PinterPolitik.com

Tulisan ini adalah kelanjutan dari artikel PinterPolitik yang berjudul Jokowi “Ditinggalkan” Menterinya?. Dalam artikel tersebut telah dipaparkan bahwa fokus berbagai menteri akan terbagi karena sebentar lagi memasuki tahun pemilu, khususnya menteri yang ingin maju di Pilpres 2024.

Itu sekiranya adalah kabar kurang menyenangkan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, pada 2024 nanti, eks Wali Kota Solo itu akan purna tugas. Untuk mengakhiri masa jabatannya, Presiden Jokowi tentu perlu meletakkan legacy politik dan pembangunan.

Christian Fong, Neil Malhotra, dan Yotam Margalit dalam penelitian mereka yang berjudul Political Legacies: Understanding Their Significance to Contemporary Political Debates, menemukan bahwa politisi memiliki minat yang kuat dalam mengembangkan legacy yang positif, luas, dan bertahan lama karena ingatan masyarakat tentang legacy tersebut memengaruhi perdebatan terkait kebijakan di masa depan.

Bertolak dari kebutuhan untuk meletakkan legacy, apakah Presiden Jokowi harus mengganti menteri-menteri itu?

Idealnya, langkah itu tentu perlu diambil Presiden Jokowi. Sebagaimana penuturan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto, konflik kepentingan antara pekerjaan sebagai menteri dengan kepentingan politik untuk meraup suara masyarakat mestilah sulit untuk dihindari.

Terlebih lagi, menteri yang merupakan kader partai politik dan yang menunjukkan keinginan maju di Pilpres 2024 merupakan pos-pos penting. Sebut saja pos Kementerian BUMN, Pertahanan, Perekonomian, hingga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Terbelenggu Spoils System

Sayangnya, meskipun mengganti menteri adalah langkah ideal, dalam kacamata politik realias, Presiden Jokowi sekiranya sulit mengambil keputusan itu. Akar ganjalannya adalah fenomena spoils system yang lumrah dilakukan di Indonesia.

Spoils system sendiri adalah sistem di mana pemenang pemilu memberikan posisi kepada pendukungnya sebagai hadiah. Selain sebagai insentif, pemberian posisi juga ditujukan sebagai garansi kesetiaan.

Istilah ini berasal dari frasa “to the victor belong the spoils” yang diungkapkan Gubernur New York, Amerika Serikat (AS) William L. Marcy ketika mengomentari kemenangan Andrew Jackson di Pilpres AS 1829.

Namun, tidak seperti tujuannya sebagai garansi kesetiaan, spoils system kerap kali menjadi jebakan tersendiri bagi pemimpin yang terpilih. Pasalnya, dengan mahalnya biaya politik, kandidat yang berlaga membutuhkan sokongan logistik dari pihak ketiga. Alhasil, itu membuat pembagian kursi lebih cocok disebut sebagai praktik membayar utang.

Menimbang praktiknya seperti membayar utang, ini membuat Presiden tidak memiliki kontrol yang kuat terhadap pejabat-pejabat yang dipilihnya. Presiden tersandera berbagai kepentingan, khususnya dari partai politik dan pemberi bantuan logistik.

Djayadi Hanan dalam bukunya Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia, juga menegaskan hal serupa. Ungkapnya, pembagian pos-pos kekuasaan kepada partai politik seolah menjadi keniscayaan demi stabilnya kepemimpinan Presiden.

Oleh karena itu, sekiranya sulit bagi Presiden Jokowi untuk serta merta mengganti pos-pos menteri. Ini pula yang sekiranya menjadi jawaban, mengapa RI-1 membiarkan para menteri yang ingin maju di Pilpres 2024 tanpa harus mengundurkan diri.

Lantas, jika mengganti menteri bukan langkah yang ideal untuk dilakukan, adakah solusi atas persoalan ini?

Pos Wamen adalah Solusi?

Solusi atas persoalan ini mungkin terletak pada pos wakil menteri (wamen). Tidak seperti pos menteri, pos wamen tidak banyak dibicarakan. Bahkan terdapat pihak yang menyebut pos itu sebagai pelengkap semata.

Mengacu pada postulat politik yang mengedepankan jalan tengah atau win-win solution, Presiden Jokowi bisa meminta pos-pos wamen diisi oleh para profesional terbaik di bidangnya. Kinerja berbagai menteri yang berpotensi berkurang akibat terbagi fokus dapat ditutup oleh wamen yang dipilih secara khusus.

