Pelaku perjalanan domestik tak perlu test antigen dan PCR jika sudah divaksin 2 kali dan booster

Pemerintah wacanakan dosis vaksin ke-4

PinterPolitik.com

“Having, then, once introduced an element of inconsistency into his system, he was far too consistent not to be inconsistent consistently.” ― Samuel Butler, The Way of All Flesh (1903)

Mari kita sedikit flashback terlebih dahulu ke masa-masa awal pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu. Pada saat itu banyak di antara para pejabat dan politisi yang melemparkan pernyataan konyol dan meremehkan virus SARS-CoV-2. Mulai dari yang tidak percaya virus Corona akan masuk ke Indonesia sampai yang mengatakan kalau virus Corona bisa ditangkis dengan jamu, kayu putih, susu kuda liar, ataupun dengan doa.

Pemerintah, pada waktu itu, juga terlihat anti-sains dan enggan mendengarkan masukan dari ahli dan ilmuwan. Banyak pihak yang menganggap pemerintah lebih memilih untuk menjaga kepentingan ekonomi dibanding kepentingan kesehatan.

Seiring berjalannya pandemi, kasus-kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Pada akhirnya, pemerintah mulai melirik sains. Obat-obatan dan vaksin didatangkan untuk menangani pandemi.

Akan tetapi, setelah bergantung pada sains pun, polemik yang timbul masih muncul, bahkan yang berhubungan dengan dunia medis itu sendiri. Contohnya adalah perdebatan tentang vaksin manakah yang efektif serta obat medis apakah yang bisa digunakan sebagai terapi dan/atau mengurangi gejala Corona.

Baca Juga: Apa Sebenarnya Masalah Jokowi?

Perdebatan yang berkaitan dengan dunia medis sebenarnya masih terjadi sampai sekarang. Bulan Juni 2021 lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memerintahkan perusahaan farmasi BUMN untuk memproduksi dan mengedarkan obat cacing Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19. Namun, ternyata Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri belum memberikan izin jika Ivermectin dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang timbul karena terkena Covid-19.

Lalu, kebijakan soal vaksinasi. Pemerintah tiba-tiba saja memutuskan untuk menjual vaksin gotong royong kepada rakyatnya melalui apotek BUMN. Padahal pada akhir tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sendiri bahwa semua vaksin akan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Hal ini tentu mengejutkan dan membingungkan masyarakat.

Sementara itu, jenis-jenis makanan atau minuman nonmedis yang dianggap bisa menangkal dan menyembuhkan Covid-19 masih beredar isunya di masyarakat, seperti minum susu merek tertentu, makan bawang putih mentah, kumur-kumur pakai garam, dan sejenisnya.

Hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya fenomena majemuknya kebenaran informasi yang ada di masyarakat, baik itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau karena isu yang beredar di masyarakat itu sendiri.

Semua Terserah Rakyat?

Dari banyaknya contoh kontradiksi dan alternatif kebenaran informasi tadi, muncul lah sebuah konsep yang disebut politics of choice (politik pilihan). Rakyat semacam dibiarkan memilih sendiri bagaimana mengatasi pandemi dengan pilihan-pilihan yang telah ada berdasarkan informasi yang tersedia.

Kita bisa memilih sendiri ingin menggunakan masker jenis apa dan berapa lapis; ingin berwisata, work from Bali (WFB),atau tetap di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain; lalu jika merasa bergejala terkena Covid-19 ingin menggunakan GeNose, rapid test, swab antigen, atau swab PCR; jika positif Covid-19 ingin isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit; obat-obatan yang ingin dikonsumsi apakah yang nonmedis atau yang medis; kemudian yang terakhir adalah ingin divaksin menggunakan jenis vaksin apa dan yang gratis atau yang berbayar?

Sehubungan dengan itu, sejumlah penelitian telah dilakukan berkaitan dengan bagaimana pandangan politik seseorang akan mempengaruhi cara pandangnya dan pilihannya selama masa pandemi Covid-19.

Misalnya, Lehigh University dalam penelitian yang berjudul Here’s why conservatives and liberals differ on Covid-19 melaporkan bahwa kelompok konservatif cenderung untuk tidak menggunakan masker karena mereka merasa tidak terancam dengan keberadaan virus. Kelompok konservatif juga banyak yang mempercayai teori konspirasi seputar Covid-19 dan meyakini bahwa pandemi ini diciptakan untuk kepentingan bisnis.

Baca Juga: Faheem Younus “Bayangi” Jokowi?

Menurut Evan Laksmana seorang peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), tidak transparannya pemerintah soal data menunjukkan cara berpikir ala militer yang ada di pemerintahan Jokowi.

Agar tidak menimbulkan kepanikan, pemerintah sebisa mungkin menahan dan menutup informasi. Barangkali, penyebab awal timbulnya ketidakjelasan atau noise informasi di masyarakat disebabkan oleh tidak transparannya pemerintah pusat terkait penanganan pandemi.

