HomeHeadlineSilent Majority, “Meledak” ke Prabowo-Gibran? 

Silent Majority, “Meledak” ke Prabowo-Gibran? 

Kecil Besar

Dengarkan Artikel Ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menunjukkan adanya fenomena kelompok silent majority yang dinilai berpihak pada pasangan calon (paslon) nomor urut dua Prabowo-Gibran. Mengapa demikian? 


PinterPolitik.com 

Hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menyatakan pasangan calon (paslon) nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul jauh diantara kandidat lainnya. 

Dari hasil quick count beberapa lembaga, Prabowo-Gibran memperoleh rentang perolehan mulai dari 56 hingga 59 persen suara nasional. 

Ini jauh dibandingkan dengan hasil survei elektabilitas beberapa hari jelang Pilpres 2024 diselenggarakan, di mana Prabowo-Gibran hanya meraih 50 hingga 52 persen suara. 

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat (Jabar) Prabowo-Gibran, Ridwan Kamil (RK) mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih paslon nomor urut dua itu. 

Menariknya, RK menyebut jika fenomena silent majority telah menunjukkan pengaruhnya di Pilpres 2024.

pks tantang ridwan kamil

Fenomena silent majority pernah digambarkan dalam serial televisi “The West Wing” yang tayang mulai tahun 1999 sampai tahun 2006 lalu. 

Serial ini mengikuti kisah Presiden Amerika Serikat (AS) dan stafnya yang berdedikasi saat mereka menjalankan tugas negara dan menghadapi berbagai tantangan politik dan pribadi. 

Selama delapan musim, “The West Wing” menggambarkan berbagai isu politik dan sosial yang relevan pada masanya dan tampaknya tetap relate dengan zaman sekarang ini. 

Hal itu termasuk kebijakan dalam dan luar negeri, kampanye pemilu, perang, masalah etika, serta hubungan antara pemerintah dan media. 

“The West Wing” menciptakan narasi tentang bagaimana keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. 

Meskipun mungkin tidak selalu populer di kalangan khalayak umum, sering kali keputusan itu didasarkan pada keyakinan bahwa hal tersebut akan mendukung kepentingan mayoritas publik yang diam dan mungkin tidak bersuara secara langsung. 

Jika serial “The West Wing” direfleksikan pada kejadian politik Indonesia saat ini, mungkin saja apa yang dialami oleh Prabowo-Gibran selama masa kampanye bisa menggambarkan apa yang terjadi dalam serial tersebut. 

Terutama terkait dengan keputusan yang kiranya menjadi kepentingan mayoritas publik, seperti solusi mengatasi tingginya angka stunting di Indonesia. 

Dalam visi misi mereka, Prabowo-Gibran mencanangkan program makan siang dan susu gratis bagi anak Indonesia untuk mengatasi hal itu. 

Program yang kiranya tidak populer ini menimbulkan kontroversi di khalayak umum karena berkaitan dengan anggaran yang terbatas. 

Baca juga :  Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Namun, program ini tetap diyakini sebagai solusi mengatasi stunting oleh paslon nomor dua itu, dan juga akan mendukung kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia. 

Meskipun menimbulkan banyak pertanyaan dan kontroversi di publik, jika melihat hasil quick count tampaknya program itu menjadi program yang banyak di dukung oleh masyarakat yang tidak aktif di medsos atau kelompok silent majority

Lantas, mengapa silent majority dapat berpengaruh dalam sebuah pemilihan umum (pemilu)? Utamanya bagi Prabowo-Gibran? 

Diam itu Emas? 

Silent majority merupakan istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Presiden AS ke-37 Richard Nixon pada tahun 1969. 

Nixon menggunakan istilah itu untuk merujuk pada kelompok mayoritas yang diam dan tidak menunjukkan pendapatnya di depan publik ketika menolak perang Vietnam untuk mendukungnya dalam pilpres. 

Nixon saat itu berjanji kepada masyarakat yang tampaknya setuju ini untuk menghentikan perang jika dirinya terpilih menjadi Presiden AS. Hasilnya pun, Nixon berhasil memenangkan Pilpres AS saat itu. 

Silent majority sendiri dapat diartikan sebagai kelompok mayoritas yang cenderung tidak terlibat secara aktif dalam aktivitas politik publik, namun memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemilihan umum. 

