“Ancaman” Cak Imin kepada Jokowi dianggap sebagai lelucon politik oleh banyak pihak. Namun, jika melihat struktur PKB dan NU saat ini, mungkin orang-orang harus berpikir ulang dan berhenti menertawakan Ketua Umum PKB itu.
PinterPolitik.com
“Dakwah dengan cara memusuhi, ibarat orang membangun kota, tetapi merobohkan istananya”.
:: KH. Hasyim Asy’ari ::
[dropcap]A[/dropcap]ksi politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belakangan memang mencuri perhatian. Terbaru, beberapa hari lalu, ia mengeluarkan “ancaman” bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kalah jika tidak memilih calon wakil presiden (cawapres) dari partai tersebut – tentu saja dirinya sendiri sebagai calon utama yang ditawar-tawarkan ke sana kemari.
Ditanggapi setengah hati oleh partai-partai koalisi Jokowi, sikap pria yang oleh para pendukung Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disebut sebagai “pengkhianat” tersebut berubah 180 derajat, setelah ia kemudian menyatakan bahwa PKB secara penuh akan mendukung Jokowi sebagai capres untuk Pilpres 2019.
Perubahan itu juga terjadi setelah Jokowi secara langsung mengatakan bahwa nama Cak Imin adalah satu dari lima nama cawapres yang ada di kantongnya. Tentu pertanyaannya adalah apakah ini adalah bagian dari keberhasilan “ancaman” Cak Imin? Mengapa ancaman Ketua Umum PKB tersebut menjadi berkekuatan?
Nyatanya, hal ini berhubungan dengan menguatnya endorsement Nahdlatul Ulama (NU) terhadap PKB dan pertaliannya dengan konteks politik nasional.
Yang kita bicarakan ini adalah organisasi kemasyarakatan dengan anggota resmi antara 40-50 juta orang atau dua kali jumlah pengikut Muhammadiyah. Bahkan, sekitar 100 juta orang Indonesia menyatakan terafiliasi secara kultural dengan NU. Artinya, Jokowi tentu memperhitungkan faktor dukungan elektoral tersebut.
cak Imin itu orang hebat tapi untuk jadi wakil presiden mendampingi bpk Jokowi,saya kira belum.
— Nyoman Parwata (@NyomanParwata8) July 13, 2018
Profesor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) dalam salah satu tulisannya di portal New Mandala menyorot tentang peran NU ini yang disebutnya makin terlihat partisan dan keluar dari cita-cita para pendirinya. Dalam tulisannya tersebut, Fealy menyoroti tantangan-tantangan terbesar yang kini dihadapi oleh NU sebagai ormas sosial-religius untuk membawa cita-cita gerakan masyarakat sipil berbasis agama.
Pasca reformasi 1998 dan berdirinya PKB sebagai salah satu saluran politik NU, para pendiri partai tersebut dan para kiai utamanya secara hati-hati memisahkan NU dari jalan kepartaian PKB, sekalipun PKB salah satunya didirikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat itu menjabat sebagai yang Ketua Umum Tanfidziyah (Dewan Pelaksana) NU.
Pasang surut dukungan politik antara dua entitas ini kini memasuki dimensi yang berbeda, bahkan menurut Fealy sedang ada proses yang disebutnya sebagai “PKB-isasi” NU. Pertanyaannya, akankah NU yang sejak 1984 memasuki fase kembali ke cita-cita dasar para pendirinya memasuki tahap baru secara politik seperti saat Indonesia baru merdeka?
NU-PKB, Serupa Tapi Tak Sama
Sejak pertama kali didirikan pada 31 Januari 1926, NU telah menjadi wadah gerakan Islam tradisional di tengah menguatnya gerakan reformasi Islam. Saat itu, para ulama memang tengah berdebat tentang akankah Islam di Indonesia harus direformasi dan kembali ke kemurniannya, atau mempertahankan sinkretisme dengan budaya lokal.
Faisal Ismail dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam tulisannya yang berjudul The Nahdlatul Ulama, Its Early History and Contribution to the Establishment of Indonesian State menyebutkan bahwa pertentangan antara kubu ulama yang ingin mereformasi Islam dengan yang ingin mempertahankan sinkretisme Islam Nusantara – demikian istilah yang sering digunakan – berlangsung tajam dan cenderung “pahit”.
