Dengarkan artikel ini
Audio ini dibuat dengan teknologi AI
Pesona Tiongkok dalam politik internasional dinilai bisa berdampak pada erosi hubungannya dengan Rusia. Mengapa demikian?
Beberapa bulan terakhir, lanskap politik internasional terasa seperti papan catur yang bidaknya tiba-tiba bergerak tidak sesuai prediksi. Tiongkok dan Amerika Serikat—yang selama ini dianggap sedang menuju rivalitas tanpa rem—justru menunjukkan sinyal komunikasi yang lebih hangat, dibuktikan dengan telepon yang terjadi antara Donald Trump dan Xi Jinping pada Februari ini, keduanya bahkan berencana bertemu pada April mendatang.
Di saat yang sama, Beijing pun terlihat semakin aktif menerima kunjungan pemimpin negara besar Eropa dan mitra ekonomi utama dunia, dalam 2 bulan terakhir menemui kepala negara Prancis, Inggris, Hingga Kanada. Situasi ini memunculkan pertanyaan baru: jika Tiongkok berhasil memperluas ruang dialog dengan Barat, bagaimana dampaknya terhadap hubungan strategisnya dengan Rusia?
Selama beberapa tahun terakhir, Moskow dan Beijing kerap dipersepsikan sebagai poros tandingan terhadap status quo. Namun, hubungan antarnegara besar jarang benar-benar permanen. Sejarah menunjukkan bahwa kedekatan geopolitik sering kali bersifat situasional, bukan ideologis. Maka, wajar jika muncul spekulasi: apakah peningkatan fleksibilitas diplomasi Tiongkok akan mengubah posisi Rusia dalam kalkulasi strategis Beijing?
Pertanyaan ini penting bukan hanya untuk memahami hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga untuk membaca arah konstelasi global. Jika dinamika Tiongkok–Barat berubah, maka keseimbangan kekuatan Eurasia, pasar energi global, hingga strategi negara-negara berkembang bisa ikut terdampak. Untuk memahami potensi pergeseran tersebut, kita perlu melihat fondasi hubungan Rusia–Tiongkok secara lebih jernih—baik dari sisi ekonomi, geopolitik, teori hubungan internasional, maupun jejak sejarah panjang keduanya.
Apakah Fondasi Aliansi itu Kokoh?
Pertama, dari sudut pandang ekonomi, relasi Rusia–Tiongkok sebenarnya tidak sepenuhnya simetris. Rusia banyak bergantung pada ekspor energi dan komoditas ke Tiongkok, sementara Beijing memperoleh barang mentah sekaligus pasar baru bagi produk industrinya. Dalam beberapa tahun terakhir, posisi tawar Tiongkok terlihat meningkat, terutama karena Rusia kehilangan sebagian akses pasar Barat akibat sanksi internasional. Situasi ini menciptakan hubungan yang cenderung tidak seimbang—dan hubungan asimetris jarang stabil dalam jangka panjang.
Kedua, dari sisi geopolitik, ada beberapa wilayah yang berpotensi menjadi titik friksi. Asia Tengah, misalnya, merupakan kawasan yang secara historis berada dalam orbit keamanan Rusia, tetapi kini semakin terintegrasi dengan ekonomi Tiongkok melalui proyek infrastruktur dan investasi besar. Demikian pula Arktik, yang dilihat Moskow sebagai wilayah strategis, sementara Beijing mulai memposisikan diri sebagai pemain ekonomi penting melalui jalur pelayaran dan energi. Meski belum memicu konflik terbuka, tumpang tindih kepentingan ini bisa menimbulkan ketegangan laten.
Ketiga, teori hubungan internasional memberi kacamata tambahan. Dalam konsep Complex Interdependence, negara cenderung memprioritaskan mitra yang memberi akses teknologi tinggi, pasar luas, serta stabilitas finansial. Dari perspektif ini, Eropa dan Amerika Serikat tetap memiliki daya tarik ekonomi yang sulit digantikan Rusia. Kedekatan berlebihan dengan Moskow berisiko menimbulkan sanksi sekunder atau hambatan perdagangan, sehingga secara rasional Beijing memiliki insentif untuk menjaga hubungan yang seimbang dengan Barat.
