“Ada semacam aturan dalam melakukan mega bisnis. Lakukan monopoli, biarkan masyarakat bekerja untuk Anda; dan ingat bahwa bisnis terbaik dari yang pernah ada adalah politik…” ~ Frederic C. Howe
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]P[/dropcap]olitik bisnis terbaik dari yang pernah ada, itulah prinsip mantan Senator Ohio, Amerika Serikat. Prinsip itu pula yang kini digunakan oleh para pebisnis di Indonesia. Bagaimanapun, kemajuan dunia bisnis tak lepas dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Begitupun pemerintah, tak bisa menampik bahwa keberhasilan bisnis akan menunjang keberhasilan perekonomian bangsa yang menjadi tolok ukur kepemimpinannya.
Kepentingan untuk saling mendukung ini, bila diakomodir dengan baik, tentu akan menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga sangat wajar bila dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang berlangsung di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/10) lalu, sang ketua, Rosan Roeslani, mendoakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberikan kekuatan dan kesehatan dalam mengemban tugas.
Tapi menjadi mengherankan, ketika ia mendoakan Jokowi menjabat hingga tujuh tahun ke depan. Ketua Kadin dukung Jokowi? Secara terang-terangan, Rosan menyatakan kalau bukan dirinya saja yang mendukung Jokowi, tapi seluruh anggota Kadin ingin Jokowi menjabat dua periode. Artinya, perhimpunan pengusaha ini telah menyatakan kesiapannya menyukseskan kemenangan Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Presiden @jokowi memberikan sambutan pada Rakornas 2017 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta (3/10) pic.twitter.com/fGsNDZwc9L
— Sekretariat Negara (@KemensetnegRI) October 4, 2017
Diantara gencarnya terpaan isu turunnya daya beli dan stagnasi ekonomi dalam era kepemimpinan Jokowi, ikrar dukungan Kadin ini cukup mencengangkan. Apa yang membuat Kadin bertekad untuk memuluskan kekuasaan Jokowi hingga periode selanjutnya? Apakah Kadin tengah melakukan negosiasi pada pemerintahan saat ini, melalui janji-janji tertentu?
Daya Beli Turun, Isu atau Fakta?
“Pertumbuhan ekonomi tidak akan berarti apapun tanpa melibatkan kesejahteraan masyarakat.” ~ Jack Kemp
Pengusaha adalah orang pertama yang akan terdampak dari situasi perekonomian negara. Karena itu, fakta turunnya daya beli masyarakat dirasakan betul oleh para pengusaha, terutama pedagang. Tak heran bila Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) yang paling gencar mempersoalkan usaha mini market yang gulung tikar, serta mengaitkannya dengan daya beli dan perekonomian yang lebih lesu dibanding tahun sebelumnya.
Meski begitu, tudingan Aprindo ini disangkal oleh Ekonom David Sumual yang tidak melihat tutupnya ritel sebagai akibat dari turunnya daya beli masyarakat. Sebab bila dilihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga, terbilang masih dalam rentang yang wajar dengan realisasi 4,9 persen pada kuartal II-2017.
David menilai, isu ini berembus akibat adanya ketidakpahaman publik mengenai perbedaan daya beli dengan keyakinan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Sehingga isu yang berkembang adalah daya beli turun atau anjlok. Sebab dari segi pembelian masyarakat di ritel, memang sangat turun signifikan yaitu mencapai minus 0,8 persen per Juli tahun ini, sementara periode sama tahun lalu mencapai 5,9 persen.
Fakta yang sama, juga diungkap Ekonom Faisal Basri yang menganggap penurunan omzet atau laba pasar modern dan pusat perbelanjaan tidak bisa dijadikan acuan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. Apalagi, saat ini tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli menurun dalam tingkat nasional. Karena secara keseluruhan, peningkatan riil konsumsi masyarakat sekitar 5 persen dan nominal naik sekitar 8 persen.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira juga menyatakan hal yang sama, penurunan daya beli yang terjadi, sebenarnya merupakan anomali. Penurunan hanya dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah dan diperparah dengan sikap menahan belanja dan konsumsi dari kelas menengah ke atas. Ini terlihat data Dana Pihak Ketiga di perbankan yang naik sekitar 11 persen.
