Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > In-Depth > Mencari Kepemimpinan Krisis Jokowi

Mencari Kepemimpinan Krisis Jokowi


B68 - Sunday, July 11, 2021 21:00
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kiri) menghadiri sebuah rapat di tengah pandemi Covid-19. (Foto: Setkab)

0 min read

Dr. Faheem Younus yang berasal dari Amerika Serikat (AS) – berbeda dengan tokoh-tokoh pembuat kebijakan nasional – terlihat lebih serius dalam menanggapi perkembangan Covid-19 di Indonesia. Apakah kemunculan dr. Younus ini tandai kekurangan sosok panutan dan kepemimpinan dalam mengatasi pandemi?


PinterPolitik.com

Selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia, rakyat berhadapan dengan pemerintahan yang terkesan belum siap untuk bersikap tegas. Penunjukan sosok-sosok berparadigma ekonomi untuk memulihkan kehidupan nasional menjadi salah satu penunjuk.

Kemudian, penyebaran narasi yang cenderung meremehkan kenyataan juga menjengkelkan masyarakat. Semua itu diperburuk oleh sikap beberapa pejabat yang dinilai kurang peka terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat.

Baru-baru ini, warganet Indonesia menemukan sosok yang cukup unik di media sosial. Seorang dokter asal Amerika Serikat (AS), Faheem Younus, mencuitkan berbagai rekomendasi dan peringatan seputar perkembangan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia beserta penanganannya. Dalam melakukan hal tersebut, beliau juga mengkritik penanganan oleh pemerintah yang dinilai bersifat sandiwara.

Misalnya, Faheem mengkritik kebijakan pemerintah untuk menyemprot jalan raya dengan menggunakan disinfektan.Tertariknya warganet terhadap sosok Younus menjadi indikasi terhadap defisit role-model dan kepemimpinan dari tokoh-tokoh nasional.

Demikian, mengapa defisit tersebut dapat terjadi? Kemudian, mengapa sosok-sosok dari sektor kesehatan belum dapat menghadirkan diri sebagai kelompok yang berwibawa dalam penanganan pandemi? Terakhir, mampukah Indonesia segara memperbaiki komunikasinya dengan masyarakat terkait pandemi Covid-19 dan penanganannya?

Defisit Ketegasan Pemerintah?

Ketidaktegasan pemerintah bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Sejak awal pandemi, pejabat-pejabat negara telah menunjukkan sikap yang terkesan meremehkan pandemi. Siapa yang tidak ingat dengan guyonan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa virus Covid-19 sulit masuk ke Indonesia dikarenakan perizinan yang sulit. Beberapa pihak seperti Ketua Satuan Tugas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Djoerban, mengaitkannya dengan ketidaksiapan mental pemerintah untuk menghadapi pandemi yang bergejolak hingga kini.

Baca Juga: Faheem Younus “Bayangi” Jokowi?

Dokter Faheem Younus Bahasa Indonesia Covid-19

Setelah enam belas bulan setelah keberadaan virus Covid-19 dinyatakan di Indonesia, pemerintah sepertinya belum mendapatkan pelajaran. Kali ini, mereka tidak saja meremehkan pandemi Covid-19, melainkan juga menyangkal seriusnya keadaan yang dihadapi.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa sistem kesehatan Indonesia – diukur dari kemampuan penerimaan pasien – tidak kolaps, melainkan hanya mengalami overcapacity. Ungkapan tersebut dibuat ketika pakar mengatakan sebaliknya.

Penyangkalan pemerintah diperparah oleh sikap dan tindakan pihak-pihak di lingkaran pembuatan kebijakan yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan yang dirasakan oleh rakyat. Pada awal bulan ini, Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan, Fadjroel Rachman, mengumumkan bahwa dirinya akan mengadakan webinar untuk membahas pemindahan ibukota ke Kalimantan. Seperti yang sudah ditunjukkan berkali-kali, proyek ini dengan sendirinya sudah menjadi kontroversi – untuk mengadakan pembahasan seputar hal tersebut pada saat kondisi perekonomian masyarakat sedang terpuruk hanya menambah kontroversinya.

