Dalam lawatan kerjanya, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak ikut terprovokasi perkataan politikus kompor di tahun politik. Namun disinyalir, perang “kompor” akan terus berlangsung hingga Pilpres mendatang.
PinterPolitik.com
“Salah satu bentuk perang yang menakutkan adalah perang propaganda. Berbagai teriakan, kebohongan, dan kebencian, datang dari orang yang tidak berkelahi.” ~ George Orwell
[dropcap]W[/dropcap]alau masih setahun lagi, namun sinyal panasnya situasi politik jelang Pilpres 2019 sudah mulai dirasakan. Apalagi mendekati dibukanya pendaftaran capres dan cawapres Agustus mendatang, peta koalisi sudah mulai terbentuk. Namun hingga kini, kandidat capres masih berputar di dua nama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Dengan bergabungnya PKB ke koalisi Pemerintah, membuat wacana akan munculnya capres alternatif dari poros ketiga semakin sulit terbentuk. Kecuali bila MK pada akhirnya menerima gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), maka koalisi yang ada saat ini bisa jadi akan kembali berubah.
Namun sebelum keputusan MK keluar, maka bisa dipastikan kalau Pilpres tahun depan akan mengulang kembali kondisi di Pilpres 2014 putara kedua, di mana polarisasi masyarakat diperkirakan akan kembali terjadi. Kondisi inilah sebenarnya yang banyak ditakutkan para pengamat politik, maupun Pemerintah sendiri.
Jokowi Sindir Politikus Kompor yang Beraksi Jelang Pemilu https://t.co/NhdCUzVvP3 pic.twitter.com/LyU0WLptqp
— Fajra Nada Nadhifa (@NadhifaFajra) July 16, 2018
Sehingga pada kunjungannya ke Pondok Pesantren An-Najah, Sragen, Jawa Tengah lalu, Jokowi memperingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan berbagai berita yang membuat kondisi memanas dan mampu menciptakan perpecahan akibat politikus yang gemar mengompori masyarakat.
Walau tidak menyebutkan nama, namun istilah politikus kompor yang digunakan Jokowi mengundang reaksi – terutama di kalangan oposisi. Padahal sikap reaktif dari para politikus, baik dari koalisi oposisi maupun Pemerintah sendiri inilah, sebenarnya yang membuat kondisi tidak kondusif dan ikut menciptakan keretakan di masyarakat.
Bukan rahasia lagi, polarisasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo di 2014 lalu, masih bertahan hingga kini. Faktanya sangat terlihat di dunia maya, terutama media sosial, dari banyaknya konten bersifat berita bohong, hoaks, bahkan fitnah yang semakin marak belakangan ini. Siapkah masyarakat menghadapi kondisi ini?
Psywar, Senjata Paling Efektif
“Buatlah kebohongan besar, jadikan sederhana, katakan secara terus menerus, pada akhirnya mereka akan mempercayainya.” ~ Adolf Hitler
Pemimpin Nazi, Adolf Hitler, memiliki orang-orang cerdas yang mendukung di belakangnya. Salah satunya adalah Paul Joseph Goebbels, menteri penerangan dan propaganda Nazi yang juga dikenal sebagai bapak propaganda modern. Bahkan perkataan Hitler di atas, juga berasal dari Goebbels.
Sebagai ahli propaganda, pria kelahiran 29 Oktober 1897 ini menganut konsep yang dikenal sebagai Argentum ad Nausem atau Teknik Big Lie (kebohongan besar), yaitu menyebarluaskan berita bohong melalui media massa sebanyak dan sesering mungkin, sehingga kebohongan tersebut akan dipercaya masyarakat sebagai kebenaran.
Propaganda sendiri, menurut Harold D. Lasswell dalam Technique in the World war, merupakan langkah komunikasi masif untuk memenangkan komunikasi publik dan mengubah perilaku masyarakat sesuai tujuannya. Baik dengan menggunakan informasi bohong atau setengah benar, misleading information, bias, atau data-data historis yang dipilih untuk keuntungan politiknya.
Teknik yang sederhana namun menyesatkan ini, seiring zaman masih sering digunakan – terutama oleh para politikus dalam mencapai kekuasaan, tak terkecuali oleh para politikus di tanah air. Banyaknya berita dan pernyataan politikus mengenai suatu masalah yang simpang siur, adalah salah satu bukti akan digunakannya teknik ini.