Perekonomian Kurang ‘Vitamin’
“Saya selalu berpikir kalau perpolitikan yang baik berasal dari perekonomian yang baik dan kebijakan-kebijakan yang baik.” ~ George Osborne
Menyikapi masalah ini, Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Raden Pardede mengatakan kalau perekonomian Indonesia saat ini memang dalam kondisi ‘kekurangan vitamin’. Loyonya dunia ekonomi, lanjut Pardede, terlihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2017 yang hanya mencapai 5,01 persen, turun dari kuartal yang sama pada 2016 yang berada di 5,18 persen.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani juga yakin kalau tren penurunan daya beli yang saat ini menjadi polemik, lebih karena tenaga kerja yang mampu diserap hanya 2.200 orang. Kurang dari setengah serapan pada 2010 yang mencapai 5.000 tenaga kerja. Sementara kelas menengah ke atas, lebih memilih menahan konsumsi belanjanya dengan menyimpan uang di bank maupun emas.
Merosotnya gairah bisnis ini, menurut Pardede, dapat dipulihkan dengan pemberian vitamin C (Confidence), E (Ekspor), dan F (Financing). Artinya, pemerintah perlu meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dengan menghilangkan hambatan dan ketidakpastian usaha. Ekspor harus digenjot sehingga pemasukan negara meningkat, termasuk pemberian stimulus di sektor Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM).
Karena itu, Kadin meminta pemerintah untuk memangkas pajak penghasilan (PPh) badan Pasal 17, agar pengusaha bisa lebih kompetitif. Termasuk meningkatkan indeks daya saing dan kemudahan berusaha (ease of doing business), dan meninjau ulang Undang-undang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pesangon yang dianggap sangat memberatkan pengusaha.
Kadin juga menilai, selama ini peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah overlap, sehingga menggilas ruang gerak swasta, termasuk UMKM. Akibat seluruh bidang usaha nyaris dikuasai BUMN, serapan tenaga kerja dari swasta pun mengalami penurunan dan menjadi sumber dari turunnya daya beli masyarakat menengah ke bawah. Mereka pun meminta pemerintah lebih mendahulukan pengusaha lokal, saat melepas aset-aset BUMN yang sudah berjalan. Sehingga aset tersebut masih dikuasai negara, bukan asing.
Negosiasi Lewat Dukungan?
“Seorang negosiator harus mampu mempertimbangkan segalanya. Anda harus mampu berpikir seperti Sherlock Holmes dan Sigmund Freud sekaligus.” ~ Victor Kiam
Turunnya daya beli dan stagnasi ekonomi, merupakan titik lemah pemerintahan Jokowi yang sangat empuk untuk ‘dimainkan’ oleh pihak oposisi. Walaupun Jokowi sudah menepisnya dan menuding upaya mempolitisir isu tersebut, namun seharusnya Jokowi – dalam hal ini pemerintah, tidak boleh menutup mata dan menganggap angin kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah ini.
Data-data yang dijabarkan Jokowi untuk menepis isu daya beli pun, tidak bisa dibilang kuat karena hanya melihat dari kacamata makro. Pemerintah juga terkesan menganggap enteng mengenai sedikitnya penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sikap Jokowi yang berupaya lepas tangan dari begitu mengguritanya usaha BUMN yang menyebabkan sektor swasta jadi tersingkirkan, pun bukan langkah yang bijak.
Namun bila memang perekonomian di era Jokowi menyusahkan pengusaha, mengapa Kadin malah menyatakan dukungan terbukanya bagi Jokowi di Pilpres mendatang? Banyak pihak melihat, dukungan yang disampaikan Ketua Kadin lebih pada mengambil hati Jokowi, agar tuntutan mereka mengenai penurunan PPh dan penghapusan pesangon dapat diterima.
Tak heran bila perserikatan buruh seluruh Indonesia sudah bersiap untuk mengepung Istana bila Jokowi bersedia melakukannya. Persetujuan Kadin agar Jokowi melepas aset-aset BUMN yang sudah jalan dan menguntungkan pun, ditentang oleh pengamat politik yang juga peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Fahry Ali. Ia menilai, penguatan BUMN yang dilakukan Jokowi saat ini sudah tepat.
Menurut Fahry, banyaknya peran pembangunan yang diberikan pada BUMN mampu menepis kesan kalau Jokowi tengah melakukan praktek liberalisasi, walaupun Jokowi sendiri termasuk seorang pebisnis. Sehingga akan salah bila kemudian malah mengikuti keinginan Kadin yang ingin menguasai aset BUMN, seperti jalan tol yang merupakan infrastruktur publik.
Dalam Rakernas Kadin lalu, Jokowi mengapresiasi masukan Kadin dan mengajak mereka mendiskusikan lebih lanjut akan permintaan-permintaan tersebut. Akankah Jokowi menerima demi dukungan Kadin yang telah dijanjikan? Atau menolak usulan dengan risiko Kadin menarik kembali dukungannya? Semoga saja Jokowi memiliki pemikiran layaknya Sherlock Holmes dan Sigmund Freud, demi kemaslahatan bangsa. (R24)