Di beberapa paragraf atas tulisan ini sudah diperlihatkan contoh alternatif-alternatif pilihan yang dapat dilakukan rakyat Indonesia dalam melewati masa pandemi. Hal ini terjadi, sekali lagi, sebab pilihan-pilihan tersebut muncul dari ketidakjelasan dan inkonsistensi pemerintah dalam berkomunikasi dan membuat peraturan.

Ben Bland dalam bukunya Man of Contradictions pernah menggambarkan dengan jeli sosok Jokowi. Menurut Bland, gaya kepemimpinan Jokowi bersifat paradoks. Jokowi terjebak dalam janji-janji demokrasinya dan juga otoritarianisme yang sudah mengakar di Indonesia. Corak ekonominya berorientasi liberal dibalik narasi proteksionisme yang diciptakan. Ia mengampanyekan keberagaman dan toleransi antar-golongan, tetapi juga menggaet kelompok konservatif.

Gaya kepemimpinan inilah yang kita rasakan selama pandemi Covid-19. Akibat dari inkonsistensi peraturan pemerintahan Jokowi, rakyat terbagi berdasarkan spektrum ideologinya. Konservatif, liberal, dan progresif akan dapat tempatnya masing-masing dan bebas memilih caranya sendiri dalam menangani pandemi.

Mungkin di kondisi normal dan tidak darurat, pilihan yang tersedia untuk rakyat ada baiknya. Akan tetapi, dalam situasi pandemi dan darurat seperti ini, apakah banyaknya pilihan seperti yang disebutkan di atas itu benar-benar bisa membantu rakyat atau malah menyusahkan rakyat?

Jika merujuk pada tulisan di PinterPolitik.com yang berjudul Mencari Kepemimpinan Krisis Jokowi, dalam situasi krisis, rakyat butuh pemimpin kuat yang bisa memegang kendali. Jokowi barangkali perlu meniru beberapa pemimpin negara lain, seperti Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kedua pemimpin tersebut hadir di kala rakyat membutuhkan sosok berjiwa yang dapat menanggulangi pandemi Covid-19.

Gaya kepemimpinan dan inkonsistensi pemerintahan Jokowi membuat rakyat kebingungan dan kesulitan menghadapi pandemi. Pada akhirnya rakyat menjadi tidak percaya kepada pemerintah. Pemerintah pun juga menjadi tidak percaya kepada rakyatnya. Hal ini akan terus terjadi selama pemerintah tidak ingin berbenah.

Baca Juga: Mencari Kepemimpinan Krisis Jokowi

PinterPolitik.com

Konnichiwa! Apa kabar kalian, gaes? Di tengah lonjakan kasus Covid-19 yang meningkat signifikan baru-baru ini, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan ya, gengs. Jangan lupa buat tetap di rumah dan menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Kita sebagai bagian dari masyarakat juga perlu dong buat membantu upaya pemerintah dan kawan-kawan tenaga kesehatan (nakes) untuk memerangi pandemi Covid-19. Caranya gimana? Salah satunya bisa dilakukan dengan menyegerakan diri untuk ikut program vaksinasi Covid-19, gaes.

Dengan begitu, kekebalan kelompok (herd immunity) bisa segera tercapai. Kalau udah kebal semua, kan enak jadinya. Kita bisa bebas jalan-jalan, nongkrong, hingga nonton di bioskop lagi. Hmm, siapa coba yang nggak kangen dengan kehidupan sebelum pandemi?

Nah, uniknya nih, biar masyarakat umum semakin terdorong untuk mengikuti vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat sejumlah video TikTok yang menarik lho. Salah satu video yang viral kemarin adalah munculnya Ogiwara Sayu dari Higehiro (2021) yang mengajak Yudha-kun buat ikut vaksinasi Covid-19.

Baca Juga: Menkes Budi Terjebak AstraZeneca?

Wah, mungkin nih, Kemenkes sekarang sudah diisi oleh para wibu – istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi individu yang menggemari anime dan manga – kali ya? Apa jangan-jangan secara diam-diam Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin adalah juga seorang wibu? Kan, siapa tahu ya bisa diajak buat ngobrol soal seri-seri anime yang kece? Hehe.

Ya, terlepas dari Pak Budi adalah seorang wibu atau bukan, bisa jadi ini bentuk komunikasi publik yang bagus sih. Mending lah ya daripada nanti dibilang malah jadi titan kalau disuntik vaksin. Hehe.

Apalagi, selama ini, banyak berita yang justru bernada ‘seram’. Misal nih, dulu ada anggapan kalau siapapun yang menolak vaksinasi akan dipidana. Kan, kesannya jadi ditakut-takutin tuh. Hmm.

Ya, semoga aja dengan sosialisasi yang menarik seperti ini membuat kaum wibu – dan kaum lainnya juga tentunya – untuk segera mengikuti program vaksinasi Covid-19. Semua juga ingin agar pandemi segera berakhir kan. Ayo, gaes! (A43)

Baca Juga: Menkes Makin Cenat Cenut

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir tahun 2020 lalu melakukan reshuffle terhadap sejumlah posisi menteri. Salah satu posisi yang diisi oleh figur baru adalah Menteri Sosial (Mensos) yang kini dijabat oleh mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma).