Hal ini juga pernah diutarakan oleh pakar administrasi negara Eko Prasojo. Terangnya, jabatan wamen harus memiliki kepakaran atau keahlian yang memadai, sehingga diharapkan dari kalangan profesional.

Lanjut Eko, wamen juga dapat berperan sebagai jembatan dalam menghubungkan pejabat tinggi negara. Dengan demikian, keberadaan wamen dapat difungsikan sebagai pelaksana tugas harian di kementerian untuk melakukan koordinasi dan memastikan sinergi antar lembaga agar dapat terjalin dengan baik.

Sebagai penutup, jika Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat, pos wakil menteri sekiranya dapat menjadi prioritas untuk dirombak. Tentunya, ini demi kepentingan Presiden Jokowi sendiri, dan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. (R53)

PinterPolitik.com

Pada sidang pertama, Hakim MK Suhartoyo mempertanyakan adanya sejumlah wakil menteri yang dibuat untuk kementerian yang tugasnya berat, justru memiliki jabatan lain di sejumlah lembaga, alias rangkap jabatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Suhartoyo setelah mendengar keterangan perwakilan pemerintah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Ardiansyah dalam sidang uji materi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyoal kedudukan wakil menteri.

“Pak Ardianysah, tadi kan message itu untuk beban kerja kementerian yang berat dipandang perlu dibantu wamen, ini ada korelasinya. Kenapa justru para wamen diperbolehkan menjabat jabatan rangkap?” kata Suhartoyo.

Suhartoyo meminta Ardiansyah untuk menjelaskan alasan penunjukkan sejumlah wamen yang rangkap jabatan di lembaga lainnya. Selain itu, ia meminta Ardiansyah menyerahkan data berisi daftar wakil menteri kabinet Jokowi yang rangkap jabatan, baik sebagai komisaris, dewan komisaris, maupun komisioner.

Suhartoyo lantas menanyakan, apakah jabatan wakil menteri termasuk sebagai pejabat negara atau tidak. Sebab, jika iya, ada aturan yang melarang mereka untuk rangkap jabatan. “Wamen ini sebagai pejabat negara atau bukan, kalau pejabat negara sebenarnya ada larangan-larangan untuk merangkap jabatan itu,” ujar Suhartoyo.

Serupa dengan Suhartoyo, Hakim MK, Saldi Isra mempertanyakan dasar hukum wakil menteri rangkap jabatan. Menurut Saldi, keadaan itu bukan tidak mungkin menggoyahkan independensi sebuah lembaga. “Kalau yang kayak-kayak begini supaya Mahkamah bisa dibantu, supaya kita bisa melihat peta kebutuhan wamen itu memang kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan atau kebutuhan-kebutuhan lain,” tandas Saldi.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sufmi Dasco Ahmad juga menyoroti posisi Wakil Menteri BUMN, Kartika Wiroatmodjo yang menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama (Komut) di Bank Mandiri.

Menurut Sufmi, posisi sosok yang akrab disapa Tiko tersebut berpotensi mengalami konflik kepentingan. “Posisi Wamen BUMN, Kartika Widjoatmodjo menjadi Komisaris Utama Bank Mandiri harus dievaluasi, karena berpotensi terjadi konflik kepentingan,” kata Sufmi, belum lama ini.

Sebelum menjabat Wakil Menteri BUMN, Tiko adalah Dirut Bank Mandiri. Kemudian jabatan Dirut Bank Mandiri digantikan Royke Tumilaar pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mandiri pada  9 Desember 2019 lalu. Namun posisi Tiko bergeser sebagai  Komut di Bank pelat merah tersebut, di mana dia sudah menjadi Wamen BUMN.

Menanggapi hal terebut, Kementerian BUMN, melalui Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan main saja. “Soal rangkap jabatan itu kita mengikuti aturan main saja,” ujar Arya Sinulingga, seperti dikutip dari detik.com.

Selain Tiko, diketahui terdapat beberapa wamen lagi yang menduduki jabatan sebagai komisaris di beberapa perusahaan BUMN, diantaranya adalah  Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara yang merangkap Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero). Lau ada Wakil Menteri BUMN II, Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo tampaknya masih kekurangan personel. Hal ini terlihat dari rencana pemerintah kembali merekrut beberapa posisi Wamen dalam kabinet tersebut. Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan bahwa Presiden kemungkinan akan menambah setidaknya enam Wamen baru dalam kebinetnya.

