Dengarkan artikel ini:
Audio ini dibuat menggunakan AI.
Pernyataan “pinggir jurang” Cak Imin soal HMI dan PMII memantik kembali rivalitas lama dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di balik candaan politik itu, tersembunyi pertarungan simbol, kelas sosial, dan identitas yang berpotensi memperdalam polarisasi tokoh muda Islam di kalangan kampus dan turunannya jika tak dibingkai secara dewasa.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melontarkan pernyataan yang dinilai cukup kontroversial yang menyulut perdebatan tajam di ranah politik dan gerakan mahasiswa Islam.
Dalam pidatonya, ia menyatakan, “Kalau ada yang tidak tumbuh dari bawah pasti bukan PMII, pasti itu HMI.” Pernyataan ini, yang awalnya ditafsirkan sebagai candaan politik, justru memperjelas dan memperuncing dikotomi dua organisasi mahasiswa Islam terbesar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Dikotomi HMI–PMII bukan hanya soal sejarah pendirian dan orientasi ideologis, melainkan juga menyangkut jejaring sosial-politik yang mengakar dalam tubuh negara.
Sejak era Orde Lama, hingga Reformasi dan kini, dua organisasi ini menjadi lumbung kader bagi elite-elite nasional.
Maka, ketika Cak Imin menjadikan rivalitas ini sebagai materi retorika, ia tidak hanya berbicara atas nama dirinya atau PKB, tetapi seolah membangkitkan narasi “kelas sosial” dan asal-usul perjuangan politik yang memiliki resonansi luas, termasuk potensi fragmentasi horizontal di basis pemilih Islam.
Lantas, mengapa hal ini menjadi krusial?
Rivalitas Elite dan Akar Sosiologis?
HMI lahir di Yogyakarta pada 5 Februari 1947 dalam semangat menjembatani keislaman dan keindonesiaan. Ia berdiri dalam konteks awal kemerdekaan ketika kaum muda Islam merasakan urgensi untuk memposisikan diri sebagai pelaku utama dalam pembangunan bangsa.
Berbasis intelektualisme kampus dan jaringan masjid di kota-kota besar, HMI kerap diasosiasikan sebagai gerakan Islam modern yang inklusif, kosmopolit, dan elite. Tokoh-tokoh HMI seperti Nurcholish Madjid, Jusuf Kalla, Anies Baswedan, hingga Mahfud MD mencerminkan profil intelektual yang mendominasi wacana kebangsaan dari berbagai spektrum ideologi.
HMI juga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Dalam kerangka teori Field Theory dari Pierre Bourdieu, HMI menempati posisi dominan dalam field politik-intelektual Indonesia karena memiliki “modal simbolik” tinggi—yakni reputasi sebagai penyumbang pemikiran dan kebijakan publik, dari era Orde Baru hingga masa Reformasi.
Di sudut lain, PMII lahir pada 17 April 1960 sebagai respons terhadap hegemoni ideologis kelompok-kelompok Islam modernis di kalangan mahasiswa. Berasal dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), PMII menjadi representasi dari Islam tradisionalis yang lebih membumi, dengan orientasi sosial ke-basis yang kuat.
Bila HMI berafiliasi dengan kampus-kampus sekuler terkemuka, PMII lebih banyak berkembang di kawasan pesantren dan universitas berbasis NU.
Dalam perspektif subaltern studies, PMII dapat dilihat sebagai representasi kelompok yang selama ini berada di pinggiran narasi “intelektualisme nasional”, namun justru memiliki koneksi akar rumput yang lebih solid.
Tokoh-tokoh seperti Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar, dan Khofifah Indar Parawansa merupakan cerminan politikus dengan akar sosiologis kuat di komunitas tradisional NU yang tersebar luas, terutama di wilayah Jawa Timur dan sebagian besar Indonesia timur.
