HomeNalar PolitikPenting, Jokowi Harus Tiru Duterte?

Penting, Jokowi Harus Tiru Duterte?

Kecil Besar

Kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tampaknya bukan hanya persaingan ketiga pasangan calon (paslon) saja, melainkan juga aktor politik yang ada di belakang mereka. Manuver politik Presiden Jokowi yang dinilai menjadi kingmaker bagi duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tampak menjadi menarik untuk dinantikan.


PinterPolitik.com

Pesta demokrasi lima tahunan, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tampaknya akan berjalan menarik, pasalnya pilpres kali ini bukan hanya tentang persaingan ketiga pasangan calon (paslon) saja.

Pilpres kali ini kiranya akan melibatkan aktor-aktor politik dibelakang para kandidat capres-cawapres.

Hal ini karena ketiga paslon didukung oleh figur yang berpengaruh dalam politik, atau biasa disebut dengan The Kingmakers.

Dalam kubu pasangan Anies-Cak Imin ada nama Jusuf Kalla (JK) yang baru saja menyatakan dukungannya kepada pasangan tersebut.

Dukungan mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI itu kiranya tidak bisa dipandang sebelah mata dalam kancah perpolitikan Indonesia.

jokowi effect is real

JK mempunyai track record yang baik dalam memberikan dukungan kepada kandidat yang akan bertarung di kontestasi elektoral. Dukungan JK pernah berpengaruh pada kemenangan pasangan Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2012 lalu.

Selain itu, JK juga pernah mendukung Jokowi-Maโ€™ruf dalam Pilpres 2019 dan Anies-Sandi pada Pilgub 2017 lalu.

Kemudian, di kubu pasangan Prabowo-Gibran terdapat nama Joko Widodo (Jokowi). Nama sang Kepala Negara telah menjadi pusat perhatian sebagai salah satu figur utama yang memiliki pengaruh besar dalam arah politik negara.

Selain menjadi Presiden Indonesia selama dua periode, kehadirannya juga menciptakan gelombang politik yang signifikan.

Terakhir, ada nama Megawati Soekarnoputri di kubu Ganjar-Mahfud. Salah satu aspek yang menarik dari peran Megawati adalah kemampuannya untuk menjadi penentu dalam beberapa keputusan politik penting di Indonesia.

Dalam proses pemilihan presiden pada tahun 2014, perannya dalam mendukung Jokowi adalah salah satu contoh terbaik dari peran kingmaker, atau dalam hal ini queenmaker. Dukungan kuat dari PDIP yang dipimpinnya telah membawa Jokowi ke kursi presiden.

Namun, jika kita melihat beberapa faktor, nama Jokowi tampaknya terdepan untuk menjadi the kingmakers dalam Pilpres 2024. Mengapa demikian?

Pengaruh Jokowi Kuat?

Nama Jokowi kiranya memang tidak secermelang Megawati atau JK. Tapi, dengan melihat pengaruh besarnya dalam beberapa tahun terakhir, tak berlebihan kiranya jika kita bisa melihat Jokowi sebagai the kingmakers.

C. Wright Mills dalam bukunya yang berjudul The Power Elite menjelaskan tentang struktur kekuasaan di Amerika Serikat.

Baca juga :  Politik Lucky Number Prabowo

Mills menganalisis bagaimana kekuasaan terpusat dalam tangan sejumlah kecil individu atau kelompok di berbagai bidang seperti politik, militer, dan industri, membentuk apa yang ia sebut sebagai “elite kekuasaan” yang memiliki pengaruh dominan dalam keputusan-keputusan penting dalam masyarakat.

Meskipun buku ini berfokus pada dinamika kekuasaan di Amerika Serikat, teori pengaruh elit yang dijelaskan oleh Mills juga dapat diterapkan dan dipahami dalam konteks politik di negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Dia menguraikan bagaimana kelompok elit yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial tertentu memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kebijakan dan menentukan arah politik suatu negara.

Berkaca dari penjelasan diatas, posisi Jokowi sebagai Presiden RI membuat dirinya dapat dengan mudah mengakses sumber daya ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini jelas memberikan keuntungan untuk calon yang di dukung olehnya.

Berkaitan dengan jabatannya sebagai presiden itu Robert Cox dalam bukunya yang berjudul Approaches to World Order memperkenalkan konsep strategic role atau peran strategis.

Cox menekankan pentingnya struktur sosial-politik dalam membentuk kebijakan dan konflik. Dia juga menguraikan bagaimana struktur kekuasaan global membentuk peran strategis dari berbagai aktor.

Meskipun Cox terkenal dalam kajian hubungan internasional, konsep peran strategis yang ia kemukakan memiliki relevansi yang luas dalam analisis politik di berbagai tingkatan, dari lokal hingga global.

Teori peran strategis ini menyoroti bagaimana aktor-aktor politik atau sosial memiliki peran kunci dalam membentuk kebijakan atau menentukan arah politik berdasarkan pada posisi strategis mereka.

Jabatan Jokowi sebagai Presiden RI kiranya yang membuat dia lebih berpotensi menjadi kingmakers dibandingkan oleh Megawati ataupun JK.

Dengan karisma dan pengaruh yang masih sangat kuat membuat Jokowi dapat memainkan perannya sebagai kingmakers dengan sangat mudah. Hal itu dikarenakan publik akan ikut mendukung kandidat yang didukung olehnya karena faktor kepercayaan kepada Jokowi.

Baca juga :  Xi Jinping, the King of Games?

Selain itu, jaringan politik yang dibangun Jokowi selama dia menjabat sebagai presiden juga akan menjadi salah satu faktor dirinya menjadi seorang kingmaker.

Terakhir, dengan reputasi yang selama ini dipandang positif oleh publik akan membuat Jokowi lebih dipercaya dibandingkan Megawati dan JK.

Hal ini juga akan berdampak pada kandidat yang didukung oleh Jokowi, karena publik akan menilai jika kandidat tersebut tidak akan berbeda jauh seperti Jokowi.

bahayanya gaya politik jokowi

Jokowi dan Duterte Serupa?

Fenomena yang terjadi dalam kancah perpolitikan Indonesia tampak hampir serupa dengan apa yang terjadi dalam perpolitikan Filipina.

Putri dari mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Sara Duterte-Caprio berhasil menjadi wakil presiden (wapres) setelah menang dalam pemilihan di Filipina yang tampaknya memanfaatkan popularitas sang Ayah yang dinilai berhasil ketika menjabat.

Padahal, sang capres Ferdinand Romualdez Marcos atau Bongbong Marcos adalah anak dari diktator Filipina, Ferdinand Marcos yang berkuasa selama 21 tahun.

Jeffrey E. Cohen dalam tulisannya yang berjudul Interest Groups and Presidential Approval menjelaskan tingkat kepuasan publik terhadap presiden jadi alat prediksi kemenangan calon yang didukungnya.

Dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap Jokowi, bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Filipina akan terulang dalam Pilpres 2024 di Indonesia.

Merujuk pada hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada periode 3-5 Desember 2023, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi naik menjadi 76 persen dari sebelumnya sebesar 70 persen.

Berdasarkan seperti yang dijelaskan diatas, coattail effect Jokowi akan sangat berpengaruh pada political emdorsement kepada kandidat yang didukungnya, dikarenakan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi di akhir masa jabatannya masih tinggi.

Masyarakat puas dengan kinerja Jokowi karena sering bagi-bagi bantuan sebanyak 33,4 persen, pembangunan infrastruktur 24,9 persen, kinerjanya bagus 18,3 persen, dan orangnya merakyat hanya 7 persen.

Hal ini yang menjadikan faktor Jokowi memiliki potensi sebagai the kingmaker dalam Pilpres 2024, meskipun kalah secara pengalaman dengan Megawati dan JK.Well, menarik untuk menunggu sejauh mana keberhasilan Jokowi untuk menjadi the kingmaker dalam Pilpres 2024. (S83)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Najwa Shihab dan Kebangkitan Gossip-cracy

Najwa Shihab diam soal aksi 12 Juni, lalu dituding "antek". Benarkah publik sedang salah alamat dalam menagih pertanggungjawaban?

Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang "kawah chandradimuka" para pengelola kekuasaan dimulai

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia?ย 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto โ€” dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

More Stories

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas?ย 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai โ€œmemanasโ€. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

Anies “Alat” PKS Kuasai Jakarta?

Diusulkannya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta oleh PKS memunculkan spekulasi jika calon presiden (capres) nomor urut satu ini hanya menjadi โ€œalatโ€ untuk PKS mendominasi Jakarta. Benarkah demikian?

Pemilu 2024, Netralitas Jokowi โ€œDiusikโ€ PBB?ย 

Dalam sidang Komite Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, anggota komite Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Lalu, apa yang bisa dimaknai dari hal itu?