Penambahan Wamen dalam kabinet Indonesia Maju merupakan upaya Jokowi untuk menajamkan kinerja pemerintah dalam pembangunan. Pasalnya, posisi Wamen dianggap akan menjadi hal yang penting untuk melaksanakan tugas khusus yang tidak diselesaikan oleh Menteri.

Dalam kabinet yang ada sekarang misalnya, posisi Wamen Agraria dan Tata Ruang bertugas khusus untuk menyelesaikan masalah konflik agraria. Selain itu, dua Wamen yang ditunjuk untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertugas dalam pengawasan dan pembiayaan.

Sebelumnya, Jokowi telah meneken dua Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengangkatan Wamen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Di tengah adanya pewacanaan tersebut, banyak pihak merasa upaya penambahan enam kursi Wamen dinilai lebih kepada ego politik Jokowi daripada kepentingan administrasi pemerintahan, benarkah demikian?

Wamen, Posisi Incaran Koalisi

Penambahan enam kursi Wamen dalam kabinet Jokowi dinilai akan semakin menggemukkan koalisi Jokowi. Wacana tersebut seolah bertentangan dengan upaya pemerintah dalam deregulasi dan debirokratisasi yang gencar dilaksanakan.

Padahal, dalam beberapa waktu yang akan datang pemerintah akan melakukan pemangkasan 440.000 pejabat Eselon III dan IV dengan tujuan untuk mengurangi rentang pengambilan keputusan dan memudahkan pemerintah dalam bergerak cepat.

Penambahan Wamen yang ada justru akan menciptakan rantai birokrasi baru yang bisa jadi membuat upaya debirokratisasi menjadi tidak efektif.

Jika ditelisik lebih jauh, gemuknya kabinet kedua Presiden pada periode kedua sejalan dengan cara upaya Jokowi dalam kembali duduk di posisi pemerintahan saat ini. Tidak mengherankan karena untuk bisa kembali terpilih Jokowi mengakomodasi banyak dukungan politik.

Pada awal pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2009, Jokowi hanya didukung empat partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Hal diatas berbeda jauh dengan periode kedua pencalonannya yang didukung hingga 10 parpol.

Kondisi di atas menyebabkan adanya perbedaan konfigurasi parpol dan posisi Wamen pada dua kabinet Jokowi. Pada kabinet Kerja 2014-2019, Jokowi hanya menempatkan 15 menteri dari parpol dalam kabinetnya dan 3 posisi Wamen. Kondisi tersebut berbeda jauh pada kabinet Indonesia Maju 2019-2024, di mana Jokowi menempatkan 17 menteri dari parpol dan 12 Wamen.

Jika dilihat lebih jauh, posisi Wamen juga memiliki risiko politik yang tinggi. Bukannya tidak mungkin bahwa adanya Wamen akan memicu adanya konflik kepentingan dalam suatu kementerian.

Terlebih lagi, jika terdapat kementerian yang didalamnya terdapat dua orang yang berasal dari parpol yang berbeda. Dalam kabinet Indonesia Maju, Kementerian Perdagangan diisi oleh PKB dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang keduanya merupakan parpol pendukung utama dari Jokowi.

Bagi-Bagi Kekuasaan?

Asumsi mengenai adanya jabatan Wamen sebagai bentuk dari bagi-bagi jabatan pada pemerintah Jokowi tentu tidak mengherankan. Pasalnya, penunjukan 12 Wamen lalu bisa saja menunjukkan adanya intensi kuat Jokowi untuk mengakomodasi semua kelompok pendukungnya pada pemilihan presiden (pilpres) Mei lalu.

Bukan hanya dari golongan dari parpol, bahkan dukungan kuat terhadap Jokowi juga berasal dari organisasi-organisasi massa besar.

Penunjukan Wamen oleh Jokowi bisa jadi merupakan bentuk konsesi politik pada parpol dan organisasi massa yang saat ini belum mendapat jatah pada pemerintahan Jokowi.

Hal di atas sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Thiago Silva dan kawan-kawan dalam Cabinet Rules and Power Sharing in Presidential and Parliamentary Democracies. Silva melihat dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuatan yang kuat dalam menentukan dan mengontrol kabinetnya.

Silva melihat formasi kabinet dalam sistem presidensial sangat kuat aspek politisnya. Tujuan utama dari pembentukan kabinet selain untuk membagi kekuasaan kepada para pendukungnya juga sebagai upaya kontrol kepada rekan koalisinya.

