Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Mau tidak mau, keamanan dan pertahanan laut seharusnya menjadi prioritas pemerintah. Namun, hingga saat ini pengadaan alutsista armada laut masih di bawah target. Mengapa demikian?
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tidak dipungkiri, laut telah menjadi suatu hal yang mencirikan apa yang dimaksud dengan “Indonesia” itu sendiri. Dari ujung timur sampai barat, negara kita dikelilingi lautan yang luas.
Dari sejarahnya, Indonesia memang pernah jadi “raksasa” lautan. Pada masa lampau Kerajaan Majapahit menjadi kekuatan laut yang sangat besar, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga memiliki pengaruh ke Samudera Hindia.
Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bahkan menyebutkan pada abad ke-13, Majapahit juga sempat menjalin kerja sama dengan Jepang.
Besarnya pengaruh Majapahit di lautan tentu disebabkan armada lautnya yang kuat. Mpu Nala, seorang laksamana yang dianggap sebagai salah satu tokoh militer jenius Majapahit, disebut menempatkan puluhan kapal perang untuk menjaga lima titik penting perairan Nusantara, mulai dari Maluku, sampai ujung Sumatera yang menghadap ke Samudera Hindia.
Karena itu, tidak heran bila kerajaan-kerajaan sekitar Indonesia pada masa itu sering disebut segan dengan Majapahit.
Tapi kejayaan laut Majapahit saat ini hanya menjadi angan-angan yang belum dapat diwujudkan kembali. Meski memiliki wilayah laut yang tidak jauh berbeda, armada laut kita sekarang hanya menjadi bayangan dari era Majapahit.
Kritik tentang Angkatan Laut (AL) kita bahkan sampai dilontarkan oleh pengamat luar negeri. Zachary Abuza, pengamat pertahanan keamanan Asia Tenggara dari National War College menilai bahwa untuk sebuah negara dengan lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia memiliki angkatan laut yang sangat kecil.
Herry Mendrofa, Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions menyebutkan, berita masuknya kapal survei Tiongkok ke Indonesia dan penemuan seaglider asing beberapa waktu lalu merupakan momentum autokritik terhadap sistem pertahanan dan keamanan Indonesia pada wilayah perairannya.
Padahal, pada Outlook 2001, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) mencapai Rp137 triliun. Angka fantastis itu, kata Herry, berbanding terbalik dengan kenyataan di lautan. Selain tidak hanya beberapa kali kecolongan kapal asing, tetapi juga masih banyak wilayah laut yang belum terjaga keamanan dan pertahanannya.
Lantas, mengapa pertahanan laut kita sampai saat ini terhambat?
Perhatian yang Tidak Proporsional?
Wilayah yang luas juga membutuhkan alutsista dan sumber daya manusia (SDM) yang besar, itu adalah logika dasar dalam memahami kebutuhan pertahanan suatu negara.
Untuk mencapai kebutuhannya, Indonesia menetapkan apa yang disebut sebagai standar minimum essential force (MEF). Ini merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.
Dalam MEF ini juga terdapat tiga komponen postur yang jadi penentu nilai pencapaiannya, yakni kekuatan, persebaran penempatan, dan kemampuan.
MEF dibagi ke beberapa tahap dengan jenjang waktu lima tahun. Tahap I dimulai pada 2010-2014, tahap II 2015-2019, dan tahap III 2020-2024. Harapannya, MEF sudah dipenuhi 100 persen pada 2024. Sementara, target yang perlu dicapai dalam tahap II adalah 75,54 persen.
Masalahnya, dari tahap II sendiri, hanya TNI AD yang sudah melampaui target, dengan nilai 78,82 persen. Sementara itu, MEF TNI AL masih di angka 67,57 persen, dan TNI AU di 45,19 persen. Dari angka ini, kita bisa melihat bahwa meski anggaran Kemhan cenderung naik, masih ada ketimpangan dalam realisasi pengadaan kebutuhan masing-masing matra.
Terkait hal tersebut, pengamat pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai bahwa seharusnya sebagai negara kepulauan, armada laut mendapat perhatian utama.
Namun masalahnya, kemampuan keuangan negara telah menuntut TNI AL untuk mengelola prioritasnya sampai kehabisan nafas. Hal ini karena sesungguhnya kebutuhan utama mereka begitu banyak.
TNI AL dihadapkan sejumlah masalah besar persoalan, selain modernisasi alutsista. Mulai dari pengembangan organisasi dan satuan untuk menjawab ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan laut, hingga pemeliharaan dan peningkatan kemampuan satuan, termasuk juga personelnya.
Artinya, tak mudah bagi TNI AL merealisasi hal-hal yang telah disusun dalam perencanaan, seperti MEF, secara ideal. Modernisasi alutsista mau tidak mau dilakukan dengan sangat hati-hati dan lambat demi menyesuaikan ketersediaan uang dan tuntutan zaman.
Armada tua pun akhirnya terpaksa harus difungsikan secara maksimal karena realisasi pengadaan alutsista baru tak berbanding lurus dengan perkembangan potensi gangguan dan ancaman. Terlebih lagi, beberapa tahun terakhir pemerintah dihadapkan pada masalah seperti aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing, pembajakan liar, dan mengatasi kerawanan di laut.
Selain itu, Fahmi juga menyoroti dugaan praktik-praktik negatif yang sampai saat ini masih menyelimuti persoalan anggaran dan pengadaan alutsista. Anggaran yang sudah digelontorkan sangat rawan dikorupsi dan dimanipulasi oknum kelas teri hingga kelas kakap.
Oleh karena itu, pekerjaan rumah pemerintah sesungguhnya terletak pada dua hal, yakni mempersempit ruang praktik buruk birokrasi, dengan menjadikan pengadaan alutsista armada laut sebagai prioritas. Kemudian, juga lebih proporsional dalam menyediakan anggaran bagi TNI AL, karena dengan anggaran yang lebih diutamakan, penyesuaian kebutuhan dengan perkembangan zaman tentu lebih mudah diformulasikan.
Lalu, bagaimana dengan industri alutsista laut dalam negeri? Tentu lebih hemat bila kita prioritaskan industri sendiri, bukan?
Masalah Laten Orde Baru?
Laksamana Madya TNI AL (Purn) Agus Setiadji dalam sebuah seminar pada tahun 2016 membeberkan hal menarik. Ia mengatakan, lemahnya penguatan armada laut Indonesia salah satunya disebabkan melemahnya industri pertahanan sejak era Orde Baru.
Agus menerangkan, selama Orde Baru alokasi untuk penguatan pertahanan menurun. Padahal, alutsista mesti selalu mendapatkan perawatan. Ketika Orde Baru, tidak ada penambahan alokasi khusus untuk membangun kekuatan pertahanan, terlebih lagi pada industrinya.
Padahal, ketika Orde Lama armada laut Indonesia bisa disebut sangat gemilang. Kita mampu mendatangkan banyak kapal perang dari berbagai negara. Salah satu kebanggaan utama adalah KRI Irian 201 yang didatangkan dari Uni Soviet. Kapal ini disebut menjadi kapal perang terbesar Indonesia pada masa itu.
Well, pertanyaan tentang industri pertahanan Indonesia yang “tidak memuaskan” sejak Orde Baru memang menjadi misteri besar.
Sejalan dengan yang sudah dijelaskan dalam artikel PinterPolitik sebelumnya, Alutsista Dalam Negeri Hanya Mitos?, bila Indonesia benar ingin mewujudkan dirinya sebagai kekuatan militer besar, seharusnya kita perkuat terlebih dahulu industri hulunya.
Tanpa mengembangkan industri besi dan baja yang memproduksi logam khusus, kita hanya akan selalu membeli lisensi dan menjadi tukang rakit alutsista. Padahal, belajar dari negara yang kuat secara militer, seperti Amerika Serikat (AS), industri baja adalah mitra penting bagi sektor pertahanan. Ini karena industri tersebut digunakan pada hampir semua platform militer, seperti pesawat jet dan kapal selam.
Ini kemudian menjadi refleksi kita terhadap ambisi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim dunia”. Dalam beberapa pidatonya, Jokowi selalu fokus pada pembangunan ekonomi biru melalui peningkatan konektivitas antar pulau dan perdagangan.
Padahal, seperti kata Alfred Thayer Mahan dalam bukunya The Influence of Sea Power upon History, jika suatu negara ingin menjadi rakasasa ekonomi dunia, maka mereka sebelumnya perlu menguasai lautan di sekitarnya terlebih dahulu.
Mahan mencontohkannya dengan masa kejayaan Kerajaan Inggris yang sempat menjadi kekuatan dominan global antara abad 16 sampai 18 karena memiliki armada laut yang sangat kuat.
Oleh karena itu, jika Jokowi ingin mewujudkan mimpinya, maka ia perlu sadar bahwa penguatan armada laut adalah hal yang krusial bagi Indonesia. Dan untuk mewujudkan hal itu, Indonesia juga perlu menelisik apa yang kurang dari sektor pertahanan era Orde Baru, yakni penguatan industri baja dan besi sebagai industri yang vital dalam menopang kapabilitas pertahanan negara.
Dengan demikian, kalimat “Jalesveva Jayamahe”, yang artinya “di lautan kita jaya” tidak sekadar menjadi slogan TNI AL saja, tetapi juga bisa menjadi doktrin Indonesia secara seutuhnya jika memang berambisi menjadi pemain global yang kuat. (D74)
