Kritik Prabowo terhadap BUMN-BUMN yang disebutnya “dijual diam-diam”, memang kembali mencuatkan fakta tentang populisme oligarkis yang digunakan olehnya. Efektif mengantarkan Thaksin Shinawatra dan Hugo Chavez ke pucuk kekuasaan, nyatanya ada bayang-bayang otoritarianisme di belakang strategi politik tersebut.
PinterPolitik.com
“Anything popular is populist, and populist is rarely a good adjective.”
:: Brian Eno, musisi Inggris ::
[dropcap]S[/dropcap]aat seminggu terakhir dunia sains diributkan dengan penemuan NASA tentang danau di bawah permukaan Planet Mars yang menjadi pemicu makin kuatnya spekulasi tentang potensi kehidupan di sana, publik di Indonesia justru masih disibukkan dengan perdebatan tentang potensi pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2019. Sama-sama “potensi”, tetapi menuju arah yang berbeda.
Namun, setidaknya, penemuan NASA ini sama “menghebohkannya” dengan sambutan Prabowo Subianto pada acara Ijtima Ulama dan Tokoh Bangsa yang diselenggarakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama. Pasalnya, mantan Danjen Kopassus itu melancarkan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama terkait kebijakan yang disebutnya “diam-diam menjual aset negara”.
Yang disorot Prabowo adalah fakta beberapa BUMN yang asetnya dilepas, sementara beberapa yang lain terus mengalami kerugian, bahkan punya setumpuk utang. Prabowo misalnya menyebut Pertamina yang sebagian asetnya sudah dijual, lalu ada Garuda, PLN, PGN yang disebutnya bangkrut, kemudian ada BUMN sektor keuangan seperti BRI yang sedang banyak utang dan Bank Mandiri yang baru berutang US$ 250 juta (Rp 3,6 triliun).
Sedikit menanggapi kritik Prabowo soal utang yang jumlahnya menurutnya mencapai 9,000T.
terdiri dari (masih menurutnya):
Utang Pemerintah : Rp. 4.060T
Utang BUMN non LK: Rp. 630T
Utang LK: 3.0850T.https://t.co/R0XXr4560i— Arie Dirgantara (@TheArieAir) June 25, 2018
Terkait kritikannya tersebut, beberapa BUMN menyampaikan bantahan. Pertamina misalnya menyebut kebijakan yang dilakukan perusahaan tersebut beberapa waktu terakhir bukanlah penjualan aset, melainkan sharing risiko. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa keuangan Pertamina sedang dalam kondisi sehat, sekalipun terjadi penurunan laba.
Hal serupa juga terjadi dengan maskapai Garuda yang justru berhasil menekan kerugian di tahun 2017, sekalipun perusahaan tersebut juga mempunyai sejumlah utang. Sementara BUMN perbankan seperti BRI juga mencatat kenaikan laba hingga 10 persen di 2017 lalu, sekalipun perusahaan juga menerbitkan surat utang pada tahun ini.
Artinya, kondisi BUMN-BUMN tersebut tidak “sememprihatinkan” seperti yang diklaim Prabowo. Pertanyaannya, mengapa Prabowo begitu mendramatisir kondisi ini seolah-olah negara dalam keadaan “bahaya”, seperti halnya ketika ia memprediksi Indonesia akan bubar di tahun 2030?
Tentu saja jawabannya adalah ini menjadi bagian dari strategi kampanye populis menantu Soeharto itu jelang Pilpres 2019. Begitu miripnya model populisme Prabowo dengan Thaksin Shinawatra di Thailand dan Hugo Chavez di Venezuela, akankah sang mantan jenderal kali ini bisa menang?
Prabowo, Thaksin dan Chavez: Populis Oligarkis
Profesor di Coral Bell School of Asia Pacific Affairs, Australian National University, Edward Aspinall dalam tulisannya berjudul Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s Challenge to Indonesian Democracy menyebut Prabowo Subianto adalah salah satu politisi yang menggunakan populisme sebagai cara untuk meraih dukungan politik.
Secara spesifik, populisme Prabowo adalah oligarch populism, merujuk pada posisi Prabowo yang merupakan bagian dari golongan elite. Prabowo adalah bagian dari Orde Baru jika merujuk pada rekam jejaknya sebagai petinggi militer sekaligus menantu Soeharto.
