Dengarkan artikel ini:
Respons Dharma Pongrekun terhadap materi komedi Pandji sebenarnya cukup dewasa. Dalam unggahan di YouTube channel Ngaji Roso milik Mas Hendra, Dharma justru mengaku senang namanya disebut bersama elite nasional lain. Ini berbeda dari para pendukung dan juru bicaranya saat Pilkada 2024 lalu yang justru melayangkan somasi pada Pandji Pragiwaksono.
Ingat adegan ikonik dalam film The Great Dictator (1940) karya Charlie Chaplin? Di tengah kengerian rezim Nazi, Chaplin memilih tertawa—mengejek Hitler melalui karakter Adenoid Hynkel yang absurd. Film itu bukan sekadar komedi, tetapi perlawanan budaya terhadap otoritarianisme. Kini, 84 tahun kemudian, kita menyaksikan drama serupa dalam skala yang lebih kecil namun tak kalah menarik: Pandji Pragiwaksono di panggung Netflix dan Dharma Pongrekun di panggung Pilkada Jakarta 2024.
Special komedi “Mens Rea” milik Pandji menjadikan Dharma Pongrekun—kandidat gubernur Jakarta yang relatif kurang dikenal—sebagai salah satu bahan candaan. Hasilnya? Dharma tertawa, tapi pendukungnya marah. Jubirnya bahkan mengeluarkan somasi, meski diklaim bukan langkah hukum melainkan “keberatan moral.” Pertanyaannya sederhana: jika kandidatnya saja bisa tertawa, mengapa pendukungnya tidak?
Respons Dharma Pongrekun terhadap materi komedi Pandji sebenarnya cukup dewasa. Dalam unggahan di YouTube channel Ngaji Roso milik Mas Hendra, Dharma justru mengaku senang namanya disebut bersama elite nasional lain. “Saya bisa dimasukkan di situ, senang saya. Senangnya apa, saya punya saudara-saudara di kampung (akan bilang): ‘Wih, Om ada di situ?’… dari situ saya bersyukur saja. Saya nggak ada rasa tersinggung,” ujarnya dengan santai.
Namun Ikhsan Tualeka, jubir pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana, punya pandangan berbeda. Ia mengeluarkan somasi dengan dalih materi Pandji berpotensi merendahkan pemilih tertentu dalam Pilkada Jakarta. Menariknya, Tualeka menegaskan somasi ini bukan langkah hukum, melainkan bentuk keberatan moral—sebuah manuver komunikasi yang ambigu.
Polarisasi semakin jelas di media sosial. Para pendukung Dharma, terutama yang aktif di Twitter dan platform lain, melancarkan serangan narasi terhadap Pandji. Buzzer politik pun ikut bermain, mengamplifikasi kemarahan dengan narasi bahwa komedi Pandji adalah bentuk elitisme Jakarta yang merendahkan figur dari luar establishment.
Sama halnya dengan Dharma, Gibran Rakabuming Raka—yang juga menjadi bahan komedi Pandji—justru bersikap lebih dingin. Ia menyebut kritikan sebagai hal biasa yang tak perlu dipolisikan. Begitu pula dengan sejumlah politisi senior lain yang disebutkan dalam set komedi yang sama. Mereka memilih diam atau merespons dengan humor balik.
Bukan Peristiwa Pertama
Fenomena ini bukan baru. Indonesia punya sejarah panjang dengan komedi politik dan reaksi kontroversial yang menyertainya. Kasus yang mirip pernah terjadi pada Pandji juga 2011, ketika ia menyebut presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga “nyimeng” alias memakai ganja.
SBY tidak merespons langsung, tetapi sejumlah pendukungnya—terutama Demokrat loyalis—menyerang Pandji di media sosial. Namun skala reaksinya tidak separah sekarang, sebagian karena ekosistem media sosial belum sekompleks hari ini.
Perbandingan internasional lebih menarik lagi. Ketika John Oliver di acara Last Week Tonight mengkritik Donald Trump dengan sangat keras—bahkan membedah bisnis Trump secara detail—Trump sempat merespons di Twitter, tapi tidak ada somasi atau ancaman hukum resmi. Kultur demokrasi Amerika yang lebih matang membuat kritik semacam itu diterima sebagai bagian dari marketplace of ideas.
Di Inggris, Boris Johnson berkali-kali menjadi bahan ejekan brutal di Have I Got News for You dan acara satir lainnya. Johnson bahkan pernah menjadi tamu di acara tersebut dan tertawa bersama para komedian yang mengolok-oloknya. Ini menunjukkan bahwa di demokrasi yang matang, politisi paham bahwa kemampuan menertawakan diri sendiri adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan.
Pendukung Lebih Fanatik
Mengapa pendukung sering kali lebih emosional daripada kandidat yang mereka dukung? Fenomena ini dijelaskan oleh konsep parasocial relationship yang diadaptasi ke ranah politik. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Donald Horton dan Richard Wohl (1956) untuk menggambarkan hubungan satu arah antara audiens dengan figur media.
