Dengarkan artikel ini:
Dalam salah satu kesempatan berpidato di hadapan para guru dalam peringatan Hari Guru Nasional, Presiden Prabowo menyebut akan membangun 300 ribu jembatan di seluruh Indonesia. Ini berangkat dari banyaknya laporan dan kiriman video yang ia terima soal anak-anak sekolah yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan bergelantungan di tali atau berenang untuk dapat berangkat ke sekolah.
Bayangkan sebuah adegan film aksi. Di sebuah sungai deras yang membelah hutan tropis, sekelompok anak kecil berseragam merah-putih harus meniti jembatan tali yang sudah lapuk, berayun-ayun mengerikan di atas arus air yang siap menelan mereka kapan saja. Adegan ini bukan potongan film Indiana Jones atau Mission: Impossible, melainkan realitas harian di banyak pelosok “Konoha”—julukan warganet untuk negeri tercinta ini.
Narasi visual inilah yang nampaknya ditangkap dengan jeli oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah rencana besar, Prabowo melontarkan wacana pembangunan 300 ribu jembatan untuk menghubungkan daerah-daerah terisolasi. Tujuannya jelas: tidak boleh ada lagi anak sekolah yang harus bertaruh nyawa hanya untuk belajar matematika.
Namun, di balik narasi kepahlawanan ini, muncul kerutan di dahi para teknokrat dan pengamat kebijakan publik – juga termasuk para oposisi dan pengkritik. Angka 300 ribu bukanlah angka kecil. Jika dibagi dalam satu periode kepemimpinan (5 tahun), artinya pemerintah harus menyelesaikan sekitar 164 jembatan setiap hari, non-stop, tanpa libur Lebaran atau Tahun Baru. Tom Cruise pun mungkin akan angkat tangan melihat mission impossible logistik ini.
Lantas, apakah ini narasi politik atau sebuah cetak biru revolusioner yang luput dari pandangan kita? Untuk membedahnya, kita perlu meletakkan kalkulator sejenak dan membuka buku teori geopolitik serta sejarah ekonomi global. Karena boleh jadi, Prabowo sedang memainkan strategi yang jauh lebih dalam daripada sekadar menumpuk beton.
Jembatan dan Takdir Geopolitik: Membedah “Teori Kapiler”
Untuk memahami urgensi—atau setidaknya landasan filosofis—dari rencana 300 ribu jembatan ini, kita tidak bisa hanya menggunakan kacamata teknik sipil. Kita perlu meminjam pemikiran Parag Khanna, seorang ahli strategi global terkemuka dan penulis buku fenomenal Connectography: Mapping the Future of Global Civilization.
Khanna mengajukan tesis yang provokatif: di abad ke-21, connectivity is destiny. Kedaulatan sebuah negara tidak lagi semata-mata ditentukan oleh garis batas wilayah di peta (geografi politik), melainkan oleh seberapa terhubungnya infrastruktur di dalamnya (geografi fungsional). Bagi Khanna, garis pipa, kabel internet, jalan raya, dan jembatan adalah “sistem saraf” yang menentukan apakah sebuah wilayah hidup atau mati secara ekonomi.
Jika kita menggunakan analogi anatomi tubuh manusia untuk membedah pembangunan Indonesia satu dekade terakhir, Presiden Jokowi telah sukses melakukan operasi besar pada “arteri” dan “jantung” negara. Pembangunan jalan tol Trans-Jawa, pelabuhan-pelabuhan besar, dan bandara internasional adalah upaya melancarkan aliran darah utama (logistik makro). Namun, dalam ilmu biologi, tubuh bisa mengalami nekrosis (kematian jaringan) bukan karena arterinya tersumbat, melainkan karena pembuluh darah halusnya (kapiler) tidak berfungsi.
Di sinilah letak relevansi gagasan Prabowo. Rencana pembangunan jembatan-jembatan kecil di pedesaan adalah upaya memperbaiki sistem “kapiler” ekonomi Indonesia. Sebuah desa penghasil kopi di pedalaman Sumatra mungkin memiliki panen melimpah, tapi tanpa jembatan untuk menyeberang sungai menuju jalan kabupaten, kopi itu tidak memiliki nilai pasar. Dalam perspektif Connectography, desa tersebut secara efektif “tidak ada” dalam peta ekonomi global.
Dengan demikian, narasi 300 ribu jembatan ini sebenarnya adalah pergeseran fokus yang radikal dari macro-connectivity ala Jokowi menuju micro-connectivity. Prabowo seolah ingin mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di pintu tol Cikarang, tapi dimulai dari jembatan gantung di pedalaman Flores. Ini adalah upaya mengubah “geografi isolasi” menjadi “geografi aset”. Tanpa jembatan, anak-anak terisolasi dari pendidikan (modal manusia), dan petani terisolasi dari pasar (modal ekonomi). Dalam konteks teori Khanna, jembatan-jembatan ini adalah alat untuk mendemokratisasi akses terhadap kemajuan.
Jejak Sejarah “Populisme Beton”
Tentu saja, Indonesia bukan negara pertama yang menyadari bahwa jalan tikus dan jembatan kecil adalah kunci kemakmuran. Jika kita menengok ke belakang dan ke luar, rencana Prabowo memiliki preseden historis yang kuat dari dua raksasa dunia: Amerika Serikat dan Tiongkok. Dua negara dengan ideologi berbeda, namun satu suara soal infrastruktur pedesaan.
