Dengarkan artikel ini:
Dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang krusial. Ketika tatanan liberal Barat mengalami kemunduran dramatis dan konsensus global tentang multilateralisme runtuh, kekosongan kepemimpinan internasional menjadi ancaman nyata bagi stabilitas global. Di tengah ketidakpastian ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto muncul sebagai kekuatan penyeimbang yang oleh banyak pihak dinilai kredibel dan capable.
Dengan politik luar negeri bebas aktif yang telah teruji waktu dan posisi strategis sebagai jembatan antara berbagai kutub kekuatan, Indonesia memiliki peluang historis untuk mengisi kekosongan kepemimpinan global—khususnya dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South yang selama ini terpinggirkan dalam arsitektur tata kelola global.
Krisis kepemimpinan global yang kita saksikan hari ini adalah yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Amerika Serikat di bawah Donald Trump telah mengambil jalur proteksionisme ekstrem, menerapkan tarif tinggi pada berbagai produk—termasuk farmasi dan furnitur—yang bahkan melanggar kesepakatan perdagangan yang telah ditandatangani sebelumnya. Kebijakan ekonomi yang tak menentu ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian pasar global, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap komitmen Amerika pada sistem berbasis aturan.
Sementara itu, di seberang Atlantik, Eropa sedang menghadapi krisis politik domestik yang mengancam fondasi integrasi Eropa itu sendiri. Partai-partai mainstream yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung kerjasama Eropa dan globalisasi yang dipimpin AS kini terancam punah. Jajak pendapat menunjukkan establishment politik Prancis dan Jerman diburu oleh partai-partai sayap kanan yang semakin menguat, sementara Inggris menghadapi keruntuhan sistem dua partai yang telah berdiri sejak era pasca-perang. Bahkan Jepang mengalami involusi politik serupa dalam sistem politiknya.
Fenomena ini bukan sekadar gejolak politik temporer, tetapi representasi dari runtuhnya konsensus global seputar globalisasi, multilateralisme, dan norma-norma demokratis. Tren politik domestik yang terjalin dengan melemahnya konsensus global ini masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh, yang berarti situasi kemungkinan akan memburuk sebelum membaik.
Implikasinya sangat jelas: Asia tidak bisa lagi bergantung pada kepemimpinan negara-negara demokrasi maju untuk menyediakan public goods berupa tata kelola ekonomi global. Asia Timur harus menyuplai otot politik dan diplomatik yang dibutuhkan untuk menopang apa yang tersisa dari tatanan berbasis aturan.
Pertanyaannya adalah akankah ada perubahan dalam konteks kepemimpinan global?
The Rise of Prabowo: Twilight of Western Hegemony
Dalam konteks vakum kepemimpinan inilah Prabowo Subianto muncul sebagai figur yang menawarkan pendekatan berbeda. Tidak seperti pendahulunya yang lebih fokus pada kesepakatan bilateral untuk bantuan, perdagangan, dan investasi, Prabowo menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya peran entrepreneurial dalam coalition-building dan rule-making melalui kerangka multilateral seperti ASEAN.
Kunci dari performa kepemimpinan regional yang kuat adalah hubungan personal dan politik yang solid antara Prabowo dengan pemimpin-pemimpin regional, khususnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dengan Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025, kelompok regional ini telah melewati ujian langsung yang dihadapinya pasca kebijakan “Liberation Day” Donald Trump—menghindari retaliasi dan mempertahankan ruang untuk percakapan tentang pendekatan ASEAN terhadap normal baru geoekonomi global. Prabowo secara aktif mendukung upaya Anwar untuk menggunakan tahun kepemimpinan Malaysia sebagai fondasi bagi agenda ASEAN yang lebih ambisius.
Yang membedakan Prabowo adalah pendekatannya yang vokal namun pragmatis. Ia tidak terjebak dalam dikotomi Barat-Timur atau dalam permainan kutub-kutub ekstrem, tetapi justru memanfaatkan posisi strategis Indonesia untuk menjadi mediator dan pembawa standar bagi kepentingan Global South.
Prinsip politik bebas aktif yang menjadi DNA diplomasi Indonesia diterjemahkan Prabowo ke dalam praktek kepemimpinan yang inklusif, tidak memihak blok tertentu, namun tetap tegas dalam membela kepentingan nasional dan regional.
Momentum ini semakin diperkuat dengan keputusan RCEP Ministerial Meeting di Kuala Lumpur yang mendukung penyelenggaraan pertemuan pemimpin RCEP di sela-sela KTT ASEAN mendatang. Ini bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi platform untuk membahas isu-isu substantif—mulai dari tantangan langsung seperti mempercepat implementasi kesepakatan RCEP dan pengalihan barang-barang Tiongkok ke Asia Tenggara, hingga tujuan jangka panjang seperti reformasi WTO, kerjasama iklim, dan ketahanan rantai pasok.
