Dengarkan artikel berikut.
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar.
Sabtu pagi, 27 Juni 2026, Kedatun Keagungan di Kota Sepang, Bandar Lampung, dipenuhi ratusan tamu undangan. Di panggung kehormatan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” dari perwakilan lima kerajaan adat Lampung — sebuah prosesi yang sarat filosofi Piil Pesenggiri, dibalut pakaian kebesaran, dan diiringi tabuhan gong tradisional.
Di permukaan, ini adalah perayaan budaya yang sah dan bermakna. Tapi bagi siapa pun yang mengamati kalender politik Jokowi sejak awal 2026, momen itu bukan sekadar titik dalam agenda kebudayaan. Ia adalah bagian dari pola yang, ketika dilihat dari jarak cukup jauh, membentuk sesuatu yang jauh lebih terstruktur dari sekadar kunjungan seremonial biasa.
Dalam tiga hari safari di Lampung — 26 hingga 28 Juni 2026 — Jokowi menghadiri tidak kurang dari enam titik kegiatan PSI, menyapa ribuan kader dan relawan lintas kabupaten, serta menyaksikan pelantikan sejumlah tokoh lintas partai yang resmi bergabung ke PSI: eks Bupati Lampung Utara, eks Ketua DPW PPP Lampung, hingga eks legislator PDIP dan PKB. Barangkali, ini bukan sekadar kunjungan budaya yang kebetulan diselingi agenda partai. Ini mungkin adalah agenda partai yang secara paralel dibersamai acara kebudayaan.
Dan yang membuat pola ini menjadi lebih menarik untuk dicermati: Lampung bukan satu-satunya panggung.
Jawa Terlalu Padat, Periferi Juga Menjanjikan?
Enam bulan sebelumnya, tepatnya 29-31 Januari 2026, Rakernas PSI digelar di Makassar. Jokowi hadir. Di sela kegiatan itu, Rusdi Masse Mappasessu — politisi senior tiga kali pindah partai dan mantan Bupati Sidrap dua periode — resmi meninggalkan NasDem untuk bergabung ke PSI. Istrinya, Fatmawati Rusdi, adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang tengah menjabat. Dan di Sumatera Utara, gubernurnya adalah Bobby Nasution — menantu Jokowi yang dilantik pada Februari 2025.
Tiga provinsi. Tiga mekanisme kedekatan yang berbeda. Satu jaringan yang sama.
Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Lampung bukan provinsi acak. Ketiganya, secara presisi, adalah tiga provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di luar Pulau Jawa pada Pemilu 2024: Sumut 10,85 juta, Sulsel 6,67 juta, dan Lampung 6,54 juta. Total gabungan: hampir 24 juta pemilih. Kesesuaian antara provinsi yang dipilih dan besaran DPT-nya terlalu rapi untuk dianggap kebetulan.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan “apakah ini strategi?” — karena polanya sudah terlalu konsisten untuk disangkal. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: mengapa justru di luar Jawa?
Di sinilah jawabannya menjadi menarik. Jawa, dengan 60 persen populasi nasional, secara intuitif tampak sebagai prioritas logis. Tapi dalam logika politik praktis, Jawa justru adalah arena yang paling mahal dan paling berisiko untuk dimasuki oleh PSI yang belum memiliki satu kursi pun di DPR. Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah basis PDIP yang dibangun selama tiga dekade — jaringan struktural yang sangat ideologis dan berakar hingga ke tingkat kelurahan. Jawa Barat dikuasai Golkar dan PKS secara bergantian. Banten menjadi territorial Gerindra dan Golkar. Masuk ke Jawa dengan kendaraan sekecil PSI berarti berhadapan langsung dengan mesin-mesin raksasa yang sudah mapan — sebuah war of maneuver yang kemungkinan besar akan habis sebelum sampai ke garis finish.
Antonio Gramsci, filsuf politik Italia yang menulis dari dalam penjara fasis Mussolini, pernah membedakan dua strategi perjuangan kekuasaan: war of maneuver, yakni serangan frontal langsung ke pusat; dan war of position, yakni pembangunan hegemoni secara bertahap di institusi-institusi pinggiran sebelum pusat kekuasaan benar-benar dapat direbut. Dalam pembacaan Gramscian, pilihan PSI untuk mengkonsolidasi kekuatan di luar Jawa adalah war of position yang sabar dan terkalkulasi — bukan kekalahan, melainkan penghindaran arena yang tidak menguntungkan demi membangun basis yang lebih cair dan lebih mudah diorganisir.