Dalam konteks politik modern, pemilih mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan kandidat—seolah-olah mereka mengenal secara personal—meski hubungan itu asimetris. Ketika kandidat mereka diserang (atau dianggap diserang), pemilih merasakan serangan itu secara personal. Identitas mereka melebur dengan figur yang mereka dukung.
Sophia A. McClennen, profesor komunikasi dari Penn State University, dalam bukunya America According to Colbert: Satire as Public Pedagogy (2011), menjelaskan bahwa satir politik menciptakan “critical intertextuality”—ruang di mana audiens dapat mempertanyakan narasi dominan. Namun McClennen juga mencatat bahwa satir hanya efektif dalam masyarakat dengan literasi media yang tinggi dan kultur demokrasi yang matang.
Di Indonesia, literasi politik dan media masih dalam tahap perkembangan. Media sosial memperburuk keadaan dengan menciptakan echo chamber—ruang di mana orang hanya terpapar informasi yang memperkuat keyakinan mereka. Algoritma platform seperti Twitter dan TikTok mengamplifikasi konten emosional, termasuk kemarahan, karena konten semacam itu menghasilkan engagement lebih tinggi.
Lebih jauh, Jeffrey Jones dalam Entertaining Politics: Satiric Television and Political Engagement (2010) berpendapat bahwa komedi politik bukan sekadar hiburan—ia adalah alat literasi politik yang mendorong pemikiran kritis. Namun Jones juga memperingatkan bahwa dalam masyarakat yang terpolarisasi, satir bisa disalahpahami sebagai propaganda dari kubu lawan, bukan kritik yang konstruktif.
Komedi Politik sebagai Termometer Demokrasi
Reaksi terhadap komedi politik adalah termometer akurat untuk mengukur kematangan demokrasi sebuah bangsa. Di negara otoriter seperti Korea Utara atau Myanmar, komedian yang berani mengkritik pemimpin akan menghadapi hukuman berat. Di negara semi-demokratis seperti Rusia atau Turki, komedian politik menghadapi intimidasi sistematis—bukan selalu dalam bentuk hukuman formal, tapi tekanan sosial dan ekonomi yang membuat mereka berpikir dua kali.
Di demokrasi yang matang seperti Skandinavia, Inggris, atau Kanada, satir politik adalah industri yang berkembang. Acara seperti Saturday Night Live, The Daily Show, atau Have I Got News for You menjadi referensi berita bagi jutaan orang. Politisi yang menjadi bahan ejekan justru sering mendapat simpati publik jika merespons dengan humor—menunjukkan mereka tidak menganggap diri terlalu serius.
Indonesia berada di antara spektrum ini. Kita punya kebebasan pers dan berekspresi yang cukup kuat—Pandji bisa menayangkan karyanya di Netflix tanpa sensor—tetapi reaksi publik menunjukkan kita masih belajar bagaimana mengelola kritik dengan dewasa.
Kasus Dharma-Pandji menjadi menarik karena paradoksnya: kandidat yang dikritik justru lebih dewasa daripada mereka yang mengaku membela kandidat tersebut. Ini menunjukkan bahwa masalah bukan pada konten komedi atau kandidat, tetapi pada ekosistem pendukung politik yang belum terlatih menerima kritik sebagai bagian normal dari demokrasi.
Pelajaran dari Panggung Komedi
Mens Rea—yang dalam hukum berarti “niat jahat”—adalah judul yang ironis untuk special komedi ini. Pandji tidak punya niat jahat; ia melakukan apa yang dilakukan komedian di seluruh dunia: mengkritik absurditas politik dengan humor. Bahwa Dharma Pongrekun—kandidat dengan peluang minim—menjadi bahan candaan justru menunjukkan Pandji tidak hanya mengkritik yang berkuasa, tetapi seluruh ekosistem politik kita yang sering kali absurd.
Trevor Noah, komedian asal Afrika Selatan yang memandu The Daily Show, pernah berkata: “In a democracy, the freedom to laugh at those in power is not a luxury—it’s a necessity.” Kebebasan menertawakan mereka yang berkuasa—atau yang ingin berkuasa—adalah fondasi demokrasi yang sehat. Tanpa ruang untuk kritik dan humor, demokrasi hanya akan menjadi ritual kosong lima tahunan tanpa akuntabilitas riil.
Kasus Dharma Pongrekun dan Pandji Pragiwaksono bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang seberapa besar ruang kebebasan berbicara yang kita lindungi bersama. Ini tentang apakah kita mampu membedakan satir dari penghinaan, kritik dari kebencian, humor dari propaganda.
Jika Dharma bisa tertawa, mengapa pendukungnya tidak? Jawabannya sederhana: karena kita masih belajar bahwa dalam demokrasi, kemampuan menertawakan diri sendiri dan figur yang kita dukung adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Selamat datang di Demokrasi Dharma Pongrekun—di mana komedi menjadi cermin untuk melihat seberapa dewasa kita sebenarnya. (S13)
