Dengarkan artikel ini:
Gelombang protes #PeringatanDarurat merebak setelah DPR berusaha merevisi UU Pilkada. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan. Mungkinkah ini menjadi momentum Megawati Soekarnoputri untuk comeback?
“But I know somebody once told me to seize the moment and don’t squander it” – Eminem, “The Monster” (2013)
Dunia musik memang memiliki beragam pesan. Beberapa lagu memiliki beat yang begitu heboh agar memiliki fungsi tersendiri, yakni untuk berpesta.
Namun, musisi jugalah manusia. Merekapun memiliki sejumlah pesan dan nilai yang ingin disampaikan kepada pendengarnya.
Salah satunya adalah penyanyi rap (rapper) asal Amerika Serikat (AS) bernama Eminem. Dalam lagunya yang berjudul “The Monster” (2013), Eminem bercerita bahwa dia pernah mendapatkan pesan moral bahwa momen yang dilalui harus bisa memanfaatkan momen yang ada dan tidak menghancurkan.
Mungkin, inilah yang harusnya bisa dipahami oleh banyak orang, termasuk oleh para politisi dan pejabat. Bagaimana tidak? Kini, momentum politik tengah berpihak pada satu orang, yakni Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.
Usai publik dibuat ramai oleh upaya revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menjadi sorotan. Momentum berbalik begitu saja ke lawan politiknya kini, yakni Megawati, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan soal ambang batas Pilkada.
Pintu kembali terbuka untuk PDIP. Namun, ketika berusaha ditutup kembali, sebagian masyarakat turut serta mencegah pintu itu tertutup kembali.
Menariknya, momentum ini juga bisa menjadi momen bagi Megawati untuk kembali menjadi penentu dalam perpolitikan nasional setelah sebelumnya tergeser oleh Jokowi pasca-Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Lantas, mengapa ini bisa terjadi? Mungkinkah ini menjadi momentum Megawati untuk bisa comeback menguasai dinamika politik Indonesia, misal melalui Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan?
Jokowi (Sedang) Kalah Diskursus?
Apa yang terjadi kali ini sebenarnya bisa dibilang akibat ‘kegagalan’ atau ‘kesalahan’ yang diatribusikan kepada Jokowi. Bisa jadi, perang narasi ke depannya akan berlanjut di antara pihak-pihak yang saling berebut.
Ini sejalan dengan penjelasan Andreas Kruck, Kai Oppermann, dan Alexander Spencer dalam tulisan mereka yang berjudul Political Mistakes and Policy Failures in International Relations. Dalam tulisan itu, mereka menjelaskan bahwa ‘kesalahan’ ini akan berpengaruh pada interpretasi atas keputusan politik.
Interpretasi inilah yang kemudian diperebutkan oleh para aktor sosial dan politik. Mereka memperebutkan kerangka interpretasi ini sehingga bisa mempengaru dinamika politik ke depannya.
Katakanlah, publik kini sedang menaruh kesalahan pada Jokowi. Pada akhirnya, Jokowi akan terbatas oleh kekuatan publik untuk melakukan berbagai manuver politik ke depan.
Sementara putusan MK soal UU Pilkada justru menempatkan PDIP dalam posisi untung dalam kontestasi politik praktis, Jokowi juga tertimpa kerangka interpretasi bahwa ‘kesalahan’ terletak padanya.
Oleh sebab itu, apapun yang akan dilakukan Jokowi untuk menghentikan PDIP dalam mengusung calon kepala daerah di Pilkada Jakarta bisa saja akan memperburuk kerangka interpretasi yang sudah ada.
Di sisi lain, Megawati dan PDIP bisa saja memperkuat kerangka interpretasi akan diri mereka. Bahkan, bisa dibilang menjadi “heroes” dalam cerita perlawanan mereka terhadap pihak yang memiliki ‘kesalahan’.
Ini terlihat dari bagaimana sejumlah politisi PDIP ikut turun ke aksi demonstrasi dan turut berorasi. Masinton Pasaribu, misalnya, justru turut mengajak masyarakat untuk turun ke jalan guna mencegah pengesahan revisi UU Pilkada.
Bukan tidak mungkin, kerangka interpretasi yang terbangun ini akan membuat PDIP mendapatkan momentum politik lebih besar lagi untuk mendorong kembali kekalahan yang mereka dapatkan dari Jokowi di Pilpres 2024.
Namun, jika PDIP akhirnya bisa mendapatkan momentum politik tersebut, mampukah Megawati comeback menjadi aktor dominan di politik Indonesia? Mengapa bisa saja momentum itu akan terlewat begitu saja dan malah berakhir terbuang percuma?
Megawati (Belum) Bisa ‘Comeback’?
Tentu, PDIP punya potensi dan momentum politik untuk menjadi dominan kembali. Namun, itu juga bukan proses yang singkat dan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, PDIP dan Megawati harus bersabar. Pasalnya, hasil Pilpres tahun ini sudah tidak bisa diubah kembali. Artinya, PDIP harus menunggu lima tahun ke depan.
Kedua, dalam proses menunggu tersebut, Megawati dan PDIP perlu memikirkan strategi dan taktik agar bisa menjadi dominan kembali, dalam kata lain memenangkan Pilpres 2029. Caranya adalah dengan mempersiapkan sosok yang berpotensi untuk menyaingi petahana di tahun 2029.
Siapa sosok itu? Bisa saja, sosok itu adalah Anies Baswedan, figur yang disebut-sebut masih bisa berpotensi maju di 2029 dan menjadi penantang.
Namun, bisa juga, PDIP memunculkan sosok baru yang bisa ditumbuhkan potensinya. Muncul kembali wacana bahwa PDIP akan mengusung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di Pilkada Jakarta 2024.
Ketiga, kunci kembali pada Megawati. Sang ketum sebenarnya bisa menjadi simbol terhadap momentum politik PDIP, setidaknya dalam perebutan kerangka interpretasi seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Pasalnya, seperti yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu dalam karyanya yang berjudul Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Megawati bisa dikategorikan sebagai individu yang memiliki social capital dan symbolic capital untuk menggerakkan publik dan partainya.
Namun, keputusan itu tentunya kembali pada Megawati kembali. Dalam berbagai kesempatan pidatonya, sang ketum justru menyasar sejumlah pihak yang tidak menjadi lawan politik utamanya, melainkan malah menyasar entitas-entitas non-utama seperti wartawan.
Bila begini caranya, pertanyaanpun tetap tidak akan terjawab dan baru akan bisa terjawab bila sang ketum benar-benar mewujudkan. Maukah Megawati comeback? (A43)
