Gimana menurut kalian soal dua perbandingan dua menteri keuangan dengan total masa jabatan terlama ini? 

#aliwardhana #srimulyani #menkeu #pajak #utang #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Semoga bisa diterapkan dengan baik ya 

#pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini #prabowosubianto #umkm #utang #hashimdjojohadikusuma #ekonomi

Semoga cepet beres deh ya, Pak Xi Jinping masalahnya 

Tiongkok di bawah tekanan setelah perusahaan properti terbesar kedua mereka Evergrande dinyatakan bangkrut dan harus melakukan likuidasi pembayaran utang sebesar Rp4500 triliun.

Kendati disebut akan menyediakan stimulus jumbo di berbagai sektor, Xi Jinping dinilai harus melakukan reformasi struktural agar tak terhindar dari mimpi buruk dan kiamat ekonomi yang meluas.

Wih, utangnya melampaui APBN Indonesia di 2024 

 kalo menurut kalian gimana soal krisis properti Evergrande dan dampaknya bagi ekonomi, bahkan politik Tiongkok? Berikan pendapatmu yaa! 

#xijinping #tiongkok #china #evergrande #bangkrut #utang #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Kartu kredit telah lama menjadi alat penting dalam dunia keuangan pribadi, memungkinkan penggunanya untuk melakukan pembelian dan membayar secara bertahap.

Namun, baru-baru ini, fenomena paylater telah mengemuka sebagai alternatif yang menarik bagi pengguna yang ingin menghindari suku bunga tinggi kartu kredit dan memperoleh fleksibilitas pembayaran.

Paylater, yang juga dikenal sebagai “beli sekarang, bayar nanti,” adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang dan jasa tanpa membayar langsung, dengan opsi untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu.

Meskipun paylater memberikan manfaat nyata, dampaknya terhadap penggunaan kartu kredit patut dipertimbangkan.

Salah satu dampak utama pertumbuhan paylater adalah pergeseran perilaku pengguna dalam mengelola keuangan.

Kartu kredit sering dikaitkan dengan risiko terjerat dalam utang yang sulit dilunasi karena suku bunga tinggi. Paylater menawarkan alternatif yang lebih aman dengan penagihan yang lebih transparan dan kadang-kadang tanpa suku bunga.

Ini mendorong pengguna untuk lebih berhati-hati dalam pengeluaran dan dapat mengurangi jumlah pengguna kartu kredit yang mengalami masalah utang berkepanjangan.

Namun, ada juga potensi dampak negatif terhadap penggunaan kartu kredit. Pertumbuhan paylater bisa mengurangi motivasi untuk merencanakan dan mengelola pembelian secara bijaksana dengan memanfaatkan kredit yang ditawarkan oleh kartu kredit.

Dengan paylater, pengguna dapat dengan mudah membeli barang-barang yang sebelumnya mungkin tidak akan mereka beli secara spontan, berpotensi mengakibatkan pengeluaran yang tidak terkendali.

Selain itu, industri kartu kredit mungkin merasakan dampak dari popularitas paylater. Bank dan penyedia kartu kredit mungkin perlu mengevaluasi ulang model bisnis mereka, termasuk tingkat suku bunga dan biaya lainnya, agar tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan dari layanan paylater yang lebih hemat biaya.

Dalam menghadapi perkembangan ini, pendekatan yang seimbang tampaknya menjadi solusi terbaik. Pengguna harus tetap diuntungkan dengan adanya opsi paylater, tetapi tetap diingatkan akan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana.

Di sisi lain, industri kartu kredit perlu berinovasi untuk tetap menarik bagi para nasabah dengan menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan transparan.

Pertumbuhan paylater telah memberikan alternatif menarik bagi pengguna yang ingin menghindari utang kartu kredit yang berisiko tinggi.

