Dengarkan artikel ini
Audio ini dibuat dengan teknologi AI.
Ketika seorang mantan pengkritik keras masuk ke dalam kabinet yang diisi wajah-wajah lama, pertanyaannya bukan soal apa yang akan dia lakukan — melainkan apa yang tidak lagi bisa dilakukan orang lain di sekitarnya.
Ketika namanya muncul di daftar menteri kabinet saat ini, banyak orang terkejut — bukan karena Jumhur Hidayat tidak dikenal, melainkan justru karena dia terlalu dikenal. Selama bertahun-tahun, Jumhur adalah salah satu suara paling keras yang mengkritik pemerintahan sebelumnya. Dia dipenjara atas pernyataan-pernyataannya. Dia berdiri di luar tembok kekuasaan sambil menunjuk ke dalam. Dan kini dia ada di dalam.
Sementara itu, kabinet yang dia masuki bukan ruang kosong. Di sana sudah duduk sejumlah wajah yang sangat akrab dengan era Joko Widodo — para menteri yang kariernya tumbuh, terpola, dan terakar dalam ekosistem kekuasaan satu dekade terakhir. “Geng Solo” — sebutan informal yang beredar di lingkaran diskusi politik — merujuk pada menteri-menteri dengan afiliasi atau kedekatan kuat terhadap era itu, yang kini melanjutkan peran mereka dalam kabinet baru.
Di sinilah pertanyaan sesungguhnya muncul: apa yang terjadi ketika seorang mantan pengkritik keras duduk semeja dengan mereka yang pernah dia kritik habis-habisan?
Pengisi Posisi yang Berbeda
Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu meminjam lensa dari ekonom politik Timur Kuran. Dalam karyanya Private Truths, Public Lies (1995), Kuran memperkenalkan konsep Preference Falsification — fenomena di mana individu secara rutin menyembunyikan preferensi asli mereka dan menampilkan preferensi publik yang disesuaikan dengan tekanan sosial dan struktural di sekitar mereka.
Kabinet adalah laboratorium sempurna untuk fenomena ini. Di dalam ruang-ruang rapat kementerian, ada norma tidak tertulis yang kuat: menteri tidak mengkritik menteri lain, tidak mempertanyakan kebijakan lintas sektor secara terbuka, dan tidak menampilkan ketidaksepakatan di depan publik. Norma itu bukan hanya etiket — ia adalah mekanisme falsifikasi yang terstruktur secara institusional. Setiap menteri mungkin menyimpan keberatan, koreksi, atau bahkan kekhawatiran serius tentang kebijakan tertentu. Tetapi semua itu tersimpan rapat sebagai private preferences, sementara yang tampil ke publik adalah konsensus artifisial yang mulus.
Jumhur hadir dengan satu properti yang tidak dimiliki kolega-koleganya: rekam jejak yang membuktikan bahwa dia bersedia menanggung biaya pribadi tertinggi demi mengungkapkan apa yang dia yakini. Penjara pernah dia rasakan. Karier profesionalnya pernah terganggu. Kekayaannya bahkan disebutkan berkurang, bukan bertambah, selama mengemban amanah publik. Ini bukan narasi — ini biografi yang terverifikasi.
Dalam terminologi Kuran, Jumhur adalah figur dengan threshold falsifikasi mendekati nol. Artinya, dia tidak memerlukan izin sosial dari siapapun untuk berbicara jujur. Sementara menteri-menteri lain mengkalkulasi risiko sebelum berbicara, Jumhur sudah berkali-kali membuktikan bahwa dia mampu berbicara bahkan ketika risikonya paling tinggi sekalipun.
Efek dari kehadiran figur semacam ini bersifat struktural — bukan personal. Dia tidak perlu melakukan apa pun secara aktif. Keberadaannya saja sudah mengubah kalkulasi seluruh ruangan.
Pertama, terjadi apa yang bisa disebut deterrence by presence. Pernyataan-pernyataan yang sebelumnya aman diucapkan dalam forum informal kini memiliki cermin yang tidak bisa dihindari. Ada seseorang di ruangan itu yang sudah membuktikan bahwa berpura-pura itu mahal. Kehadirannya menjadi pengingat diam-diam bagi semua orang.