Ketidakpekaan tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh pejabat eksekutif, melainkan juga oleh pejabat legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam diskusi daring yang diadakan baru-baru ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan agar pemerintah menyediakan rumah sakit penanganan Covid-19 yang dikhususkan untuk pejabat-pejabat negara.

PAN kemudian mengklarifikasi bahwa usulan tidak dibahas oleh partai dan menjadi ungkapan pribadi Rosaline yang sedang berduka atas kematian rekannya di DPR yang meninggal akibat Covid-19. Meskipun PAN sudah berusaha untuk meredamkan reaksi umum, sikap Rosaline sudah terlanjur ditunjuk sebagai sikap pejabat negara yang disayangkan pada masa pandemi.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan bahwa anggota dewan yang bersangkutan merupakan pejabat yang tidak peka terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang terdampak pandemi. Parahnya, alih-alih menunjukkan komitmen untuk melayani rakyat, mereka malah terkesan mengutamakan kepentingan diri sendiri yang selama ini sebenarnya sudah dipenuhi dengan baik oleh negara.

Lantas, di tengah berbagai polemik yang menyelimuti para politisi dan pejabat negara, apakah sosok dr. Younus seolah muncul bak penyelamat? Kemudian, mengapa hal seperti ini bisa terjadi?

Sektor Kesehatan vs. Pemerintah?

Eric L. Windholz mengungkapkan bahwa keputusan yang sulit dan rumit, seperti yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan legitimasi berdasarkan keahlian. Dengan kata lain, upaya penanganan pandemi Covid-19 tidak akan optimal apabila tenaga medis yang berkeahlian sesuai bidangnya tidak dilibatkan dan tidak diberikan peran yang semestinya.

Permasalahan tersebut muncul di Indonesia dalam wujud kesulitan tenaga medis untuk menempatkan diri sebagai pihak yang didengar dan dituruti dalam rangka penanganan Covid-19 imbas perbedaan kepentingan dan kepercayaan antara pemerintah dan mereka.

Baca Juga: Jokowi Memimpin Sampai 2027?

Dalam beberapa kesempatan, ahli-ahli di bidang kesehatan sudah menunjukkan upayanya untuk bersuara sebagai pihak yang berkemampuan menghadapi krisis kesehatan yang ada. Salah satu yang terbaru, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono bahkan mengeluarkan pernyataan yang lebih bersifat politis dengan merujuk kepada usulan pengetatan Anies Baswedan yang ditolak oleh pemerintah pusat sebelum terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Namun, pesan-pesan yang disampaikan oleh para ahli kesehatan dan pandemi seakan menjadi angin lalu. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menanggapi kritikan tersebut sebagai pernyataan “sampah” yang mengganggu konsentrasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Kehadiran sosok luar negeri seperti dr. Younus terbukti tidak melunturkan sikap pemerintah yang terkesan menyangkal. Setelah dirinya mengkritik penyemprotan jalan raya dengan menggunakan disinfektan, beliau dikritik oleh seorang anggota DPR yang berasal dari Komisi IX yang mengurusi legislasi kesehatan.

Saleh Partaonan Daulay yang berasal dari PAN menuntut agar Younus menyertakan argumen-argumen akademis dalam pertentangannya terhadap kebijakan yang sebelumnya sudah disinggung. Suatu kemiripan dengan aksi mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang menuntut Harvard Univeristy untuk membuktikan masuknya Covid-19 ke Indonesia pada awal masa pandemi.

Jokowi Perlu Crisis Leadership?

Ketidakpekaan dan penyangkalan pemerintah terhadap kondisi saat ini yang diiringi oleh ketidakmampuan ahli kesehatan untuk memperoleh legitimasi menyebabkan ketiadaan crisis-leadership dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Permasalahan ini bisa diuraikan secara perlahan dengan menghadirkan kepemimpinan eksekutif tegas yang keputusan dan sikapnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Bersama dengan rekan-rekannya, Darren Lilleker menemukan bahwa komunikasi politik pada masa pandemi Covid-19 sering kali bergantung kepada sosok pemegang jabatan sipil tertinggi. Artinya, pemegang jabatan presiden atau perdana menteri (PM) memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengarahkan upaya penanganan krisis yang dilakukan oleh pihak-pihak dari tataran akar rumput hingga pembuat kebijakan.