Namun, dampaknya terhadap penggunaan kartu kredit tradisional memerlukan pemantauan dan penyesuaian agar keuangan pribadi tetap sehat dan berkelanjutan. (S83)

Anies Baswedan disebut memiliki utang sekitar Rp50 miliar kepada Sandiaga Uno. Utang itu untuk keperluan logistik pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Isu itu dikonfirmasi oleh Ketua Timses Anies, Sudirman Said. Namun, menurutnya utang itu sudah selesai karena terdapat perjanjian lunas jika memenangkan Pilgub DKI 2017. Ketika ditanya tanggapannya, Sandi menyebut tidak ingin membahas persoalan utang itu.

Empat negara hapus utang Indonesia melalui program debt swap atau peralihan utang ke saham atau proyek. Negara itu antara lain Jerman, Italia, Australia, dan Amerika Serikat (AS). Proyek tersebut bersifat dua arah, namun bergantung kepada kesepakatan tender. Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) utang terhapus mencapai US$303 juta dan terealisasi sebesar US$261 juta dengan 175 proyek.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengumumkan Peraturan Pemeirntah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. PP ini nantinya menjadi landasan bagi penggunaan produk-produk kreatif seperti film, video, dan lagu sebagai jaminan utang di bank atau non-bank.

Selain itu, PP ini juga mengatur skema pembiayaan bagi kekayaan intelektual. Terdapat sejumlah pendekatan yang digunakan untuk menilai kekayaan intelektual, seperti pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan lainnya yang berkaitan.

PinterPolitik.com

Bagi mahasiswa yang telah melalui sidang skripsi – atau yang tengah mengerjakan skripsi, dosen pembimbing (dosbing) adalah sosok yang senantiasa membantu dalam penyusunan tugas yang menentukan kelulusan ini. Biasanya, dosbing akan memberikan pengetahuan dan arahan bagi mahasiswa yang mengerjakan skripsi.

Namun, namanya juga mahasiswa, skripsi kerap menjadi momok yang berat. Bahkan, sering kali, para mahasiswa dan mahasiswi merasa kelelahan dan menunda-nunda pengerjaan skripsi ini.

Meski skripsi kerap menjadi beban yang berat, tidak jarang ada juga lho mahasiswa dan mahasiswi yang tekun dan rajin dalam mengerjakannya. Terkadang, mereka akan “memburu” sang dosbing agar skripsinya segera selesai dan diloloskan untuk diajukan pada sidang.

Tapi nih, nggak semua dosbing bisa available lho waktunya buat para mahasiswa dan mahasiswi bimbingannya. Nggak jarang, para dosbing justru memiliki kesibukan sendiri yang akhirnya membuat proses penyusunan skripsi para mahasiswa dan mahasiswi terhambat.

Banyak juga tuh alasannya. Misal, bisa aja sang dosbing malah sibuk mengajar kelas. Bahkan, bisa aja dosbing mereka malah sibuk mengerjakan proyek-proyek penelitian dan jarang hadir di kampus. Beeuuh, kalau udah gitu, pasti bingung tuh para mahasiswa dan mahasiswi ini.

Mungkin, kesulitan mencari pembimbing ini nggak hanya dirasakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi tingkat akhir, melainkan juga oleh beberapa pejabat di Indonesia nih. Salah satunya adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga: Sri Mulyani dan Jebakan SMS Utang

Pasalnya nih, sosok yang akrab dipanggil dengan nama Bu Ani ini beberapa waktu lalu mengungkapkan sebuah permintaan nih kepada organisasi-organisasi keuangan internasional, seperti Bank Dunia (WB) dan International Monetary Fund (IMF). Kata Bu Ani sih, IMF dan WB ini perlu nih memberikan bimbingan pada negara-negara berkembang dan less-developed terkait pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 – khususnya soal pengelolaan beban utang.

Hmm, apa yang diungkapkan oleh Bu Ani bisa jadi benar lho, guys. Soalnya nih, nggak semua negara bisa dengan baik mengelola keuangannya agar bisa segera keluar dari jurang ekonomi yang disebabkan oleh si virus Covid-19.