Aspinall juga merujuk pada latar belakang Prabowo yang kerap mengritik kelompok elite dalam setiap narasi nasionalisme, pencurian kekayaan negara, hingga kehancuran Indonesia yang diutarakannya, namun pada saat yang sama juga secara tidak langsung menonjolkan citra dirinya sebagai bagian dari kelompok elite tersebut – misalnya lewat aksi-aksi berkuda, dan sejenisnya.
Prabowo juga disebut sebagai sosok pluto populist merujuk pada latar belakangnya yang memang berasal dari kalangan pebisnis dan orang kaya. Total kekayaan Prabowo mencapai Rp 1,67 triliun dan US$7,5 juta. Jumlah tersebut belum termasuk sokongan dana dari saudaranya, Hashim Djojohadikusumo. Aspinall sempat menyebutkan bahwa Hashim menghabiskan sekitar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun jika dihitung berdasarkan kurs hari ini, untuk mendanai pendirian Partai Gerindra pada 2008-2009.
Dari ciri-ciri tersebut, membuat populisme Prabowo mirip dengan Thaksin Shinawatra yang juga adalah pebisnis dan mantan polisi di Thailand. Pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand antara 2001-2006, Thaksin memang awalnya bukanlah sosok yang populis. Namun, pemimpin yang terkenal dengan kebijakan ekonomi Thaksinomics untuk memperbaiki Thailand pasca krisis 1998 itu, perlahan menjadi sangat populis dan menyebabkan “perpecahan” di masyarakat.
Grigoris Markou dan Phanuwat Lasote dalam tulisannya untuk Populismus menyebut Thaksin menciptakan diskursus us yang mewakili orang-orang miskin dengan dirinya di dalam kelompok tersebut, melawan kelompok them yang mewakili kelompok elit koruptif, pebisnis, aristokrat, militer, bahkan hingga keluarga kerajaan.
Sama seperti Prabowo, Thaksin sendiri berasal dari kelompok elite pebisnis, yang membuatnya juga bisa disebut sebagai oligarch populist dan pluto populist. Aspinall juga menyebut baik Prabowo maupun Thaksin sebagai populis otoritarian klasik.
Selain Thaksin, tokoh lain yang juga menerapkan model populisme yang mirip dengan Prabowo adalah Hugo Chavez di Venezuela yang juga berlatar belakang militer. Perbedaannya mungkin terletak pada latar belakang keluarga, di mana Chavez menyebut dirinya berasal dari keluarga miskin – sekalipun beberapa penulis menyebut ia “mengubah” latar belakangnya ini untuk kepentingan politik.
Yang jelas, baik Thaksin maupun Chavez membawa model populisme yang sama dengan Prabowo. Salah satunya karena kesamaan latar belakang, serta keduanya pernah sama-sama dikudeta militer, sekalipun kudeta terhadap Chavez pada tahun 2002 gagal menjatuhkan kekuasaannya.
Baik Thaksin maupun Chavez sangat kuat dalam retorika populisme terkait elite korup, kebocoran kekayaan negara dan lain sebagainya, serta berhasil menggalang dukungan masyarakat. Tentu pertanyaannya adalah apakah populisme seperti Thaksin dan Chavez ini akan efektif untuk mengantarkan Prabowo ke kursi RI-1?
Jika berkaca pada kasus Thaksin, kakak dari Yingluck Shinawatra ini pada akhirnya dijatuhkan oleh kudeta militer pada tahun 2006 lalu. Sementara Chavez juga pada akhirnya mengantarkan Venezuela pada kekacauan ekonomi dan politik – cenderung menuju otoritarian – setelah ia meninggal pada 2013 lalu. Artinya, di ujung pemerintahan dua pemimpin ini ada situasi yang cenderung chaos.
PM Hungaria Viktor Orbán adl segala yg bs kita katakan ttg "kanan mentok": nativist, ultra-nasionalis, otoriter, dgn retorika populis yg canggih. Ia ingin bangun "demokrasi Kristen abad 21". Ia mengingatkan saya pd kombinasi
Prabowo, Rizieq, dan Anies. https://t.co/RWmZrVUU2L— Roy Thaniago (@roythaniago) June 23, 2018
Namun, jika berbicara dalam konteks populisme sebagai strategi kampanye politik, baik Thaksin maupun Chavez berhasil menduduki puncak kepemimpinan di negaranya masing-masing. Artinya, keduanya berhasil menggunakan populisme tersebut secara efektif untuk merebut kekuasaan dan melanggengkannya.
