HomeHeadlineThe Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada...

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Kecil Besar

Dengarkan artikel berikut:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah. Pasalnya, kepemimpinan di daerah akan ikut jadi gambaran benturan elite di level teratas karena menjadi proxy pertarungan kepentingan. Khusus untuk di Pulau Jawa yang merupakan lumbung suara, pertarungannya akan sangat menentukan.


PinterPolitik.com

Di tahun 2018 lalu, isu tentang proxy pertarungan elite dalam Pilkada menjadi topik pergunjingan yang hangat. Dengan analogi kisah Greco-Persian War antara koalisi negara-negara Yunani Kuno melawan digdaya Kekaisaran Persia, semua kubu merapatkan barisan dan menghitung kekuatan di detik-detik akhir.

Kala itu tajuk pertarungannya adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan Prabowo Subianto yang diprediksi akan bertarung di Pilpres 2019. Pilkada 2018, khususnya di Pulau Jawa, diprediksi akan mempengaruhi kemenangan kandidat yang bertarung di Pilpres 2019. Catatannya adalah jika kandidat-kandidat ini mampu mengamankan kekuasaan kepemimpinan lokal untuk jatuh ke tangan orang-orang yang punya pertalian kedekatan politik maupun personal.

Tajuk The Battle of Javanesia kala itu menjadi tagline utamanya. โ€œFrom Java to Indonesiaโ€, demikian kurang lebih deskripsi dari Javanesia itu sendiri. Dan kini, hal serupa juga diprediksi akan terjadi lagi di Pilkada serentak 2024. Bedanya, kini efeknya bukan untuk Pilpres karena kontestasi elektoral itu sudah lebih dahulu terjadi di awal tahun ini. Pertarungan proxy di daerah ini dipercaya untuk mengukuhkan posisi elite nasional agar punya posisi tawar di antara satu dan lainnya.

Pilkada 2024 yang 4 kali lebih besar dibandingkan Pilkada 2018, setidaknya akan melibatkan 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Pulau Jawa lagi-lagi menjadi sentral karena semua provinsi di pulau ini โ€“ kecuali Yogyakarta tentunya โ€“ akan menyelenggarakan Pilkada.

Di daerah-daerah ini akan terjadi perang proxy antara presiden yang akan berakhir kekuasaannya, Jokowi, melawan presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, Prabowo. Selain antara Jokowi dan Prabowo, tarung Pilkada ini nyatanya juga menjadi persinggungan kepentingan antara Jokowi dengan patron politik lain, termasuk dengan Megawati Soekarnoputri, sang Ketua Umum PDIP, dan menjadi ajang โ€œraba-rabaโ€ koalisi.

Siapa yang akan menang?

Baca juga :  Cuan Bengkel C-130 Hercules Majalengka

The Battle of Javanesia 2

Ungkapan โ€œJawa adalah kunciโ€ mungkin jadi poin utama mengapa Pilkada di Pulau Jawa penting. Walaupun demikian, hal ini tak berarti Pilkada di daerah-daerah lain, termasuk di level terbawah kabupaten/kota, tidak memiliki signifikansi berarti. Nyatanya, akumulasi pengaruh dari level terbawah hingga teratas-lah yang akan menjadi kunci utamanya.

Terkait perebutan pengaruh yang melibatkan Jokowi, bukan tanpa alasan sempat muncul usulan untuk memajukan waktu penyelenggaran Pilkada ke bulan September 2024. Ini karena Jokowi akan selesai masa jabatan di bulan Oktober 2024, sementara jadwal Pilkada serentak akan terjadi di bulan November 2024. Dengan menggeser Pilkada ke waktu saat Jokowi masih berkuasa, tentang ada pihak-pihak yang berharap sang presiden masih mampu menggunakan power atau kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil akhir kontestasi elektoral daerah ini. Usulan tersebut memang pada akhirnya ditolak, tapi menjadi bukti bahwa argumentasi proxy perebutan pengaruh di Pilkada itu benar-benar terjadi.

Kemenangan dalam Pilkada di berbagai daerah, termasuk di Pulau Jawa, memiliki dampak yang signifikan pada pertarungan elite nasional karena menjadi sarana untuk mengukuhkan ikatan antara elite dengan kekuasaan di daerah.

