Dengarkan artikel ini:
Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi “lebih gila” dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?
Ada sebuah lukisan terkenal dari dunia mitologi Yunani yang menggambarkan sosok Odysseus menangis di tepi pantai Pulau Ogygia. Ia menangis bukan karena sakit, bukan karena lapar — melainkan karena rindu. Sang penyihir Kalypso telah menawarkan kepadanya keabadian dan kecantikan abadi, tapi Odysseus justru memilih untuk kembali ke Ithaka yang penuh ketidakpastian, ke istri yang sudah menua, ke rumah yang porak-poranda. Para filsuf kuno memandang adegan ini sebagai misteri: mengapa manusia memilih kenangan yang pahit atas kesenangan yang hadir?
Homer, yang menuliskan kisah itu dalam Odysseia, mungkin tidak pernah menyangka bahwa dua ribu tahun kemudian, pertanyaan yang sama akan muncul di layar HP jutaan orang Indonesia — dalam bentuk foto seorang pria berkacamata yang tersenyum di atas hamparan sawah, dengan tulisan: “Piye kabare? Enak jamanku tho?”
Foto itu adalah foto Soeharto. Dan ia tidak pernah berhenti beredar.
Suara yang Mengganggu Tidur Reformasi
Yang membuat fenomena ini tidak bisa begitu saja diabaikan adalah siapa yang mengatakannya. Bukan loyalis Orde Baru. Bukan kaum tua yang kehilangan privilege. Yang berbicara adalah orang-orang yang dulu mendukung atau setidaknya menerima reformasi 1998 — dan kini mempertanyakannya dengan keras.
Prof. Ferry Latuhihin adalah contoh yang paling menggelitik. Ekonom senior lulusan Erasmus University Rotterdam ini pernah menjadi Penasehat Ahli Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran — dan kini justru menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap pemerintahan Prabowo. Ia dikenal nyentrik: sebelum ada yang percaya, ia sudah memperingatkan rupiah akan menembus Rp17.000. Ketika banyak orang diam, ia bersuara lantang tentang kebijakan yang dianggapnya merusak.
Maka ketika ia menyatakan menyesal ikut berperan dalam gerakan yang menjatuhkan Soeharto, pernyataan itu harus dibaca dengan serius — bukan sebagai nostalgia sentimentil, melainkan sebagai diagnosis seorang analis yang terbiasa menyebut masalah dengan namanya sendiri.
“Kondisi Indonesia justru lebih hancur setelah kita masuk ke era demokrasi. Institusinya belum matang,” kata Ferry. Bagi banyak orang, itu terdengar provokatif. Tapi bagi mereka yang mengikuti karirnya, itu terdengar konsisten: Ferry adalah orang yang bicara dari data dan pengamatan, bukan dari sentimen.
Lalu ada Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menkopolhukam — salah satu pejabat hukum tertinggi yang pernah dimiliki Indonesia. Sejak 2017 hingga pernyataan-pernyataan terbarunya, ia berulang kali menyatakan hal yang sama dan menolak meralat: “Korupsi sekarang jauh lebih gila dari zaman Orde Baru.”
Nuansanya penting: Mahfud tidak bilang Soeharto tidak korupsi. Ia bilang korupsi Soeharto terkoordinir — ada satu pusat pengendali, dan karena itu lebih terprediksi. Era reformasi menghasilkan korupsi yang menyebar ke semua lembaga secara bebas: DPR, MA, MK, kepala daerah, hakim di semua tingkatan.
Dan kemudian Jokowi — presiden yang lahir dari demokrasi, yang naik dari walikota Solo tanpa koneksi kekuasaan lama — pernah menyebut demokrasi Indonesia membuat segala sesuatu jadi berlarut-larut dalam perdebatan, membuat kebijakan tidak bisa diambil dengan lebih praktis.
Tiga suara ini bukan choir para pejuang Orde Baru. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya menjadi penjaga dan pembela reformasi. Bahwa mereka bicara seperti ini adalah sinyal yang tidak bisa disimpan di laci.
Ketika Kenyataan Lebih Kompleks dari Narasi
Ada godaan besar untuk menjelaskan kerinduan pada Soeharto sebagai amnesia kolektif. Tapi diagnosa itu terlalu malas dan tidak akurat.
Data komparatif menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit. Di satu sisi, era Soeharto berhasil menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 persen pada 1966 menjadi 13 persen pada 1996 — sebuah pencapaian pembangunan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen per tahun di puncak Orde Baru menciptakan kelas menengah yang sebelumnya tidak ada. Harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok dikontrol ketat oleh Bulog — rakyat miskin merasakan langsung bahwa negara hadir menjaga daya beli mereka.