Hal tersebut sudah dilakukan oleh segelintir pemimpin dunia. Beberapa di antaranya adalah PM Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden AS Joe Biden. Kedua sosok tersebut menghadirkan dirinya di tengah masyarakat yang membutuhkan kepemimpinan dengan melakukan beberapa pengumuman penting seputar perkembangan pandemi Covid-19 beserta penanggulangannya.

Pada bulan Mei, Lee menyiarkan pidatonya seputar upaya pemerintah Singapura untuk mengendalikan pandemi serta menyiapkan new normal yang harus dihadapi oleh masyarakatnya. Pidatonya mencakup beberapa muatan retoris maupun praktis.

Beberapa muatan praktisnya menyinggung strategi pemerintah untuk melaksanakan program tes, pelacakan, dan vaksinasi nasional. Dalam pidatonya, beliau juga berterima kasih kepada warga Singapura yang sudah menaati protokol kesehatan serta bekerja sama dengan pemerintah selama ini.

Baca Juga: Inikah Formula 4L ala Jokowi?

Saat Jokowi Gemetar

Hal serupa juga dilakukan oleh Biden ketika beliau memberikan pidato nasional untuk memperingati satu tahun pandemi Covid-19. Perbedaan antara Lee dan Biden hanya terletak dalam cara mereka menyampaikan pesannya.

Ketika Lee memutuskan untuk bersikap lebih lugas dan singkat, Biden menyampaikan pidatonya secara retoris dan menyentuh aspek personal kehidupan sehari-hari warga AS. Namun, secara keseluruhan keduanya sama-sama memberikan keterangan kredibel yang dapat meyakinkan warga masing-masing negara.

Mungkin Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mulai bereksperimen dengan hal serupa. Dengan meningkatkan frekuensi penampilan publiknya dan menempatkan diri sebagai sosok yang dianggap cukup berpengaruh dalam menangani Covid-19 di hadapan masyarakat, dirinya dapat menunjukkan kepemimpinan kuat yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Selain itu, suara presiden yang tegas dan kredibel dapat menyatukan perselisihan antara sektor kesehatan dan pemerintah yang selama ini terkesan bertentangan satu sama lain.

Demikian, Jokowi juga dapat menunjukkan crisis-leadership yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Arjen Born dan beberapa rekannya mendefinisikan crisis-leadership dari fungsinya, yang antara lain terdiri dari pembentukan rasa krisis, membuat keputusan-keputusan

sulit, mengoordinasi upaya penanganan dan bertanggungjawab terhadap upaya tersebut. Secara umum, mereka yang menjadi pemimpin pada masa krisis harus berkomunikasi dengan masyarakat tentang bagaimana mereka mempersepsikan krisis yang ada dan langkah-langkah penanggulangannya.  

Transformasi Jokowi menjadi seorang crisis-leader juga berpotensi menyatukan lembaga-lembaga dan badan-badan yang selama ini tidak sepaham dalam menangani pandemi Covid-19. Data-data dan berbagai informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seorang crisis-leader sangatlah banyak dan harus dihadirkan dalam tempo waktu yang singkat, demi memastikan sikap dan kebijakannya sesuai dengan kondisi terkini.

Dalam keadaan seperti ini, pemerintah menyandang kepentingan ekonomi dan lain-lain mau tidak mau harus bekerja sama dan mewujudkan integrasi pada tingkat tertentu dengan para ahli di bidang kesehatan, dan sebaliknya.

Meski begitu, upaya Jokowi untuk mengambil alih kepemimpinan dan mewujudkan crisis-leadership ini bukanlah perkara mudah. Pasalnya, sebagai pemerintahan yang disertai dengan koalisi yang gemuk, bukan tidak mungkin sang presiden harus menghadapi berbagai noise (kebisingan) akan kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh para elite politik dan oligark.

Jika benar bila kepentingan-kepentingan ini yang selama ini memberatkan Jokowi dalam mengambil kontrol penuh, bisa jadi tantangan Jokowi dalam menangani pandemi pun menjadi berat. Menarik untuk diamati kembali bagaimana langkah sang presiden ke depannya di bawah bayang-bayang itu, baik bayang-bayang pandemi maupun bayang-bayang politik. (B68)

Baca Juga: Jokowi Mulai Ditinggalkan?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait