Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Dari membeli lukisan siswi SMP hingga mendengar langsung aspirasi mahasiswa, Dudung Abdurachman seolah menampilkan wajah baru KSP. Apakah ini sekadar pencitraan, atau tanda lahirnya paradigma baru komunikasi institusi dan seorang purnawirawan jenderal di saat bersamaan?
Seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Malang, Jawa Timur sama sekali tidak menyangka karya lukisan Istana Negara miliknya dihargai dan dinilai dengan materi oleh Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman.
Peristiwa itu sederhana. Mungkin terlalu sederhana untuk masuk headline sebuah media di tengah hingar-bingar banjir berita.
Namun, bagi siapa pun yang mencermati pola perilaku Dudung Abdurachman sejak menjabat Kepala Staf Kepresidenan, momen di Malang itu bukanlah kebetulan.
Itu tampak sebagai pola, bagian dari cara berpikir seorang purnawirawan jenderal bintang empat TNI yang kini beroperasi di medan tempur yang berbeda.
Lembaga Kantor Staf Presiden sejak lama dikenal sebagai mesin koordinasi birokrasi. Ia memastikan program berjalan, laporan mengalir, dan arahan Presiden diterjemahkan ke dalam tindakan.
Namun dalam sorotan peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat, pembelian lukisan siswi SMP di Malang, jaminan mendengar aspirasi dan dialog dengan mahasiswa yang berdemo, peninjauan kontainer di Batam, dan inspeksi proyek MRT, tersembunyi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kegiatan rutin pejabat tinggi.
Peristiwa-peristiwa itu berbicara dalam bahasa yang sama, kehadiran sebelum krisis, bukan sesudahnya. Bukan konferensi pers, melainkan tindakan. Bukan pernyataan resmi, melainkan gestur.
Dan justru di sinilah pertanyaan besar muncul, apakah yang sedang sejarah saksikan adalah evolusi fungsi sebuah lembaga, ataukah sekadar strategi pencitraan seorang purnawirawan jenderal yang ingin tetap relevan?
Dalam kerangka teori Weak Signals yang dikembangkan Igor Ansoff, pemimpin strategis tidak menunggu masalah meledak. Mereka menangkap gejala kecil, sinyal lemah yang jika dibiarkan akan tumbuh menjadi persoalan besar.
Lukisan dengan nilai Rp1 juta bukan soal seni. Kontainer Batam bukan soal logistik. Keduanya adalah sinyal sosial yang, jika dibaca dengan benar, memberi Istana waktu untuk merespons sebelum publik mengharuskannya.
Itulah yang seolah sedang dilakukan Dudung, sadar atau tidak, ia berfungsi sebagai radar, bukan pengeras suara.
Filsuf Axel Honneth menyebut ini sebagai pengakuan simbolik. Ketika negara membeli lukisan seorang siswi SMP, nilai transaksinya bukan Rp1 juta. Nilainya adalah sinyal bahwa Istana melihat rakyatnya, mengakui martabat karyanya, dan hadir bukan sebagai tuan melainkan sebagai mitra.
Dalam demokrasi yang sedang mencari kepercayaan, tindakan semacam itu memiliki resonansi yang melampaui nilai materialnya.
Dudung Menjadi Radar Istana?
Ada yang berubah dalam cara Istana berkomunikasi. Dan perubahan itu paling terlihat justru dari hal-hal yang tampaknya tidak penting.
Selama bertahun-tahun, komunikasi kepresidenan Indonesia cenderung berjalan satu arah, dari atas ke bawah, dari Istana ke publik. Ketika ada polemik, pemerintah merespons dengan pernyataan resmi.
Ketika ada ketidakpuasan, Istana mengeluarkan siaran pers. Model ini berfungsi, tetapi ia selalu tertinggal satu langkah dari realitas: rakyat sudah marah sebelum Istana tahu ada yang perlu direspons.
Yang dilakukan Dudung mungkin berjalan paralel dengan kebijakan aksi Istana, dan yang menjadi argumen utama tulisan ini, adalah membalik urutan itu.
Dalam konsep Political Listening Andrew Dobson, demokrasi yang sehat bukan soal siapa yang paling lantang berbicara, melainkan siapa yang paling sungguh mendengar.
Listening is governance, mendengar adalah tata kelola itu sendiri. Dudung tampaknya memahami hal ini secara intuitif, bahkan jika ia tidak pernah membaca Dobson sekalipun.
Pola yang muncul dari keempat peristiwa itu konsisten dan terstruktur. Pertama, respons cepat sebelum polemik membesar, bukan menunggu tekanan publik.
Kedua, turut masuk ke isu-isu mikro yang sebelumnya dianggap terlalu kecil untuk lembaga setingkat KSP. Ketiga, menggunakan tindakan sebagai bahasa, bukan konferensi pers atau keterangan tertulis. Keempat, mengisi ruang komunikasi acapkali sebagai first responder Istana, bukan sebagai juru bicara.