Berdasarkan pada tulisan di atas, Wamen di Kabinet Indonesia Maju dapat dilihat sebagai upaya Jokowi dalam membagi porsi kekuasaan kepada para pendukungnya.

Posisi Wamen Agama, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Agraria dan Tata Ruang misalnya merupakan pos-pos yang diisi oleh parpol-parpol kecil pendukung Jokowi yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Selain itu, Jokowi bahkan memberikan posisi Wamen Pertahanan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  (BKPM) kepada organisasi yang secara vokal mendukungnya yaitu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kelompok Relawan Pro-Jokowi.

Penambahan enam posisi Wamen dalam kabinet Jokowi bisa dibilang menjadi urgensi politik Jokowi di tengah banyaknya suara sumbang dari para pendukungnya yang hingga saat ini belum mendapatkan tempat.

Terlebih lagi, masuknya  Partai Gerindra menjadi anomali tersendiri di kabinet Jokowi. Padahal, masih terdapat kelompok-kelompok lain seperti partai Hanura, Partai Keadilan dan  Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang sampai ini belum masuk jajaran pemerintahan Jokowi.

Melihat dari konsepsi Silva, presiden membentuk eksekutif sebagai bentuk kontrol atas kelompok koalisinya. Sangat wajar jika Jokowi tidak ingin kehilangan kontrol dan dukungan dari ketiga partai yang selama ini menjadi suporter loyalnya dalam politik Indonesia.

Kondisi di atas semakin urgen seiring dengan indikasi hilangnya kontrol Jokowi atas partai Nasdem. Manuver politik partai Nasdem saat ini dianggap sebagai bentuk ketidakpuasaannya terhadap pembentukan pemerintahan Jokowi.

View this post on Instagram

Siapa saja deretan nama wakil menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 25, 2019 at 5:05am PDT

Kekecewaan partai Nasdem sebagai salah satu parpol pendukung utama Jokowi juga bisa dibilang sangat beralasan. Dalam penyusunan kabinetnya Jokowi tidak memberikan posisi yang strategis kepada partai Nasdem ditambah duduknya Gerindra sebagai kelompok oposisi dalam pemerintahan Jokowi.

Kontrol Birokrasi?

Posisi jabatan eksekutif memang menjadi salah satu konsesi politik yang umum digunakan pasca Pilpres di banyak negara. Hal ini dikarenakan dalam sistem presidensial kepala pemerintahan memiliki hak prerogatif dalam menempatkan seseorang dalam jajaran birokrasi di bawahnya.

Tobias Bach dalam Politicians and Bureaucrats in Executive Government menjelaskan bahwa terdapat relasi yang asimetris antara politisi eksekutif dengan birokrat. Relasi ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan pejabat publik terpilih (kepala pemerintahan) dalam menentukan ranah kerja kelompok birokrat.

Kemampuan tersebut dapat terwujud baik melalui penunjukan kepala birokrat yang baru, perubahan peraturan hingga reformasi struktur pemerintahan. Dengan kata lain, Bach melihat adanya intervensi kepala pemerintahan melalui pos menteri secara politis merupakan upaya politisi dalam mengontrol kelompok birokrasi.

Kelompok birokrasi dalam hal ini kementerian menjadi entitas yang harus dikontrol secara politis karena birokrasi memiliki kekuataan dan wewenang dalam pembuatan kebijakan publik dan memiliki dimensi organisasional yang sangat besar.

Oleh karena itu, politisi harus berada dalam lingkaran tersebut utuk menjadi pengambil keputusan dari setiap kewenangan yang dikelola oleh kelompok birokrasi agar kepentingannya tidak terhambat.

Dalam wacana penambahan enam posisi Wamen, bisa ditebak pos-pos kementerian yang belum memiliki representasi politisilah yang kemungkinan akan dibuat posisi Wamennya.

Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koperasi dan UMKM (Kemenkop) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merupakan kementerian yang belum memiliki kontrol politisi dalam posisi puncak.

Masuknya politisi-politisi ke dalam kementerian melalui posisi Wamen ke depannya dapat menjadi sarana Jokowi dalam mengakomodir kelompok pendukungnya. Apalagi, setelah manuver politik yang dilakukan Nasdem tentu, penambahan posisi Wamen menjadi suatu yang urgen bagi Jokowi. Selain itu masuknya kelompok politisi dalam pos kementerian juga bisa jadi akan semakin meneguhkan kontrol Jokowi atas kelompok birokrasi.

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut