Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersiap untuk membentuk tim guna mengambil alih PKB. Mengapa ini jadi upaya PBNU untuk selamatkan PKB dari cengkeraman Muhaimin Iskandar alias Cak Imin?

PinterPolitik.com

“Sampai wafat, Bapak (Gus Dur) masih berwasiat Cak Imin harus diganti” – Yenny Wahid, Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU (5/9/2023)

Saat itu, semua pihak bersiap untuk menerima sebuah amplop kertas. Orang-orang penting mulai berkumpul di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dengan niat yang sama, mereka menunggu untuk menerima giliran panggilan. Kala itu, KPU tengah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Tepat, pada tanggal 9 Juli 2008 itu, pihak KPU akhirnya memanggil PKB. Alih-alih satu orang yang mengambil amplop tersebut, muncullah dua pentolan PKB yang naik ke panggung.

Dua sosok itu adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengklaim bahwa dirinya adalah ketua umum (ketum) PKB dan Yenny Wahid yang mengklaim bahwa dirinya adalah sekretaris jenderal (sekjen) PKB.

Namun, mereka mengambil amplop nomor urut bukan dengan raut muka bersemangat, melainkan ada ekspresi ketidakikhlasan di antara satu sama lain. Bahkan, mereka sempat saling berebut untuk mendapatkan sebilah kertas tersebut.

Momen ini adalah momen puncak atas pertengkaran yang terjadi di internal PKB kala itu. Saat itu, PKB tengah mengalami dualisme, yakni antara kubu Cak Imin dan kubu Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

Konflik antara dua kubu inipun masih berlangsung hingga sekarang meskipun PKB kini sepenuhnya secara de facto berada di bawah kendali Cak Imin. Namun, tampaknya, kendali penuh ini mulai mendapat tantangan.

Bagaimana tidak? Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana untuk membentuk tim khusus untuk mempertimbangkan pengambilalihan PKB. PBNU menilai PKB kini semakin melenceng dari sejarah.

Mungkinkah ini menjadi langkah untuk kembali merebut PKB dari Cak Imin? Lantas, mengapa PKB di bawah Cak Imin bisa disebut kehilangan arah dari apa yang disebut oleh PBNU?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Perseteruan Antar-kiai di NU?

Pergulatan pemikiran di internal NU sebenarnya sudah berlangsung sejak dekade-dekade lalu. Bahkan, ini berakar sejak tahun 1926, di mana terdapat khittah bahwa NU hanyalah organisasi sosial-masyarakat (jamiyyah).

Keengganan NU untuk berpartisipasi dalam politik praktis ini bermula sejak era Hindia Belanda. NU kala itu memang menjauhkan diri dari pemerintahan Belanda, meskipun memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam Volksraad.

Namun, usai kemerdekaan, NU memiliki semangat untuk terlibat aktif dalam politik. Sempat tergabung dalam Masyumi, NU akhirnya memisahkan diri pada tahun 1950-an dan mendominasi Departemen Agama kala itu.

Meski begitu, mengacu ke tulisan Greg Fealy dan Robin Bush yang berjudul “The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia,” terdapat dorongan dari internal NU agar menarik diri dari politik. Pasalnya, ada anggapan bahwa NU mulai beralih pada kepentingan-kepentingan politik untuk beberapa orang saja.

Dorongan-dorongan ini terus hadir dalam perpolitikan Indonesia, hingga era Orde Baru. Di bawah pemerintahan Soeharto, NU dianggap mengalami “hukuman” karena sering beroposisi dengan pemerintah.

Alhasil, dorongan untuk menarik diri dari politik semakin besar. Puncaknya, terjadi pada tahun 1984, ketika NU akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi organisasi jamiyyah murni. Salah satu tokoh pendorongnya kala itu adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Namun, pada tahun 1998, terdapat desakan agar suara NU bisa kembali terwakilkan di perpolitikan nasional. Menyusul runtuhnya Orde Baru, sejumlah kiai, termasuk Gus Dur, akhirnya mendeklarasikan berdirinya PKB.

Lantas, apa kaitannya antara sejarah berdirinya PKB dengan dinamika terkini? Mengapa upaya untuk merebut kembali PKB menjadi penting bagi PBNU?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Melenceng di Bawah Cak Imin?

Bila diamati kembali sejarah PKB di atas, ada satu benang merah yang bisa didapatkan. Ada kekhawatiran bahwa NU akan disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi atau perorangan saja.