Nah, seperti yang banyak dari kita ketahui, Bu Mensos ini bisa dibilang sangat aktif ya, bun. Lha, gimana nggak? Hampir setiap hari lho nama beliau muncul di judul-judul berita. Bahkan, nama Bu Risma ini sempat viral di media sosial (medsos) lho.

Gara-gara saking seringnya blusukan, Bu Risma ini akhirnya juga mendapatkan banyak kritik lho. Sejumlah pengamat politik dan politikus menyebutkan kalau blusukan ala Bu Mensos kemarin-kemarin itu adalah pembangunan modal untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2022 nanti – bila dilaksanakan.

Wah wah, Bu Risma ini apa nggak capek ya blusukan terus di Jakarta. Mungkin, Bu Mensos perlu nih mencoba blusukan ke banyak daerah lain seperti yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

Mungkin nih, saking capek-nya, Bu Risma sampai-sampai mencurahkan hatinya (curhat) di hadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat perdananya bersama Komisi VIII DPR, suara Bu Mensos malah terdengar serak lho.

Baca Juga: Perang Blusukan: Sandiaga vs Risma

Kata beliau sih, suara serak itu timbul karena sering marah-marah di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan nih, Bu Risma juga mengatakan bahwa tekanan darahnya sempat naik akibat upaya kerja beliau di Kemensos.

Wah, hati-hati, Bu Risma. Kalau sering kelelahan sampai sakit, imunitas bisa aja makin lemah lho. Kesehatan kan faktor penting di tengah pandemi Covid-19 ini.

Hmm, kalau gitu, apa mungkin nih Bu Risma perlu menerima vaksinasi seperti Pak Jokowi beberapa waktu lalu? Soalnya nih, dengan vaksinasi, Bu Mensos barang kali bisa semakin kuat tuh imunitasnya.

Apalagi nih, setelah vaksinasi, Bu Risma bisa dapat sertifikat penerima vaksin lho yang kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dapat menggantikan tes-tes seperti PCR dan rapid antigen. Hmm, bisa aja ini jadi kesempatan buat Bu Risma dong – biar blusukan-nya nggak terbatas di Jakarta saja. Hehe.

Lagipula, Bu Risma sendiri sudah bilang kalau siap-siap saja bila diminta Pak Jokowi untuk melakukan vaksinasi. Tapi, hati-hati, Bu. Kalau tekanan darahnya tinggi, bisa tidak boleh diberi vaksin lho. Hmm. (A43)

Baca Juga: Bencana Alam, Momentum Politik Risma?

PinterPolitik.com

Intrik politik yang bergulir di parlemen kembali memantik perhatian publik. Kali ini dengan derajat yang cukup serius, ketika konteksnya terkait dengan vaksinasi Covid-19 yang telah dimulai pemerintah melalui suntikan pertama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini.

Hulu intrik itu berasal dari suara yang disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning, ketika secara tegas menyebut akan menolak vaksinasi Covid-19 pemerintah.

Hal tersebut Ia utarakan saat kemarin Komisi IX melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir.

Basis argumen yang dikemukakan politisi kawakan PDIP ini pun cukup substansial dan tampak selaras dengan keresahan sebagian kalangan. Khususnya sudut pandang yang kontradiktif dengan optimisme program vaksinasi yang digadang-gadang dapat menjadi game changer pandemi dan dampak turunannya.

Ribka tampak menyuarakan aspirasi keresahan mengenai keamanan vaksin, riwayat potensi minor vaksinasi yang tidak direncanakan dengan matang, sorotan terhadap potensi polemik alokasi sejumlah vaksin dengan banderol yang berbeda-beda di kemudian hari, hingga mewanti-wanti pemerintah jangan sampai terjadi bisnis vaksin Covid-19.

Satu yang juga cukup tegas dan menyita atensi ialah, saat Ribka mengatakan lebih baik membayar denda – yang mulai dan akan diterapkan pemerintah baik daerah maupun pusat – dibandingkan menerima injeksi vaksin tersebut.

Baca juga: Artis, Senjata Pamungkas Vaksinasi Jokowi?

Lantas menjadi cukup mengejutkan dan menimbulkan keheranan ketika kritik dan narasi tersebut berasal dari politisi PDIP sebagai partai politik (parpol) penguasa, yang notabene eksis di balik agenda vaksinasi Covid-19 pemerintah pusat.

Itulah yang kemudian menimbulkan pertanyaan tersendiri, mengapa kiranya Ribka melontarkan narasi yang kadung menjadi konsumsi “memikat” publik yang berpeluang membentuk persepsi tertentu, di saat agenda vaksinasi Covid-19 secara nasional akan berlangsung?

Aspirasi Luhur atau Siasat Khusus?

