Dengarkan artikel berikut
Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga kini belum terlihat ikut langsung dalam kampanye Pilkada. Kira-kira apa alasannya?
Masa kampanye Pilkada 2024 sudah mendekati akhir. Kita kini telah memasuki minggu terakhir sebelum hari pencoblosan pada 27 November 2024. Selama masa kampanye ini, ada banyak dinamika politik menarik, terutama peran Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam mendukung para calon kepala daerah.
Namun, ada fakta menarik yang mungkin belum banyak disadari banyak orang. Dalam kampanye Pilkada ini, Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, hampir tidak terlihat terlibat langsung dalam kampanye. Padahal, sebelumnya banyak yang memperkirakan Megawati akan “turun gunung” untuk mendukung para calon kepala daerah dari PDIP.
Ketidakpastian keterlibatan langsung Megawati dalam kampanye pun mendapat semacam konfirmasi dari Juru Bicara (Jubir) PDIP, Cyril Raoul Hakim, yang mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui apakah Megawati akan fokus ikut turun di Jakarta ataupun Jawa Tengah (20/11/2024).
Selaku sosok yang kerap dicitrakan sebagai petinggi politik yang berseberangan dengan agenda-agenda politik Jokowi, tentu absennya Megawati dalam kampanye politik di Pilkada adalah hal yang pantas dipertanyakan, apalagi, Jokowi kini sudah lebih dahulu terjun ke lapangan.
Menarik kemudian untuk kita pertanyakan, mengapa Megawati hingga kini belum terlihat terlibat langsung dalam kampanye politik para calon kepala daerah dari PDIP?
Tidak Memungkinkan atau Strategi Politik?
Banyak yang memperkirakan kehadiran beliau sebagai figur sentral yang dapat memperkuat posisi calon kepala daerah dari PDIP. Ketidakhadirannya lantas memunculkan berbagai spekulasi mengenai alasan di baliknya.
Kemungkinan pertama adalah faktor kesehatan. Ketika pelantikan Prabowo sebagai Presiden, Megawati dilaporkan sedang sakit dan tidak dapat hadir. Hal ini memunculkan dugaan bahwa ketidakhadiran beliau dalam kampanye Pilkada 2024 juga disebabkan oleh kebutuhan untuk menjaga kondisi fisiknya. Di usianya yang sudah menginjak 77 tahun, fokus pada kesehatan adalah hal yang wajar dan perlu diperhatikan, terutama jika agenda-agenda besar partai ke depannya masih membutuhkan kehadiran beliau.
Kemungkinan kedua adalah keterbatasan logistik. Kampanye adalah aktivitas politik yang memerlukan sumber daya besar, baik dari sisi keuangan maupun energi organisasi. Ada kemungkinan Megawati sedang mengatur strategi penghematan logistik untuk PDIP. Alih-alih mengerahkan seluruh kekuatan untuk Pilkada, Megawati mungkin memilih menyimpan cadangan logistik ini untuk pertempuran politik yang lebih besar. Dalam konteks ini, langkahnya lebih mirip strategi pragmatis yang memastikan keberlanjutan partai dalam jangka panjang.
Sementara, kemungkinan terakhir adalah berkaitan dengan sebuah strategi politik yang disebut Camp David Strategy. Nama strategi ini mengambil inspirasi dari manuver-manuver politik yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS), Jimmy Carter. Pada 1978, memilih untuk tidak aktif berkampanye dalam pemilu sela AS, sebuah langkah yang mengundang kritik karena dianggap meninggalkan Partai Demokrat di masa sulit.
Namun, keputusan ini didorong oleh prioritasnya untuk menyelesaikan konflik Israel-Mesir melalui perundingan damai di Camp David. Carter percaya bahwa kesuksesan di bidang kebijakan luar negeri ini akan berdampak lebih signifikan terhadap sejarah dan warisan kepemimpinannya daripada kemenangan elektoral jangka pendek.
Dalam analogi ini, Megawati mungkin sedang menerapkan pendekatan serupa. Ada kemungkinan beliau melihat Pilkada sebagai ajang politik yang relatif kecil dibandingkan isu-isu strategis yang harus dihadapi partai dalam jangka panjang. Salah satu kecurigaannya adalah menjaga stabilitas politik dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Bisa saja, Megawati saat ini lebih memilih untuk menjaga stamina politiknya untuk sejumlah manuver politik yang berkaitan dengan pihak Prabowo ataupun Jokowi secara langsung di masa depan.
Jika benar demikian, maka muncul pertanyaan lanjutan, apakah ini artinya Megawati tidak memiliki kekhawatiran yang besar untuk hasil Pilkada, utamanya di Jakarta?
Mungkin Tidak Perlu Turun Langsung?
Ketidakterlibatan langsung Megawati dalam kampanye Pilkada 2024 juga memunculkan dugaan bahwa beliau mungkin memandang Pilkada kali ini bukan sebagai ajang pertempuran elektoral besar, melainkan lebih sebagai bagian kompromi politik. Dalam skenario ini, apapun hasilnya nanti, mungkin tidak akan terlalu memengaruhi strategi jangka panjang PDIP, maupun hubungannya dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Megawati dikenal sebagai politisi yang cermat membaca situasi politik. Setelah Pilpres 2024, PDIP dan Prabowo memasuki dinamika baru. Sebagai partai yang telah menyerahkan mandat kekuasaan eksekutif kepada Gerindra, PDIP kini beradaptasi dengan peran sebagai partai yang tidak lagi merupakan penguasa utama. Dalam konteks ini, Megawati mungkin melihat Pilkada 2024 sebagai bagian dari proses penataan ulang kekuatan politik di era Prabowo.
Kemungkinan kompromi ini semakin masuk akal jika kita mengingat pentingnya stabilitas politik dalam pemerintahan baru. Prabowo dan Megawati memiliki sejarah hubungan yang dinamis tetapi strategis.
Tidak menutup kemungkinan, ada kesepahaman antara keduanya untuk menjaga harmoni politik nasional, di mana Pilkada digunakan sebagai sarana penyeimbangan kekuasaan antara partai Dengan kata lain, Megawati mungkin memandang hasil Pilkada ini sebagai “kesepakatan yang telah terjadi,” bukan pertempuran yang perlu diperjuangkan habis-habisan.
Kecenderungan atas hal ini bisa dilihat dari beberapa indikasi, seperti mulai masuknya orang-orang PDIP di pemerintahan, seperti Basuki Hadimuljono dan Budi Gunawan, serta relasi yang terlihat relatif baik antara anak Megawati, Puan Maharani, dengan pemerintahan Prabowo.
Jika benar Megawati menganggap Pilkada bukan arena pertempuran tetapi kompromi, ini menandakan kecenderungannya untuk memprioritaskan kestabilan politik jangka panjang di atas kemenangan elektoral sesaat. Meskipun pendekatan ini mungkin mengecewakan sebagian kader PDIP, langkah ini mencerminkan strategi politik yang matang dalam menjaga relevansi PDIP di tengah perubahan lanskap politik nasional.
Namun, pada akhirnya perlu diingat bahwa ini semua hanyalah asumsi belaka. Untuk mengetahuinya, kita hanya perlu menunggu sampai tanggal 27 November ini. (D74)