Hal serupa juga dikemukakan oleh ahli antropologi Amerika Serikat (AS) Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul The Religion of Java bahwasanya konflik itu melahirkan hubungan yang tidak harmonis, penuh pertentangan dan tensi yang tinggi.
Pendirian NU oleh para Kiai di rumah KH. Abdul Wahab Hasbullah di Surabaya memang berangkat dari situasi pertentangan tersebut. Menariknya, keberadaan NU diakui oleh pemerintahan kolonial Belanda saat itu dengan adanya surat pengakuan sekitar 4 tahun setelah organisasi itu berdiri.
Faisal Ismail mengatakan bahwa pengakuan pemerintah kolonial menunjukkan bahwa NU dinilai sebagai organisasi kemasyarakatan biasa dan tidak memiliki kepentingan politik. Saat itu, organisasi yang bernuansa politis memang dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah kolonial, sekalipun banyak yang bergerak sembunyi-sembunyi.
Saifuddin Zuhri dalam buku Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia menyebut NU memiliki 5 fase sejak berdiri hingga saat ini. Fase pertama terjadi antara tahun 1926-1945 ketika NU menjadi ormas sosial-keagamaan, lalu fase kedua antara tahun 1945-1952 ketika NU bergabung ke Partai Masyumi.
Kemudian antara 1952-1973 NU menjadi partai politik independen, fase keempat antara 1973-1984 NU berfusi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan terakhir sejak 1984-hingga sekarang NU kembali ke cita-cita awal para pendirinya sebagai organisasi sosial-keagamaan yang membatasi diri dari politik.
Karena kembali ke cita-cita dasar inilah, maka Profesor Greg Fealy menyebut ketika para ulama, termasuk Gus Dur, mendirikan PKB, para kiai NU secara hati-hati tidak memberikan endorsement terbuka.
Pengurus Besar NU (PBNU) saat itu menanggapi aspirasi pendirian partai politik secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris, NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Namun, bisa dipastikan bahwa pada Pemilu 1999, PKB yang baru berdiri pada 23 Juli 1998 mendapatkan “dukungan” politik dari NU, terutama jika melihat hasil perolehan suaranya yang langsung melejit ke urutan ke-3 di belakang PDIP dan Golkar. Bahkan, PPP yang sebelumnya adalah satu-satunya partai Islam, berada di belakang PKB pada Pemilu tersebut.
Posisi ini jugalah yang mengantarkan Gus Dur mampu menjadi presiden – kiai atau ulama pertama yang mampu mencapainya di negeri ini. Selanjutnya, suara PKB masih kuat dengan masih jadi penghuni 3 besar dengan 10 persen suara nasional pada Pemilu 2004, sekalipun partai itu mengalami perpecahan pasca lengsernya Gus Dur dari kursi presiden.
Dukungan NU juga masih cukup solid berada di belakang partai itu ketika Gus Dur mencoba untuk maju lagi sebagai presiden saat itu, walau akhirnya gagal dalam tes kesehatan. Endorsement NU ke PKB berkurang setelah Cak Imin mengambil alih kepemimpinan partai. Hasilnya, pada Pemilu 2009, PKB hanya meraih 4,94 persen suara atau urutan ketiga terbawah di parlemen.
Menjelang Pemilu 2014, menurut Fealy, ancaman tidak lolos ke parlemen membuat Cak Imin memutar otak bagaimana caranya mendongkrak endorsement NU terhadap PKB agar menaikkan perolehan suara PKB.
Salah satu keputusan yang “brilian” dari Cak Imin misalnya ketika ia merekrut pengusaha Kristen-Tionghoa bos maskapai Lion Air, Rusdi Kirana menjadi Wakil Ketua Umum PKB beberapa bulan sebelum Pemilu Legislatif 2014 lalu. Keputusan ini dikritik oleh para pendukung Gus Dur.
DPCP PKB Malaysia silaturahmi dan Ramah Tamah Dengan Bapak Rusdi Kirana Dubes RI Untuk Malaysia#Cakiminpkb
##Pkbmembelarakyat pic.twitter.com/pKAerLNl23— Saiful Aiman (@sfl_aimn) July 26, 2017
Menurut Fealy, manuver tersebut berdampak dalam hubungan endorsement NU ke PKB karena partai tersebut akhirnya “punya anggaran” untuk membantu program-program sosial NU dan membantu entrepreneurship kader-kader muda NU. Akibatnya, Cak Imin mampu menarik hati para ulama.
