HomeBelajar PolitikKarena Ma’ruf, KPU Ubah Teknik

Karena Ma’ruf, KPU Ubah Teknik

Kecil Besar

“Indonesia indah pada waktunya.”


PinterPolitik.com

[dropcap]C[/dropcap]uy, gimana menurut kalian acara debat Pilpres pada 17 Januari kemarin? Kalau menurut eyke sih sudah cukup lah. Sudah cukup membosankan. Hahaha, bercanda deng.

Oh iya gengs, apa mungkin ya gara-gara debat Pilpres kemarin banyak mendapat nyinyiran di media sosial membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbenah diri dan akhirnya melakukan rencana perubahan secara teknis untuk debat berikutnya?

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, debat Pilpres berikutnya KPU akan mengubah format dengan konsep yang lebih rileks dari sisi teknis. Dengan demikian, kedua kandidat bisa lebih luwes dalam menyampaikan visi-misinya dan menjawab pertanyaan dari moderator. Weleh-weleh.

Emangnya ngaruh ya mengubah format teknis debat dengan psikologi kedua paslon yang katanya bisa lebih luwes dan rileks? Hmmm, Kalau menurut eyke sih enggak ada pengaruhnya deh gengs. Soalnya kan kalau yang namanya demam pangung mah demam aja, mau gimana pun kondisinya. Ahahahay.

Memang sih gengs apa yang diniatkan KPU itu dianggap sebagai langkah yang baik, sehingga kandidat mampu menyampaikan pesan-pesannya lebih baik, detail, dan mendalam. Tapi kenapa KPU enggak dari putaran pertama atau dari dulu aja ya mikir begitu? Hiya hiya hiya. Share on X

Selain itu gengs, bagi Arief, kedua capres nantinya diperbolehkan menyampaikan visi-misinya sambil berdiri atau duduk menggunakan kursi atau sofa yang disediakan. Atau, bisa saja kandidat hanya duduk saat kandidat lain menjelaskan atau menjawab pertanyaan.

Eh sebentar gengs, kalian sadar enggak sih kenapa KPU baru sekarang buat aturan teknis seperti itu? Ada yang tahu enggak alasan KPU apa? Menurut eyke alasannya itu karena keluarga Ma’ruf Amin dan tim suksesnya yang protes begini ke KPU:

Baca juga :  Danantara OTW Beli Chelsea?

“Ya ampun KPU, kalian kok tidak peka sekali sih? Ma’ruf yang baru saja sembuh dari keseleo kaki sudah harus disuruh berdiri lama-lama! Karena kalian kan Ma’ruf jadi bahan nyinyiran di medsos, dikiranya enggak bisa jawab. Padahal kan doi gemeteran, kakinya udah mulai ngilu tahu!” Wkwkwk.

Jadi sekarang kalian sudah tahu kan apa alasan KPU mengubah aturan teknis dan apa alasan Ma’ruf tidak banyak bicara di acara debat perdana? (G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...