Di sisi lain, Soeharto adalah rezim yang membangun kemakmuran di atas pondasi teror: dituduh bagian dari aksi pembantaian 1965 dengan korban antara 500.000 hingga satu juta jiwa, penghilangan paksa aktivis, penindasan di Timor-Timur dan Aceh dan Papua, serta akumulasi kekayaan keluarga yang oleh Transparency International diestimasi mencapai 35 miliar dolar — yang tidak pernah sepenuhnya diusut dan diadili. Ini bukan angka yang bisa dikesampingkan dengan mudah.
Profesor Yusri Ihza Mahendra – kini jadi Menko Kumham Imipas – pernah menyebut bahwa pilihan “kekuatan paksa” diambil Soeharto demi terciptanya kondisi politik yang stabil. Dalam sudut pandang tertentu, hal ini tentu jadi pilihan rasional bagi seorang pemimpin – yang jika meminjam pemikiran Niccolo Machiavelli – menjadi ciri khas dari kepemimpinan sejati.
Tetapi pertanyaan yang diajukan Ferry, Mahfud, dan jutaan orang biasa bukan tentang membandingkan angka kejahatan. Pertanyaan mereka lebih dalam: mengapa reformasi yang sudah 28 tahun berjalan masih belum mampu memberikan apa yang dijanjikannya?
Yang paling dirasakan oleh rakyat bukan teori demokrasi — yang dirasakan adalah harga. Di era reformasi, liberalisasi membuat harga mengikuti pasar: lebih efisien secara teoritis, tapi lebih tidak terprediksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang dirasakan adalah ketidakpastian yang konstan — ketika korupsi tersebar ke semua lembaga dari kepala desa hingga hakim MK, masyarakat tidak tahu lagi kepada siapa mereka bisa menaruh kepercayaan. Korupsi yang terkoordinir menghasilkan ketidakadilan yang bisa dipetakan; korupsi yang merata menghasilkan ketidakpercayaan yang meresap ke mana-mana. Dan itu jauh lebih melelahkan.
Filsafat Kerinduan: Manusia Lari dari Kebebasan
Erich Fromm, dalam Escape from Freedom yang ditulis pada 1941, merumuskan sebuah paradoks yang masih relevan: setelah manusia berhasil melepaskan diri dari otoritas tradisional, mereka mendapatkan kebebasan — tapi juga menanggung beban yang berat. Kebebasan berarti tanggung jawab penuh atas diri sendiri. Kebebasan berarti ketidakpastian. Dan banyak manusia, alih-alih merangkul kebebasan itu, justru melarikan diri dari padanya — menuju otoritas baru yang bisa memberikan kepastian dan keteraturan.
Nostalgia Soeharto, dalam kerangka Fromm, bukan tentang Soeharto sebagai individu. Ia adalah tentang kerinduan pada sebuah tatanan di mana tidak semua keputusan berada di tangan rakyat yang bingung dan kelelahan.
Alexis de Tocqueville, dalam Democracy in America, memperingatkan tentang bahaya “despotisme administratif yang lembut”: pemerintah yang menyediakan stabilitas, harga terjangkau, dan ketertiban — tapi menuntut sebagai bayarannya partisipasi politik yang tidak bermakna dan penerimaan pasif. Soeharto adalah inkarnasi sempurna dari model Tocqueville: negara menyediakan beras murah dan pertumbuhan, sambil secara sistematis menghapus semua partisipasi bermakna. Dan menurut Tocqueville, kondisi itu bukan hanya bisa diterima — ia bisa diinginkan, karena ia memenuhi kebutuhan yang lebih langsung dan terasa daripada kebebasan yang abstrak.
Milan Kundera merumuskan nostalgia sebagai rasa sakit yang disebabkan oleh keinginan untuk kembali — dari kata Yunani nostos (pulang) dan algos (sakit). Tapi Kundera menambahkan dimensi yang lebih gelap: kita tidak pernah bisa kembali ke masa lalu yang kita rindukan, karena masa lalu yang kita rindukan tidak pernah benar-benar ada dalam bentuk yang kita imajinasikan.
Mereka yang rindu Soeharto tidak sepenuhnya rindu pada Soeharto sebagai kenyataan. Mereka rindu pada versi idealnya: stabilitas tanpa kekerasan, pertumbuhan tanpa korupsi, kepastian tanpa pengorbanan. Mereka rindu pada Indonesia yang tidak pernah benar-benar ada — tapi yang kelihatan lebih nyata dari demokrasi yang ada sekarang. Dan itulah mengapa nostalgia ini begitu kuat dan tidak bisa dilawan hanya dengan data.
Kerinduan yang paling jujur bukan kerinduan pada kediktatoran. Ia adalah kerinduan pada negara yang berfungsi.
Dan selama reformasi belum mampu menjawab itu, foto Soeharto di sawah itu tidak akan berhenti beredar di WhatsApp. Ia tidak akan berhenti ditanggapi dengan anggukan — bukan karena orang lupa, tapi karena mereka ingat sesuatu yang hilang. (S13)