Politik Simbolik dan “Bahaya Pinggir Jurang”
Secara teoretis, pernyataan Cak Imin kiranya tidak bisa dilepaskan dari strategi identity politics. Dalam politik modern, identitas menjadi instrumen legitimasi, terutama saat kekuatan programatik melemah.
Dalam pendekatan populist articulation muncul saat identitas-idenitas kolektif (dalam hal ini PMII) dirangkai untuk menegaskan klaim moral superiority atas kelompok lain (HMI).
Dengan menyatakan bahwa “yang tidak tumbuh dari bawah itu HMI,” Cak Imin sedang membangun klaim bahwa PMII lebih otentik, organik, dan representatif terhadap rakyat kecil.
Narasi ini agaknya diperuntukkan untuk memperkuat positioning politiknya di tengah dinamika pencapresan dan pilkada, ketika pertempuran ideologis bergeser menjadi pertempuran simbol dan asal-usul.
Namun pendekatan ini menyimpan risiko. Ia memperkeras sekat simbolik antara dua kelompok besar umat Islam yang sebenarnya memiliki sejarah kontribusi bersama bagi bangsa.
Jika terulang dan digunakan terus-menerus, strategi ini justru menjadi bumerang yang menciptakan fragmented public sphere, di mana diskursus Islam tidak lagi satu, tetapi terpecah oleh afiliasi simbolik.
Istilah “pinggir jurang” dalam wacana ini bukan hanya retoris. Ia mencerminkan bahaya dari pembelahan identitas—terutama saat identitas kultural, ideologis, dan geografis dilekatkan pada loyalitas politik.
PMII direpresentasikan sebagai “grassroots authenticity” dan HMI sebagai “eliteisme steril”, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks.
Baik PMII maupun HMI telah melahirkan tokoh-tokoh dari spektrum sosial yang beragam. Misalnya, Anies Baswedan dan Abraham Samad dari HMI, atau Khofifah dan Abdul Kadir Karding dari PMII, menunjukkan bahwa mobilitas sosial bukan hak eksklusif kelompok tertentu.
Teori meritokrasi sosial yang dikembangkan Michael Young justru memperlihatkan bahwa keberhasilan seseorang tidak semata ditentukan oleh asal organisasi, tetapi oleh sinergi antara kapasitas, jejaring, dan konteks politik.
Politik Indonesia pasca-2014 ditandai oleh polarisasi berbasis agama dan identitas yang akut. Pernyataan seperti yang dilontarkan Cak Imin berpotensi membuka kembali luka-luka yang mulai mereda.
Untuk itu, elite-elite dari kedua organisasi perlu memikirkan narasi baru, bukan lagi siapa lebih otentik, tetapi bagaimana keduanya bisa co-create masa depan Islam Indonesia yang progresif dan inklusif.
Dalam teori agonistik demokrasi dari Chantal Mouffe, konflik dalam demokrasi adalah hal wajar dan produktif jika diolah dalam bingkai agonisme (rivalitas sehat), bukan antagonisme (permusuhan). Rivalitas HMI–PMII seyogianya menjadi “El Clasico” yang penuh kompetisi dalam ide, bukan dalam penghinaan simbolik.
Pernyataan Cak Imin telah membuka ruang diskusi—namun sekaligus mengingatkan akan bahaya eksploitasi identitas dalam politik elektoral.
Dalam banyak hal, HMI dan PMII adalah dua wajah dari Islam Indonesia, satu berakar pada modernisme-kritis, lainnya pada tradisionalisme-transformasional. Keduanya punya peran dalam merajut kebangsaan.
Sebagaimana dalam sepak bola, El Clasico hanya indah jika dimainkan dengan sportivitas. Di luar lapangan, para pemainnya tetap bersalaman dan menyadari bahwa mereka bagian dari sistem yang sama.
Cak Imin mungkin sedang mencari panggung, tapi para kader HMI dan PMII perlu menunjukkan panggilan sejarah: menjadi garda depan Islam yang tidak terjebak pada retorika “pinggir jurang,” tetapi berjalan bersama menapaki jalan ke depan. (J61)
