. Karena apa yang mendorong sikap mereka dengan menggerakkan tagar #UninstallBukalapak lebih kepada fanatisme buta daripada sebuah bentuk dukungan moral.

Jika diperhatikan, apa yang mereka suarakan itu lebih mirip perilaku fanatik hooligan yang kerap kali dipakai dalam konflik sepak bola dimana biasanya disebut sebagai paham hooliganism.

Dalam konteks sepak bola, hooliganisme sendiri merujuk pada tindakan yang dianggap sebagai perilaku nakal dan merusak oleh penggemar sepak bola yang terlalu bersemangat. Tindakan tersebut meliputi perkelahian, hingga aksi  vandalisme.

Sedangkan dalam politik, William Rosenberg dan Diane Koenker menjelaskan konteks hooliganisme ini adalah hubungan antara aksi kolektif yang didorong oleh motif politik, dan yang lebih parah ketika tindakan tersebut juga bisa berujung pada praktek kekerasan .

Dalam konteks fenomena #UninstallBukalapak, memang tidak ada praktik kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendukung Jokowi terhadap Ahmad Zaky. Namun tidakan hooligan yang dilakukan lebih merujuk kepada perilaku intimidasi secara psikologis terhadap sang CEO.

Dampaknya tentu saja gerakan tagar ini membuat orang sekelas CEO Bukalapak tak berkutik dan harus tunduk pada permainan moral politik media sosial yang mereka ciptakan.

Sementara itu, Lennon Chang dan Ryan Poon lebih senang menyebutnya sebagai tindakan online shaming sebagai sebuah bentuk internet vigilantism yang menargetkan seseorang untuk dipermalukan di depan umum menggunakan teknologi sosial media.

Online shaming ini juga digunakan sebagai alat yang mendorong yang disebut sebagai online mob untuk menghancurkan reputasi dan karier orang atau organisasi yang dianggap remeh.

Permintaan maaf Zaky terhadap sang Presiden adalah cerminan bahwa kuasa hooligan rakyat twitter mampu memaksa sosoknya untuk bergerak menuju Istana. Dengan begitu, ia justru berhasil ditempatkan pada posisi yang salah. Padahal, jika ditelaah secara seksama, cuitan yang ia posting tak melulu harus ditanggapi dengan kemarahan.

Dengan adanya fenomena tersebut, maka hooliganisme kini tidak melulu soal sepak bola, tetapi juga menjadi bentuk digital hooliganism.

Dalam konteks tersebut, segelintir kelompok ini dapat disebut sebagai cyber hooligan, yang pada kadar tertentu mampu menempatkan seseorang menjadi tersalah atas tindakan yang sesungguhnya tak harus ditanggapi secara brutal.

Jokowi Merugi

Polemik #UninstallBukalapak tersebut menunjukkan bahwa sikap fanatisme pendukung politik  Jokowi membutakan mereka yang menyebabkan kritik tak bisa sembarangan di era post-truth ini.

Hal ini merupakan dampak dari adanya polarisasi politik yang ekstrem. Nolan McCarty dalam jurnal berjudul Polarized America : The Dance of Ideology and Unequal Riches menjelaskan bahwa popular polarization atau polarisasi massa, terjadi ketika sikap pemilih terhadap isu-isu politik, kebijakan, dan kandidat sangat mencolok terbagi dalam garis partisan dan biasanya menyebabkan masyarakat cenderung menjadi kurang terbuka dan moderat dalam menghadapi perbedaan politik.

Apa yang menimpa CEO Bukalapak ini seolah menunjukkan tertutupnya para pendukung Jokowi dalam menerima sebuah kritik dan masukan. Hal ini tentu saja pada kadar tertentu akan berdampak buruk bagi demokrasi secara umum dan untuk Jokowi secara khusus.

Perlu diketahui bahwa tagar #UninstallBukalapak ini berawal dari seruan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Hasto Kristiyanto untuk mengajak uninstall Bukalapak di media sosialnya. Aksi tersebut kemudian banyak diikuti oleh pendukungnya.

Apa yang dilakukan pendukung Jokowi saat ini sesungguhnya juga serupa dengan adanya ramainya aksi pendukung Jokowi yang mengecam tindakan golput beberapa waktu lalu di media sosial yang sama. Para buzzer dan influencer pendukung Jokowi menyerang wacana golput di media sosial.

Bagi Jokowi, adanya tagar ini justru akan berpotensi merugikan dirinya sebagai kandidat Presiden dalam Pilpres 2019 ini. Hal ini terindikasi dari terbitnya balasan tagar yang berjudul #UninstallJokowi di jagad twitter.

Dengan adanya tagar tersebut, justru pada akhirnya menjadi momentum bagi oposisi untuk berkampanye menyerukan aksi gerakan ganti presiden dengan media yang berbeda. Bahkan seruan #UninstallJokowi berhasil menjadi trending topik dunia. Hingga Sabtu dini hari, 16 Februari lalu, tagar ini berada di posisi nomor wahid dengan jumlah tweet sebanyak 377 ribu.

Dalam konteks Jokowi, pada akhirnya gerakan #UninstallJokowi adalah refleksi bahwa hooliganism yang kerap kali ditunjukkan oleh pendukung Jokowi kenyataannya tak terlalu berdampak positif bagi sang petahana.

Merujuk pada hal tersebut, pemilih terutama para rational voters mungkin saja lama kelamaan akan bosan dengan aksi tak rasional dari para pendukung-pendukung fanatik Jokowi ini. Lalu mungkinkah adanya tragedi ini menyebabkan langkahnya menuju istana untuk dua periode akan terganggu? (M39)

Baca juga :  Anies dan Dark Side of The Moon
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Ahmad Dhani, Paradoks Politisi Selebritis?

Prediksi tentang lolosnya beberapa artis ke Senayan memunculkan kembali skeptisme tentang kualifikasi yang mereka tawarkan sebagai representasi rakyat. Layakkah mereka menjadi anggota dewan? PinterPolitik.com Popularitas mungkin...

Prahara Prabowo dan Ijtima Ulama

Kedatangan Prabowo di forum Ijtima Ulama III sehari yang lalu menyisakan sejuta tanya tentang masa depan hubungan antara mantan Danjen Kopassus ini dengan kelompok...

Vietnam, Ilusi Poros Maritim Jokowi

Insiden penabrakan kapal Vietnam ke kapal TNI AL di perairan Natuna Utara menghidupkan kembali perdebatan tentang doktrin poros maritim yang selama ini menjadi kebijakan...