Pada tahun 2004 silam, Gus Dur pernah mengingatkan bahwa PKB adalah alat politik NU. Presiden keempat RI tersebut juga berpesan bahwa PKB dalam berpolitik harus mengedepankan etika dan tidak berlomba hanya untuk memperoleh suara saja.

Marwah PKB inilah yang mungkin telah direnggut oleh Cak Imin. Pasalnya, di bawah Cak Imin, PKB bergerak dan bermanuver politik layaknya pendulum.

Dalam tulisan PinterPolitik.com yang berjudul “Poros Islam PKB: Strategi ‘Pendulum’?,” dijelaskan bahwa Cak Imin dikenal sebagai politikus yang pandai bermanuver. Dalam berpolitik, PKB di bawah Cak Imin dinilai lebih pragmatis dalam menentukan arah politik.

Pendapat sejalan juga pernah dituliskan oleh Greg Fealy dalam tulisannya yang berjudul “Nahdlaul Ulama and the Politics Trap” di New Mandala. Dalam tulisan itu, dijelaskan bahwa Cak Imin telah melakukan PKB-isasi terhadap NU.

Demi meningkatkan suara PKB, Cak Imin melakukan sejumlah strategi politik. Salah satunya adalah dengan membangun pola kekuasaan patron-klien dengan pesantren-pesantren.

Guna memenuhi pendanaan dan pembiayaan berbagai pesantren, Cak Imin juga mencari dana dengan menggandeng sejumlah pebisnis dan pengusaha. Salah satu yang disebutkan adalah Rusdi Kirana, pemilik Lion Air yang akhirnya sempat bergabung dengan PKB.

Alhasil, alih-alih menjadi partai politik yang menjadi corong suara NU, PKB akhirnya hanya menjadi alat politik pribadi tertentu saja. Belum lagi, NU kala itu juga mengalami PKB-isasi, di mana akhirnya PKB lebih mengkontrol NU daripada sebaliknya.

Pada akhirnya, menjadi masuk akal apabila ada dorongan agar PKB bisa kembali pada alasan sebenarnya mengapa partai politik itu berdiri. Mungkin, salah satu jalannya adalah dengan mengembalikannya kepada para Nahdliyin sendiri. (A43)

Suara Nahdlatul Ulama (NU) seakan terbelah saat belakangan tiga tokoh prominen mereka di panggung depan atau front stage politik nasional telah menentukan sikap di Pilpres 2024. Kendati Ketum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya telah menegaskan netralitas organisasinya, tetap saja NU tampak dapat menjadi penentu hasil akhir Pilpres 2024 dengan tiga pasang kandidat.

PinterPolitik.com

Atmosfer berbeda sedikit terasa di acara Harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) hari ini saat Khofifah Indar Parawansa memberikan pernyataan terkait Muhaimin Iskandar (Cak Imin) plus gestur khusus kepada Yenny Wahid. Tentu yang terkait dengan Pilpres 2024.

Sebagaimana diketahui, kendati sesama tokoh NU berasal atau berakar dari partai yang sama, yakni PKB, ketiganya berbeda haluan dukungan. Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan, Khofifah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sementara Yenny berada di barisan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Di acara tersebut, Khofifah menyinggung kembali soal ke-Nu-an dirinya yang sempat diragukan Cak Imin dan menjadi percakapan masyarakat.

Khofifah menyebut dirinya tidak bisa menilai secara personal. Namun, Khofifah sempat mengutip pernyataan Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal NU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul soal ke-NU-an dirinya.

Selain itu, Khofifah juga memberikan gestur khusus dengan tak secara khusus menyapa Yenny Wahid, namun memberikan penghormatan kepada sang Ibunda Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yenny pun tampak hanya melempar senyum ketika nama ibunya disebut oleh Khofifah.

Terlepas dari dinamika tersebut, tokoh prominen NU memang cukup banyak yang telah memberikan dukungannya ke tiga pasang kandidat di Pilpres 2024.

Di kubu nomor urut 1, selain Cak Imin yang menjadi cawapres Anies, terdapat nama mantan Ketum PBNU K.H. Said Aqil Siradj dan Maksum Faqih yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban.