Pelengkap teori ini datang dari ilmuwan politik Edward Gibson melalui konsep “boundary control”: elite yang posisinya tidak cukup kuat di pusat cenderung membangun “zona kebal” di daerah-daerah yang pengawasan dari pusat relatif lemah dan kompetisi politiknya belum sekeras wilayah inti. Di luar Jawa, loyalitas kepartaian lebih pragmatis — kader yang berpindah dari PPP, PDIP, hingga PKB ke PSI dalam satu hari di Lampung adalah bukti empirisnya. Hal serupa nyaris mustahil terjadi di Jawa Tengah yang basis kulturalnya jauh lebih ideologis.
Ada pula dimensi yang lebih terukur secara aritmetika elektoral. PSI meraih 4,6 juta suara atau sekitar 2,8 persen pada Pemilu 2024 — gagal melewati ambang batas empat persen. Untuk 2029, PSI membutuhkan sekitar 8,2 juta suara. Dengan 24 juta pemilih yang tersebar di tiga provinsi target, dibutuhkan konversi suara sekitar 15 persen di ketiga provinsi itu untuk menutup seluruh defisit — angka yang besar, tapi jauh lebih realistis daripada merebut suara di Jawa yang sudah diperebutkan belasan partai sekaligus.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Pola ini mengingatkan pada sebuah preseden sejarah yang usianya sudah 750 tahun: Ekspedisi Pamalayu tahun 1275. Raja Singhasari mengirim pasukan untuk menaklukkan Sumatra, bukan melalui pendudukan militer semata, melainkan dengan mengikat aliansi melalui pertukaran simbolik dan pernikahan politik — cara yang jauh lebih efisien dan bertahan lama. Namun ketika fokus dan sumber daya kerajaan teralihkan ke periferi, basis utama di Jawa justru runtuh akibat pemberontakan internal yang tidak terduga.
Analogi ini bukan sekadar ornamen historis. Ia mengajukan pertanyaan yang paling substantif dalam seluruh pola yang sedang kita saksikan: apakah membangun tiga simpul di luar Jawa — dengan energi, modal sosial, dan waktu yang tidak sedikit — dilakukan dengan cukup memperhatikan apa yang tersisa atau bergerak di dalam Jawa sendiri? Basis politik yang tidak dikunci bisa bergerak ke arah yang tidak diinginkan, bahkan ketika pemiliknya sedang sibuk memperluas pengaruh di tempat lain.
Pertanyaan kedua yang tak kalah penting adalah soal keawetan. Rekrutmen elite lintas partai yang dibangun di atas pertimbangan pragmatis — bukan ideologis — rentan terhadap perubahan kalkulasi. Sejarah perpolitikan Indonesia penuh dengan elite yang datang saat arus menguntungkan dan pergi ketika arus berbalik. Apakah jaringan yang kini sedang dibangun di Lampung, Makassar, dan Medan cukup solid untuk bertahan hingga kotak suara 2029 dibuka?
Pada akhirnya, yang sedang terjadi di ketiga provinsi ini bukan fenomena yang bisa direduksi menjadi sekadar “safari adat” atau “konsolidasi partai” biasa. Ini adalah pembangunan fondasi nodal yang, jika berhasil dikonsolidasi, bisa mengubah peta kekuatan elektoral nasional secara signifikan — bukan dengan menguasai Jawa secara langsung, melainkan dengan menjadi cukup relevan di luar Jawa sehingga tidak ada satu pun pemain besar yang bisa mengabaikannya di meja negosiasi koalisi 2029.
Apakah fondasi ini akan berdiri kokoh atau rontok sebelum sempat terhubung satu sama lain? Jawabannya belum ada. Yang pasti, polanya sudah terbaca — dan itu sendiri sudah cukup untuk membuat siapa pun yang mengamati politik Indonesia dengan serius mulai memperhatikan lebih seksama tiga titik di peta yang sebelumnya kerap jarang tersorot oleh mata awam pemerhati politik. (D74)
