Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Banjir di Sumatra tak hanya menguji kapasitas negara, tetapi juga kedewasaan publik. Saat kerja pemerintah berlangsung kompleks dan sunyi, narasi viral justru menyederhanakan segalanya. Teddy–Maruli berdiri di tengah pertarungan antara kritik demokratis dan demonisasi bencana.
Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra kembali membuka satu kenyataan klasik dalam politik kebencanaan Indonesia: bencana alam hampir selalu diikuti oleh bencana narasi.
Ketika air belum sepenuhnya surut, ruang publik—terutama media sosial—telah lebih dulu dipenuhi vonis: pemerintah tidak hadir, negara absen, dan aparat hanya simbol belaka. Dalam konteks inilah pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi relevan sekaligus problematik.
Teddy Indra Wijaya menekankan pentingnya kerja sama, kekompakan, dan energi positif dalam penanganan bencana. Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa prajurit TNI AD bekerja siang dan malam di lapangan.
Dua pesan ini pada dasarnya sederhana: negara bekerja. Namun, di ruang publik digital yang ditandai oleh logika viralitas, pesan semacam ini justru berhadapan dengan arus besar demonisasi—sebuah konstruksi narasi yang menyederhanakan realitas kompleks menjadi satu tuduhan tunggal: pemerintah tidak kerja.
Demonisasi ini tidak lahir dari satu aktor tunggal. Ia merupakan hasil interaksi—atau setidaknya koeksistensi—antara tiga kekuatan. Pertama, entitas politik dan bisnis yang melihat bencana sebagai peluang framing untuk kepentingan elektoral atau ekonomi-politik.
Kedua, influencer yang beroperasi dalam ekonomi atensi, di mana empati sering kali kalah oleh potensi likes, views, dan engagement. Ketiga, citizen journalism yang, meski berangkat dari niat partisipatif, kerap kehilangan disiplin verifikasi dan konteks.
Dalam teori sosiologi bencana, situasi ini disebut sebagai second disaster: kerusakan sosial dan psikologis yang muncul bukan dari alam, melainkan dari cara sebagian masyarakat memaknai dan memperbincangkan bencana.
Dalam kasus Sumatra, banjir bukan hanya persoalan hidrologi, tetapi juga persoalan epistemik—bagaimana publik mengetahui, menilai, dan menghakimi kerja negara.
Negara, Viralitas, dan “Kekerasan” Simplifikasi
Masalah utama dari demonisasi bencana bukan terletak pada kritik itu sendiri. Kritik adalah bagian sah dari demokrasi. Persoalannya muncul ketika kritik berubah menjadi delegitimasi—ketika kerja negara yang inheren kompleks direduksi menjadi potongan visual tanpa konteks.
Penanganan bencana melibatkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, logistik, hingga diplomasi bantuan. Proses ini bersifat bertahap, tidak instan, dan sering kali tidak fotogenik.
Di sinilah relevansi pemikiran Paul Virilio tentang dromology—ilmu tentang kecepatan. Dalam masyarakat berkecepatan tinggi, kebenaran sering kali ditentukan oleh siapa yang paling cepat berbicara, bukan siapa yang paling tepat bekerja.
Negara hampir selalu kalah cepat dari influencer. Bukan karena negara lamban bekerja, tetapi karena kerja birokrasi dan operasi lapangan tidak bisa disingkat menjadi konten 30 detik.
Jean Baudrillard memberi lapisan analisis tambahan melalui konsep simulacra. Dalam ruang digital, representasi sering kali lebih dipercaya daripada realitas itu sendiri.
Video banjir tanpa konteks bisa terasa lebih nyata daripada laporan resmi berlembar-lembar. Akibatnya, negara bukan dinilai dari kapasitas aktualnya, melainkan dari performativitasnya di timeline.
Dalam konteks ini, pernyataan Teddy Indra Wijaya yang mengingatkan agar tidak menggiring opini bahwa pemerintah tidak bekerja sejatinya dapat dibaca sebagai upaya melawan “kekerasan” simplifikasi.
“Kekerasan” ini bukan fisik, melainkan simbolik—menghapus kompleksitas, mengabaikan proses, dan meniadakan kerja-kerja sunyi aparat di lapangan.
Namun, kritik juga patut diarahkan ke dalam. Gaya bahasa dan impresi komunikasi pemerintah sering kali defensif dan normatif.
Dalam kacamata Hannah Arendt, masalahnya bukan pada niat jahat, melainkan pada banalitas—ketidakpekaan terhadap bagaimana pesan diterima di ruang publik yang emosional.
Ketika bahasa negara terdengar seperti keluhan, ia berisiko dibaca sebagai “baper”, bukan sebagai otoritas yang tenang.
Tricky-nya Politik Kebencanaan
Pertarungan antara Teddy–Maruli dan demonisasi bencana Sumatra sejatinya bukan konflik personal, melainkan konflik paradigma.
Di satu sisi, ada paradigma kerja negara yang bertumpu pada prosedur, koordinasi, dan akuntabilitas. Di sisi lain, ada paradigma viral yang bertumpu pada emosi, kecepatan, dan visibilitas.
Solusinya bukan membungkam kritik atau memusuhi citizen journalism. Sebaliknya, yang dibutuhkan adalah etika publik baru dalam politik kebencanaan. Etika ini menuntut kedewasaan ganda.
Dari masyarakat, ia menuntut kesabaran epistemik—kesediaan untuk menunda vonis, memeriksa konteks, dan membedakan antara kritik dan delegitimasi. Dari negara, ia menuntut kecanggihan komunikasi—bahasa yang empatik tanpa defensif, tegas tanpa menggurui.
Negara tidak boleh anti-kritik, tetapi juga tidak boleh membiarkan dirinya dinilai semata-mata dari viralitas. Pemerintah perlu belajar menerjemahkan kompleksitas kerja menjadi narasi yang manusiawi, bukan sekadar administratif. Sebaliknya, publik perlu menyadari bahwa tidak semua yang tidak viral berarti tidak bekerja.
Dalam jangka panjang, demonisasi bencana justru merugikan semua pihak. Ia melemahkan kepercayaan publik, menggerus legitimasi institusi, dan menciptakan kelelahan kolektif.
Jika setiap bencana selalu diperlakukan sebagai bukti kegagalan total negara, maka ruang untuk perbaikan substantif justru menyempit.
Teddy Indra Wijaya dan Maruli Simanjuntak, dengan segala keterbatasan gaya komunikasi mereka, mewakili satu pesan penting: negara hadir.
Tantangannya adalah bagaimana kehadiran itu dikomunikasikan tanpa terjebak dalam logika pembelaan diri, dan bagaimana kritik publik dapat tetap tajam tanpa berubah menjadi demonisasi.
Pada akhirnya, banjir di Sumatra mengajarkan satu pelajaran mendasar: dalam bencana, empati tanpa nalar bisa menjadi masalah, dan kritik tanpa konteks bisa menjadi bencana kedua. Politik kebencanaan yang sehat membutuhkan lebih dari sekadar kamera dan koneksi internet—ia membutuhkan kedewasaan kolektif dalam melihat negara, manusia, dan keterbatasan yang menyertai keduanya. (J61)
