PinterPolitik.com

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di hadapan anggota DPR RI telah berjanji untuk tak sembarangan menarik utang.

“Pemerintah sepakat dengan Fraksi Demokrat, akan senantiasa memastikan pengelolaan pembiayaan pemerintah dilakukan secara hati-hati, prudent, fleksibel, dan terukur,” Sri Mulyani, Menkeu (29/8/2023).

Beberapa negara sering kali merasa terdorong untuk mengambil pinjaman atau utang guna memenuhi kebutuhan fiskal dan pembangunan.

Namun, menarik negara ke dalam utang secara sembarangan dapat memiliki dampak yang serius dan jangka panjang terhadap perekonomian dan stabilitas negara tersebut.

Mengambil utang tanpa pertimbangan matang mengenai kemampuan untuk membayar kembali dapat mengakibatkan beban utang yang tidak terkendali.

Pembayaran bunga dan pokok utang yang besar dapat memakan sebagian besar anggaran negara, mengurangi ruang gerak untuk pengeluaran penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketika negara terlalu banyak berutang pada kreditor eksternal, seperti lembaga keuangan internasional atau negara-negara lain, kebijakan ekonomi dan keputusan penting bisa terpengaruh oleh kepentingan kreditor.

Negara tersebut dapat kehilangan kedaulatan dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk rakyatnya.

Beban utang yang berat dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Jika negara tidak mampu membayar utangnya, dapat terjadi krisis finansial yang berdampak pada penurunan nilai mata uang, inflasi, pengangguran, dan penurunan investasi.

Utang yang tidak terkendali akan diwariskan kepada generasi mendatang. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mereka dan membatasi peluang mereka untuk berkembang.

Praktik menarik negara ke dalam utang secara sembarangan cenderung mengarah pada peningkatan ketidaksetaraan sosial. Anggaran yang semestinya digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat miskin dapat dialihkan untuk membayar utang.

Beban utang yang besar juga dapat mengurangi daya saing ekonomi negara di pasar global. Investasi dalam inovasi dan pembangunan industri dapat terhambat akibat pembayaran utang yang besar.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan bijak dalam mengelola utang negara.

Pertimbangan matang mengenai jumlah utang yang diambil, tujuan penggunaan dana pinjaman, serta kemampuan untuk membayar kembali harus menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang negara serta generasi mendatang. (S83)

Menteri Keuangan Sri Mulyani respons kritik Jusuf Kalla (JK) soal pemerintah membayar utang Rp1.000 triliun tiap tahunnya. Kendati tidak membenarkan ataupun membantah angka yang disebut JK, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah mampu mengelola pembayaran utang.

Melihat laporan APBN, tiap tahunnya alokasi pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri, cicilan pokok utang luar negeri, dan bunga utang, justru tidak sampai menyentuh Rp500 triliun.

PinterPolitik.com

“Politics is the art of looking for trouble,” ― Ernest Benn

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan kembali menjadi perbincangan luas publik. Bagi yang mengikuti media sosial Anies, pasti sudah tahu kalau ini soal unggahannya membaca buku Principles for Navigating Big Debt Crises. Buku yang ditulis oleh Ray Dalio itu dinilai sebagai kritik simbolis Anies untuk pemerintahan Jokowi.

Di berbagai lini media sosial, warganet misalnya mengaitkan dengan bengkaknya biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pada Januari 2016, ketika proyek itu dimulai estimasi biayanya sebesar US$ 6,07 miliar atau Rp90,1 triliun (kurs Rp14,8 ribu). Pada update April 2023, biayanya membengkak menjadi US$ 7,27 miliar atau Rp108 triliun.

Achmad Nur Hidayat dalam tulisannya Debt Trap 25 Tahun: Kesejahteraan Rakyat Turun Utang Bertambah, Reformasi Kehilangan Makna, menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi adalah yang paling agresif dalam menambah utang.

Nur Hidayat menunjukkan, pada periode pertama Jokowi 2014-2019 tercatat utang bertambah Rp2.178 triliun atau tumbuh 83,5%. Kemudian pada periode kedua 2019-2023 utang bertambah Rp3.092 triliun atau tumbuh 64,6%.

Utang luar negeri Indonesia periode 2004 sampai Januari 2023 (Sumber: Katadata)

Guerrilla Marketing

Melihat ke belakang, bukan kali pertama Anies dinilai mengkritik pemerintah melalui unggahan membaca buku. Pada November 2020, Anies mengunggah foto sedang membaca buku How Democracies Die karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt.