Fealy juga menyebut PKB mewajibkan anggota-anggota DPR dari partainya memberikan “bantuan bulanan” untuk program-program sosial NU, selain juga memberikan jaminan bahwa jika partai tersebut bubar, maka seluruh asetnya akan diberikan ke NU.
Hasilnya, KH Said Aqil Siroj sebagai salah satu pemimpin tertinggi NU memberikan endorsement terbuka kepada PKB, juga termasuk para Kiai di daerah. PKB meraih 9 persen kursi parlemen dengan total 11 juta suara pada Pemilu 2014.
Hubungan dekat itu juga makin kuat setelah KH Ma’aruf Amin terpilih menjadi Rais Aam atau Ketua Dewan Penasehat NU pada 2015, mengingat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro pertama PKB.
Maka, bisa dipastikan kuatnya endorsement NU terhadap PKB. KH Maaruf Amin juga merupakan mantan anggota DPR dari PKB, sementara puteri KH Said Aqil Siroj menikah dengan saudara dari politisi PKB Helmy Faisal Zaini. Nama terakhir kini menjabat sebagai Sekjen PBNU.
Selain itu, putri Katib Aam NU, KH Yahya Cholil Staquf kini menjadi anggota legislatif dari PKB, serta tokoh penting NU macam Saifullah Yusuf yang kini menjabat sebagai salah satu ketua di PBNU juga bergantung pada PKB secara politik, terakhir saat Pilkada Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Makin kuatnya pertautan politik PKB dengan NU akan sangat berdampak pada perjalanan ormas tersebut selanjutnya. Sangat mungkin NU akan kembali ke fase ketika secara politik menjadi lebih aktif.
Walaupun demikian, dalam konteks ini kritik dan tentangan juga datang dari para kiai NU yang non-PKB dan apolitis. Mereka menyerukan agar NU kembali ke jati dirinya untuk memperlakukan semua anggota secara sama tanpa memandang latar belakang partai politik sesuai hasil Muktamar Situbondo.
Tantangan Besar NU
Hubungan politik yang kuat antara PKB dan NU inilah yang menegaskan mengapa “ancaman” Cak Imin bukanlah isapan jempol belaka. Jokowi belakangan ini memang “menggunakan” NU sebagai alat legitimasi kebijakan-kebijakan politik, terutama yang berhubungan dengan agama Islam.
Dengan demikian, merangkul PKB adalah sebuah keharusan jika dirinya tidak ingin kehilangan dukungan politik dari warga nahdliyin yang secara elektoral sangat kuat. Faktor terakhir juga tengah digalakkan oleh lawan Jokowi, Prabowo Subianto yang dalam beberapa hari terakhir juga bersafari ke PBNU.
Cak imin and jokowi yes#posko join 2019@jokowi @cakimiNOW @jazilfawaid pic.twitter.com/e36zC0N2g9
— Suil (@Suil76196308) July 14, 2018
Namun, bagi NU, hubungan yang terlalu dekat dengan PKB ini bisa berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Ketika Cak Imin “menjual” suara PKB ke kubu politik demi mencapatkan kursi cawapres, bukan tidak mungkin ia bukan hanya membawa gerbong partai, tetapi juga NU secara keseluruhan. Jika Cak Imin salah jalan, maka bukan hanya PKB saja yang salah jalan, tetapi juga NU terperangkap secara keseluruhan.
Kini, tantangan terbesar NU sebagai organisasi Islam besar adalah ancaman dari budaya religius yang semakin individual dan didorong oleh pasar, serta dari lingkungan pendidikan yang dikontrol oleh negara. Saat ini, NU memang menikmati hubungan yang saling menguntungkan dengan pemerintah.
Selain itu, NU juga harus berhadapan dengan menguatnya fundamentalisme Islam di akar rumput, lalu problem regenerasi yang kemungkinan akan mengalami kesulitan pasca akhir kekuasaan KH Said Aqil – seiring mangkatnya ulama-ulama generasi Gus Dur – serta fluktuasi politik secara keseluruhan jika NU menjadi semakin partisan dan keluar dari identitas ormas sosial-religius.
Pada akhirnya, “ancaman” Cak Imin memang menunjukkan betapa kuatnya NU di belakang PKB. Persoalannya tinggal seberapa tepat NU meng-endorse tokoh politik tertentu ke jabatan tertinggi di negara ini, atau malah terjebak dalam hasrat kekuasaan yang – mungkin saja – ada dalam diri Cak Imin. (S13)