Sikap politikus yang begitu reaktif terhadap berbagai pernyataan sendiri, berdasarkan teori freudianisme dan behaviorisme merupakan rumusan taktik yang dikenal sebagai paradigma komunikasi who says what to whom in which channel with what effect, atau siapa bicara apa, di mana, dan apa dampaknya.
Contoh konkrit dari perang propaganda ini, dapat terlihat dari bagaimana Jokowi menggunakan istilah ‘politikus kompor’ bagi lawan politik yang kerap menyerangnya. Kemudian bagaimana para politikus lainnya ikut memberikan pernyataan mengenai istilah politikus kompor tersebut dan dimanfaatkan media sebagai polemik.
Polemik dan saling serang di media ini, pada akhirnya menciptakan kondisi perang urat syaraf atau psychological warfare (psywar), yaitu para politikus saling bantah atau serang menggunakan propaganda dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pendapat, emosi, sikap, dan perilaku lawan dan pendukungnya.
Pada prakteknya, tak jarang politikus sengaja menggunakan media dalam agenda settingnya, sehingga pernyataan tokoh tersebut dapat dianggap penting sebagai suatu informasi. Akibatnya, seperti yang dikatakan Hitler di atas, informasi tentang adanya politikus kompor tersebut lama-lama akan menjadi suatu kebenaran atau sebaliknya.
Psywar, Perang “Kompor” Melelahkan
“Propaganda adalah seni mempersuasi orang lain mengenai sesuatu yang Anda sendiri tak percayai.” ~ Decimius Magnus Ausonius
Mengerucutnya nama kandidat capres hanya pada Jokowi dan Prabowo di Pilpres mendatang, tak hanya membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan, tapi juga mengancam terbukanya kembali polarisasi yang tajam di masyarakat. Di perparah dengan psywar yang dilakukan para politikus dalam meraih dukungan publik.
Posisi Jokowi sebagai petahana, memang banyak dilihat sebagai keuntungan karena -mampu memperlihatkan bukti-bukti konkrit dari kerja Pemerintahannya, selama lima tahun ke belakang. Di sisi lain, kelemahan kinerja Jokowi juga dapat menjadi senjata ampuh bagi Prabowo dalam meraih kekuasaan lima tahun ke depan.
Sebab walaupun elektabilitas Jokowi menurut survei The Initiative Institute berada di angka 77,8 persen, melampaui Prabowo yang meraih 61,5 persen. Namun Survei Median memperlihatkan kalau Jokowi memiliki kelemahan di sepuluh sektor, salah satunya di bidang lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok.
Fakta inilah yang pada akhirnya akan “dipermainkan” baik oleh Jokowi maupun Prabowo dalam mempersuasi pemilih, melalui berita-berita propaganda dan juga psywar di berbagai media, baik konvensional maupun media sosial. Sehingga pada akhirnya, informasi yang diterima masyarakat akan bias dan tidak jelas kebenarannya.
Hasil Survei Median, Ekonomi Era Jokowi Kurang Memuaskan Publik https://t.co/EX6u5wOI0d
— Muhammad Umar S (@musatryawan) July 16, 2018
Baik Pemerintah maupun oposisi, tentu juga akan sama-sama memperlihatkan data dan retorikanya masing-masing, sehingga psywar dari kedua kubu pun akan semakin intens hingga tahun depan. Walau isu SARA akan sulit digunakan tahun depan, namun psywar yang melibatkan media massa di dalamnya juga akan mampu menimbulkan ketegangan dan perpecahan di masyarakat.
Kondisi politik yang seharusnya berjalan demokratis namun dapat berubah menjadi konflik ini, juga pernah dikatakan oleh Ted Roberr Gurr sebagai salah satu karakteristik politik. Menurutnya, konflik politik dapat terjadi bila ada dua atau lebih yang bertentangan secara eksplisit sehingga tindakan masing-masing dapat terdeteksi.
Artinya, sikap terbuka oposisi yang selalu menyalahkan dan menjatuhkan Pemerintah. Serta sebaliknya, sikap Pemerintah yang selalu menganggap negara dalam kondisi baik-baik saja tanpa kelemahan. Pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat, baik pada Pemerintah, maupun pada oposisi sendiri.
Perang propaganda, seperti kata Sastrawan Inggris George Orwell di atas, memanglah bentuk perang yang menakutkan. Begitu menakutkannya, negara ini pun bisa terpecah belah akibat pertikaian antar pendukung capres atau menciptakan masyarakat yang semakin apatis dalam menentukan pemimpin. Jadi, bagaimanakah kita menghadapi perang kompor ini di tahun depan? (R24)