Tapi nih, mimin heran juga nih dengan pernyataan Bu Ani. Soalnya, permintaan pada IMF dan WB tersebut diungkapkan ketika beban utang Indonesia meningkat cukup tajam nih kala mengarungi dampak ekonomi Covid-19.

Kalau dilihat data-datanya nih, beban utang Indonesia juga meningkat lho. Pada Februaru 2021 lalu, misalnya, beban utang Indonesia menjadi Rp 6.361,02 triliun lho – meningkat sebesar 28,55 persen dari Februari 2020 yang berada pada kisaran Rp 4.948,18 triliun.

Waduh, mungkin, inilah mengapa Bu Ani juga merasa perlu diberi bimbingan dari para dosbing (baca: IMF dan WB) nih. Apa jangan-jangan Bu Menkeu ini tipe-tipe mahasiswa yang mengerjakan sendiri dan baru mencari bimbingan kalau udah bingung? Hmm.

Ya, terlepas benar atau tidaknya Bu Ani ini meminta bimbingan ke IMF dan WB berkaitan dengan meningkatnya beban utang, semoga saja Bu Menkeu tidak kesulitan lah mencari dosbingnya – apalagi ada banyak tuh “mahasiswa bimbingannya” IMF dan WB. Hehe. (A43)

Baca Juga: Sri Mulyani dan Bayang-bayang “Makhluk Halus”

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hayoo, siapa yang pada tahun 2021 masih menggunakan layanan pesan singkat atau short message service (SMS) di ponselnya? Mungkin, bagi kalangan milenial dan generasi Z, layanan pesan singkat seperti ini udah mulai jarang dipakai ya.

Gimana nggak? Di tengah kecepatan dan teknologi internet yang makin maju, layanan aplikasi percakapan – seperti WhatsApp dan Telegram – tampaknya menjadi lebih menarik dibandingkan layanan SMS sih.

Tapi, tunggu dulu. Ternyata, penggunaan layanan SMS nggak benar-benar mati lho. Coba tanya aja ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Pejabat pemerintahan yang akrab disapa Ani tersebut mengeluh lho karena harus terus-terusan menerima sejumlah SMS di ponselnya.

Namun, berbagai SMS itu ternyata bukan berasal dari rekan-rekan atau kawan-kawan Bu Ani, melainkan berasal dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Meski nggak kenal, ternyata banyak lho yang menawari utang atau pinjaman ke Bu Ani.

Wah, mungkin walau nomor-nomor itu tidak dikenal, tampaknya sang pengirim SMS tahu kalau Bu Ani sering pusing dan sakit perut kala menjabat sebagai Menkeu di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Saatnya Jokowi Bantu Sri Mulyani?

Ya, gimana lagi? Bu Ani harus memutar otak tuh buat bisa memenuhi janji-janji Pak Jokowi kepada masyarakat – khususnya di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu kala pandemi Covid-19. Barang kali, kan, tawaran utangnya bisa membantu meringankan sakitnya Bu Ani tuh. Hehe.

Tapi nih, sepertinya, para pengirim SMS ini sudah salah alamat. Soalnya nih, tawaran utang yang diberikan hanya berada pada kisaran Rp 1 juta hingga Rp 10 juta. Wah, masa iya utang yang dikelola Bu Ani cuma segitu?

Bu Ani sebagai Menkeu itu ngurusin utangnya pastinya udah sampai angka triliunan dong. Pada Februaru 2021 lalu aja, misalnya, jumlah utang Indonesia udah meningkat sekitar 2,05 persen – mencapai Rp 6.361 triliun lho.

Mungkin nih, Bu Ani ini lebih prefer SMS nawarin utang bukan dari para pinjaman online (pinjol), melainkan mereka-mereka yang berasal dari organisasi-organisasi multilateral, bank-bank komersial, hingga rekan negara-negara lainnya. Nggak level lah kalau cuma pinjol. Hehe.