Ilmuan sosial asal Jerman Elisabeth Noelle-Neumann dalam bukunya yang berjudul The Spiral of Silence: Public Opinion, Our Social Skin memperkenalkan teori spiral of silence yang berkaitan erat dengan istilah silent majority. 

Teori spiral of silence menguraikan bagaimana individu cenderung menahan diri untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan mayoritas, karena takut diisolasi atau diabaikan oleh masyarakat. 

Teori ini memprediksi bahwa orang-orang yang merasa bahwa pendapat atau sikap mereka berbeda dari yang dianggap mayoritas akan cenderung menahan diri untuk menyuarakan pendapat mereka. 

Sementara itu, orang-orang yang merasa bahwa pendapat atau sikap mereka sejalan dengan mereka yang dianggap mayoritas akan lebih berani untuk menyuarakan pendapat dan sikap mereka. 

Akibatnya, pendapat yang dianggap minoritas cenderung terkubur atau disilenced dalam masyarakat, sementara pendapat yang dianggap mayoritas semakin kuat. 

Meskipun teori spiral of silence ini tidak secara langsung berkaitan dengan konsep silent majority, keduanya memiliki hubungan yang relevan dalam konteks dinamika opini publik dan politik. 

Silent majority sering kali dianggap sebagai mayoritas diam yang mungkin merasa terdorong untuk tetap diam atau menahan diri dalam menyatakan pendapat mereka karena tekanan sosial yang serupa seperti yang dijelaskan dalam teori spiral of silence

Baca juga :  Negara yang Belajar Berbicara Lewat Diam

Fenomena ini tampaknya memang benar-benar terjadi di Pilpres 2024 saat berkaca pada hsil quick count semua lembaga survei kredibel. Dalam hal ini, paslon yang merasakan dampak positif dari fenomena silent majority ini adalah Prabowo-Gibran. 

Lalu, siapa saja para silent majority ini sebenarnya? 

infografis bali didominasi prabowo

Kamuflase Undecided Voters? 

Para pendukung yang menjadi bagian dari silent majority ini tampaknya adalah mereka yang selama ini menjadi pemilih yang belum pasti menentukan pilihan mereka atau undecided voters. 

Selain itu, silent majority pun kemungkinan adlah mereka yang merasa khawatir untuk “diasingkan” oleh lingkungan sosialnya, baik di dunia maya maupun nyata, jika memilih Prabowo-Gibran karena alasan tertentu,. 

Hal ini bukan tidak mungkin membuat mereka “berkamuflase” menjadi undecided voters dalam survei elektabilitas sebelum Pilpres 2024. 

Bukti dari keberadaan silent majority ini kiranya bisa terlihat dari hasil survei lembaga analisis medsos, Drone Emprit pada bulan Februari pasca debat terakhir Pilpres 2024.  

Hasil survei itu menunjukkan bahwa Anies mendapat sentimen positif terbesar di media sosial sebesar 86 persen, sementara Prabowo mendapatkan sentimen negatif tertinggi sebesar 48 persen. 

Bahkan, dalam kampanye akbar hari terakhir di Jakarta, lokasi kampanye Anies di Jakarta International Stadium (JIS) mendapat interaksi tertinggi di platform medsos Twitter/X dengan 77 persen. 

Dibandingkan dengan Gelora Bung Karno (GBK) yang menjadi lokasi kampanye akbar Prabowo yang hanya mendapat interaksi sebesar 23 persen di platform medsos X. 

Berdasarkan hasil analisis Drone Emprit dan hasil quick count Pilpres 2024 kiranya memperkuat pernyataan Ridwan Kamil yang menyatakan jika mereka yang termasuk silent majority telah merubah arah politik nasional dengan keputusan mereka pada hari pencoblosan kemarin. 

Hal ini bisa dilihat survei Litbang Kompas pada Desember 2023, misalnya, mencatat angka pemilih bimbang atau undecided voters Pilpres 2024 mencapai 28,7 persen. 

Sementara itu, Arus Survei Indonesia (ASI) menyebut pemilih yang masih dapat berubah atau swing voters mencapai 44 persen. 

Dengan jumlah tersebut, bisa dilihat betapa berpengaruhnya para undecided dan swing voters jika benar menjadi silent majority yang mendukung Prabowo-Gibran. 

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diam dalam publik, silent majority kiranya memang memiliki pengaruh yang signifikan dalam hasil Pilpres 2024. (S83) 

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi “alat” untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi “Diusik” PBB? 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?