Bergabungnya Yusril sebagai pengacara Jokowi-Ma’ruf mendapatkan perbincangan banyak pihak. Langkah itu dianggap sebagai simbiosis mutualisme bagi Jokowi dan Yusril. Namun, di sisi lain, hal ini semakin menegaskan adanya spesies match-all party dalam panggung politik nasional.
Pinterpolitik.com
[dropcap]T[/dropcap]erjawab sudah pertanyaan publik selama ini perihal dengan pilihan Yusril Ihza Mahendra pada gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kali ini. Yusril secara resmi menjadi pengacara pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin.
Kesepakatan itu dihasilkan setelah Yusril bertemu dengan Erick Thohir, Ketua Tim Sukses Jokowi-Ma’ruf. Yusril mengaku bahwa tawaran untuk menjadi pengacara Jokowi-Ma’ruf sudah datang sejak lama, namun baru ketika bertemu Erick ia menyatakan kesediaannya.
Meskipun begitu, berita tentang merapatnya Yusril ke barisan Jokowi ini mendapatkan beragam tanggapan dan tidak sedikit yang merasa terkejut.
Jelas saja, selama ini Yusril dikenal sebagai sosok yang kerap berseberangan dengan Jokowi. Secara garis politik Yusril tidak sejalan dengan Jokowi. Misalnya saat setelah bubaran Pilpres 2014, Yusril saat itu memilih untuk menjadi pengacara Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa untuk menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah konstitusi.
Lantas, mengapa Yusril kali ini memilih untuk mendukung Jokowi yang pada 2014 ia lawan?
Pragmatisme Yusril
Yusril dikenal sebagai ahli hukum tata negara. Kepiawaiannya itu mengantarkan dirinya menangani kasus-kasus besar. Bahkan Yusril tidak segan mengambil langkah yang menimbulkan kontroversi. Yang terbaru, Yusril memilih untuk menjadi pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ormas yang dibubarkan oleh Pemerintah karena dianggap anti Pancasila.
Yusril juga bukan orang baru dalam dunia politik. Pada tahun 1998, dirinya membangun Partai Bulan Bintang (PBB), partai politik berasa Islam yang hendak meneruskan cita-cita Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Yusril bisa dikatakan sebagai sosok Islam modernis yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pokok pemikiran Mohammad Natsir.
Selain itu, Yusril pernah menjadi penulis pidato bagi tiga presiden berbeda, yakni Soeharto, Habibie, dan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lebih lanjut, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia zaman Gus Dur, Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Megawati, dan Menteri Sekretaris Negara periode pertama SBY.
Dalam konteks “pertarungannya” dengan Jokowi, Yusril juga cukup mendapatkan perhatian. Seperti yang sudah disinggung di awal, Yusril pada 2014 pernah melawan Jokowi dengan menjadi pengacara Prabowo-Hatta.
Yusril memberikan kesaksiannya kepada MK terkait dengan dugaan pelanggaran pemungutan suara pada saat Pilpres 2014. Meski begitu, MK menolak gugatan tersebut dan tetap menyatakan Jokowi-JK sebagai pasangan yang sah.
Pertarungan itu berlanjut pada tahun 2015, kala itu Yusril berada pada posisi berhadapan dengan Jokowi. Yusril memutuskan menjadi pengacara Aburizal Bakrie untuk melawan salah satu pembantu Jokowi, Yasonna H Laoly. Hal ini terkait dengan dualisme kepemimpinan Partai Golkar.
Yang terakhir, Yusril memutuskan menjadi pengacara HTI yang dibubarkan Pemerintah karena dianggap anti Pancasila. Pria yang satu kampung dengan Ahok itu beralasan bahwa dirinya menolak keputusan penguasa dengan cara sewenang-wenang di luar hukum, demokrasi, hukum dan prinsip keadilan. Hingga hari ini Yusril masih menjadi pengacara HTI.
Yusril dapat dianggap sebagai salah satu tokoh pragmatis yang mengambil sikap demi kepentingan partai politiknya. Masuknya Yusril dalam gerbong Jokowi menandakan bahwa batas-batas ideologi dalam politik di Indonesia sudah tidak memiliki arti.
Fenomena ini semakin membuktikan diktum politik bahwa tidak ada musuh dan kawan abadi dalam politik. Hal ini sejalan dengan pendapat pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno yang mengatakan bahwa peristiwa Yusril merupakan simbiosis mutualisme antara Jokowi dan Yusril-PBB. Petahana butuh pengacara kenamaan, sedangkan Yusril merasa penting menjadi bagian petahana, begitu kira-kira pendapat Adi.
Saat ini Yusril sedang dihadapkan pada tantangan besar terkait dengan partainya yang akan bertarung dalam kancah legislatif. Diketahui bahwa PBB mengincar parliamentary threshold sebesar 10 persen.
Match-All Party
Melihat langkah Yusril itu, sulit untuk memisahkan dengan Partai Bulan Bintang (PBB), partai yang selama ini melekat dengan diri Yusril. Bicara PBB tidak bisa lepas dari peran Yusril, begitu pula sebaliknya.
Seperti diketahui, PBB saat ini sedang bekerja keras untuk mendapatkan hasil maksimal pada Pemilihan Legislatif (Pileg). PBB setidaknya membutuhkan parliamentary threshold empat persen agar bisa mendudukkan calonnya di kursi DPR. Angka itu dinilai sulit didapat sebab berkaca pada Pileg 2014 PBB tidak mampu meraih angka tersebut.