Namun, yang sering terlupakan adalah faktor sejarah panjang hubungan Rusia–Tiongkok yang tidak selalu harmonis. Pada era Kekaisaran Rusia abad ke-19, kedua kekuatan pernah bersaing memperebutkan pengaruh di Asia Timur dan Asia Tengah. Perjanjian-perjanjian perbatasan pada masa itu bahkan dianggap sebagian sejarawan Tiongkok sebagai “perjanjian tidak adil” yang merugikan Beijing.
Ketegangan berlanjut pada era Perang Dingin. Awalnya, Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet tampil sebagai sekutu ideologis, tetapi hubungan mereka pecah pada akhir 1950-an. Persaingan ideologi antara Mao Zedong dan Nikita Khrushchev berkembang menjadi konflik geopolitik terbuka. Puncaknya terjadi pada 1969, ketika bentrokan bersenjata di Sungai Ussuri hampir memicu perang besar antara dua negara komunis tersebut.
Menariknya, setelah hubungan dengan Soviet memburuk, Tiongkok justru mendekat ke Amerika Serikat pada awal 1970-an—sebuah langkah pragmatis yang mengubah keseimbangan global saat itu.
Kunjungan Richard Nixon ke Beijing menjadi simbol bagaimana Tiongkok mampu mengubah orientasi strategisnya ketika kepentingan nasional menuntutnya. Di ujung Perang Dingin, Beijing kembali menunjukkan fleksibilitas serupa dengan memperluas hubungan ekonomi global, termasuk dengan negara-negara Barat.
Jejak sejarah ini memperlihatkan pola konsisten: kebijakan luar negeri Tiongkok cenderung pragmatis dan berbasis kepentingan, bukan kesetiaan permanen terhadap satu blok. Artinya, kedekatan dengan Rusia saat ini tidak otomatis menjamin hubungan yang sama di masa depan—terutama jika lingkungan geopolitik berubah atau peluang ekonomi baru muncul.
Meski demikian, penting dicatat bahwa hubungan Rusia–Tiongkok tetap memiliki kepentingan bersama yang kuat, seperti keinginan mengurangi dominasi sistem internasional yang dianggap terlalu berpusat pada Barat. Kepentingan inilah yang membuat keduanya tetap bekerja sama dalam berbagai forum internasional dan proyek energi besar. Karena itu, pembicaraan tentang “perpecahan total” masih terlalu prematur.
Belum Terjadi, Tapi ada Probabilitas?
Melihat semua faktor tersebut, kemungkinan yang lebih realistis bukanlah perceraian geopolitik yang dramatis, melainkan perubahan perlahan dalam hierarki hubungan. Tiongkok mungkin tetap menjaga kemitraan strategis dengan Rusia, tetapi secara paralel memperluas ruang kerja sama dengan Barat demi stabilitas ekonomi dan teknologi. Dunia bisa menyaksikan hubungan yang secara formal tetap erat, namun secara substansi menjadi lebih pragmatis dan selektif.
Bagi Rusia, tantangan utamanya adalah bagaimana mempertahankan posisi sebagai mitra strategis, bukan sekadar pemasok energi. Sementara bagi Tiongkok, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi global dan kemitraan geopolitik menjadi kunci untuk menghindari isolasi. Kedua negara memiliki insentif untuk tetap bekerja sama, tetapi sejarah menunjukkan bahwa kepentingan nasional selalu menjadi faktor penentu utama.
Pada akhirnya, hubungan Rusia–Tiongkok mungkin lebih mirip dua kekuatan besar yang saling membutuhkan sekaligus saling waspada. Selama tekanan eksternal masih tinggi, keduanya cenderung mempertahankan kedekatan. Namun, jika lanskap global berubah—misalnya melalui perbaikan hubungan Tiongkok dengan Barat—keseimbangan internal kemitraan ini bisa ikut bergeser.
Bagi pengamat geopolitik, pertanyaan menarik ke depan bukanlah apakah mereka akan berpisah, melainkan bagaimana bentuk hubungan baru yang mungkin muncul: apakah tetap menjadi aliansi pragmatis yang fleksibel, atau perlahan berubah menjadi rivalitas diam-diam di bawah permukaan kerja sama? Jawabannya akan sangat menentukan arah politik Eurasia dan dinamika kekuatan global di dekade mendatang. (D74)