Sementara tokoh penyokong Prabowo-Gibran selain Khofifah, terdapat sejumlah nama tokoh karismatik NU lain, di antaranya Habib Muhammad Luthfi bin Yahya dan Irfan Yusuf Hasyim (Cucu K.H. Hasyim Asyari).

Di kubu nomor urut 3, selain Yenny, terdapat nama Mahfud MD yang menjadi cawapres Ganjar serta Arwani Thomafi yang merupakan putra K.H. Arwani Thoifur.

Keberpihakan ketiganya dinilai akan memecah suara NU secara organisasi dan akan menjadi sangat menarik jika nantinya Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Lalu, seperti apa proyeksi persaingan di antara ketiga tokoh, yakni Cak Imin, Khofifah, dan Yenny dan distribusi suara kader dan warga NU nantinya di Pilpres 2024?

Lomba Siapa Paling NU?

Sebelum menyelami lebih dalam ke arah mana kecondongan suara kader dan warga NU dengan perbedaan sejumlah tokoh karismatik dan elite mereka seperti Cak Imin, Khofifah, maupun Yenny, memahami jumlah suara warga NU kiranya dapat menjadi pintu masuk yang tepat.

Secara keseluruhan, Gus Yahya sempat menyebut bahwa mereka yang mengaku NU kemungkinan berjumlah separuh dari jumlah populasi Muslim di Indonesia.

Dalam hal ini, mereka yang mengafiliasikan diri atau pengikut NU terbagi dalam dua kategori.

Pertama, yang disebut sebagai NU Struktural, yakni pengikut NU yang mempunyai afiliasi ke-NU-an karena terlibat dan menjadi bagian dari struktur NU secara organisasi. 

Yang kedua adalah NU kultural, yakni mereka yang menjadikan NU sebagai bagian dari realitas tradisi keagamaan. Ikatan kultur yang menjadikan terdapat keterikatan ke-NU-an dalam kehidupan sosial maupun politik mereka

Jika mengacu pada dikotomi tersebut, maka kita akan melihat adanya opsi-opsi yang mungkin terjadi – bukan opsi linear yang meyakini warga NU mempunyai preferensi politik dengan PBNU secara struktural.

Penyebabnya, kemungkinan karena adanya multiple identity yang akan dihadapkan pada pilihan politik seorang warga NU. 

Penjelasan ini ingin menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada konsep yang tunggal atau linear dalam melihat realitas politik, tapi memiliki dimensi lain, yaitu dimensi multiple identity. 

Filsuf asal India, Amartya Sen menyebut konsep ini sebagai plural identity atau identitas majemuk, di mana individu dalam sebuah masyarakat yang kompleks tidak hanya mempunyai satu identitas. Dalam dirinya, terdapat kemajemukan identitas yang berlapis dan menyatu dalam dirinya.

Oleh karena itu, dalam retorika siapa yang paling NU yang terkait dinamika proses politik 2024, baik Cak Imin, Khofifah, maupun Yenny kiranya tak serta merta dapat membawa panji NU sebagai kekuatan tunggal dukungan mereka untuk menarik massa.

Di dalamnya terdapat variabel lain, seperti derajat kedekatan mereka dengan karakteristik pemilih NU yang lebih spesifik, seperti misalnya, kedekatan dengan jejaring kiai dan pondok pesantren NU, loyalis Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, maupun jejaring sosial kemasyarakatan akar rumput NU.

Di titik ini, hipotesis bahwa suara NU adalah penentu suara di Pilpres 2024 kiranya tidak sepenuhnya dapat menemui relevansinya.

Khofifah-Yenny Bersatu?

Karena diikuti tiga paslon dan kemungkinan akan berlangsung dua putaran, re-konsolidasi dukungan kiranya akan terjadi di antara Cak Imin, Khofifah, maupun Yenny di Pilpres 2024.

Jika mengacu pada riwayat dan pasang surut relasi di antara ketiganya plus skenario berdasarkan proyeksi elektabilitas, kemungkinan Khofifah dan Yenny akan bersatu nantinya jauh lebih besar dibandingkan pergerakan dukungan poros Cak Imin. Tentu, ketika berbicara mengenai konteks personal.

Namun, sekali lagi, arah dukungan tokoh karismatik NU tak serta merta dapat menjadi penentu hasil akhir Pilpres 2024 saat berkaca pada interpretasi di bagian sebelumnya.