Beragam reaksi seketika hadir merespons pernyataan dan sikap Ribka yang dinilai cukup mengejutkan. Ada yang sependapat, namun ada pula yang mengkritisi politisi PDIP itu.

Salah satu kritik datang dari influencer dr. Tirta Mandira Gundhi atau yang beken dengan sapaan dr. Tirta. Di akun Twitternya, Ia merasa heran ketika kini Komisi IX menampilkan sikap berbeda, mengingat pada Desember lalu sempat meminta kepada Menkes saat itu agar pejabat yang divaksin terlebih dahulu.

Itulah yang kemudian membuka tafsir bahwa kemungkinan sikap Ribka merupakan bagian dari sebuah drama politik tertentu. Dalam The Dramaturgy of Politics, Richard M. Merelman mengutip konsep dramaturgy atau dramaturgi Erving Goffman – sosiolog terkemuka Amerika Serikat (AS) kelahiran Kanada – dalam konteks politik.

Merelman menjabarkan bahwa dramaturgi memang dapat dilakukan oleh para aktor politik, dalam artian menampilkan sesuatu yang mungkin berbeda di atas panggung berbanding apa yang terjadi di belakang panggung.

Hal ini berkaitan dengan bagaimana mengelola penyampaian impresi kepada khalayak, yang Merelman sebut sebagai auditor terhadap para representasinya masing-masing di ranah politik.

Manajemen impresi seperti itu dimaksudkan untuk diterima sebagai sesuatu yang truthful atau dapat dipercaya serta kredibel, yang muaranya ialah membentuk atau menyeimbangkan citra positif bagi sang aktor politik maupun kelompoknya.

Kemungkinan dramaturgi itu mungkin saja terjadi dalam hal narasi Ribka, mengingat sejumlah politisi PDIP secara track record kerap terkesan menampilkan hal serupa.

Mulai dari Puan Maharani yang pada 2012 lalu sempat menangis di rapat paripurna pembahasan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berujung walk out PDIP. Hingga kesan drama di balik pencopotan Rieke Diah Pitaloka dari posisi pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR, ditengah kondisi PDIP yang citranya sedang turun akibat polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), di mana mantan aktris itu menjadi ketua panitia kerja (panja) pembahasannya.

Baca juga: Vaksin Covid-19, Indonesia Proyek Beta?

Belum lagi nama Tri Rismaharini yang tak jarang dengan karakternya terkesan menampilkan drama tersendiri, baik ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya, maupun saat menjadi Menteri Sosial (Mensos) dengan blusukannya belakangan ini.

Pada konteks Ribka, dramaturgi politik juga mungkin sedang ditampilkan untuk menyelaraskan sikap PDIP atas sejumlah keresahan ataupun keraguan publik yang memang eksis terhadap vaksinasi Covid-19 pemerintah.

Menyelaraskan dalam artian bahwa, PDIP secara organisasi di kemudian hari bisa saja mengklaim dua impresi berbeda, yakni telah menghadirkan concern terhadap vaksinasi jika memang berujung polemik atau menimbulkan kemudaratan di kemudian hari melalui intrik Ribka.

Dan di sisi lain, PDIP bisa juga mengklaim sebuah kesuksesan ketika program vaksinasi Covid-19 yang disimbolisasikan oleh Jokowi sebagai orang pertama yang divaksin hari ini, akan berjalan lancar ke depannya.

Kecenderungan interpretasi dramaturgi juga tampaknya tak bisa dihindari, saat kritik maupun intrik Ribka juga mungkin hanya akan menguap begitu saja. Karena realitanya, kontrak pengadaan 329 juta dosis vaksin dari sejumlah produsen berbeda, telah difinalisasi oleh pemerintah.

Kendati demikian, tafsiran tersebut hanya satu dari kemungkinan bahwa di sisi lain sesungguhnya Ribka juga dapat pula benar-benar serius dengan sikapnya. Dennis Thompson dalam Political Ethics menjelaskan konsep moralitas politik sebagai praktik yang sesungguhnya dapat dilakukan oleh politisi dalam menggunakan penilaian moral tentang tindakan maupun sikap politik, dan tak melulu terkait kepentingan pragmatisme politik.

Konteks itulah yang juga kiranya melandasi bahwa yang disampaikan Ribka Tjiptaning dapat berlandaskan moralitas meskipun tampak sangat kontras dengan kebijakan pemerintah di mana partainya sendiri menjadi penguasa.

Dengan latar belakang Ribka sebagai seorang dokter, plus telah malang melintang di sebagai wakil rakyat yang terjun langsung dalam bidang kesehatan masyarakat, pemahaman atas dinamika dan problematika vaksinasi di Indonesia seyogyanya memang secara moral harus Ia sampaikan sebagai aspirasi esensial.

Terlebih bukan kali ini saja Ribka mengkritisi pemerintah, seperti saat dirinya menjadi sosok sentral yang tak sepakat dengan sistem maupun kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Terlepas dari dua interpretasi itu, sikap Ribka telanjur menghiasi pemberitaan dan konsumsi publik. Lantas, dampak seperti apa yang kiranya dapat terjadi nantinya?