Kala itu Anies dinilai mengkritik pemerintah karena bersikap otoriter, khususnya dalam cara menangangi pandemi Covid-19.

Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana, misalnya, menyebutkan bahwa tidak transparannya pemerintah soal data Covid-19 menunjukkan cara berpikir ala militer yang ada di pemerintahan Jokowi.

Well, melihatnya dari kacamata marketing, unggahan buku Anies adalah apa yang disebut dengan guerrilla marketing atau pemasaran gerilya. Itu adalah taktik pemasaran yang memiliki ciri khas menggunakan kejutan (element of surprise) dalam strategi komunikasinya.

Pemasaran gerilya berbeda dari pemasaran tradisional karena mengandalkan interaksi pribadi, anggaran lebih kecil, dan menargetkan kelompok masyarakat tertentu untuk menyebarkan konten promosi.

Pemasaran gerilya dapat pula disebut pemasaran viral berbiaya murah. Konten promosi dibuat mengejutkan, sensasional, atau semenarik mungkin agar tersebar dari mulut ke mulut, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas secara gratis.

Koneksi ke emosi konsumen adalah kunci pemasaran gerilya. Salah satu elemen kunci dari pemasaran gerilya adalah memilih waktu dan tempat yang tepat. Riding the wave atau menunggangi isu yang sedang viral adalah contoh pemasaran gerilya.

Pada unggahan buku Anies, dengan meyakinkan kita dapat menyebutnya sebagai pemasaran gerilya. Anies mengunggah di momen yang tepat, hanya memanfaatkan akun media sosialnya (berbiaya rendah), dan menyasar emosi warganet yang concern terhadap utang negara.

Tanpa diperintah, warganet yang merasa memiliki ikatan emosi dengan unggahan Anies kemudian membagikan foto Anies secara sukarela. Tak lupa mereka membumbui foto itu dengan keterangan yang merupakan opini mereka.

Ada yang membumbui soal elegannya cara Anies mengkritik. Ada yang mengkritik kebijakan pemerintah yang membuat utang negara bertambah. Ada pula yang mendukung Anies maju di Pilpres 2024.

Lantas, apakah unggahan Anies membaca buku, khususnya buku Big Debt Crises hanyalah taktik marketing untuk mendulang simpati publik alias demi kepentingan elektoral?

Bayang-bayang Paloh

Melihatnya secara holistik, ada kemungkinan unggahan buku Big Debt Crises adalah cara Anies untuk keluar dari bayang-bayang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Langkah Anies Dihambat Surya Paloh?, telah dijelaskan bahwa Paloh justru menjadi penghambat Anies dalam membangun personal branding-nya.

Idealnya Paloh perlu mendukung dan memfasilitasi Anies untuk menjadi sosok yang lebih baik dari pemerintahan sekarang. Namun, Paloh justru secara kentara menghindari ketegangan dengan pemerintahan Jokowi.

Tidak cukup bersuara terbuka, Paloh juga menemui Presiden Jokowi untuk meyakinkan bahwa NasDem mendukung kebijakan pemerintah. Paloh bahkan tidak menghadiri deklarasi rekan koalisi, yakni PKS dan Partai Demokrat, ketika mendeklarasikan dukungan terhadap Anies.

Kemudian, setelah NasDem terancam reshuffle, Anies seolah terlihat “diam”. Anies tidak lagi vokal di depan publik seperti sebelumnya. Fenomena itu telah dibahas dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Gertak Reshuffle, Cara Jokowi “Bungkam” Anies?.

Nah, pemasaran gerilya yang dilakukan Anies tampaknya merupakan win-win solution atas situasi yang dialaminya. Anies tengah berada di antara dua tegangan.

Pertama, ia sulit untuk vokal mengkritik karena itu dapat mempersulit situasi NasDem. Kedua, tidak mungkin Anies menjadi pasif. Ia perlu menguatkan personal branding-nya menjelang Pilpres 2024.

Pemasaran gerilya adalah jalan tengah dari dua tegangan itu. Anies dapat menciptakan efek tengah mengkritik pemerintah tanpa perlu bersuara vokal dan frontal seperti politisi oposisi kebanyakan.

Sekalipun nantinya ditegur karena dinilai mengkritik pemerintah, Anies dapat membela diri dengan menyebut ia hanya mengunggah foto sedang membaca buku. Lagipula caption foto Anies hanya berisi keterangan normatif. Tidak ada sama sekali diksi yang menunjukkan kritik.