Sebagai catatan, Thaksin sebetulnya memenangkan lagi Pemilu di tahun 2005, sebelum akhirnya dijatuhkan oleh militer. Baik Thaksin dan Chavez juga sama-sama menyerang elite dengan isu korupsi dan ketimpangan ekonomi.
Sementara Prabowo pun demikian, menggunakan isu kebocoran kekayaan negara dan ketimpangan ekonomi untuk membentuk citra negatif terhadap kalangan elite dan lawan politiknya. Kritik Prabowo terhadap BUMN-BUMN juga mengindikasikan “perlawanannya” terhadap elite koruptif. Bukan rahasia lagi jika BUMN memang menjadi “lahan basah”.
Namun, ada sisi “abu-abu” dari ketiga pemimpin populis oligarkis ini. Ketiganya ternyata sama-sama juga cenderung mem-framing arah politiknya menuju kepemimpinan otoritarian.
Chavez misalnya berkuasa selama 14 tahun di Venezueala – sekalipun memang konstitusi negara tidak membatasi lama kekuasaan presiden jika dipilih lagi – sementara Thaksin oleh beberapa penulis disebut cenderung mengritik demokrasi dan ingin mengubah Thailand menjadi negara yang personalized authoritarian.
Sementara Prabowo? Sang jenderal bersama Partai Gerindra ingin mengembalikan konstitusi negara ini ke versi asli UUD 1945, yang nyatanya tidak memberikan batasan terhadap kekuasaan presiden. So?
Baik atau Buruk untuk Demokrasi?
The Transnational Institute (TNI) – sebuah lembaga kajian yang berpusat di Washington DC – menyebut beberapa tahun ke depan akan menjadi era kebangkitan gerakan populisme oligarkis yang otoritarian di banyak negara, mulai dari Brasil, Hungaria, India, Filipina, Afrika Selatan, Turki, Prancis, Amerika Serikat, termasuk juga di Indonesia.
Menurut lembaga tersebut, fenomena ini bersifat regresif, nasionalis, beberapa menggunakan warna isu agama, dan terjadi justru dalam sistem yang menganut demokrasi terbuka.
Dengan demikian, Pilpres 2019 akan menjadi salah satu jalan masuk menuju pembuktian argumentasi tersebut. Konsepsi populisme Prabowo memang akan sangat efektif untuk menggalang dukungan politik dan jika berkaca dari Thaksin dan Chavez, berpotensi mampu mengantarkannya menuju kursi RI 1.
Jokowi & Prabowo itu sama2 populis. Tp populisme Jokowi friendly, sedangkan Prabowo ultranationalist & confrontational 🙂
~Marcus Mietzner— Novriantoni Kahar (@novri75) May 11, 2014
Namun, perlu menjadi catatan juga bahwa lawan yang akan dihadapinya nanti – Presiden Jokowi – juga adalah sosok yang sangat populis. Populisme Jokowi juga punya dimensi yang berbeda, mengingat mantan Wali Kota Solo itu adalah representasi dari masyarakat kelas bawah.
Dibandingkan Prabowo, jelas populisme Jokowi akan dinilai masyarakat sebagai sesuatu yang tidak sekedar retorika semata, tidak seperti Prabowo yang akan dinilai sebagai bagian dari kalangan elite.
Pertaruhan Prabowo tinggal pada bagaimana mengkapitalisasi isu ekonomi – yang kini menjadi titik lemah Jokowi – menjadi serangan kampanye yang efektif. Akankah Prabowo berhasil memenangkan pertarungan politik ini dan menguatkan fakta kebangkitan populisme yang oligarkis – sekaligus otoritarian?
Jawabannya akan terlihat di tahun 2019 nanti. Yang jelas, otoritarianisme menjadi ancaman untuk demokrasi dan bukan hanya Prabowo, Jokowi pun sangat mungkin menjadi pemimpin yang otoriter – jika mau tentunya.
Dengan demikian, seperti kata Brian Eno di awal tulisan, populisme memang cenderung dinilai sebagai hal yang negatif.
Namun, jika strategi itu melahirkan pemimpin yang membuat orang Indonesia mampu bermimpi tentang hidup di Planet Mars dan ramai berdiskusi tentang hal tersebut – bahkan mungkin juga membawa Indonesia ke sana – ketimbang bergunjing tentang Bowo lain yang terkenal di aplikasi Tik Tok, mengapa tidak?
Toh Thaksin dan Chavez bukanlah pemimpin-pemimpin yang sepenuhnya buruk. (S13)