Karl Weick, dalam teorinya tentang sensemaking, menyatakan bahwa pemimpin efektif bukan hanya pemberi solusi, mereka membantu masyarakat memahami situasi.
Dudung tidak selalu hadir untuk menyelesaikan masalah. Ia hadir untuk memberi interpretasi awal, bahwa Istana tahu, bahwa Istana peduli, bahwa tidak ada keresahan yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Inilah yang membedakannya dari pendahulunya di kursi KSP.
Dan jika kita menggunakan lensa Performance Legitimacy yang digubah David Beetham, maka yang sedang dibangun Dudung bukan sekadar citra pribadi. Ia sedang membangun legitimasi institusional KSP, sebuah lembaga yang selama ini hidup di bayangan Istana kini mulai memiliki wajah dan suara sendiri di hadapan publik.
Namun, ada pertanyaan yang tidak boleh dihindari, apakah ini strategi yang didesain, ataukah hanya refleks seorang purnawirawan yang terbiasa bergerak cepat di lapangan?
Jawabannya, mungkin, adalah keduanya, dan itulah yang membuatnya menarik. Karena jika konsistensi pola ini berlanjut, maka yang sejarah saksikan bukan sekadar gaya kepemimpinan, melainkan kemungkinan pergeseran paradigma dalam fungsi komunikasi kepresidenan Indonesia.
Jenderal Kanvas?
Dalam sejarah militer Indonesia, purnawirawan jenderal berjalan di beragam jalan yang berbeda. Namun Dudung tampaknya memilih jalan yang tampak berbeda, jalan yang belum bernama.
Dalam meja interpretasi, terdapat arketipe purnawirawan bintang, yakni jenderal maverick atau reformis, jenderal konservatif, jenderal kritikus, jenderal oportunis, hingga jenderal yang hanya menikmati masa purna.
Dudung tidak sepenuhnya masuk ke dalam satu pun kategori itu, atau tidak melekat secara dominan.
Seolah Dudung adalah jenderal yang menerima jabatan sipil tertinggi dalam struktural eksekutif, bukan sebagai menteri yang membawahi bidang pertahanan atau keamanan, melainkan sebagai kepala staf yang bertugas membaca denyut publik. Dan justru di sinilah keunikannya.
Sebelum pensiun, Dudung adalah jenderal yang tidak kekurangan kontroversi. Pernyataan hingga manuvernya kerap memantik perdebatan, termasuk apa yang terjadi di Petamburan saat dirinya menjadi Pangdam Jayakarta maupun KSAD.
Gaya komunikasinya yang blak-blakan dan terkadang melampaui batas diplomatik militer menjadikannya figur yang tidak mudah dilupakan, bukan semata karena nama uniknya saat dilafalkan, bukan pula karena keberhasilan operasional semata, tetapi karena ia selalu berada di pusat ketegangan antara militer, politik, dan publik.
Namun sesuatu berubah ketika ia memasuki kantor KSP. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia datang seperti kanvas yang perlahan menerima warna baru, berlapis, tidak terburu-buru, dan terasa disengaja.
Dalam tradisi Soft Power Joseph Nye, kekuatan sejati tidak lahir dari paksaan — ia lahir dari daya tarik yang diciptakan melalui tindakan yang bermakna.
Membeli lukisan siswi SMP, mendengar keluhan mahasiswa, turun ke dermaga Batam, kiranya ini bukan kegiatan humas.
Ini adalah konstruksi ulang citra seorang figur yang sebelumnya lebih identik dengan ketegasan daripada empati, lebih dikenal karena kontroversi daripada kedekatan.
Dan itulah yang membuat transformasi Dudung menarik secara akademis maupun politis, ia bukan sekadar jenderal yang belajar berdiplomasi.
Ia adalah contoh langka dari seorang figur militer yang secara aktif mendefinisikan ulang perannya, bukan dengan menyangkal masa lalunya, melainkan dengan melukis di atas kanvas baru tanpa menghapus kanvas lama.
Tentu saja, pertanyaan tentang konsistensi tetap terbuka. Satu atau dua peristiwa simbolik mudah dibaca sebagai pencitraan.
Tetapi jika pola ini berlanjut dan melembaga, jika KSP di bawah Dudung benar-benar membangun kapasitas institusional untuk menangkap sinyal lemah dari masyarakat, maka Indonesia sedang menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi, transformasi seorang individu yang ikut mengubah karakter sebuah lembaga negara.
Dan dalam demokrasi yang masih mencari wajahnya, itu bukan hal kecil. KSP di era Dudung tidak lagi hanya berfungsi sebagai “kepala staf” administratif Presiden, melainkan mulai turut beroperasi sebagai “indera” Presiden, organ yang mendeteksi, memproses, dan merespons rangsangan dari tubuh sosial-politik bangsa.
Apakah ini permanen, atau hanya seumur jabatan, adalah pertanyaan yang hanya waktu yang bisa menjawab. (J61)