Pertama, simpatisan NU tidak terpolarisasi secara kental dalam konteks kecondongan pilihan politik. Mereka lebih bersifat cair dan tidak mengikuti komando pusat. Artinya, mereka bisa saja dapat dikategorikan sebagai swing voters.

Kedua, dalam konteks one man, one vote dalam sebuah pemilu, yang dapat disebut sebagai suara NU adalah mereka yang tergolong dalam NU struktural dan mereka yang memiliki afiliasi dengan pesantren-pesantren NU.

Alasannya sederhana, karena NU struktural umumnya akan mengikuti komando pemimpin kepengurusan dan para kiai karismatik.

Jika melakukan pendekatan yang tepat, aktor politik tidak harus berlatar belakang NU “tulen” untuk mendapat simpati atau dukungan. Sampel Erick Thohir menjadi salah satunya.

Bagaimanapun, tetap akan sangat menarik untuk melihat dinamika persaingan politik, khususnya, di antara mereka yang kerap terlibat dalam diskursus “siapa yang paling NU”, yakni Cak Imin, Khofifah, serta Yenny Wahid yang kebetulan berada di tiga poros berbeda. (J61)

PinterPolitik.com 

Deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai kontestan Pilpres 2024 agaknya memantik reaksi manuver Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo untuk turut merangkul ceruk suara Nahdlatul Ulama (NU) “tersisa”. 

Meskipun secara organisasi telah menegaskan tak turut campur dalam politik praktis di 2024, para Nahdliyin agaknya masih dianggap sebagai konstituen potensial. 

Hal itu, misalnya, disiratkan Peneliti Utama Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro yang menganggap Ganjar dan Prabowo masih risau dengan ceruk dukungan yang minim dari pemilih NU setelah deklarasi Anies-Cak Imin. 

Dikatakan, Prabowo terlihat masih mencoba menjajaki sosok bacawapres di luar usulan Partai Golkar dan PAN. Partai Golkar sendiri masih mengusulkan Ketua Umum (Ketum) mereka Airlangga Hartarto, sedangkan PAN tampak masih berupaya mengusulkan Erick Thohir. 

Dalam analisis Siti Zuhro, Prabowo tampaknya mempertimbangkan pemilih NU, di mana nama Yusril Ihza Mahendra dan Yenny Wahid kemudian muncul ke permukaan. 

Sementara itu, koalisi PDIP-Ganjar juga terlihat masih gamang dan turut berupaya merebut sisa ceruk suara pada Nahdliyin. Di sudut ini, nama Mahfud MD dan beberapa kiai karismatik NU belakangan digadang akan mendampingi Ganjar sebagai cawapres. 

Lalu, benarkah Prabowo dan Ganjar sedang berebut suara tersisa dari Nahdliyin pasca deklarasi Anies-Cak Imin? Dan mengapa basis pemilih tersebut penting? 

Warga NU Penting? 

Tak bisa dipungkiri, NU memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia, terutama di kalangan pemilih Muslim. Dengan jutaan anggota dan jaringan pesantren yang kuat di seluruh negeri, NU disebut-sebut memiliki kemampuan untuk memengaruhi arah politik dalam negeri. Ihwal yang disebut sebagai hubungan patron-klien yang menjadi salah satu kearifan politik tanah air.

Dalam pilpres edisi sebelumnya, preseden Ma’ruf Amin dan NU dianggap telah menjadi faktor penentu dalam menggerakkan dukungan massa. Oleh karena itu, langkah Anies dan Muhaimin untuk bersaing mendapatkan dukungan NU tidaklah mengherankan. 

Di titik ini, deklarasi Anies-Imin merupakan langkah yang kiranya memiliki dampak luas. Terutama, dengan duet Anies, sosok yang kerap disebut antitesis Presiden Jokowi, dengan Cak Imin, yang berasal dari partai pendukung Jokowi, PKB, terdapat potensi pergeseran maupun pembelahan dukungan yang signifikan di kalangan pemilih NU. 

Namun, potensi ini juga membawa risiko. NU adalah organisasi yang beragam, dengan berbagai aliran pemikiran dan pandangan politik di dalamnya. Dukungan NU tidaklah homogen, dan terdapat elemen-elemen yang kesetiaannya tak mudah dipetakan. 

Oleh karena itu, perebutan ceruk suara NU mungkin akan menghasilkan pemecahan dukungan internal yang bisa merugikan kedua pihak. Dalam kasus terburuk, hal ini bisa melemahkan potensi pemilih Muslim sebagai kekuatan politik yang signifikan. 