Pada Pemilu 2014, PBB meraih 1,46 persen, menyebabkan saat ini tidak ada wakil PBB di DPR. PBB layaknya partai gurem ditengah-tengah pagelaran demokrasi lima tahunan.
Oleh karenanya, PBB nampaknya sadar, dan mulai berbenah untuk mendapatkan target itu. Salah satu cara untuk mendongkrak suara PBB adalah turun gelanggang dengan mendukung salah satu kandidat pasangan capres-cawapres.
Fenomena ini dalam tipologi partai politik bisa disebut dengan match-all party. Pasca reformasi, partai politik cenderung terjebak dalam situasi politik yang pragmatis dan transaksional, yang menjadikan ideologi dan platform politik tidak lagi menjadi pijakan utama dalam berkontestasi dan bernegosiasi.
PBB menatap Pemilu dengan wajah cenderung ke “tengah” atau lebih moderat, dan berebut ceruk yang sama dengan partai-partai yang lain. Fenomena ini akhirnya juga mendorong PBB berebut suara dengan menawarkan pertimbangan rasional yang bersifat jangka pendek dalam kampanye Pemilu. Pragmatisme politik ini dapat diamati dari pola koalisi dan perubahan dalam koalisi.
Kegamangan Yusril terjawab..
Tarikan kepentingan pragmatis
Mengalahkan kepentingan ideologis.— andi mapperumah (@amru_ms) November 5, 2018
Perubahan pada budaya massa dan stuktur sosial di akhir abad keduapuluh, yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, pembilahan kelas, dan konflik-konflik sosial politik yang mempengaruhi budaya politik partisan.
Menurut Richard Gunther dan Larry Diamond dalam Species of Political Parties, fenomena match-all party bisa dilihat dari tiga kondisi. Yang pertama, adanya ketiadaan basis massa atau modal sosial yang kuat sebelumnya. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap eksistensi figur. Dan yang ketiga, pemanfaatan berbagai potensi untuk peroleh keuntugan baik pada dimensi citra maupun material.
Melalui analisa ini, bisa dikatakan langkah Yusril cum PBB adalah perwujudan dari match-all party. Dilihat dari perolehan suara sejak 1999, pendapatan suara PBB tidak besar. Partai berlambang bulan dan bintang itu meraih 2 persen pada Pemilu 1999, 2,62 persen pada 2004, 1,7 persen pada 2009, dan 1,46 pada Pemilu 2014. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya basis massa yang kuat.
Kemudian, hingga saat ini PBB masih bergantung pada satu figur, yakni Yusril. Minimnya alternatif-alternatif program dari PBB menyebabkan partai ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain itu, PBB juga sulit menggaet calon legislatif yang potensial sehingga sulit mendapatkan parliamentary threshold. Yang terakhir, PBB memanfaatkan keuntungan tersebut dengan cara merapat ke koalisi Jokowi untuk mendongkrak suara.
Kemungkinan yang Dicari Yusril
Dari fenomena Yusril dengan pragmatismenya itu, bisa jadi ada tiga hal yang ingin dicari olehnya. Yusril berharap bahwa dukungannya untuk Jokowi akan memberikan coattail effect terhadap PBB, apalagi PBB sedang berjuang untuk mendapatkan parliamentary threshold minimal empat persen. Dengan bergabung kepada kubu Jokowi, hal itu sedikit banyak akan meringankan pekerjaan PBB.
Kepentingan selanjutnya adalah jabatan-jabatan tertentu yang akan dijanjikan kepada Yusril. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam sistem presidensial dengan multi partai seperti di Indonesia, melazimkan bagi-bagi jatah menteri dalam kabinetnya. Kondisi itu terlihat dalam kabinet Jokowi saat ini dengan koalisi partai gemuk.
Dan yang ketiga adalah perihal biaya yang didapatkan dari jasa pengacara itu sendiri. Meski Yusril sudah mengatakan bahwa jasanya dibayar dengan gratis alias prodeo, namun hal itu masih bisa disangsikan. Apalagi, dalam situasi politik kita mengenal adagium no free lunch kan? Artinya besar kemungkinan kesepakatan politik ini memberikan simbiosis mutualisme bagi kedua belah pihak.
Selain dihadapkan pada kesulitan untuk menjaring suara minimal empat persen, Yusril dan PBB juga dipusingkan untuk mengeluarkan pundi-pundi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bendahara Umum PBB Aris Muhammad yang mengatakan kalau dibutuhkan dana minimal sebanyak Rp 1 triliun untuk lolos parliamentary threshold empat persen.
Sementara dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU, PBB baru melaporkan dana sebanyak Rp 15 miliar. Angka itu masih sedikit untuk mencapai Rp 1 triliun.
Sudah barang tentu, situasi itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pebisnis sekaligus Ketua TKN, Erick Thohir untuk melakukan lobi-lobi kepada Yusril.
Oleh karena itu, wajar seandainya jika Yusril mencari pundi-pundi dengan menjual jasanya ke Jokowi. Maka, pertanyaannya saat ini adalah, seberapa besar efek yang akan didapatkan oleh Jokowi dengan bergabungnya Jokowi, pun begitu sebaliknya dengan Yusril, apakah keputusannya itu bisa memberikan dampak signifikan untuk PBB? (A37)