Ambiguitas Regulasi

Bagaimanapun, secara langsung maupun tidak langsung, sikap Ribka seolah dapat menciptakan narasi fear mongering atau penciptaan rasa takut tersendiri di masyarakat atas vaksin Covid-19.

Barry Glassner dalam Narrative Techniques of Fear Mongering mengatakan, dari terciptanya culture of fear, politisi, dan pejabat pemerintah dapat menggunakan kecemasan kolektif itu untuk keuntungan tersendiri.

Baca juga: Denda Vaksinasi, Antiklimaks Karier Anies?

Setelah rasa takut itu tercipta, mereka dapat memanfaatkannya untuk berbagai hal seperti kepentingan elektoral, mendulang benefit finansial bagi kampanye tertentu atau tujuan lainnya, maupun mendorong program atau kepentingan lain yang cenderung meningkatkan keuntungan hingga kekuatan koersif negara.

Dengan menjabarkan faktor substansial di balik penolakannya terhadap vaksin Covid-19, Ribka sampai pada postulat tegas bahwa dirinya menyatakan lebih baik membayar denda dibandingkan menerima suntikan vaksin.

Sikap Ribka sendiri tak dapat dilepaskan dari ultimatum pemerintah tentang ancaman denda hingga pidana jika menolak vaksinasi Covid-19. Selain DKI Jakarta yang telah memiliki Perda untuk itu, pemerintah pusat tampak tak mau kalah.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (HAM) Omar Sharif Hariej, yang menyebut bahwa UU Kekarantinaan Kesehatan akan digunakan untuk menindak penolak vaksin dengan denda maupun pidana.

Persoalan ini menjadi terkesan ambigu ketika pemerintah di awal pandemi enggan menggunakan regulasi tersebut.

Hal itu juga seolah menguak bahwa pemerintah tampaknya akan menggunakan justifikasi kewajiban vaksin demi kepentingan luas, dibandingkan hak asasi atas tubuh setiap individu, persis seperti yang dikemukakan ethichist Oxford University, Alberto Giubilini dalam Should the Covid-19 vaccine be mandatory.

Dan pada akhirnya, kecenderungan itu menciptakan kesan yang oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick sebut dalam Law and Society in Transition, sebagai hukum represif.

Kini, muara yang dikhawatirkan dari berbagai tendensi yang ada dan telah tercipta ialah, eksisnya prioritas opsi pembayaran denda demi vaksin yang lebih terjamin efektivitasnya di kalangan masyarakat tertentu.

Dan di saat yang sama, membuka kemungkinan pula bagi permintaan vaksin dengan kualitas terbaik secara eksklusif yang ujungnya ialah komersialisasi vaksin Covid-19. Namun tentu itu bukanlah yang diharapkan untuk terjadi. (J61)

Baca juga: Jokowi Dalam Pusaran Proksi Vaksin?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Mungkin, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa perubahan akan selalu membawa perbedaan. Terkadang, perbedaan itu bisa dinilai sebagai hal yang baik maupun hal yang buruk.

Perbedaan akibat perubahan ini pun bisa langsung dirasakan lho. Coba lihat bagaimana perbedaan langsung terasa di Asgard ketika Hela berhasil mengambil tampuk kepemimpinan dari Thor.

Bahkan, perubahan itu terjadi dengan membawa konflik lho – dengan kalahnya kawan-kawan Loki ketika melawan Hela. Dewi Kematian tersebut pun akhirnya membangkitkan pasukan kunonya dan memburu siapa saja yang tidak patuh dan tidak mengakui kekuasaannya.

Yang jelas bisa kita amati dari film Thor: Ragnarok (2017) adalah bagaimana Hela dan Thor memiliki cara memimpin yang berbeda. Bahkan, Dewi Kematian itu juga pernah memimpin dengan caranya ketika sang ayah, Odin, menaklukkan sembilan dunia.

Siapa tahu perbedaan semacam ini juga terlihat lho di dunia nyata – bahkan di Indonesia? Mungkin, perbedaan cara memimpin ini terlihat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pasalnya, beberapa waktu lalu, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mendapatkan undangan dari World Health Organization (WHO) karena dianggap berhasil menerapkan sejumlah aksi untuk mengatasi Covid-19 lho, khususnya soal intra-action review (IAR).

WHO sih berharap agar Terawan ini mau berbagi dengan otoritas-otoritas kesehatan di negara-negara lain – biar negara-negara lain juga bisa sukses melakukan apa yang disebut IAR itu. Wah, harusnya bangga dong dengan Pak Terawan. Hehe.

Ya, meski begitu, kabar ini juga menuai pertanyaan lho dari masyarakat. Gimana nggak? Sebagian besar masyarakat menilai bahwa Pak Terawan ini kurang sigap lho dalam menghadapi pandemi Covid-19 – kontras dengan anggapan dari WHO.