Kedua, Jumhur membawa jaringan informasi yang sama sekali berbeda dari jaringan yang sudah mapan di dalam kabinet. Sementara mayoritas menteri beroperasi dalam ekosistem birokrasi, korporasi, dan jejaring partai, Jumhur datang dengan akar yang tertancap di dunia perburuhan, gerakan sipil, dan komunitas yang selama ini berada di luar rantai informasi resmi. Ini bukan sekadar kekayaan perspektif — ini adalah asymmetric information yang mengubah keseimbangan wacana internal.
Ketiga, dan ini yang paling halus sekaligus paling kuat: Jumhur menciptakan double bind bagi siapapun yang ingin memarjinalkannya. Jika diserang secara terbuka, si penyerang akan tampak menyerang simbol integritas yang sudah teruji — sebuah langkah yang sangat mahal secara reputasi. Jika dibiarkan, Jumhur beroperasi dengan legitimasi penuh. Tidak ada pilihan yang benar-benar menguntungkan bagi mereka yang ingin membungkamnya. Inilah yang membuat posisinya tidak sekadar politis, melainkan struktural.
Yang menarik adalah cara membaca posisi ini dalam konteks “Geng Solo”. Para menteri dengan afiliasi kuat pada era sebelumnya membawa serta warisan kebijakan, loyalitas jaringan, dan cara kerja yang sudah terpola. Mereka adalah *status quo yang berjalan*. Jumhur, dengan segala kontrasnya, adalah anomali yang tidak bisa diabsorpsi begitu saja.
Indonesia memiliki tradisi panjang memasukkan tokoh kritis ke dalam kabinet sebagai strategi peredaman — memberikan posisi formal agar suara keras dari luar bisa dikelola dari dalam. Strategi itu biasanya berhasil karena sang figur bersedia menyesuaikan preferensi publiknya demi mempertahankan akses kekuasaan yang baru dia dapatkan. Jumhur adalah uji kasus ekstrem dari strategi itu. Pertanyaannya kemudian adalah apakah “ciri khas” Jumhur bisa berubah oleh struktur institusional.
Inilah yang menjadikan Jumhur bukan sekadar menteri baru. Dia adalah watchdog yang berada di dalam kandang — sebuah posisi yang paradoks, tidak nyaman, dan justru karena itu, sangat signifikan.
Variabel yang Menarik
Posisi Jumhur di tengah kabinet saat ini adalah cermin bagi seluruh ekosistem politik Indonesia: seberapa jauh sebuah sistem bersedia mentoleransi kehadiran suara yang tidak mudah dibungkam, bahkan ketika suara itu berada di dalam sistem itu sendiri?
Kuran mengingatkan kita bahwa sistem falsifikasi selalu terlihat stabil — sampai tiba-tiba ia tidak lagi stabil. Perubahan itu tidak selalu datang dari demonstrasi di jalanan atau pergantian kepemimpinan formal. Kadang ia datang dari satu kursi yang diisi oleh seseorang yang tidak bisa berpura-pura.
Dalam pusaran politik yang sering kali mendorong semua orang untuk menjadi seragam, kehadiran satu figur yang berbeda bukan hanya soal individu itu sendiri. Ia soal sinyal — bahwa ada ruang untuk tidak seragam, bahwa preferensi yang selama ini disembunyikan mungkin boleh perlahan diungkapkan. Di tengah “Geng Solo” yang begitu akrab dengan cara lama, Jumhur adalah variabel yang paling tidak bisa diprediksi. Dan dalam sistem yang terlalu bisa diprediksi, itulah justru yang paling berharga.
Pramoedya Ananta Toer pernah menulis: “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.” Kalimat itu tidak dimaksudkan sebagai nasihat bagi menteri — tetapi ia relevan untuk mengukur setiap orang yang duduk di kursi kekuasaan. Dan di sinilah, ironisnya, Jumhur memulai dengan keuntungan yang tidak dimiliki banyak koleganya: standar itu sudah melekat padanya, bukan sebagai aspirasi, melainkan sebagai rekam jejak yang tak bisa dipalsukan. (D74)