Ini bukan hanya tentang posisi Bupati, Wali Kota, atau Gubernur, tetapi juga tentang bagaimana dinamika politik lokal tersebut dapat memengaruhi arena politik nasional. Point utamanya adalah karena Pilkada adalah panggung showcase. Pilkada seringkali menjadi panggung bagi para politisi lokal untuk memamerkan kemampuan dan popularitas mereka. Kemenangan yang impresif dapat meningkatkan citra politik seseorang dan mendapatkan perhatian dari elite politik di tingkat nasional.

Kemudian, kemenangan dalam Pilkada memberikan akses langsung ke sumber daya dan dukungan politik di daerah tersebut. Ini termasuk kontrol terhadap anggaran daerah, pengaruh terhadap birokrasi, dan dukungan dari kelompok politik lokal. Para elite politik yang menguasai posisi tersebut dapat menggunakan sumber daya ini untuk memperkuat basis politik mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Selanjutnya, elite politik yang kuat di tingkat lokal seringkali memiliki pengaruh besar dalam menentukan isu-isu politik nasional yang akan diangkat. Kemenangan dalam Pilkada memungkinkan mereka untuk membawa isu-isu penting dari daerah mereka ke tingkat nasional, dan dengan demikian mempengaruhi agenda politik secara lebih luas.

Baca juga :  Djojohadikusumo-Baswedan Bertemu di 33

Kemenangan dalam Pilkada juga dapat menjadi pertaruhan dalam pertarungan kekuatan di dalam partai politik. Elite politik yang berhasil memenangkan Pilkada dapat meningkatkan posisi dan pengaruh mereka di dalam partai, yang pada gilirannya dapat membantu mereka dalam memperebutkan kekuasaan di tingkat nasional.

Dengan demikian, kemenangan dalam Pilkada tidak hanya tentang kontrol terhadap wilayah tertentu, tetapi juga merupakan pertaruhan penting bagi elite politik dalam memperkuat pengaruh dan memengaruhi dinamika politik di tingkat nasional. Para politisi dan tokoh-tokoh yang ada di belakangnya yang berhasil memenangkan Pilkada memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam pertarungan politik nasional dan memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan dan arah politik negara.Top of Form

The Spiritual Head

Dalam tulisannya yang berjudul โ€œElection Campaign: A Strategic Theoryโ€, Soumendra N. Bagchi menyebutkan bahwa salah satu role utama yang penting dalam kampanye politik adalah spiritual head. Orang tersebut adalah yang menentukan arah kekuasaan calon tertentu dan bahkan berpeluang ikut menentukan hasil akhir sebuah kontes politik.

Dalam konteks Pilkada Javanesia, Jokowi adalah salah satu spiritual head. Secara politik, sang presiden punya kepentingan yang sangat besar mengamankan Javanesia demi mempertahankan relvansi pengaruhnya jika sudah tak lagi menjabat. Akan lebih mudah bagi Jokowi jika mampu menempatkan โ€œsekutunyaโ€ di pucuk-pucuk kekuasaan daerah-daerah ini.

Di sisi seberangnya, Prabowo Subianto juga adalah spiritual head. Jika ambisi Prabowo adalah keluar dari bayang-bayang pengaruh Jokowi, maka selayaknya ia harus ikut mempengaruhi kepemimpinan lokal. Pasalnya, dengan kondisi saat ini, misalnya soal isu permintaan 5 kursi menteri oleh Jokowi, dan lain lain, menunjukkan sang presiden masih akan sangat mempengaruhi pemerintahan Prabowo.

Jika tak mengamankan kekuasaan di tingkat lokal, bukan tidak mungkin Prabowo akan tersandera karena tak punya kontrol atas kepemimpinan di daerah. Oleh karena itu, penting bagi Prabowo untuk menang sepenuhnya juga di daerah.

Ini juga sama halnya dengan elite lain, macam Megawati Soekarnoputri. Kemenangan Pilkada akan menjadi daya tawar partai andaikata PDIP menjadi oposisi. Pasalnya, banyak yang menyebut PDIP sukses jadi oposisi di 2 periode kekuasaan Presiden SBY karena mampu berkuasa atas daerah.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia?ย 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto โ€” dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

More Stories

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto โ€” dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Iron Cage Menteri PU

Menteri PU Dody Hanggodo mengungkap pengalaman mengejutkan: ia "dipelonco" birokrasinya sendiri. Draft keputusan disodorkan sore hari saat ia kelelahan, pejabat "untouchable" mengabaikan instruksi, bahkan ASN muda pun berani menghina program prioritas presiden. Di kementerian dengan anggaran Rp118,5 triliun, โ€œrayapโ€ tidak takut pada menterinya.