Hmm, asumsi negatif yang disematkan pada Pak Terawan ini beda sih dengan mantan Menkes era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Siti Fadilah Supari. Pasalnya, meski beliau dianggap lihai dalam menangani epidemi Flu Burung dulu, mantan Menkes itu dinilai malah dianggap mendapatkan nasib buruk – seperti harus menjalani hukuman penjara.

Nah, uniknya nih, beda dengan Terawan yang justru terlihat ‘dekat’ dengan WHO, Bu Siti ini malah dinilai sering berbeda pandangan lho dengan organisasi internasional yang bergerak di bidang kesehatan itu. Katanya sih, beliau berusaha mencegah permainan politik vaksin dari negara-negara maju.

Hmm, kalau diperhatikan sih, Indonesia di era Menkes Terawan memang lagi gencar-gencarnya ya dalam mencari vaksin. Bahkan, Indonesia juga sedang terlibat langsung dengan kerangka global – bernama Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX) – pengadaan vaksin yang akan disuplai oleh beberapa negara dan perusahaan.

Oh, iya. Saking bersyukurnya WHO dengan keterlibatan Indonesia di pengadaan vaksin, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sampai mengucapkan rasa terima kasih di akun Twitter-nya lho. Bahkan, ucapan itu disampaikan dalam Bahasa Indonesia.

Ya, mirip perubahan dan perbedaan ala Thor dan Hela, ini bisa saja pertanda bahwa Menkes Terawan lebih ‘disayangi’ lah ya oleh rezim kesehatan dunia tersebut daripada Bu Siti. Apa jangan-jangan Pak Terawan sekarang sudah jadi ‘anak emasnya’ WHO ya? Hehe.

Terlepas dari kemungkinan itu, kita nggak bisa jamin ya apakah benar keberhasilan yang disematkan ke Pak Terawan benar adanya atau nggak. Yang jelas, publik bisa menilai sendiri lah ya – entah dinilai baik atau sebaliknya. Hmm. (A43)

PinterPolitik.com

Sorotan minor dari ahli kesehatan dan epidemiolog agaknya tak mampu membendung hembusan angin segar vaksin Covid-19 yang terus digembar-gemborkan pemerintah. Ya, meski menuai keragu-raguan, namun nyatanya pemerintah tetap tak ingin mengendurkan upaya pengadaan vaksin yang dijadwalkan akan dilakukan mulai akhir 2020.

Kendati vaksin merupakan kabar baik yang amat ditunggu-tunggu untuk mengakhiri pandemi, namun nyatanya survei yang dilakukan Lapor Covid-19 justru menggambarkan bahwa jumlah masyarakat yang meragukan kabar tersebut masih cukup tinggi.

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menduga keragu-raguan tersebut bukan disebabkan karena masyarakat memiliki sikap anti terhadap vaksin. Melainkan karena informasi-informasi yang beredar selama ini dinilai masih belum jelas.

Kekhawatiran Pandu agaknya ditangkap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam rapat terbatas dengan para menteri yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden beberapa waktu lalu, Ia mewanti-wanti jajarannya untuk berhati-hati dalam mengkomunikasikan ihwal rencana proses vaksinasi kepada publik. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyadari bahwa vaksinasi memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Untuk itu Ia meminta para menterinya agar menaruh perhatian lebih pada sejumlah isu seperti persoalan halal-haram, harga, kualitas, hingga distribusi.

Kepala negara bahkan sampai memerintahkan jajarannya untuk memperbaiki strategi komunikasi publik. Dia tak ingin vaksinasi bernasib sama seperti pengesahan Rancangan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang memantik glombang protes hingga hari ini.

Konteks pernyataan Presiden tersebut agaknya menjadi menarik untuk dibahas lebih lanjut. Pasalnya, pandemi Covid-19 dan pengesahan UU Ciptaker bisa dibilang memang memiliki pangkal persoalan yang sama, yakni buruknya komunikasi publik pemerintah.

Terlebih, pernyataan tersebut bisa juga dipandang sebagai sebuah afirmasi Jokowi terhadap dugaan bahwa pemerintah memang gagal mengkomunikasikan UU Ciptaker kepada publik.

Lantas pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa penyebab strategi komunikasi publik pemerintah khususnya dalam dua isu krusial tersebut tak terjalin efektif?

Persoalan Transparansi dan Sinergitas?

Selain persoalan substansi, kerasnya resistensi publik terhadap polemik UU Ciptaker sebenarnya juga dilatarbelakangi faktor pengesahan yang begitu mendadak. Meski merupakan isu yang sudah cukup lama, namun pengesahan yang dilakukan secara diam-diam dan mendadak rasionalnya akan memberikan shocking therapy kepada publik.

Tak seperti polemik UU Ciptaker, pandemi Covid-19 bukanlah isu lama yang tiba-tiba menyeruak kembali ke permukaan. Sebaliknya, peristiwa tersebut masih berlangsung hingga kini dan rutin menghiasi headline-headline media massa.