Dampak dari potensi “sisa” perebutan ceruk suara NU ini akan sangat penting dalam Pilpres 2024. Baik Ganjar maupun Prabowo kemungkinan akan berusaha keras untuk turut memenangkan hati pemilih NU, dan ini bisa memicu kampanye yang intens dan kompetitif. 

Di titik ini, menarik kiranya untuk memetakan ke arah mana dukungan politik Nahdliyin yang kemungkinan benar-benar tersebar kepada para capres, baik Anies, Ganjar, maupun Prabowo. 

Pertarungan Para Cawapres NU? 

Untuk memahami persebaran dukungan Nahdliyin, terdapat dua hal yang kiranya perlu dipahami terlebih dahulu. Pertama, asumsi suara NU adalah kunci kemenangan pilpres tampaknya perlu direnungkan kembali karena Nahdliyin tidak terkonsentrasi secara kental. 

Kedua, dalam sistem one man/woman, one vote dalam pemilu, yang dapat disebut sebagai suara NU adalah mereka yang tergolong dalam NU struktural dan pesantren-pesantren NU. Hal itu disebabkan, NU struktural umumnya akan mengikuti komando pimpinan kepengurusan atau pondok pesantren.  

Sementara itu, pesantren-pesantren NU juga kerap disebut sebagai target suara yang mudah diidentifikasi. Jika melakukan pendekatan yang tepat, sebuah partai politik atau kandidat dinilai tidak harus berlatarbelakang NU “tulen” untuk merengkuh dukungan. 

Akan tetapi identitas NU dari para kandidat, utamanya cawapres, tetap tak dapat dikesampingkan begitu saja. 

Selagi para kandidat RI-2 memiliki irisan dengan NU serta dianggap mumpuni dan melengkapi sosok capresnya, dukungan Nadhliyin, baik itu struktural maupun kultural agaknya bisa diraih. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh membantah isu yang menyebutkan jika dirinya menolak Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Paloh pun merasa heran kenapa muncul isu tersebut.

Isu ini berkembang karena sampai saat ini nama cawapres yang akan mendampingi Anies di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak kunjung diumumkan. Padahal, Partai Demokrat sudah mendorong untuk AHY menjadi cawapres Anies.

Yenny Wahid menyatakan siap untuk menjadi cawapres karena merasa sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia politik, sekarang adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk menduduki jabatan publik. Yenny pun mengaku dekat dengan ketiga bakal calon presiden (bacapres), tapi dirinya merasa punya kedekatan yang khusus dengan Anies Baswedan.

Namun, kesiapan Yenny ini tampaknya tak mendapat dukungan dari berbagai kubu Anies. Sudirman Said, Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyatakan tak pernah membahas nama Yenny dalam bursa cawapres untuk Anies.

Hmm, apakah ini momen kembalinya keluarga Gus Dur di politik nasional? 

Di saat setiap bakal calon presiden (bacapres) – seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan – kesulitan menentukan bakal calon wakil presiden (bacawapres), Yenny Wahid tiba-tiba menyatakan bahwa dirinya siap untuk menjadi bacawapres. 

Yenny pun mengaku mengenal dekat masing-masing bacapres. Hmm, apakah ini adalah momentum politik bagi kembalinya keluarga Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di kancah perpolitikan nasional? 

Intellectual minds like you should check our NALAR POLITIK out! Go visit our site: pinterpolitik.com! 

PinterPolitik.com

“I am no ordinary woman. My dreams come true” – Daenerys Targaryen, Game of Thrones (2011-2019)

Di sebuah negara yang terdiri atas tujuh kerajaan, the Seven Kingdoms, membaralah sebuah perang antar-trah. Persaingan antar-trah ini terjadi untuk memperebutkan Takhta Besi – atau yang lebih dikenal sebagai the Iron Throne.

Persaingan antar-trah ini akhirnya mengerucut hingga tiga keluarga bangsawan, yakni Lannister, Stark, dan Targaryen. Targaryen pun sebenarnya bisa dibilang bangkit kembali usai sebelumnya dikalahkan dalam pemberontakan yang melibatkan Lannister dan Stark.

Meski tidak sama persis, persaingan politik antar-trah di serial Game of Thrones (GoT) (2011-2019) ini bisa dibilang mirip dengan persaingan antar-trah elite politik di Indonesia. Baik secara langsung maupun melalui sosok yang ditunjuk, persaingan antar-trah di Indonesia masih terjadi hingga kini.

