HomeBelajar PolitikPenyebab Jokowi Keliru Data Debat

Penyebab Jokowi Keliru Data Debat

Kecil Besar

“Pemimpin yang paling penting itu kejujuran. Pemimpin tertinggi kita tidak teladan soal kejujuran, dia banyak data yang dia klaim saat debat tapi salah dan bohong.” ~ Sudirman Said, Direktur Materi dan Debat BPN


PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ua puluh jam berlalu, Iim dan Joy kembali bertemu setelah semalam menonton debat Pilpres putaran kedua antara Pakde dan Om Bowo. Saling klaim antara mereka pun masih terjadi. Iim yang mendukung Om Bowo tidak terima kala mendengar klaim Joy yang mengatakan Pakde berada di atas angin dalam debat semalam.

Joy: “Gimana Im? Pakde mantap kan semalam?”

Iim: “Mantap apanya? Wong, isi materinya Pakde fitnah doang, kok bisa kamu bilang mantap?”

Joy: “Fitnah? Masa sih Im? Nggak mungkin ah, masa sih Pakde fitnah, apalagi sampai tega berkata bohong sama kita?”

Iim: “Nah pakai diingetin lagi. Pakde selain fitnah, juga bohong sama kita semua loh Joy!”

Joy: “Yang benar aje Im kalau ngemeng. Eeet dah!”

Iim: “Iya bener Joy, saya ada buktinya kok. Pertama Pakde bohong sama kita soal janji di empat setengah tahun lalu yang bilang mau buat negara kita bebas impor pangan. Nah, sekarang buktinya mana? Hayo apa?”

Joy: “Hmmm.”

Iim: “Om Bowo kan sudah bilang semalam. Mau gimana juga Pakde ngomong data impor, fakta menunjukkan doi belum berhasil tunaikan janjinya menjadikan negara kita berdikari dalam bidang pangan.”

Joy: “Oke lah kalau masalah pangan belum tercapai, tapi kalau konflik agraria sudah beres Im.”

Iim: “Yah mau bahas itu lagi. Nih, kalau menurut Ketua Pemenangan Om Bowo, faktanya berbanding terbalik Joy. Konflik agraria ternyata masih mendominasi. Perebutan lahan yang terjadi ada di sektor perkebunan mencapai 65,66 ribu hektar, kehutanan 54,06 ribu hektar, pertambangan 49,69 ribu hektar, properti 13 ribu hektar, dan infrastruktur 4,8 ribu hektar. Hayo gimana?”

Baca juga :  Gibran "Ban Serep" yang Ngarep?

Joy: “Ya udah sih, yang penting kan Pakde nggak punya tanah seluas Om Bowo di Kalimantan Timur dan Aceh! Hayo kamu mau apa?”

Iim: “Waduh, asal bunyi lagi kamu Joy! Nih, kamu baca ungkapan jubir Om Bowo, katanya pernyataan Pakde soal ratusan ribu hektar tanah yang dimiliki Om Bowo itu statusnya cuma Hak Guna Usaha (HGU), bukan hak milik. Wkwkwk, artinya yang dibilang sama Pakde semalam bukan miliknya Om Bowo, melainkan masih milik negara dan akan selalu milik negara. Begitu Joy!”

Joy: “Wah serius Im? Tetapi yang terpenting di era Pakde, hutan sudah tidak kebakaran lagi Im. Betul apa betul? ”

Iim: “Bentar Joy, kalau masalah kebakaran hutan kayaknya itu keliru lagi deh, soalnya berdasarkan sumber data Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan di 2018 lalu menyebutkan bahwa pada tahun 2016 terdapat kebakaran hutan seluas 14.604hektar, terus di tahun 2017 sampai 2018 ada 11.127 hektar yang kebakaran. Gimana, sudah jelas kan Joy?”

Joy: “Iya deh jelas, tapi ada baiknya kita positif aja dulu Im bahwa semalam itu Pakde tidak bermaksud bohongin kita. Tetapi Pakde lagi panik, jadinya ya begitu deh datanya yang disampaikan keliru semua. Ehehehe.”

Iim: “Oh gitu, jadi bukan seperti ungkapanya Abraham Lincoln yang bilang bahwa ‘tidak ada manusia yang memiliki ingatan cukup baik untuk menjadi pembohong yang sukses’ ya Joy?” (G42)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...