Wilbur Schramm sebagaimana dikutip Walid Wardhana dalam tulisannya yang berjudul Teori dan Model Komunikasi Massa merumuskan suatu konsep yang dikenal dengan istilah hypodermic needle. Teori ini pada intinya menyebut bahwa komunikasi massa memiliki pengaruh langsung, segera dan sangat menentukan terhadap audience.

Pada umumnya khalayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi. Sehingga, pesan-pesan yang disampaikan melalui media kepada mereka akan selalu diterima,  dan cepat memiliki efek yang kuat tehadap komunikan.

Meski menjadi santapan sehari-hari publik melalui media massa selama setengah tahun terakhir, nyatanya kampanye-kampanye tentang penerapan protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah tak memiliki dampak yang begitu signifikan. Hal ini bisa dibuktikan dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang belum juga memuaskan.  

Gagalnya komunikasi publik pemerintah ihwal pandemi melalui media massa kiranya dapat dianggap sebagai indikasi adanya kesalahan dalam strategi komunikasi tersebut.

Dosen Ilmu Komunikasi UI, Whisnu Triwibowo dalam tulisannya di The Conversation memaparkan sejumlah kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintah dalam konteks komunikasi publik di tengah krisis. Di antaranya; pemerintah dianggap tidak antisipatif, kurang bersinergi dengan pejabat-pejabat daerah, hingga menggunakan bahasa teknis yang sulit dipahami masyarakat awam.

Jangankan kepada publik, sejumlah pihak menilai komunikasi antar sesama pejabat eksekutif, bahkan antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sekalipun juga bisa dibilang kurang baik. Getirnya, kritik itu justru datang dari relawan Jokowi sendiri.

Dalam konteks penanganan pandemi, sosok Wapres Ma’ruf Amin nyatanya memang jarang tampil bersama Presiden maupun para menteri. Inilah yang menjadi sebab publik mempersepsikan Jokowi dan Ma’ruf memang berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

Hal ini tentu sangat disayangkan. Padahal, Ma’ruf dengan latar belakang agama yang kental sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup prominen untuk mengkomunikasikan program pemerintah kepada masyarakat.

Hakimul Ikhwan dalam tulisannya yang berjudul How Religions and Religious Leaders Can Help to Combat the COVID-19 Pandemic: Indonesia’s Experience mengatakan bahwa sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, agama memiliki peran yang cukup signifikan dalam mempersuasi masyarakat. Hal ini lantaran tokoh agama, seperti Ma’ruf Amin adalah salah satu sosok yang paling dihormati dan didengar suaranya oleh masyarakat.

Lalu mengingat carut-marutnya komunikasi publik dalam polemik UU Ciptaker dan penanganan pandemi Covid-19, kira-kira apa yang bisa diakukan pemerintah untuk memperbaiki hal tersebut agar kegagalan serupa tak terjadi dalam proses sosialisasi vaksinasi Covid-19?

Perlu Pedoman Baku?

Meski secara struktural segala informasi mengenai penanganan pandemi dilakukan di bawah otoritas Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, namun pada praktiknya, pemerintah sepertinya tak memiliki pedoman baku dalam strategi komunikasi kepada publik. Hal ini terbukti dari bebasnya para menteri dan pembantu presiden dalam membuat pernyataan terkait pandemi, yang tak jarang justru saling bertentangan.

Getirnya, ketidakompakan itu terjadi bukan hanya dalam persoalan komunikasi, melainkan juga dalam konteks kebijakan.

Untuk mengatasi hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah memiliki pedoman baku dalam ranah komunikasi di tengah krisis. Barbara Reynolds dan Matthew Seeger sempat memaparkan sebuah model komunikasi publik di tengah krisis yang agaknya bisa diterapkan pemerintah. Mereka menyebut konsep komunikasi krisis tersebut sebagai Crisis and Emergency Risk Communication (CERC).

CERC memiliki filosofi dasar bahwa publik berhak mendapatkan informasi akurat terkait krisis yang terjadi. Informasi harus secara lengkap memaparkan kondisi krisis dan risiko yang ada agar membantu publik membuat keputusan rasional. Komunikasi menjadi alat agar publik mengadopsi perilaku yang diharapkan untuk mengurangi risiko.

CERC memadukan strategi komunikasi risiko (risk communication) yang umum digunakan sektor pemerintah dalam keadaan darurat dan komunikasi krisis (crisis communication) yang digunakan sektor swasta untuk menghadapi krisis organisasi. Terdapat beberapa tahapan komunikasi berkelanjutan dalam model CERC, yakni tahap sebelum krisis (pre-crisis), awal krisis (initial event), selama krisis (maintenance), resolusi (resolution), dan evaluasi (evaluation).