Trah Soekarno, misalnya, hingga kini masih mengisi dinamika perpolitikan Indonesia. Putri Presiden pertama RI Soekarno, Megawati Soekarnoputri, masih menjadi figur sentral di PDIP hingga saat ini.

Selain trah Soekarno, ada juga trah-trah baru lainnya. Mungkin, salah satunya bisa dibilang adalah trah Wahid yang bersinar melalui organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) pada era Orde Baru dan awal era Reformasi. 

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sendiri akhirnya menjabat sebagai presiden ke-4 Indonesia pada tahun 1999. Namun, pada tahun 2001, Gus Dur diberhentikan dari jabatannya oleh DPR.

Berbagai cerita soal pelengserannya pun beredar. Sejumlah pihak menyebutkan bahwa terdapat peran elite-elite Reformasi kala itu, seperti Amien Rais dan Megawati.

Belum lagi, pada tahun 2007, terdapat konflik antara Gus Dur dengan keponakannya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di internal PKB. Konflik ini membuat sejumlah Gusdurian, seperti putrinya yang bernama Lily Wahid, dicopot dari posisi-posisi penting di PKB.

Namun, tidak dipungkiri, meski telah meninggal dunia sejak tahun 2009 silam, nama Gus Dur tetap dihormati di kalangan NU. Jaringan Gusdurian pun dinilai masih memiliki pengaruh di antara Nahdliyin dan PKB.

Terakhir, putri Gus Dur, Yenny Wahid, mengaku mengenal dekat setiap bakal calon presiden (bacapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 – mulai dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Anies Baswedan.

Pernyataan Yenny pun akhirnya ditanggapi oleh banyak pihak. Partai NasDem, misalnya, menyambut baik. Sebaliknya, Partai Demokrat menanggapi dengan penuh ragu.

Tidak hanya dari kubu Anies, PDIP pun turut menanggapi. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan bahwa PDIP terbuka dengan potensi Yenny untuk menjadi bacawapres bagi Ganjar.

Mengapa pernyataan Yenny ini bisa menimbulkan riuh dalam dinamika elektoral menjelang tahun 2024? Mungkinkah ini menjadi awal untuk kembalinya trah Wahid ke kancah perpolitikan nasional?

Yenny, Kunci ke NU Gusdurian?

Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Yenny bisa menjadi kunci untuk mengakses ceruk pemilih yang menjanjikan di Pilpres 2024. Bukan tidak mungkin, karena ini, pernyataan Yenny seakan-akan menjadi sinyal dimulainya kompetisi untuk mengambil suara kelompok NU – utamanya mereka yang dekat dengan gerakan Gusdurian.

Sejak beberapa pilpres lalu, Yenny selalu tampil sebagai wajah dari jaringan Gusdurian. Pada Pilpres 2019 lalu, misalnya, Yenny menjadi tokoh yang menonjol sebagai bagian dari keluarga Gus Dur.

Perebutan ceruk suara keluarga Gus Dur dan Gusdurian ini juga terjadi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 silam. Pasalnya, banyak dari mereka yang disebut Gusdurian bukanlah mereka yang berada di posisi-posisi struktural di Pengurus Besar NU (PBNU) dan PKB.

Pasalnya, mengacu ke tulisan PinterPolitik.com yang berjudul 2024, Siapa Mau Gandeng NU?, NU sendiri dibagi menjadi dua jenis Nahdliyin. Pertama, terdapat NU struktural yang merupakan organisatoris dari NU. Kedua, terdapat juga para Nahdliyin yang disebut NU kultural, yakni mereka yang lebih memiliki keterikatan secara kultural, keagamaan, dan ideologi dengan NU tanpa terlibat secara organisasi.

Di kelompok kedua inilah, Yenny, keluarga Gus Dur, dan Gusdurian memiliki keleluasaan untuk bergerak. Pasalnya, Gusdurian bukanlah jaringan massa yang bergantung secara institusional, melainkan mereka adalah individu-individu yang terikat secara pandangan politik dan ideologi dengan sosok Gus Dur.

 Seperti yang dijelaskan oleh Akhol Firdaus dalam tulisannya yang berjudul Menjahit Kain Perca: Gusdurian dan Konsolidasi Gerakan Pluralisme di Indonesia, gagasan-gagasan ala Gus Dur – seperti toleransi, kemanusiaan, dan pluralisme – kerap menjadi motivasi gerakan politik jaringan ini.