Hmm, terlepas dari SMS mana yang sebenarnya ditunggu sama Bu Ani, curahan hati Bu Menkeu ini sebenarnya mencerminkan kalau ini jadi persoalan lama yang nggak kunjung selesai nih. Kalau kata para netizen sih, lembaga-lembaga pemerintahan – seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Polisi Siber – malah lebih sering fokus ke kasus video porno dan kritik daripada menyelesaikan persoalan bocornya nomor-nomor pribadi ini. Wah, ditunggu nih Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)-nya nih, bapak dan ibu pengambil kebijakan. Hmm. (A43)

Baca Juga: Sri Mulyani dan Misteri Gayus Jilid II

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi mereka yang menggemari dunia mobil balap (racing cars),  franchise film yang dikenal dengan nama Fast & Furious pasti sudah tidak terdengar asing lagi. Gimana nggak? Film-film dalam franchise itu emang dilengkapi aksi-aksi balapan hingga kejar-kejaran dengan berbagai jenis mobil super cepat.

Biasanya tuh, Dominic “Dom” Toretto dan kawan-kawannya beraksi dalam sejumlah perampokan besar. Terkadang, mereka juga harus bekerja sama dengan agen Luke Hobbs untuk melawan kejahatan-kejahatan besar.

Nah, di antara film-film franchise ini, ada satu film yang nggak sepenuhnya mengisahkan Dom dan kawan-kawan, melainkan mengenai Sean Boswell. Ceritanya tuh Sean ini harus mengalahkan raja drifting (Drift King) yang bernama Takashi.

Agar dapat mengalahkannya, Sean pun harus mempelajari teknik mengemudi satu ini. Alhasil, dia belajar pada Han – salah satu kawan Dom. Dengan berbagai upaya, akhirnya Sean berhasil menguasai teknik drifting – sebuah teknik yang memainkan pedal rem dan gas agar mobil dapat berbelok pada sudut tertentu.

Tapi, kayak-nya nih, yang perlu belajar teknik satu ini sepertinya bukan hanya Sean. Pasalnya, ada seorang pejabat tinggi pemerintah Indonesia yang kemarin sempat kena kritik ekonom Faisal Basri.

Kata Pak Faisal Basri, pemerintah seharusnya nggak boleh asal bermain gas dan rem darurat di tengah pandemi Covid-19. Soalnya tuh, kata beliau, nyawa masyarakat lah yang akhirnya jadi taruhan.

Baca Juga: Ketika Sri Mulyani ‘Kebanjiran’ Utang

Ternyata, Pak Faisal Basri ini menanggapi pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (Ani). Beberapa waktu lalu, Bu Ani bilang kalau progress ekonomi Indonesia diharapkan dapat membaik dengan respons kebijakan pemerintah yang berupa keputusan gas dan rem darurat.

Wah, mungkin nih, Bu Ani perlu belajar ke Sean dan Han nih. Mereka kan udah jago tuh dalam memainkan gas dan rem untuk menjaga mobil tetap pada jalur ketika nge–drift. Apalagi, seperti yang kita ketahui, Covid-19 ini merupakan pandemi yang sangat fast (cepat menular dan infeksius) sekaligus furious (menyebabkan kerugian fisik dan mental pada banyak orang).

Belum lagi nih, saking fast dan furious-nya, kebijakan-kebijakan Bu Ani dinilai hampir keluar jalur lho (dibaca: batas defisit anggaran). Lha, gimana nggak? Defisit anggaran pada tahun 2020 mencapai 6 persen lebih lho.

Padahal, di kondisi normal, Bu Ani bilang batas defisit itu harusnya di bawah 3 persen. Hmm. Harapannya sih, semua defisit ini dapat kembali normal pada tahun 2023 nanti.

Ya, terlepas dari situasi anggaran dan utang yang semakin meroket, semoga aja kebijakan-kebijakan Bu Ani dapat berjalan dengan tepat dan baik lah. Apalagi nih, sudah banyak lho yang mengomentari teknik “drifting” Bu Menkeu – mulai dari Faisal Basri sampai Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hehe. (A43)

Baca Juga: Vaksin Gratis Bikin Sri Mulyani Pusing?