Mari kita lihat Amerika Serikat di era Franklin D. Roosevelt (FDR). Pasca Depresi Besar, FDR meluncurkan New Deal, yang salah satu motor utamanya adalah Works Progress Administration (WPA). Kritikus saat itu sering mencibir proyek WPA sebagai kerjaan sia-sia. Namun, WPA tidak hanya membangun bendungan raksasa seperti Hoover Dam. Mereka membangun puluhan ribu jembatan kecil di pedesaan Amerika—banyak di antaranya masih berdiri hingga kini.
Fokus FDR saat itu ganda: menyerap tenaga kerja secara masif (job creation) dan membuka akses daerah tertinggal. Jika Prabowo benar-benar ingin mengeksekusi 300 ribu jembatan, model padat karya ala WPA ini adalah referensi paling masuk akal ketimbang menggunakan kontraktor raksasa yang padat modal.
Di sisi lain, ada contoh yang lebih kontemporer dan relevan secara geografis: Tiongkok di bawah Xi Jinping. Salah satu keberhasilan terbesar Tiongkok dalam menghapus kemiskinan ekstrem adalah lewat strategi Rural Revitalization. Xi menginstruksikan pembangunan infrastruktur yang disebut “Si Hao Nong Lu” atau “Four Good Rural Roads”.
Pemerintah Tiongkok menyadari bahwa membangun megaproyek di Shanghai tidak akan menolong petani di pegunungan Yunnan. Maka, mereka membangun jembatan dan jalan beton hingga ke titik terluar. Hasilnya? Petani bisa menjual hasil bumi langsung ke kota lewat e-commerce, memotong biaya logistik yang mencekik.
Rencana Prabowo tampak seperti sintesa dari kedua pendekatan ini. Di satu sisi, ada nuansa poverty alleviation ala Xi Jinping (akses sekolah dan pasar). Di sisi lain, ada potensi political machinery ala FDR untuk menciptakan lapangan kerja lokal di tengah ancaman deindustrialisasi.
Namun, perbandingan ini juga membawa peringatan serius. Tiongkok dan AS bisa melakukan itu karena kapasitas fiskal yang raksasa dan birokrasi yang—dalam kasus Tiongkok—bergerak dengan komando besi. Pertanyaannya, apakah birokrasi Indonesia yang terkenal dengan “raja-raja kecil” di daerah sanggup mengeksekusi visi sekompleks ini tanpa terjebak dalam lumpur korupsi? Membangun 300 ribu jembatan berarti membuka 300 ribu potensi titik kebocoran anggaran jika pengawasannya lemah.
Matematika Gila atau Simbolisme Politik?
Membangun 300.000 jembatan dalam 5 tahun adalah target yang secara teknis hampir mustahil jika yang dimaksud adalah jembatan standar beton bertulang. Sebagai perbandingan, Kementerian PUPR di era Jokowi, yang dikenal sangat agresif membangun, “hanya” menyelesaikan puluhan hingga ratusan jembatan gantung per tahun, bukan puluhan ribu.
Jika dipaksakan, kita mungkin akan melihat definisi “jembatan” yang mengalami degradasi makna. Apakah gorong-gorong semen sepanjang 2 meter akan dihitung sebagai satu jembatan? Atau titian bambu yang dicat ulang akan masuk dalam statistik laporan pertanggungjawaban?
Namun, mungkin—hanya mungkin—kita terlalu naif jika hanya terpaku pada angka. Dalam politik tingkat tinggi, angka seringkali bukan target statistik, melainkan simbolisme retoris.
Prabowo sedang melakukan branding ulang yang cerdas. Jika Jokowi dikenal sebagai “Bapak Infrastruktur Makro” (Tol Langit, Tol Laut, dan Beton Besar), Prabowo sedang memosisikan diri sebagai “Bapak Infrastruktur Mikro” (Tanah, Desa, dan Besi Kecil).
Narasi “anak sekolah bertaruh nyawa di sungai” adalah emotional hook yang jauh lebih kuat daripada data pertumbuhan ekonomi 5% atau 7%. Ini menyentuh sisi humanis masyarakat. Prabowo mengerti bahwa viralitas penderitaan rakyat kecil di media sosial—seperti kisah anak-anak SD yang menyeberang sungai ala Ninja Warrior—adalah amunisi politik yang harus dinetralisir.
Dengan menjanjikan 300 ribu jembatan, Prabowo mengirim pesan politik: “Negara akan hadir sampai ke depan pintu rumahmu, bukan hanya di jalan tol yang tak mampu kamu bayar.” Ini adalah bentuk “Populisme Beton” level lanjut.
Jadi, apakah 300 ribu jembatan akan terbangun? Mungkin tidak. Tapi jika setengah, atau bahkan sepersepuluhnya saja terealisasi, dampak sosial ekonominya pada “sistem kapiler” Indonesia akan sangat masif.
Pada akhirnya, bagi anak SD yang setiap pagi harus melepas sepatu dan menahan napas saat menyeberang sungai deras, mereka tidak peduli dengan teori Parag Khanna, strategi Xi Jinping, atau hitung-hitungan APBN Menkeu Purbaya. Yang mereka butuhkan hanyalah jembatan agar bisa sampai ke sekolah dengan sepatu yang tetap kering. Dan jika Prabowo bisa mewujudkan itu—terlepas dari berapa pun jumlah jembatan yang sebenarnya terbangun—maka sejarah akan mencatatnya lebih dari sekadar penerus Jokowi.
Well, mari kita tunggu, apakah ini akan menjadi legacy emas Prabowo di pemerintahan kali ini. (S13)