Well, melihat derasnya respons warganet, taktik-taktik pemasaran gerilya kemungkinan akan banyak dilakukan Anies ke depannya.

Lagipula, tidak hanya terbukti efektif dan aman, pemasaran gerilya juga berbiaya murah hingga dapat dikatakan gratis. Anies hanya butuh gawai, internet, dan media sosial. (R53)

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu melempar kritik terhadap utang negara di era pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, utang negara saat ini sama seperti utang pinjaman online atau pinjol, karena jumlahnya yang terus meroket dan pelunasannya yang seperti gali lubang namun tutupi jurang. Pernyataan ini langsung direspons Kemenkeu, dengan mengatakan bahwa analogi pinjol tidak tepat. Utang pinjol adalah untuk kepentingan produktif dan konsumtif, sementara utang negara adalah untuk pembangunan.

Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan klaim Indonesia adalah salah satu negara dengan utang terkecil. Utang yang disebut mencapai angka Rp 7.000 triliun, jika dikonversikan berdasarkan rasio dengan PDB, hanya memiliki skor 40%, sementara banyak negara lain yang rasionya ratusan persen. Luhut mengklaim ini jadi bukti bahwa utang Indonesia sudah ter-manage dengan baik.

PinterPolitik.com

Tahukah kalian, apa yang menyebabkan Indonesia selalu kelabakan mengurus perekonomian nasional? Kali ini, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kita mendapat jawabannya.

Adalah penjajahan yang menjadikan ekonomi Indonesia ‘linglung’ sampai sekarang, cuy. Hal itu disampaikan Bu Ani – sapaan akrab Sri Mulyani – saat sambutan dalam acara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-74.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, sebenarnya beban ekonomi Indonesia adalah pada sektor utang negara. Dan, ternyata, utang ini sudah disengaja oleh Belanda saat hendak mengakui kemerdekaan Indonesia, cuy.

Belanda terbukti mewariskan utang kepada Indonesia sebesar 1,13 miliar dolar AS sebagai syaratnya. Tentu, itu bukan jumlah kecil, cuy. Apalagi di awal berdirinya republik, Indonesia sebenarnya juga sedang dalam kondisi butuh uang banget lho.

Jadi, ibarat kata, Indonesia yang masih usia bayi harus menanggung dua beban, yakni membangun rumah dan melunasi utang kontrakan. Bayangkan. Kayak apa pusingnya para pendiri negara ini? Ckck.

Makanya, akibat sedari awal kondisi ekonomi Indonesia sudah carut marut seperti itu sehingga nggak heran apabila upaya pembangunan ekonomi selalu kelabakan. Mengalami efek domino-lah dalam bahasa akademisnya.

Beruntung bagi Indonesia karena memiliki mentalitas petarung hasil warisan dari para pejuang bangsa. Buktinya, setiap kali ada krisis yang melanda ekonomi nasional, kita selalu bisa mencari jalan keluar, cuy – mulai dari tantangan ekonomi berupa nasionalisasi, hiperinflasi, krisis keuangan 1998, dan krisis global 2008, semuanya Indonesia hadapi dengan gagah berani.

Lagian, entah kenapa ya saat menyimak isi pidatonya Bu Ani tentang penjajah sebagai biang kerok permasalahan ekonomi Indonesia tuh tiba-tiba pikiran ini melayang kepada sosok Soekarno. Sebagaimana diketahui, Soekarno kan paling gedeg dengan penjajahan toh.

Pernah tuh dalam pidatonya, Soekarno mengatakan bahwa segala bentuk penderitaan rakyat disebabkan oleh penjajahan asing yang memendam kekayaan rakyat Indonesia. Hmm, apa mungkin ya Bu Ani ini seolah meniru gaya ala Soekarno? Upps. (F46)

PT PLN (Persero) menghadapi kinerja keuangan yang berat. Utang pemerintah senilai Rp 45,42 triliun ke perusahaan belum juga dibayar.

PinterPolitik.com

“Good debt is powerful tool, but bad debt can kill you.” – Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad, Poor Dad

Baru-baru ini, publik tengah dihebohkan dengan tantangan debat terkait utang negara dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kepada para pengkritik yang selama ini berkoar-koar di sosial media dan televisi.

Bak gayung bersambut, tantangan Luhut kemudian diamini oleh dosen senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Djamester Simarmata. Selaku sosok yang tidak setuju dengan kebijakan utang pemerintah, ia telah lama sebenarnya ingin menyuarakan kritiknya terkait kebijakan tersebut.