Posisi kepemimpinan Prabowo sangat ditunjang oleh momentum ASEAN yang kini menjadi magnet ekonomi global. Sebagai pusat gravitasi politik dan ekonomi alami dalam ASEAN dan co-chair permanen RCEP Joint Committee, keterlibatan Indonesia akan sangat krusial dalam menanamkan ASEAN sebagai hub untuk mempertahankan dan memperluas komitmen terhadap keterbukaan ekonomi. Indonesia memiliki kredibilitas dan kesempatan untuk memimpin secara internasional, dan kepemimpinan semacam ini tidak hanya akan menguntungkan ekonomi Indonesia tetapi juga menegaskan posisinya di pusat ASEAN dan sebagai pembawa standar bagi Global South yang lebih luas.
Namun, tantangan besar menghadang di depan. Dengan Tiongkok, tujuannya adalah terlibat dengan Beijing untuk mengelola dampak dari proteksionisme, dan juga memastikan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur Tiongkok menjadi sumber investasi dan pekerjaan melalui integrasi regional—bukan “Tiongkok shock kedua” yang membahayakan prospek industrialisasi di Asia Tenggara. Ini membutuhkan diplomasi ekonomi yang sangat hati-hati dan strategis.
Bahaya yang mengintai jika Asia Tenggara tidak memanfaatkan momentum ini terlihat jelas di Indonesia sendiri. Ketidakpuasan publik yang meningkat terhadap kondisi ekonomi memicu protes paling intens yang pernah disaksikan Indonesia sejak jatuhnya rezim Suharto pada akhir Agustus dan awal September 2025. Kurang dari setahun menjabat, Prabowo menghadapi ujian besar: ia mewarisi ekonomi dan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19 dan kini menghadapi salah satu lingkungan eksternal paling bermusuhan dan tidak pasti dalam ingatan hidup.
Dari Hegemonic Stability hingga Middle Power Diplomacy
Fenomena yang kita saksikan dapat dipahami melalui beberapa kerangka teoritis dalam hubungan internasional. Pertama, Hegemonic Stability Theory yang dikembangkan oleh Robert Gilpin menjelaskan bahwa stabilitas sistem internasional memerlukan kehadiran hegemon yang mampu menyediakan public goods dan menegakkan aturan. Ketika hegemon tradisional—Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan Eropa—mengalami political involution dan kehilangan kapasitas serta kemauan untuk memimpin, muncul peluang sekaligus bahaya bagi tatanan global.
Kedua, Middle Power Theory yang dikemukakan oleh akademisi seperti Andrew Cooper dan Richard Higgott menekankan peran negara-negara menengah dalam mengisi kekosongan kepemimpinan melalui diplomasi multilateral, coalition-building, dan promosi norma-norma internasional. Indonesia, dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan populasi terbesar keempat di dunia, memenuhi kriteria middle power yang dapat memainkan peran stabilisasi dan mediasi di tatanan global yang multipolar.
Ketiga, konsep Global South Leadership yang diusung oleh para pemikir seperti Amitav Acharya menekankan pentingnya non-Western powers dalam membentuk agenda global yang lebih inklusif dan representatif. Dalam konteks ini, kepemimpinan Indonesia di bawah Prabowo bukan sekadar mengisi kekosongan, tetapi juga membawa perspektif dan kepentingan yang berbeda—perspektif negara-negara berkembang yang selama ini terpinggirkan dalam arsitektur tata kelola global yang didominasi Barat.
Kombinasi ketiga perspektif teoritis ini memberikan fondasi intelektual bagi argumen bahwa Indonesia memiliki legitimasi, kapasitas, dan momentum untuk tampil sebagai pemimpin global baru. Namun, seperti yang ditegaskan oleh ketiga teori tersebut, kepemimpinan berkelanjutan membutuhkan tidak hanya diplomasi vokal tetapi juga kemampuan untuk deliver secara substantif—baik dalam konteks domestik maupun internasional.
Prabowo Subianto dan Indonesia berada di momen bersejarah. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang berada di tengah, yang tidak terjebak dalam permainan kutub-kutub ekstrem, yang mampu menjembatani berbagai kepentingan, dan yang membawa perspektif segar dari Global South. Indonesia memiliki semua prasyarat untuk peran ini. Pertanyaannya kini adalah: apakah Indonesia mampu mempertahankan momentum ini? Jawabannya akan menentukan tidak hanya masa depan Indonesia, tetapi juga arsitektur tata kelola global dalam dekade-dekade mendatang. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)