Rencana vaksinasi masuk dalam kategori tahap krisis (maintenance). Di tahap ini pemerintah perlu menyalurkan informasi mutakhir secara berkala agar masyarakat yakin krisis dapat dilalui. Pemerintah perlu melakukannya dengan cara memaparkan penanggulangan keadaan darurat, mengoreksi rumor dan misinformasi, serta menjelaskan rencana pemulihan pasca krisis.

Strategi komunikasi CERC telah dijadikan pedoman strandar oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Center of Disease Control and Prevention, CDC) di Amerika Serikat (AS) saat menghadapi pandemi. Pada kasus wabah ebola di tahun 2015 lalu, CDC dianggap mampu mensinergikan lembaga-lembaga pemerintah dan menjadi otoritas tunggal untuk memberikan informasi kepada publik.

Berangkat dari sini, maka pernyataan Jokowi yang meminta para pembantunya untuk membenahi komunikasi publik untuk menyosialisasikan proses vaksinasi sangatlah relevan. Hal ini lantaran strategi komunikasi yang dibangun pemerintah dalam konteks pandemi selama ini nyatanya memang buruk.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah kiranya harus memperbaiki strategi komunikasi terutama yang terkait dengan transparansi dan keterbukaan. Selain itu, pemerintah juga bisa mengoptimalisasi penggunaan media dengan tetap mengedepankan konsep Right Man in The Right Place.

Tim Gugus Tugas Covid- 19 yang berperan sebagai komunikator publik resmi di tingkat pusat dan daerah, seharusnya hanya dilakukan oleh ahli atau pihak yang berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang kesehatan atau kedokteran dan mampu berkomunikasi kepada publik dengan komunikatif. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk memiliki standar baku dalam komunikasi publik agar kesalahan dalam polemik UU Ciptaker dan penanganan pandemi tak terulang dalam proses sosialisasi vaksinasi Covid-19.

Mengingat pentingnya proses vaksinasi untuk mengakhiri pandemi, memang sudah seharusnya pemerintah berhati-hati dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut agar tak terjadi mispersepsi di tengah-tengah masyarakat. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, bagi kalian yang pernah belajar sejarah, tahu kan strategi yang dilakukan oleh raja-raja kuno buat melebarkan pengaruhnya ke daerah lain? Yaps, salah satunya adalah dengan cara politik pernikahan.

Nggak percaya? Tanya saja sama Raja Henry V kenapa kok ia mau menikah dengan putrinya Raja Prancis. Atau, kalau merasa kejauhan, di Indonesia kan banyak juga toh cerita begitu – mulai dari istri Brawijaya V yang semuanya adalah putri dari raja-raja ternama.

Kalau dirasa contoh di atas belum cukup, baca deh sejarah klub Inter Milan. Mengapa kok klub diberi nama ‘Inter’, padahal di kota Milan sudah ada klub bernama ‘AC Milan’? Ya, tentu supaya klub ‘Inter’ bisa didatangi oleh banyak pemain di luar kota Milan sehingga meningkatkan prestige dan pengaruhnya.

Atau, lihat deh film Game of Thrones. Apa yang dilakukan Jon Snow supaya ia mendapat dukungan dalam pertempuran melawan pasukan Night King? Ya, bekerja sama dengan banyak klan dengan perjanjian beraneka ragam.

Tentu saja, dari pengantar di atas, kita mesti paham bahwa jika hendak memiliki pengaruh luas, ya harus punya keterkaitan yang kuat dengan banyak klan atau daerah. Apabila dikontekskan dalam era sekarang, bisa diartikan bahwa negara yang selamat dan sentosa dalam kancah perpolitikan internasional harus mampu bersahabat dengan banyak penguasa wilayah atau blok.

Konsep seperti itu kayaknya sudah dipahami oleh pemerintah kita, cuy. Buktinya dalam urusan kerja sama vaksin Covid-19, Indonesia nggak cuma mendatangkan vaksin Sinovac dari Tiongkok lho, melainkan juga vaksin lainnya, terutama dari AstraZeneca dan Uni Emirat Arab (UEA).

Mohon soal ini jangan sampai dilihat pakai kacamata yang lugu karena, memang di zaman globalisasi, nggak ada kerja sama yang dibangun tanpa ada kepentingan, cuy. Jadi, coba kita lihat secara jeli deh.

Mengapa kok dalam kerja sama vaksin ada Tiongkok, UEA, dan Barat (yang disebut-sebut ada peran Bill Gates)? Jangan-jangan Indonesia sedang melakukan politik tingkat tinggi supaya bisa diterima di semua blok, yakni Timur, Timur Tengah, dan Barat?

Widih, kalau memang benar asumsi mimin ini, berarti nggak heran deh jika yang diperintahkan sebagai juru lobby Indonesia tuh orang-orang keren – seperti Luhut yang kemarin ke Tiongkok toh.

Namun, kayaknya Indonesia juga perlu waspada. Jangan sampai barang kerja sama dalam bentuk vaksin yang membuat tersenyum banyak pihak ini, justru mengabaikan kondisi masyarakat, alias bikin bingung. Jadi harus seimbang dong, Pak. Hehe. (F46)