Setidaknya, dengan menggandeng Yenny dan Gusdurian, calon yang berkaitan bisa saja mendapatkan ceruk suara dari kelompok NU kultural yang sejalan dengan gagasan Gus Dur. Bahkan, bukan tidak mungkin, calon tersebut bisa saja menarik suara dari kelompok non-NU yang sejalan dengan gagasan Gus Dur.

Namun, pengaruh Yenny dan Gusdurian tidak hanya menjanjikan bagi kandidat-kandidat yang bersaing di Pilpres 2024, melainkan menjadi momentum politik bagi Yenny. Mengapa ini bisa jadi momen menjanjikan bagi kembalinya trah Gus Dur?

Kembalinya Trah Gus Dur?

Namun, di luar pentingnya suara Gusdurian dan NU kultural, pernyataan Yenny bisa jadi memiliki makna lebih. Pernyataan atas kesiapan Yenny untuk menjadi bacawapres di 2024 ini boleh jadi juga berkaitan dengan strategi politik dalam pola perpolitikan Indonesia.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa pola kekuasaan Indonesia banyak diisi dengan politik keluarga – atau mungkin lebih dikenal sebagai politik dinasti. Seperti yang dijelaskan oleh Hagi H. Mukti dan Rodiyah dalam tulisannya Dynasty Politics in Indonesia: Tradition or Democracy?, persaingan kekuasaan di Indonesia memang diisi dengan kehadiran dinasti-dinasti politik.

Mungkin, layaknya kisah GoT yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dibawa oleh trah masing-masing, setiap trah juga memiliki kepentingan politik yang dibawa. Pasalnya, selama ini, keluarga Gus Dur bisa dibilang tidak memiliki akses langsung terhadap kekuasaan layaknya trah-trah lain, seperti trah Soekarno.

Bukan tidak mungkin, dengan memiliki kesempatan untuk menjadi pejabat publik, Yenny bisa memiliki akses lebih terhadap kekuasaan – misal untuk menentukan arah kebijakan publik yang sejalan dengan gagasan-gagasan Gus Dur. “Jabatan publik apapun adalah alat yang paling cepat untuk bisa membuat perubahan-perubahan kebijakan di masyarakat,” ujar Yenny pada 8 Agustus 2023 lalu.

Namun, layaknya GoT, terdapat sumber-sumber kekuatan yang turut menentukan pengaruh setiap trah. Trah Lannister, misalnya, memiliki akses yang luas terhadap sumber kapital yang bisa saja ditransformasikan menjadi modal-modal politik – misal dengan memperkuat sistem patron-klien bagi trah Lannister.

Bagi trah Gus Dur di Indonesia, modal politik yang dimiliki mungkin hanyalah luasnya jaringan Gusdurian dan NU kultural yang mengidentifikasikan diri mereka dengan ideologi Gus Dur. Namun, tentu saja, modal politik ini juga belum bisa terukur dengan baik.

Justru, trah Gus Dur memiliki hambatan besar. Tidak seperti trah lainnya yang memiliki modal institusional – seperti partai politik, trah Gus Dur tidak memiliki kemampuan untuk memobilisasi pendukungnya melalui organisasi-organisasi kepartaian yang berwujud.

Inilah mengapa trah Gus Dur belum tentu memiliki potensi besar untuk kembali mengisi politik antar-trah di Indonesia. Boleh jadi, layaknya trah Stark, Yenny dan trah Gus Dur harus memanfaatkan banyak sumber dengan baik guna mengembalikan posisi mereka di perebutan antar-trah atas “Takhta Besi” negeri ini. (A43)

Tudingan Yahudi dan komunis kerap menjadi momok menyeramkan di masyarakat kita. Tapi, pernahkah terpikirkan di benak kalian, kenapa kita sangat membenci Yahudi dan komunis, tapi tidak memiliki kebencian yang sama pada Jepang dan Belanda? Padahal, kedua negara itu memiliki catatan historis yang buruk dengan Indonesia.