Tidak hanya Djamester, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang juga kerap mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah – khususnya terkait utang – juga diketahui bersedia menghadiri debat yang dimoderatori oleh ProDem tersebut.

Berbagai antusiasme kemudian berdatangan dalam merespon wacana debat yang rencananya akan dihelat pada 24 Juni ini. Politisi dari Partai Demokrat Jansen Sitindaon dalam akun Twitter pribadinya misalnya, turut mengekspresikan antusiasmenya dengan menyebut akan membeli tiket langsung di pinggir “ring” debat.

Pun begitu dengan juru bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin yang juga tidak ketinggalan berkomentar dengan menyebutkan Rizal Ramli mestilah memenangi debat tersebut.

Akan tetapi, cukup patut disayangkan, debat akbar terkait kebijakan utang negara ini justru batal dihadiri oleh Rizal Ramli, yang notabene merupakan pihak yang begitu dinantikan.

Di luar benar tidaknya debat ini teraktualisasi, melihat antusiasmenya, kita tentu memahami bagaimana isu terkait utang negara yang notabene digunakan untuk membangun infrastruktur begitu menarik perhatian banyak pihak.

Wih, berarti proyek ibu kota baru emang nggak ditunda ya? #infografis #politik #pinterpolitik https://t.co/ZdNSE1ycgs pic.twitter.com/E9waQICUHd

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 11, 2020

Tidak hanya saat ini, pada Pilpres 2019 lalu, isu mengenai utang negara yang terus bertambah karena pembangunan infrastruktur memang menjadi isu gorengan yang begitu mumpuni, khususnya dari kubu penantang dan oposisi pemerintah.

Lantas, apa yang dapat dimaknai dari besarnya atensi publik terhadap isu utang negara ini?

Faktor Kelekatan

Apabila kita sedikit meluangkan waktu untuk berselancar di sosial media, kita mungkin akan banyak melihat komentar “sedikit-sedikit utang” atau “pemerintah berutang terus” ketika menanggapi pemberitaan terkait utang negara.

Mengacu pada Malcolm Gladwell dalam bukunya The Tipping Point, konteks terus dibiarkannya pandangan-pandangan minor terkait kebijakan utang tersebut dapat memicu suatu hal yang disebut dengan social epidemic atau epidemi sosial.

Epidemi sosial adalah penyebaran gagasan, pesan, perilaku, dan produk melalui suatu populasi dengan cara yang sama seperti penyebaran virus. Untuk terciptanya epidemi sosial ini, Gladwell menekankan konsep yang disebut dengan stickiness factor atau faktor kelekatan.

Faktor kelekatan adalah cara untuk membuat sebuah pesan begitu menular dan terus diingat, yang mana itu akan membuat pesan yang disampaikan akan memiliki dampak yang jauh lebih besar. Boleh jadi, konsep faktor kelekatan telah begitu baik dimainkan oleh oposisi, sehingga itu seolah membuat sebagian besar pihak memandang kebijakan utang pemerintah sebagai suatu bencana atau epidemi.

Sebagaimana diketahui, dengungan pihak oposisi yang menyebut bahwa pemerintah telah salah dalam berutang, ataupun terkait kebijakan pembangunan infrastruktur yang membuat utang negara membengkak, hampir setiap hari kita dengar di berbagai media. Besar kemungkinan, hal tersebut terjadi karena adanya faktor kelekatan, yang mana itu membuat isu mengenai utang negara begitu melekat di benak publik.

Akan tetapi, tentu harus dipertanyakan, benarkah pesan berantai yang berhasil disebar oleh berbagai pihak terkait pemerintah selalu berutang merupakan suatu hal yang negatif? Ataukah itu hanya merupakan sentimen negatif semata?

Di sini kadang-kadang kita merasa sedih Bu @susipudjiastuti 🙃. Mau bilang "tenggelamkan", tapi sekarang udah nggak ada lagi. Duh. #infografis #politik #pinterpolitik https://t.co/fmHyxCOnt1 pic.twitter.com/i5PyIC0BL4

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 11, 2020

Menepis Sentimen Negatif

Jika mengacu pada Frances Coppola dalam tulisannya di Forbes, terdapat prasangka keliru yang kerap kali menyelimuti dalam kebijakan utang negara. Tidak seperti prasangka atau sentimen yang menyebutkan pemerintah dapat dengan mudah mengajukan utang, Coppola menyebutkan bahwa terdapat batasan yang jelas terkait sejauh mana pemerintah dapat mengajukan utang.

Coppola juga memberi perhatian terkait adanya sentimen yang menyebutkan bahwa utang berkelanjutan (debt sustainability) merupakan indikasi yang buruk bagi suatu pemerintahan. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya, pemerintah yang baik sebenarnya ditandai dengan kemampuannya untuk melakukan utang secara berkelanjutan.

Untuk memahami hal tersebut kita dapat membayangkan cara kerja bank. Jika diberikan pertanyaan, kira-kira apakah bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang dinilai tidak memiliki pengaturan keuangan yang baik atau berpotensi gagal bayar? Tentu tidak bukan. Bank hanya akan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang dinilai dapat mengembalikan pinjaman.

Dengan kata lain, negara yang mampu mengajukan pinjaman berkelanjutan sebenarnya menunjukkan bahwa negara terkait dinilai mampu untuk membayar.

Lebih lanjut, Coppola menjelaskan terdapat kunci yang membuat utang berkelanjutan tidak akan merugikan negara. Tegasnya, utang berkelanjutan akan baik-baik saja apabila bunga utang yang dibayarkan setiap tahunnya, sama atau di bawah produk domestik bruto (PDB).

Konteks yang disebutkan Coppola terlihat jelas dalam pernyataan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman yang menyebutkan bahwa utang Indonesia masih di batas aman karena rasio utang terhadap PDB berada di level 35 persen. Di tahun 2020 sendiri, anggaran pembayaran bunga utang mencapai Rp 295 triliun, yang mana, angka ini jauh dari PDB triwulan I-2020 yang mencapai Rp 3.922,6 triliun.

Selain itu, bagi negara yang ingin melakukan akselerasi pembangunan, alih-alih mengakumulasi dana yang dapat memakan waktu yang lama (menabung), melakukan pinjaman atau utang adalah langkah yang masuk akal untuk diambil. Upaya ini dikenal sebagai borrowing for growth.

Hmmm, ada apa dengan @pln_123 ? Katanya tahun ini ada utang jatuh tempo Rp 35 triliun ya? Uppps. #infografis #politik #pinterpolitikhttps://t.co/fmHyxCOnt1 pic.twitter.com/RfGxFgWiXh

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 11, 2020

Mengubah Paradigma Infrastuktur

Selaku negara berkembang, Presiden Jokowi tentu sadar, dalam ambisi pembangunan infrastrukturnya, pilihan berutang adalah langkah yang mesti harus diambil kendatipun kerap menerima sentimen negatif.

Keberanian Presiden Jokowi dalam mengambil kebijakan tersebut agaknya memang perlu untuk diapresiasi. Akan tetapi, apabila mantan Wali Kota Solo itu ingin memaksimalkan manfaat ekonomi yang nantinya dapat dihasilkan dari pembangunan infrastruktur, maka paradigma pembangunan infrastruktur harus diubah.

Pada periode pertama kepemimpinannya, terlihat jelas Presiden Jokowi fokus pada hard infrastructure, misalnya dengan membangun jalan tol, waduk, hingga jembatan. Tentu kita memahami rasionalisasi dari fokus ini, yakni pertumbuhan ekonomi memang memerlukan infrastruktur fisik, misalnya jalan tol untuk mempercepat distribusi barang.

Akan tetapi, akan menjadi tidak maksimal hard infrastructure yang dibangun apabila tidak disokong oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai bukan? Oleh karenanya, pada periode kedua ini, Presiden Jokowi perlu memberikan fokus khusus terhadap soft infrastructure, yakni pembangunan layanan yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan standar ekonomi, kesehatan, budaya, sosial, dan pendidikan. Contohnya adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dalam tulisan yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF), disebutkan bahwa soft infrastructure adalah aspek penting yang membantu Tiongkok dalam menjaga pertumbuhannya tetap stabil dan berimbang. Ini adalah faktor yang memaksimalkan hard infrastructure yang telah masif dibangun.

Seperti halnya banyak sentimen di luar sana yang menyebut pemerintahan Presiden Jokowi seperti meniru Tiongkok, misalnya dengan meniru penerapan state capitalism. Bukankah meniru keberhasilan negeri Tirai Bambu dalam membangun soft infrastructure adalah opsi yang sudah seharusnya diambil saat ini?

Bagaimanapun juga, tentunya hal tersebut bergantung atas kebijaksanaan sang pengampu kebijakan publik di Istana sana. Kita tunggu saja, seperti apa kebijakan utang berkelanjutan ataupun pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua ini. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.