Well, persoalan yang satu ini memang menarik untuk kita cari tahu jawabannya. Sebagai pegangan, Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation (29/1/2018) pernah menduga bahwa alasan kenapa kita sangat membenci komunis adalah karena kelompok tersebut selalu dicap sebagai ancaman, tetapi tidak memiliki bentuk. Sementara, Jepang dan Belanda memiliki bentuk nyata dan bahkan berkesempatan memperbaiki hubungan dengan Indonesia, salah satunya melalui perjanjian-perjanjian bisnis.

Partai Demokrat membantah apabila disebut memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies Baswedan. Demokrat menegaskan bahwa mereka menyerahkan sembilan nama untuk menjadi pertimbangan cawapres Anies.

PinterPolitik.com

Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman yang akrab disapa Yenny Wahid kembali memicu perselisihan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Kali ini terkait penggunaan simbol-simbol yang berkaitan dengan ayah Yenny, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada setiap acara yang diadakan oleh PKB.

Sedikit memberikan konteks bahwa perseteruan kedua pihak ini bukanlah cerita baru. Yenny sejak awal melihat bahwa Cak Imin adalah orang yang bertanggung jawab atas disingkirkannya Gus Dur dari PKB, tepatnya saat Muktamar PKB tahun 2005 di Ancol.

Yenny berseloroh dengan menyebutkan bahwa isu terkait Khilafatul Muslimin yang saat ini sedang hangat dibicarakan juga bisa diserempetkan ke istilah Khilafatul Muhaimin. Ia mengaku kepemimpinan Cak Imin selama 18 tahun di PKB layaknya sistem pemerintahan Khilafah.

Menurut Yenny, jika Cak Imin ingin menjadi ketua umum PKB sampai kiamat pun dipersilahkan. Tapi jangan menggunakan figur Gus Dur sebagai “jualan politik”. Tentunya argumen Yenny ini dimaksudkan untuk mengingatkan kembali soal sejarah konflik internal yang pernah terjadi.

Di lain sisi, Cak Imin juga disudutkan dengan isu-isu terkait PKB saat ini yang telah mengambil jarak dengan PBNU. Menurut Yenny, hal semacam ini nantinya akan membuat resah konstituen PKB yang sebagian besar adalah warga Nahdliyin.

Hmm, apakah semua tindakan Yenny dapat dibaca sebagai langkah fight back terhadap kekuasaan Cak Imin di PKB? Mungkinkah ini semacam cerita berulang yang diawali dengan Gus Dur yang dilengserkan oleh Cak  Imin, kemudian Cak Imin pun akan dilengserkan oleh Yenny Wahid?

Kalau demikian skenarionya, sepintas jadi agak mirip dengan suksesi kekuasaan di era kerajaan Singasari loh. Ini terkait cerita tentang dendam yang panjang, pembunuhan berantai, serta kelicikan politik yang terjadi dalam sebuah istana nan megah.

Semuanya tercatat dengan rapi dalam sebuah kitab setebal 32 halaman dan 1.126 baris seukuran folio bernama Kitab Pararaton. Pada bagian pertama kitab, menceritakan tentang riwayat Ken Arok, pendiri Kerajaan Singasari, dan para raja penerusnya.

Kekuasaan Ken Arok dimulai sesaat setelah menghempaskan Tunggul Ametung. Ia lalu memperistri Ken Dedes yang sebelumnya adalah istri Tunggul Ametung. Tidak berlangsung lama, Anusapati yang merupakan putra sulung Ken Dedes dengan Tunggul Ametung kemudian membunuh ayah tirinya yaitu Ken Arok sebagai pembalasan. Begitu seterusnya sampai beberapa keturunan selanjutnya.

Nah, kembali ke konteks perseteruan Yenny dan Cak Imin, harapan besarnya semoga islah menjadi visi besar masing-masing pihak untuk mengurai benang kusut ini. Semoga tidak ada lagi yang mengutuk kegelapan dan beranjak untuk menyalakan lilin harapan di akhir perseteruan ini.

Dari sini kita dapat melihat bahwa sejarah bukan hanya rangkaian cerita, tapi juga untaian nestapa umat manusia. Seolah benar apa yang dikatakan pemimpin spiritual asal India, Mahatma Gandhi, bahwa jika mata dibayar dengan mata, maka seluruh dunia akan buta.

Hmm, dan jika seluruhnya telah gelap gulita, jangan-jangan token listrik anda yang sebenarnya sedang bermasalah dan belum dibayar. Apalagi, bicara soal listrik sekarang juga lagi sensitif. Upss. (I76)